Articles
<![CDATA[POLA DAN FORMULASI PEMBEBASAN KETERGANTUNGAN PEDAGANG KECIL DARI RENTENIR: STUDI KASUS DI PASAR NGEMPLAK TULUNGAGUNG ]]>
<![CDATA[Faizun, Mochammad]]>;
<![CDATA[Nurohman, Dede]]>;
<![CDATA[Umam, Syamsul]]>
<![CDATA[ An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 7, No 1 (2020): An-Nisbah ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21274/an.2020.7.1.22 - 45
<![CDATA[This study aims to determine patterns and formulations for relieving community dependency from moneylender practices. The variables used in this study are traders in the Ngemplak Tulungagung market. Data analysis uses descriptive qualitative methods. This study focuses its study on efforts to understand the practices of loan sharks in depth, understand deeply the capital needs of traders who become their customers in business development, and see the existence and role financial institutions around the location of moneylender practices that they have played, as well as the government's perceptions and efforts in tackling these rent practices. The results of this study, first, the main cause of Ngemplak market traders' dependence on moneylenders is the ease that traders can get when borrowing from moneylenders compared to when borrowing from banks and other capital providers. Second, coordination between financial institutions, the government, Baznas and Ngemplak market traders is needed to equalize the vision. Mission, and the goal of liberating traders from dependence on moneylenders Keywords: moneylenders, dependencymoneylender practices]]>
<![CDATA[PEMBAHARUAN AGRARIA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ]]>
<![CDATA[Syamsul Umam]]>
<![CDATA[ Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 25 No. 1 (2014): Jurnal Tribakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33367/tribakti.v25i1.157
<![CDATA[Penyelesaian koflik agraria mestilah diletakkan dalam konteks pelaksanaan Pembaruan Agraria secara komprehensif. Arah dan semangat penyelesaian konflik yang hendak dikedepankan bukan saja untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat korban konflik tanah selama ini, melainkan juga untuk mendorong terjadinya transformasi sosial ke arah susunan masyarakat yang lebih berkeadilan sosial, dengan landasan berupa keadilan dalam pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah dan kekayaan alam lainnya. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara lain, agenda penyelesaian konflik (khususnya yang terjadi di masa lalu dan belum diselesaikan) merupakan bagian penting dari program Pembaruan Agraria. Secara umum, program Pembaruan Agraria yang dimaksud biasanya meliputi agenda (1) Redistribusi lahan (land re-distribution), (2) Penataan hak penguasaan/penyakapan lahan (land tenure reform); (3) Penyelesaian konflik, dan (4) Pemulihan wilayah publik.]]>
<![CDATA[Ekonomi Pancasila di Tengah Arus Kapitalisme Pasar ]]>
<![CDATA[Syamsul Umam]]>
<![CDATA[ Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 28 No. 2 (2017): Junal Tribakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33367/tribakti.v28i2.491
<![CDATA[Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara, Pengertian kompetisi dalam moral Pancasila bukan dan tidak sama dengan free fight competition a la barat yang di dalamnya mengandung cara-cara yang boleh merugikan fihak lain (tujuan menghalalkan cara). Hubungan dagang dalam sistem ekonomi Pancasila harus tetap dalam kerangka untuk menjalin tali silaturahmi yang selalu bernuansa saling kasih sayang dan saling menguntungkan, menghindarkan kemuspraan (kesia-siaan). Secara sederhana Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi campuran, maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau sistem ekonomi jalan ketiga dalam bentuk Koperasi. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat sebenarnya memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Kekuatan partisipasi, totalitas, kemandirian dan kesamaan tujuan menjadi modal dasar bagi koperasi untuk bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya dalam kancah liberalisasi ekonomi. Koperasi yang menganut prinsip gotong royong, kemandirian, keadilan dan kesetaraan hak sesama anggota menempatkan koperasi sebagai aternatif bagi tumbuhnya suatu bentuk perekonomian yang mengakomodir cita-cita masyarakat untuk memperoleh kemakmuran bersama tanpa meninggalkan aspek-aspek solidaritas, hak asasi dan demokrasi.]]>
<![CDATA[Analisis Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Terhadap Undang-undang Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Syamsul Umam]]>
<![CDATA[ Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2019): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Tribakti Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33367/legitima.v2i1.1075
<![CDATA[Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakekat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Di sisi lain, perubahan besar itu sendiri membawa dampak negative terhadap lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup lebih banyak disebabkan oleh sikap pengkhilafan pembangunan yang kurang menyadari pentingnya segi lingkungan hidup serta akibat keterbatasan dan penataan kota yang kurang baik. Secara khusus penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana analisis konsistensi dan harmonisasinya perda tata ruang kota Kediri bila dikaitkan dengan undang-undang lingkungan hidup beserta implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah tata ruang kota tersebut. Sedangkan analisis pergeseran terbagi menjadi tiga yaitu analisis pergeseran pada azas filosofi, normatif dan analisis pergeseran implementasi penataan ruang. Implementasi kebijakan penataan ruang bila dikaitkan dengan undang-undang lingkungan hidup telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan, karena sebagian kebijakan pengembangan ruang kota Kediri tidak sesuai dengan fungsi peruntukan lahan. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Tata Ruang Kota Kediri bila dikaitkan dengan Undang-undang Lingkungan Hidup tidak dapat terlepas dari pertimbangan-pertimbangan sosiologis yang antara lain; faktor perkembangan penduduk, faktor ekonomi yang menjadi faktor utama, faktor estetika, serta faktor filosofis. Belum lagi ditambah dengan faktor-faktor lainnya seperti pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak swasta, kebijakan pimpinan yang menyalahi pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak swasta, kebijakan pimpinan yang menyalahi peraturan perundang-undangan, belum adanya tindakan yang konkrit dari pemerintah.]]>
<![CDATA[PEMBAHARUAN AGRARIA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ]]>
<![CDATA[Syamsul Umam]]>
<![CDATA[ Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 25 No. 1 (2014): Jurnal Tribakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33367/tribakti.v25i1.157
<![CDATA[Penyelesaian koflik agraria mestilah diletakkan dalam konteks pelaksanaan Pembaruan Agraria secara komprehensif. Arah dan semangat penyelesaian konflik yang hendak dikedepankan bukan saja untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat korban konflik tanah selama ini, melainkan juga untuk mendorong terjadinya transformasi sosial ke arah susunan masyarakat yang lebih berkeadilan sosial, dengan landasan berupa keadilan dalam pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah dan kekayaan alam lainnya. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara lain, agenda penyelesaian konflik (khususnya yang terjadi di masa lalu dan belum diselesaikan) merupakan bagian penting dari program Pembaruan Agraria. Secara umum, program Pembaruan Agraria yang dimaksud biasanya meliputi agenda (1) Redistribusi lahan (land re-distribution), (2) Penataan hak penguasaan/penyakapan lahan (land tenure reform); (3) Penyelesaian konflik, dan (4) Pemulihan wilayah publik.]]>
<![CDATA[Ekonomi Pancasila di Tengah Arus Kapitalisme Pasar ]]>
<![CDATA[Syamsul Umam]]>
<![CDATA[ Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 28 No. 2 (2017): Junal Tribakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33367/tribakti.v28i2.491
<![CDATA[Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara, Pengertian kompetisi dalam moral Pancasila bukan dan tidak sama dengan free fight competition a la barat yang di dalamnya mengandung cara-cara yang boleh merugikan fihak lain (tujuan menghalalkan cara). Hubungan dagang dalam sistem ekonomi Pancasila harus tetap dalam kerangka untuk menjalin tali silaturahmi yang selalu bernuansa saling kasih sayang dan saling menguntungkan, menghindarkan kemuspraan (kesia-siaan). Secara sederhana Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi campuran, maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau sistem ekonomi jalan ketiga dalam bentuk Koperasi. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat sebenarnya memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Kekuatan partisipasi, totalitas, kemandirian dan kesamaan tujuan menjadi modal dasar bagi koperasi untuk bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya dalam kancah liberalisasi ekonomi. Koperasi yang menganut prinsip gotong royong, kemandirian, keadilan dan kesetaraan hak sesama anggota menempatkan koperasi sebagai aternatif bagi tumbuhnya suatu bentuk perekonomian yang mengakomodir cita-cita masyarakat untuk memperoleh kemakmuran bersama tanpa meninggalkan aspek-aspek solidaritas, hak asasi dan demokrasi.]]>
<![CDATA[POLA DAN FORMULASI PEMBEBASAN KETERGANTUNGAN PEDAGANG KECIL DARI RENTENIR: Studi Kasus di Pasar Ngemplak Tulungagung ]]>
<![CDATA[Faizun, Mochammad]]>;
<![CDATA[Nurohman, Dede]]>;
<![CDATA[Umam, Syamsul]]>
<![CDATA[ An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2020): An-Nisbah ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21274/an.2020.7.1.22 - 45
<![CDATA[This study aims to determine patterns and formulations for relieving community dependency from moneylender practices. The variables used in this study are traders in the Ngemplak Tulungagung market. Data analysis uses descriptive qualitative methods. This study focuses its study on efforts to understand the practices of loan sharks in depth, understand deeply the capital needs of traders who become their customers in business development, and see the existence and role financial institutions around the location of moneylender practices that they have played, as well as the government's perceptions and efforts in tackling these rent practices. The results of this study, first, the main cause of Ngemplak market traders' dependence on moneylenders is the ease that traders can get when borrowing from moneylenders compared to when borrowing from banks and other capital providers. Second, coordination between financial institutions, the government, Baznas and Ngemplak market traders is needed to equalize the vision. Mission, and the goal of liberating traders from dependence on moneylenders Keywords: moneylenders, dependencymoneylender practices]]>
