Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Inovasi Wakaf Digital Sebagai Alternatif Pembiyaan MikroSyariah di Era Ekonomi Digital aisyah, sukma; Siti Arpah Lubis; Suaidah; Wahyuni Daulay
Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol. 18 No. 1 (2025): AL-AWQAF : Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
Publisher : Badan Wakaf Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47411/al-awqaf.v18i1.351

Abstract

Digital waqf innovation as an alternative to sharia microfinancing in the digital economy era shows great potential in increasing community participation and transparency in the management of waqf funds. This research analyzes the role of digital technology in simplifying the process of collecting, managing and distributing waqf funds, as well as its impact on economic empowerment, especially for micro, small and medium enterprises (MSMEs). By using the systematic literature review (SLR) method, this research identifies the challenges faced, such as low digital literacy and uneven infrastructure. The research results show that digital waqf not only functions as an instrument of worship, but also as a strategic tool to create a more just and sustainable economy. Therefore, collaboration between the government, sharia financial institutions and the community is very important to optimize the implementation of digital waqf in a sustainable manner.
Analisis Pernikahan Perempuan yang Belum Menyelesaikan Masa Iddah: Perspektif Wahbah az-Zuhaili Sahara, Hertina; Muhammad Akbar Hidayatullah; Suaidah; Relit Nur Edi; Azima Amalia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4597

Abstract

Penelitian ini membahas pemikiran Wahbah az-Zuhaili mengenai pernikahan perempuan yang belum menyelesaikan masa iddah serta implikasi hukumnya dalam perspektif fikih kontemporer. Masalah pernikahan pada masa iddah menjadi penting karena berkaitan dengan kesahan akad, kejelasan nasab, perlindungan perempuan, dan stabilitas keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui analisis mendalam terhadap karya-karya Wahbah az-Zuhaili, terutama Tafsir al-Munir dan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah az-Zuhaili memandang iddah sebagai mekanisme perlindungan syariat yang bersifat komprehensif. Pernikahan yang dilakukan sebelum iddah selesai dianggap batal karena tidak memenuhi syarat syar‘i, serta berpotensi menimbulkan kerancuan nasab, hilangnya hak-hak perempuan, gangguan psikologis, dan munculnya stigma sosial. Pemikiran az-Zuhaili menegaskan bahwa iddah bukanlah pembatasan, tetapi instrumen menjaga kehormatan, hak hukum, dan stabilitas keluarga. Dengan demikian, pandangan Wahbah az-Zuhaili memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan hukum keluarga Islam dalam konteks kontemporer
Relasi Suami-Istri Sebagai Hubungan Kontraktual: Tinjauan Teori Kontrak Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Suaidah; Jayusman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5264

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah secara mendasar konstruksi hukum perjanjian perkawinan di Indonesia. Perubahan ini membuka kemungkinan perjanjian perkawinan dibuat tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Artikel ini bertujuan menganalisis relasi suami-istri pasca putusan tersebut dari perspektif teori kontrak, dengan menitikberatkan pada kebebasan berkontrak, kedudukan para pihak, perlindungan pihak ketiga, serta implikaasi keadilan substantif dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis dokumen terhadap putusan MK, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK secara signifikan memperkuat asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) dalam domain perkawinan, menjadikan relasi suami-istri bukan sekadar status institusional melainkan hubungan kontraktual yang dinamis. Putusan ini juga berimplikasi pada pergeseran paradigma dari model perkawinan berbasis status menuju contractualized marriage. Namun demikian, terdapat kekosongan regulasi teknis yang menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait mekanisme publikasi, batas retroaktivitas, dan perlindungan pihak ketiga yang cenderung bersifat represif. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas otonomi kontraktual suami-istri dan memperkuat kesetaraan ekonomi dalam rumah tangga, namun menuntut harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga.