Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM Selena Brahmi Putri, I Gusti Ayu; Suardita, I Ketut
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara sering terjadi dan berpotensi muncul pada Pemilihan Umum 2024. Diperlukan pemahaman lebih dalam terkait dengan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara selama Pemilihan Umum berdasarkan hukum yang berlaku dan melakukan analisis terhadap upaya pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan umum. Metode pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pengumpulan data dengan studi pustaka perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara dikontrol oleh Undang-Undang serta peraturan pemerintah, namun pelanggaran tetap terjadi terutama saat Pemilihan Umum. Pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergi antar lembaga seperti Komisi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan Birokrasi, Inspektorat Daerah, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum. Koordinasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara.

DOMINUS LITIS PADA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Suardita, I Ketut; PRATAMA, I PUTU ANDIKA; Sukmayanti, Made Sinthia
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1190

The national human rights commission is one of the independent institutions in Indonesia, which is responsible for the enforcement of human rights. In carrying out its functions in the enforcement of human rights, the national human rights commission collaborates with the prosecutor's office because the national human rights commission only discusses the settlement up to the investigation process, and the next process in justice (dominus litis) is carried out by the prosecutor's office. This research intend to understand the role regulation at the national human rights commission, as well as to understand the importance of regulating the role of the dominus litis. This research uses normative legal research methods, by reviewing the laws and regulations relating to the problem. Furthermore, it can be explained about the regulation of the role of dominus litis in the unregulated national commission, because the function of the dominus litis is still under approval by the prosecutor's office. The regulation of the dominant role in the national human rights commission has a very important role in emphasizing the functions and objectives and clarifying the independence of the national human rights commission.

KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN S.Sos, SH.MH, adrie; Suardita, I Ketut
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1196

Governmental authority is more or less left to regional governments as is the case with laws and regulations through the establishment of regional regulations (Perda) which must also meet conditions such as consistency in the formulation of standard structure and language, and the existence of a harmonized relationship between various laws and regulations. The purpose of this scientific work is to find out the process of forming regional regulations from the perspective of personnel law and to find out the consistency of the formation of regional regulations based on the hierarchy of legislation from the perspective of personnel law. The writing of this paper uses the normative legal research method using library research by inventorying and quoting legal science literature books, statutory provisions as well as scientific essays and lecture notes that are related to writing this scientific work. The conclusions from writing this scientific paper include (1) the process of forming regional regulations (Perda) from the perspective of personnel law consists of three stages, namely (a) the process of preparing the draft Perda which is the process of drafting and designing within the DPRD or within the Regional Government, consisting of preparation of academic texts and draft regional regulations; (b) the process of obtaining approval, which is discussed in the DPRD; (c) the process of approval by the Regent and promulgation by the Regional Secretary; (2) the consistency of the formation of regional regulations (Perda) based on the hierarchy of legislation in the perspective of personnel law with legal commitments that must be enforced so that the Regional Regulations (Perda) made do not violate the hierarchy and violate the constitution and for Civil Servants who do not comply with the provisions can be subject to prosecution Discipline Punishment according to Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Employee Discipline.

REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN TRADISIONAL DI BALI SUARDITA, I KETUT; S, ADRIE; PRATAMA, I PUTU ANDIKA
Jurnal Yustitia Vol 19 No 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1350

Pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat, namun di sisi lain, keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga melibatkan proses rekonstruksi budaya hukum yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat desa. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memengaruhi rekonstruksi budaya masyarakat desa, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini merupakan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga berbasis keuangan dengan tata kelola berlandaskan otonomi Desa Adat semakin dipertegas dengan diaturnya di dalam hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Provinsi Bali. Hal ini bertujuan sebagai sarana memajukan Masyarakat Desa Adat secara ekonomi, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Kedua, Rekonstruksi budaya hukum masyarakat dalam pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sangat penting untuk memastikan keberlanjutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan tradisional yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budaya yang menjadi dasar operasionalnya. Rekonstruksi ini perlu melibatkan penyesuaian antara prinsip-prinsip hukum adat dan tuntutan modernisasi ekonomi.

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA Suardita, I Ketut
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v10i1.863

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang program merdeka belajar kampus merdeka yang diatur melalui Permendikbud No. 3/2020, dimana pada kebijakan ini mengatur tentang hak mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di luar program studi maksimal selama tiga semester dengan tujuan agar mahasiswa memperoleh kesempatan menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi sesuai minat, bakat serta cita-cita yang dimiliki. Program ini diharapkan sebagai jawaban atas tuntutan keterkaitan dan kesesuaian dengan dunia kerja. Tujuan daripada penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana dan kendala-kendala yang terjadi serta untuk mengetahui dan menganalisis solusi dari kendala-kendala dalam Implementasi kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana. Metode deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini, dimana analisis dilakukan terhadap data yang telah terkumpul melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran online, yang kemudian dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang ada, dianalisis dengan teori G.C.Edward III dengan empat indikator yang turut mempunyai pengaruh pada kesuksesan implementasi kebijakan publik yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana belum optimal. Masih ada kendala dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu: kurangnya komunikasi dan koordinasi di internal dan lintas sektor, kurangnya sumber daya informasi, dan belum ada insentif/reward bagi peserta yang berprestasi. Solusi dari kendala-kendala implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana adalah: 1) Solusi komunikasi: lebih intensif melakukan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi di internal fakultas dan dengan lintas sektor tentang kebijakan MBKM, 2) solusi sumber daya informasi: pihak universitas agar menerbitkan Peraturan Rektor tentang konversi nilai mata kuliah sebagai acuan bagi program studi, pihak program studi agar melakukan restrukturisasi kurikulum untuk mengakomodasi pelaksanaan MBKM, 3) solusi insentif/reward: pihak universitas agar menerbitkan peraturan rektor dan panduan tentang pemberian reward kepada peserta yang berprestasi, mengalokasikan anggaran dana, dilakukan peninjauan ulang sistem pembobotan beban kerja dosen pembimbing MBKM

Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Kedaruratan Kesehatan Akibat Pandemi Suardita, I Ketut; Pratama, I Putu Andika
Jurnal Aktual Justice Vol 7 No 2 (2022): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v7i2.956

Permasalahan kesehatan merupakan hal yang sangat urgent, terlebih lagi apabila terjadi permasalahan kedaruratan kesehatan, yang salah satunya yaitu pandemi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peran serta dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan; dan (2) bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah terkait kedaruratan kesehatan akibat pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu, Pertama Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam persoalan kesehatan masyarakat sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kedua, persoalan kedaruratan kesehatan lintas negara yang salah satunya pandemi, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi pemerintah daerah dilibatkan dalam penanganan pandemi yang didasarkan pada asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem prosedur penugasan pemerintah kepada daerah disertai kewajiban untuk melaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban.

EKSISTENSI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Pratama, I Putu Andika; Suardita, I Ketut; S, Adrie
Jurnal Aktual Justice Vol 10 No 1 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i1.1521

Reformasi birokrasi melahirkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission. Namun dalam praktekknya muncul permasalahan yang justru bertentangan dengan kebijakan yang berada di daerah, terutama perihal pengawasan terhadap izin yang diajukan oleh subjek hukum selaku pemohon. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam artikel ini akan membahas mengenai: (1) Eksistensi perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem Online Single Submission di Indonesia; dan (2) Permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem Online Single Submission dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, OSS merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai wujud reformasi birokrasi yang berfungsi untuk menyederhanakan dan mempercepat sistem dan proses perizinan usaha. Kedua, Perbedaan paradigma pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam acuan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan serta semakin melemahnya sistem perizinan sebagai akibat dari perubahan nomeklatur peraturan perundang-undangan menunjukkan lemahnya sistem perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem OSS yang berdampak pada lingkungan dan pembangunan berkelajutan di Indonesia.

LINTAS SEJARAH PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DALAM ASPEK NEGARA HUKUM Suardita, I Ketut; S, Adrie; PRATAMA, I PUTU ANDIKA
Jurnal Yustitia Vol 17 No 01 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i01.1044

The state in its capacity as a rule of law has a role in economic development. This researchis a doctrinal research used by historical and analytical approaches. With the occurrence of “TheGreat Depression”, the role of the state is needed in the welfare of its people so that the concept ofthe Welfare State is born. Although considered good, the policies of the Welfare State concept areconsidered detrimental to the state, especially in the economic field. The existence of the conceptof Good Governance, can always improve the economic system which begins with improvingthe bureaucratic system, namely by implementing deregulation and de-bureaucratization.Deregulation and de-bureaucratization are things that need to be implemented in order to realizepeople’s welfare in accordance with the characteristics of good governance.

URGENSI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA Suardita, I Ketut; S.Sos, SH.MH, adrie
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1122

Konflik terkait batas desa merupakan hal yang sering terjadi di beberapa desa,khususnya di Provinsi Bali. Permasalahan ini terkadang luput dari perhatian pemerintahsehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat yang ada di perbatasan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum doctrinaldengan pendekatan perundang-undnagan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan dan penegasan batas desa berdasarkanPermendagri No. 45 Tahun 2016 memiliki tujuan untuk menciptakan tertib administrasipemerintahan dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum, memberikan keadilandan juga kemanfaatan terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknisdan yuridis. Terlebih lagi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa semakin mempertegas otonomi desa yang memberikan kesempatan bagi desa untukmengatur wilayahnya sendiri.

EKSISTENSI KARYA SENI RAJAH TUBUH (TATO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL PRATAMA, I PUTU ANDIKA; SUARDITA, I KETUT; S, ADRIE; Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra Indra
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1673

Secara yuridis penting untuk dilakukannya kajian secara mendalam terkait isu hukum perlindungan atas karya seni tato. Kajian ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan terhadap karya seni tato dalam perspektif hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan tipe penulisan Doktrinal Research. Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan studi dokumen dengan pendekatan perundangundangan pendekatan fakta dan pendekatan analisis konseptual. Adapun hasil dan pembahasan yaitu tato sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta berupa gambar mendapat perlindungan secara otomatis sebagaimana diatur dalam UUHC. Berkaitan dengan motif tato sepatutnya dilindungi sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana ditentukan dalam UUHC. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional terhadap tato diberikan mengingat desain dan cara pembuatan tato sebagian besar memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang hidup atau tradisi dalam masyarakat. Negara wajib untuk melakukan inventarisasi, menjaga dan melestarikan keberadaan tato sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh Indonesia

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search