Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Aktual Justice Jurnal Yustitia Widya Publika KOLONI
I Ketut Suardita
FKH UNUD
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PERANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SEBAGAI PENYELENGGARA KEPENTINGAN UMUM (Studi di Kabupaten Gianyar) Handryan Giri, I Gede; R, Ibrahim; Suardita, I Ketut
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (41.001 KB)

Abstract

Community needs for water which are increasing encourage morestrengthening economicvalue water than value and social function, these conditionscould potentially rise to a conflict of interest between sectors, between the regionsand the various parties concerned. On one side the more water management based onthe value of the economy will tend to be more in favor of capital owners and canignore social function of water resources. Based on the consideration the regionalcompanies drinking water given authority managing drinking water to provideprotection againtst the interest of the weaker economically groups by applying theprinciples of management of water resources that are able to harmonize socialfunction, environmental and economic, based on the principle of harmony and selfriliance.
PERLINDUNGAN HUKUM INDONESIA UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Adnyana, I Gusti Agung Ayu Nyssa Sasmitha; Suardita, I Ketut
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 06 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i6.p1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji terkait perlindungan hukum di Indonesia bagi korban tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi kasus yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Oleh sebab itu, penting untuk menganalis hukuman yang tepat bagi pelaku sehingga memberikan efek jera sekaligus menjadi upaya preventif terjadinya kasus, menganalisis dampak psikologis yang dialami korban, serta membahas tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam usaha penegakan hukum terkait kasusnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil pengumpulan studi kepustakaan data menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual pada anak mulai terungkap sekitar tahun 1970. Judith Lewis Herman dalam bukunya mengatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan trauma ketika dewasa akan berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan yang sama seperti yang telah mereka alami sebelumnya. Hal tersebut kemudian akan menciptakan suatu siklus yang tak kunjung henti. Maka dari itu, usaha penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan agar kasus kekerasan terhadap anak dapat dihentikan dan agar korban dapat pulih dari traumanya. Kata Kunci: perspektif hukum, tindak pidana, kekerasan seksual terhadap anak ABSTRACT The purpose of this research is to understand and examine the legal protection in Indonesia for victims of crimes of sexual violence against children. Cases of child sexual abuse have become a common occurrence in recent years. Therefore, it is important to analyze the appropriate punishment for the offender so as to provide a deterrent effect as well as to prevent the occurrence of the case, analyze the psychological impact experienced by the victim, and discuss the challenges that will be faced in law enforcement efforts related to the case. The research method used in this paper is normative legal research methods. The results of the studies indicate that cases of sexual abuse in children began to come to light around 1970. Judith Lewis Herman in her book says that children who are victims of violence and trauma as adults have the potential to commit the same acts of violence as they have experienced before. This will create a never-ending cycle. Therefore, strong law enforcement efforts need to be made so that cases of violence against children can be stopped and that victims can recover from their trauma. Keywords: legal perspective, criminal law, child sexual abuse
UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM Selena Brahmi Putri, I Gusti Ayu; Suardita, I Ketut
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara sering terjadi dan berpotensi muncul pada Pemilihan Umum 2024. Diperlukan pemahaman lebih dalam terkait dengan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara selama Pemilihan Umum berdasarkan hukum yang berlaku dan melakukan analisis terhadap upaya pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan umum. Metode pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pengumpulan data dengan studi pustaka perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara dikontrol oleh Undang-Undang serta peraturan pemerintah, namun pelanggaran tetap terjadi terutama saat Pemilihan Umum. Pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergi antar lembaga seperti Komisi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan Birokrasi, Inspektorat Daerah, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum. Koordinasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara.
PELAKSANAAN PENGECEKAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR BERDASARKAN PERMEN ATR/BPN NOMOR 19 TAHUN 2020 Ariyanto, Farrel Dzulfikar Rizqullah; Suardita, I Ketut
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisa terkait dengan pengaturan dan mekanisme pelaksanaan Pengecekan Sertipikat Elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris, yang mana menggunakan data primer yang di dapatkan melalui wawancara pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pegawai Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Kantah Kota Denpasar). Pasca dilakukan analisis, kemudian ditemukan bahwa Pada penelitian ini dalam rangka untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dimana proses pendaftarannya dilakukan dengan cara professional, aman, serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai cara pelaksanaan Sistem Elektronik yang dipakai. Sehingga sertifikat elektronik yang berupa dokumen elektronik maupun hasil percetakannya adalah bukti fisik yang sah di mata hukum dan bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah sepanjang data yang tersimpan di dalam sistem elektronik sesuai dengan apa yang tertera di buku tanah. This study aims to determine and analyze the regulation and implementation mechanism of Electronic Certificate Checking at the Denpasar City Land Office. The research method that researchers use is an empirical research method using primary data obtained directly through interviews with several Land Deed Officials (PPAT) and the Land Office (Kantah). In this study, in order to realize the modernization of land services in order to improve business ease indicators and public services to the community, it is necessary to optimize the use of information and communication technology by implementing electronic-based land services, where the registration process is carried out in a professional, safe, and accountable manner regarding the implementation of the Electronic System used. So that electronic certificates in the form of electronic documents and printing results are valid physical evidence in the eyes of the law and can be used as valid evidence as long as the data stored in the electronic system matches what is stated in the land book.
DOMINUS LITIS PADA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Suardita, I Ketut; PRATAMA, I PUTU ANDIKA; Sukmayanti, Made Sinthia
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1190

Abstract

The national human rights commission is one of the independent institutions in Indonesia, which is responsible for the enforcement of human rights. In carrying out its functions in the enforcement of human rights, the national human rights commission collaborates with the prosecutor's office because the national human rights commission only discusses the settlement up to the investigation process, and the next process in justice (dominus litis) is carried out by the prosecutor's office. This research intend to understand the role regulation at the national human rights commission, as well as to understand the importance of regulating the role of the dominus litis. This research uses normative legal research methods, by reviewing the laws and regulations relating to the problem. Furthermore, it can be explained about the regulation of the role of dominus litis in the unregulated national commission, because the function of the dominus litis is still under approval by the prosecutor's office. The regulation of the dominant role in the national human rights commission has a very important role in emphasizing the functions and objectives and clarifying the independence of the national human rights commission.
KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN S.Sos, SH.MH, adrie; Suardita, I Ketut
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1196

Abstract

Governmental authority is more or less left to regional governments as is the case with laws and regulations through the establishment of regional regulations (Perda) which must also meet conditions such as consistency in the formulation of standard structure and language, and the existence of a harmonized relationship between various laws and regulations. The purpose of this scientific work is to find out the process of forming regional regulations from the perspective of personnel law and to find out the consistency of the formation of regional regulations based on the hierarchy of legislation from the perspective of personnel law. The writing of this paper uses the normative legal research method using library research by inventorying and quoting legal science literature books, statutory provisions as well as scientific essays and lecture notes that are related to writing this scientific work. The conclusions from writing this scientific paper include (1) the process of forming regional regulations (Perda) from the perspective of personnel law consists of three stages, namely (a) the process of preparing the draft Perda which is the process of drafting and designing within the DPRD or within the Regional Government, consisting of preparation of academic texts and draft regional regulations; (b) the process of obtaining approval, which is discussed in the DPRD; (c) the process of approval by the Regent and promulgation by the Regional Secretary; (2) the consistency of the formation of regional regulations (Perda) based on the hierarchy of legislation in the perspective of personnel law with legal commitments that must be enforced so that the Regional Regulations (Perda) made do not violate the hierarchy and violate the constitution and for Civil Servants who do not comply with the provisions can be subject to prosecution Discipline Punishment according to Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Employee Discipline.
REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN TRADISIONAL DI BALI SUARDITA, I KETUT; S, ADRIE; PRATAMA, I PUTU ANDIKA
Jurnal Yustitia Vol 19 No 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1350

Abstract

Pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat, namun di sisi lain, keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga melibatkan proses rekonstruksi budaya hukum yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat desa. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memengaruhi rekonstruksi budaya masyarakat desa, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini merupakan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga berbasis keuangan dengan tata kelola berlandaskan otonomi Desa Adat semakin dipertegas dengan diaturnya di dalam hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Provinsi Bali. Hal ini bertujuan sebagai sarana memajukan Masyarakat Desa Adat secara ekonomi, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Kedua, Rekonstruksi budaya hukum masyarakat dalam pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sangat penting untuk memastikan keberlanjutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan tradisional yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budaya yang menjadi dasar operasionalnya. Rekonstruksi ini perlu melibatkan penyesuaian antara prinsip-prinsip hukum adat dan tuntutan modernisasi ekonomi.
STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA Suardita, I Ketut
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v10i1.863

