Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI PEMBENTUKAN PERADILAN LINGKUNGAN HIDUP Made Sinthia Sukmayanti; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta untuk menganalisis pembentukan peradilan lingkungan sebagai upaya penegakan hukum khususnya pada bidang lingkungan dengan perbandingan pendekatan hukum di Indonesia dengan Australia. Metode yng digunakan yakni metode penelitiann hukum normatif, serta memakai pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitiamn menunjukkan bahwa Penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui 3 (tiga) instrument, yakni: instrument hukum administrasi negara; instrument hukum perdata; serta instrument hukum pidana. Pembentukan Peradilan khusus di bidang lingkungan merupakan solusi penegakan hukum lingkungan di Negara Indonesia. Seperti yang telah dilaksanakan oleh Negara Australia yakni Australia menerapkan Peradilan Lingkungan sejak Tahun 1980. Indonesia perlu mengadopsi penegakan hukum yang diterapkan oleh Australia dengan membentuk pengadilan khusus lingkungan serta memilih hakim – hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup. The research objective was to determine the regulation of environmental law enforcement based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and to analyze the establishment of an environmental court as an effort to enforce law, especially in the environmental sector with a comparison of the legal approach in Indonesia with Australia. The method used is the normative legal research method, and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the enforcement of environmental law according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is carried out through 3 (three) instruments, namely: state administrative law instruments; civil legal instruments; as well as criminal law instruments. The establishment of a special court in the environmental sector is a solution for environmental law enforcement in the State of Indonesia. As has been implemented by the Australian State, namely Australia implementing Environmental Justice since 1980. Indonesia needs to adopt the law enforcement applied by Australia by forming a special environmental court and selecting judges who have environmental certification.

DOMINUS LITIS PADA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Suardita, I Ketut; PRATAMA, I PUTU ANDIKA; Sukmayanti, Made Sinthia
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1190

The national human rights commission is one of the independent institutions in Indonesia, which is responsible for the enforcement of human rights. In carrying out its functions in the enforcement of human rights, the national human rights commission collaborates with the prosecutor's office because the national human rights commission only discusses the settlement up to the investigation process, and the next process in justice (dominus litis) is carried out by the prosecutor's office. This research intend to understand the role regulation at the national human rights commission, as well as to understand the importance of regulating the role of the dominus litis. This research uses normative legal research methods, by reviewing the laws and regulations relating to the problem. Furthermore, it can be explained about the regulation of the role of dominus litis in the unregulated national commission, because the function of the dominus litis is still under approval by the prosecutor's office. The regulation of the dominant role in the national human rights commission has a very important role in emphasizing the functions and objectives and clarifying the independence of the national human rights commission.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN TANAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Sukmayanti, Made Sinthia; Juniarta, Ida Bagus Gede Angga
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.51589

