Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.17
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Aktual Justice Jurnal Yustitia Widya Publika KOLONI
I Ketut Suardita
FKH UNUD
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Jurnal Yustitia

 1 
DOMINUS LITIS PADA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Suardita, I Ketut; PRATAMA, I PUTU ANDIKA; Sukmayanti, Made Sinthia
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1190

Abstract

The national human rights commission is one of the independent institutions in Indonesia, which is responsible for the enforcement of human rights. In carrying out its functions in the enforcement of human rights, the national human rights commission collaborates with the prosecutor's office because the national human rights commission only discusses the settlement up to the investigation process, and the next process in justice (dominus litis) is carried out by the prosecutor's office. This research intend to understand the role regulation at the national human rights commission, as well as to understand the importance of regulating the role of the dominus litis. This research uses normative legal research methods, by reviewing the laws and regulations relating to the problem. Furthermore, it can be explained about the regulation of the role of dominus litis in the unregulated national commission, because the function of the dominus litis is still under approval by the prosecutor's office. The regulation of the dominant role in the national human rights commission has a very important role in emphasizing the functions and objectives and clarifying the independence of the national human rights commission.
KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN S.Sos, SH.MH, adrie; Suardita, I Ketut
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1196

Abstract

Governmental authority is more or less left to regional governments as is the case with laws and regulations through the establishment of regional regulations (Perda) which must also meet conditions such as consistency in the formulation of standard structure and language, and the existence of a harmonized relationship between various laws and regulations. The purpose of this scientific work is to find out the process of forming regional regulations from the perspective of personnel law and to find out the consistency of the formation of regional regulations based on the hierarchy of legislation from the perspective of personnel law. The writing of this paper uses the normative legal research method using library research by inventorying and quoting legal science literature books, statutory provisions as well as scientific essays and lecture notes that are related to writing this scientific work. The conclusions from writing this scientific paper include (1) the process of forming regional regulations (Perda) from the perspective of personnel law consists of three stages, namely (a) the process of preparing the draft Perda which is the process of drafting and designing within the DPRD or within the Regional Government, consisting of preparation of academic texts and draft regional regulations; (b) the process of obtaining approval, which is discussed in the DPRD; (c) the process of approval by the Regent and promulgation by the Regional Secretary; (2) the consistency of the formation of regional regulations (Perda) based on the hierarchy of legislation in the perspective of personnel law with legal commitments that must be enforced so that the Regional Regulations (Perda) made do not violate the hierarchy and violate the constitution and for Civil Servants who do not comply with the provisions can be subject to prosecution Discipline Punishment according to Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Employee Discipline.
REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN TRADISIONAL DI BALI SUARDITA, I KETUT; S, ADRIE; PRATAMA, I PUTU ANDIKA
Jurnal Yustitia Vol 19 No 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1350

Abstract

Pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat, namun di sisi lain, keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga melibatkan proses rekonstruksi budaya hukum yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat desa. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memengaruhi rekonstruksi budaya masyarakat desa, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini merupakan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga berbasis keuangan dengan tata kelola berlandaskan otonomi Desa Adat semakin dipertegas dengan diaturnya di dalam hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Provinsi Bali. Hal ini bertujuan sebagai sarana memajukan Masyarakat Desa Adat secara ekonomi, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Kedua, Rekonstruksi budaya hukum masyarakat dalam pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sangat penting untuk memastikan keberlanjutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan tradisional yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budaya yang menjadi dasar operasionalnya. Rekonstruksi ini perlu melibatkan penyesuaian antara prinsip-prinsip hukum adat dan tuntutan modernisasi ekonomi.
LINTAS SEJARAH PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DALAM ASPEK NEGARA HUKUM Suardita, I Ketut; S, Adrie; PRATAMA, I PUTU ANDIKA
Jurnal Yustitia Vol 17 No 01 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i01.1044

Abstract

The state in its capacity as a rule of law has a role in economic development. This researchis a doctrinal research used by historical and analytical approaches. With the occurrence of “TheGreat Depression”, the role of the state is needed in the welfare of its people so that the concept ofthe Welfare State is born. Although considered good, the policies of the Welfare State concept areconsidered detrimental to the state, especially in the economic field. The existence of the conceptof Good Governance, can always improve the economic system which begins with improvingthe bureaucratic system, namely by implementing deregulation and de-bureaucratization.Deregulation and de-bureaucratization are things that need to be implemented in order to realizepeople’s welfare in accordance with the characteristics of good governance.
URGENSI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA Suardita, I Ketut; S.Sos, SH.MH, adrie
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1122

Abstract

Konflik terkait batas desa merupakan hal yang sering terjadi di beberapa desa,khususnya di Provinsi Bali. Permasalahan ini terkadang luput dari perhatian pemerintahsehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat yang ada di perbatasan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum doctrinaldengan pendekatan perundang-undnagan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan dan penegasan batas desa berdasarkanPermendagri No. 45 Tahun 2016 memiliki tujuan untuk menciptakan tertib administrasipemerintahan dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum, memberikan keadilandan juga kemanfaatan terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknisdan yuridis. Terlebih lagi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa semakin mempertegas otonomi desa yang memberikan kesempatan bagi desa untukmengatur wilayahnya sendiri.
EKSISTENSI KARYA SENI RAJAH TUBUH (TATO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL PRATAMA, I PUTU ANDIKA; SUARDITA, I KETUT; S, ADRIE; Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra Indra
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1673

Abstract

Secara yuridis penting untuk dilakukannya kajian secara mendalam terkait isu hukum perlindungan atas karya seni tato. Kajian ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan terhadap karya seni tato dalam perspektif hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan tipe penulisan Doktrinal Research. Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan studi dokumen dengan pendekatan perundangundangan pendekatan fakta dan pendekatan analisis konseptual. Adapun hasil dan pembahasan yaitu tato sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta berupa gambar mendapat perlindungan secara otomatis sebagaimana diatur dalam UUHC. Berkaitan dengan motif tato sepatutnya dilindungi sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana ditentukan dalam UUHC. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional terhadap tato diberikan mengingat desain dan cara pembuatan tato sebagian besar memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang hidup atau tradisi dalam masyarakat. Negara wajib untuk melakukan inventarisasi, menjaga dan melestarikan keberadaan tato sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh Indonesia
Co-Authors Adnyana, I Gusti Agung Ayu Nyssa Sasmitha Ariyanto, Farrel Dzulfikar Rizqullah Aruan, William Martin I Gede Handryan Giri Ibrahim R Made Sinthia Sukmayanti Pratama, I Putu Andika Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra Indra S, ADRIE S.Sos, SH.MH, adrie Selena Brahmi Putri, I Gusti Ayu