Abstract

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang program merdeka belajar kampus merdeka yang diatur melalui Permendikbud No. 3/2020, dimana pada kebijakan ini mengatur tentang hak mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di luar program studi maksimal selama tiga semester dengan tujuan agar mahasiswa memperoleh kesempatan menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi sesuai minat, bakat serta cita-cita yang dimiliki. Program ini diharapkan sebagai jawaban atas tuntutan keterkaitan dan kesesuaian dengan dunia kerja. Tujuan daripada penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana dan kendala-kendala yang terjadi serta untuk mengetahui dan menganalisis solusi dari kendala-kendala dalam Implementasi kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana. Metode deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini, dimana analisis dilakukan terhadap data yang telah terkumpul melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran online, yang kemudian dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang ada, dianalisis dengan teori G.C.Edward III dengan empat indikator yang turut mempunyai pengaruh pada kesuksesan implementasi kebijakan publik yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana belum optimal. Masih ada kendala dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu: kurangnya komunikasi dan koordinasi di internal dan lintas sektor, kurangnya sumber daya informasi, dan belum ada insentif/reward bagi peserta yang berprestasi. Solusi dari kendala-kendala implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana adalah: 1) Solusi komunikasi: lebih intensif melakukan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi di internal fakultas dan dengan lintas sektor tentang kebijakan MBKM, 2) solusi sumber daya informasi: pihak universitas agar menerbitkan Peraturan Rektor tentang konversi nilai mata kuliah sebagai acuan bagi program studi, pihak program studi agar melakukan restrukturisasi kurikulum untuk mengakomodasi pelaksanaan MBKM, 3) solusi insentif/reward: pihak universitas agar menerbitkan peraturan rektor dan panduan tentang pemberian reward kepada peserta yang berprestasi, mengalokasikan anggaran dana, dilakukan peninjauan ulang sistem pembobotan beban kerja dosen pembimbing MBKM
Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Kedaruratan Kesehatan Akibat Pandemi Suardita, I Ketut; Pratama, I Putu Andika
Jurnal Aktual Justice Vol 7 No 2 (2022): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v7i2.956

Abstract

Permasalahan kesehatan merupakan hal yang sangat urgent, terlebih lagi apabila terjadi permasalahan kedaruratan kesehatan, yang salah satunya yaitu pandemi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peran serta dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan; dan (2) bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah terkait kedaruratan kesehatan akibat pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu, Pertama Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam persoalan kesehatan masyarakat sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kedua, persoalan kedaruratan kesehatan lintas negara yang salah satunya pandemi, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi pemerintah daerah dilibatkan dalam penanganan pandemi yang didasarkan pada asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem prosedur penugasan pemerintah kepada daerah disertai kewajiban untuk melaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban.
PERLINDUNGAN HUKUM BORROWER ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI TANPA IZIN OLEH LAYANAN PINJAMAN ONLINE Aruan, William Martin; Suardita, I Ketut
KOLONI Vol. 2 No. 1 (2023): MARET 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/koloni.v2i1.435

Abstract

This research aims to comprehend the legal protection provided to borrowers regarding the unauthorized use of personal data by online lending services, as well as identify the legal remedies available to borrowers in such scenarios. The normative legal research method with a statutory and factual approach has been employed in this paper. The findings indicate that borrowers are entitled to both preventive and repressive legal protection in the financial services sector. To resolve disputes, borrowers have the option to seek legal recourse through litigation/court or opt for alternative dispute resolution mechanisms offered by institutions operating in the financial services sector.  Keywords: borrowers, online loans, personal data, without permission
Co-Authors Adnyana, I Gusti Agung Ayu Nyssa Sasmitha Ariyanto, Farrel Dzulfikar Rizqullah Aruan, William Martin I Gede Handryan Giri Ibrahim R Made Sinthia Sukmayanti Pratama, I Putu Andika S, ADRIE S.Sos, SH.MH, adrie Selena Brahmi Putri, I Gusti Ayu