Ketersediaan tanah di Indonesia memang sedikit dibandingkan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih lagi negara dalam hal ini harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan membangun fasilitas umum salah satunya, tentunya erat kaitannya dengan fungsi sosial. Untuk memenuhi ketersedian tanah tersebut dengan cara melakukan pengadaan tanah. Pengadaan tanah mengedepankan kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan keadilan bagi masyarakat. pro kontra pelaksanaan pengadaan tanah masih sering terjadi bahkan pengadaan tanah, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, maka perlu penyempurnaan apa yang dimaksud kepentingan umum serta pengadaan tanah dapat berlaku adil kepada masyarakat. UUCK menyempurnakan ketentuan pengadaan tanah, terutama berkaitan dengan pengertian kepentingan umum dan pelaksanaan tahapan pengadaan tanah. Penelitian ini adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan konsep, analisis dan perundang-undangan. Kesimpulan dari permasalahan ini yaitu, Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Pasca UUCK terdapat 4 perubahan substansi yaitu konsultasi publik, penyelesaian status objek tanah, pelaksanaan langsung oleh instansi terkait untuk objek luas kurang dari 5 hektar dan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah.KATA KUNCI: Pengadaan tanah, UUCK, Kepentingan The availability of land in Indonesia is indeed small compared to the needs that must be met, moreover the state in this case must pay attention to the welfare of its people by building public facilities, one of which is of course closely related to social functions. To meet the availability of land by carrying out land acquisition. Land acquisition prioritizes development interests and community interests by paying attention to justice for the community. pro contract implementation of land procurement still occurs frequently, even land procurement, lack of communication between the government and the community, so it is necessary to improve what is aimed at the public interest and land procurement can be fair to the community. The UUCK regulates land acquisition provisions, especially those relating to the definition of public interest and the implementation of land acquisition stages. This research is normative research, using conceptual, analytical and regulatory approaches. The conclusion from this problem is, the public interest is the interest of the nation, state and society. After the UUCK there were 4 substantive changes, namely public consultation, finalization of the status of land objects, direct implementation by the relevant agencies for objects measuring less than 5 hectares and the time period for implementing land acquisition.KEYWORDS: Land acquisition, UUCK, Public InterestABSTRAK : Ketersediaan tanah di Indonesia memang sedikit dibandingkan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih lagi negara dalam hal ini harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan membangun fasilitas umum salah satunya, tentunya erat kaitannya dengan fungsi sosial. Untuk memenuhi ketersedian tanah tersebut dengan cara melakukan pengadaan tanah. Pengadaan tanah mengedepankan kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan keadilan bagi masyarakat. pro kontra pelaksanaan pengadaan tanah masih sering terjadi bahkan pengadaan tanah, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, maka perlu penyempurnaan apa yang dimaksud kepentingan umum serta pengadaan tanah dapat berlaku adil kepada masyarakat. UUCK menyempurnakan ketentuan pengadaan tanah, terutama berkaitan dengan pengertian kepentingan umum dan pelaksanaan tahapan pengadaan tanah. Penelitian ini adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan konsep, analisis dan perundang-undangan. Kesimpulan dari permasalahan ini yaitu, Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Pasca UUCK terdapat 4 perubahan substansi yaitu konsultasi publik, penyelesaian status objek tanah, pelaksanaan langsung oleh instansi terkait untuk objek luas kurang dari 5 hektar dan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah. KATA KUNCI: Pengadaan tanah, UUCK, Kepentingan Umum ABSTRACT : The availability of land in Indonesia is indeed small compared to the needs that must be met, moreover the state in this case must pay attention to the welfare of its people by building public facilities, one of which is of course closely related to social functions. To meet the availability of land by carrying out land acquisition. Land acquisition prioritizes development interests and community interests by paying attention to justice for the community. pro contract implementation of land procurement still occurs frequently, even land procurement, lack of communication between the government and the community, so it is necessary to improve what is aimed at the public interest and land procurement can be fair to the community. The UUCK regulates land acquisition provisions, especially those relating to the definition of public interest and the implementation of land acquisition stages. This research is normative research, using conceptual, analytical and regulatory approaches. The conclusion from this problem is, the public interest is the interest of the nation, state and society. After the UUCK there were 4 substantive changes, namely public consultation, finalization of the status of land objects, direct implementation by the relevant agencies for objects measuring less than 5 hectares and the time period for implementing land acquisition.KEYWORDS: Land acquisition, UUCK, Public Interest

Pengembangan Kapasitas Subak dalam Menghadapi Tantangan Pertanian Modern dan Perubahan Iklim di Bali Rusmana, I Putu Edi; Mahadewi, Kadek Julia; Amalia, Rafika; Sukmayanti, Made Sinthia; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Rama, Bagus Gede Ari
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v6i2.540

Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi sistem irigasi tradisional Subak di Bali dalam menghadapi modernisasi pertanian dan dampak perubahan iklim. Subak, yang mencerminkan kearifan lokal dan telah bertahan selama berabad-abad, kini harus menyeimbangkan antara integrasi teknologi modern dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Rumusan masalah pertama berfokus pada bagaimana Subak dapat mengadopsi teknologi pertanian modern tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai lokal. Solusi yang diusulkan meliputi pemilihan teknologi ramah lingkungan, pendidikan petani, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Rumusan masalah kedua mengkaji upaya peningkatan kapasitas adaptasi Subak terhadap perubahan iklim, seperti penyesuaian pola tanam, diversifikasi pertanian, dan penguatan kelembagaan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan Subak dapat tetap relevan dan berkelanjutan jika diupayakan integrasi teknologi yang bijaksana dan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Saran yang diberikan mencakup pengembangan kebijakan pendukung, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan infrastruktur yang tahan bencana. Dengan demikian, Subak diharapkan mampu terus menjadi sistem pertanian yang kuat dan berkelanjutan di Bali, sekaligus menjaga warisan budaya yang kaya akan kearifan lokal.

IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM LINGKUNGA Mahadewi, Kadek Julia; Nandari, Putu Sawitri; Puspadewi, Anak Agung Intan; Amalia, Rafika; Sukmayanti, Made Sinthia
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): Volume 6 No 3 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i3.46435

Dalam era pembangunan yang semakin pesat, tantangan terhadap kelestarian lingkungan menjadi semakin kompleks. Pembangunan yang tidak terkontrol sering kali mengabaikan aspek lingkungan dan budaya lokal, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti degradasi sumber daya alam, pencemaran, dan hilangnya nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kearifan lokal seperti penggirisingan dapat diimplementasikan dalam proses pembangunan agar pembangunan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya.Dari perspektif hukum lingkungan, penggirisingan dapat dipandang sebagai bagian dari hukum adat yang memiliki kekuatan mengikat di tingkat lokal. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada Rabu 30 Mei 2025 di Desa Tengangan Pegrisingan. Adapun rumusan masalah dalam laporan ini pertama, Bagaimana Bentuk Implementasi Kearifan Lokal Yang Diterapkan Di Desa Tenganan Dalam Konteks Pengelolaan Lingkungan Hidup? dan Kedua, Apa upaya yang dilakukan Desa Tenganan dalam penyelarasan kearifan lokal mewujudkan pengelolan lingkungan berkelanjutan ? Tujuan dari laporan ini perwujudan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Metode pelaksanaan ini menggunakan sosialisasi dimana pelaksaanaan yang dilakukan melalui ceramah yang dilakukan oleh para narasumber dengan tujuan mengedukasi mahasiswa dan masyarakat akan penyelenggaran kearifan lokal dalam pembangunan lingkungan.Hasil dari kegiatan pengabdian masyakat Desa Tenganan melakukan berbagai upaya strategis dalam menyelaraskan kearifan lokal untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Upaya utama yang dilakukan adalah penerapan dan penegakan hukum adat awig-awig yang mengatur tata kelola sumber daya alam secara ketat dan berkelanjutan.

Children's Legal Protection from Violence (Bullying) In the Education System Sukmayanti, Made Sinthia
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 (2024): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i2.1002

Currently, there is a lot of aggressive and pressing behavior, either in the form of direct physical action and/or verbal attacks or so-called bullying, occurring in the educational environment from the most basic to the tertiary level, necessitating legal protection efforts for children who are victims of bullying. This study was conducted to determine and assess how legal protection children as victims are bullied under the Child Protection Law. This study employs normative research approaches, using both a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that children have a right to protection from bullying. Article 80 and Article 76C of the Child Protection Law stipulate that sexual offenses and iolence committed by educators, education professionals, fellow students, and/or other parties are prohibited in educational units and will result in punishments

Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Mahadewi, Kadek Julia; Rusmana, I Putu Edi; Amalia, Rafika; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Sukmayanti, Made Sinthia; Rama, Bagus Gede Ari
Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Vol. 7 No. 3 (2024): Juli 2024
Publisher : STMIK Royal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33330/jurdimas.v7i3.3123

The use of natural resources for the implementation of development is closely related to the environment and spatial planning. These two things have so far tended to be unplanned and unsustainable, the result of which is a decline in the quality and function of the environment, including the natural resources within it. Environmental problems are increasing day by day, this indicates that environmental policy has not been successful. The community service activity was carried out on Friday 26 July 2024 at the Subak Sibang Kaja Abiansemal Hall. The problem formulation in this report is firstly, What is the form of community synergy to realize sustainable development in environmental management? and secondly, what are the inhibiting factors in realizing sustainable development? The aim of this report is to find out the synergy of society in realizing sustainable development in environmental management and what factors are obstacles in realizing sustainable development. This implementation method uses socialization where implementation is carried out through lectures given by resource persons with the aim of making the community understand the importance of management. environment . The results of the first community service activities are in the form of synergy which occurs in the form of cooperation between the community and the government in environmental management such as establishing a waste bank and the first inhibiting factors in sustainable development, lack of public awareness, the absence of legal regulations that provide appropriate sanctions. firm and finally the existence of climate change in an area Keywords: environment; improvement; sustainable developmen.

