Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL EQUITABLE
azwita ahmad
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KOTA PEKANBARU azwita ahmad; Ali Ismail Shaleh
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i2.3268

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk mendapatkan potret kemitraan antara Toko Swalayan (minimarket) dengan UMKM di wilayah Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan dan Solusi dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru. Metode Penelitian ini adalah penelitian Socio Legal Research dengan kategori efektivitas hukum. Penelitian efektivitas hukum membahas tentang hukum beroperasi di masyarakat, sehingga dapat mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum di masyarakat itu sendiri. Hasil dari penelitian diketahui bahwa Penerapan Peraturan Daerah terhadap pelaku usaha Toko Modren dan UMKM belum berjalan dengan baik dan efektif sebagaimana mestinya. Artinya kemitraan antara Toko Swalayan dengan UMKM belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah dan perlu mensosialisasikan kepada para pelaku usaha. Dari peraturan yang telah ada belum ada peraturan pelaksanaan Perda atau Perwako yang memuat bentuk kemitraan secara rinci dan terukur. Hambatan dalam Penerapan Peraturan Daerah ini masih kurangnya sarana dan prasarana serta masih rendahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha minimarket terhadap Peraturan Daerah tersebut serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta kurangnya inovasi terhadap prodak yang meraka jual dikarenakan masih adanya UMKM yang belum mengurus perizinan sesuai dengan aturan Peraturan Daerah.
Co-Authors Ali Ismail Shaleh