PEMBERDAYAAN SUBAK UMA LAMBING: IMPLEMENTASI GREEN TOURISM DAN KESADARAN HUKUM Ari Rama, Bagus Gede; Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Edi Rusmana, I Putu; Wibawa Putra, Komang Satria; Julia Mahadewi, Kadek; Sinthia Sukmayanti, Made
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.35840

Pariwisata berkelanjutan di Bali, khususnya melalui pemberdayaan Subak Uma Lambing, menghadapi tantangan signifikan seperti minimnya kesadaran hukum, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya kolaborasi antar pihak. Studi ini mengeksplorasi peran regulasi dan kebijakan daerah dalam mendukung pengembangan green tourism di Subak Uma Lambing, serta strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Regulasi yang berlandaskan pada teori Ecological Modernization dan Responsive Regulation, serta insentif fiskal dari teori hukum ekonomi, dapat mendorong keberlanjutan lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diterapkan teori Legal Consciousness dan Communicative Action melalui program edukasi dan kampanye informasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa integrasi kebijakan dan edukasi hukum yang efektif dapat memperkuat pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan di Desa Sibang Kaja. Saran meliputi penguatan regulasi lingkungan, dukungan terhadap sertifikasi green tourism, dan penyediaan layanan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat.

PENGARUH DIGITAL BRANDING DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DI DESA TARO GIANYAR Rusmana, I Putu Edi; Mahadewi, Kadek Julia; Rama, Bagus Gede Ari; Sukmayanti, Made Sinthia; Amalia, Rafika; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.38086

Perlunya sebuah media promosi suatu pariwisata agar industri pariwisata di Bali semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga mancanegara, selain itu media promosi juga mempengaruhi eksistensi industri pariwisata tersebut agar tetap hidup. Industri pariwisata di Bali memerlukan suatu branding yang tidak hanya branding konvensional tetapi juga digital branding yang memerlukan media sosial untuk mempromosikan branding tersebut. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini tersebut adalah branding adalah sebuah upaya atau proses aktif untuk membangun brand dan termasuk salah satu hal yang terpenting dalam memasarkan produk apalagi yang berkaitan dengan destinasi wisata dan termasuk juga salah satu prioritas pariwisata nasional karena mempengaruhi pangsa pasar domestik dan internasional. Adanya sebuah digital branding dimasa kini adalah bagian dari pemasaran suatu objek wisata melalui foto dan video yang diunggah ke media sosial sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan eksistensi suatu industri pariwisata khususnya di Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.

Urgensi Pelatihan Khusus bagi Penyidik Anak dalam Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak SUKMAYANTI, MADE SINTHIA
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1678

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pelatihan khusus bagi penyidik anak dalam memperkuat penerapan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Fokus penelitian diarahkan pada kesenjangan antara pengaturan normatif UU SPPA dan praktik penyidikan di lapangan, khususnya terkait kompetensi penyidik dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan didukung implementasi di lapangan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap UU SPPA, UU Perlindungan Anak, Peraturan Polri, serta instrumen internasional seperti CRC dan Beijing Rules. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelatihan khusus bagi penyidik anak memiliki pengaruh strategis dalam meningkatkan kompetensi teknis dan psikologis penyidik, seperti teknik wawancara forensik ramah anak, asesmen kebutuhan anak, fasilitasi diversi, serta komunikasi empatik. Pelatihan juga berperan penting dalam mencegah viktimisasi sekunder, meningkatkan efektivitas diversi, dan memastikan penyidikan berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa pelatihan masih minim, tidak merata, belum berbasis kebutuhan (Training Needs Assessment), dan belum mampu mengubah pola pikir legalistik-retributif aparat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pelatihan khusus bagi penyidik anak merupakan prasyarat fundamental bagi keberhasilan implementasi SPPA. Tanpa pelatihan yang komprehensif, berkelanjutan, dan didukung sertifikasi wajib serta SOP yang jelas, tujuan perlindungan anak tidak dapat diwujudkan secara optimal. Pelatihan bukan hanya instrumen peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga sarana transformasi budaya hukum menuju sistem peradilan yang humanis dan berpihak pada masa depan anak

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search