<![CDATA[Analisis Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Terhadap Undang-undang Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Umam, Syamsul]]>
<![CDATA[ Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2019): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33367/legitima.v2i1.1075
<![CDATA[Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakekat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Di sisi lain, perubahan besar itu sendiri membawa dampak negative terhadap lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup lebih banyak disebabkan oleh sikap pengkhilafan pembangunan yang kurang menyadari pentingnya segi lingkungan hidup serta akibat keterbatasan dan penataan kota yang kurang baik. Secara khusus penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana analisis konsistensi dan harmonisasinya perda tata ruang kota Kediri bila dikaitkan dengan undang-undang lingkungan hidup beserta implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah tata ruang kota tersebut. Sedangkan analisis pergeseran terbagi menjadi tiga yaitu analisis pergeseran pada azas filosofi, normatif dan analisis pergeseran implementasi penataan ruang. Implementasi kebijakan penataan ruang bila dikaitkan dengan undang-undang lingkungan hidup telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan, karena sebagian kebijakan pengembangan ruang kota Kediri tidak sesuai dengan fungsi peruntukan lahan. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Tata Ruang Kota Kediri bila dikaitkan dengan Undang-undang Lingkungan Hidup tidak dapat terlepas dari pertimbangan-pertimbangan sosiologis yang antara lain; faktor perkembangan penduduk, faktor ekonomi yang menjadi faktor utama, faktor estetika, serta faktor filosofis. Belum lagi ditambah dengan faktor-faktor lainnya seperti pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak swasta, kebijakan pimpinan yang menyalahi pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak swasta, kebijakan pimpinan yang menyalahi peraturan perundang-undangan, belum adanya tindakan yang konkrit dari pemerintah.]]>
<![CDATA[Perception of Money Politics, Hoax and Sara Issues in 2019 Elections ]]>
<![CDATA[Umam, Syamsul]]>
<![CDATA[ Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 31 No. 2 (2020): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33367/tribakti.v31i2.1092
<![CDATA[Research on students' perceptions about money politics, hoaxes and sara issues in the 2019 elections in Tulungagung Regency is motivated by the high practice of money politics in various political events, from local elections to elections, on the basis that researchers try to photograph how students' understanding of money politics, hoaxes and the issue of sara, this study uses a qualitative method that is collecting data obtained from the results of interpretation in the field, this study also portrays the implications of money politics, hoaxes, sara issues to influence the choice of students in Tulungagung Regency in the 2019 Election, it is seen from the results Researcher's interviews with a number of informants resulted in students' understanding of money politics, hoaxes and sara issues being very good, students understanding the understanding of money politics in detail, even when in the construction of student money politics understanding in Tulungagung Regency almost approached the existing understanding in the law of the government. You do not stop their students also understand various phenomena of money politics and their modes, students' understanding of hoaxes with content issues is also quite good because almost all students define hoax details with examples and models of their stories, students also assume that spreading the issue of care in the general election contestation is considered to be very dangerous and for the continuation of democratic life in Indonesia which causes divisions and disintegration.]]>
<![CDATA[Perception of Money Politics, Hoax and Sara Issues in 2019 Elections ]]>
<![CDATA[Umam, Syamsul]]>
<![CDATA[ Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 31 No. 2 (2020): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33367/tribakti.v31i2.1092
<![CDATA[Research on students' perceptions about money politics, hoaxes and sara issues in the 2019 elections in Tulungagung Regency is motivated by the high practice of money politics in various political events, from local elections to elections, on the basis that researchers try to photograph how students' understanding of money politics, hoaxes and the issue of sara, this study uses a qualitative method that is collecting data obtained from the results of interpretation in the field, this study also portrays the implications of money politics, hoaxes, sara issues to influence the choice of students in Tulungagung Regency in the 2019 Election, it is seen from the results Researcher's interviews with a number of informants resulted in students' understanding of money politics, hoaxes and sara issues being very good, students understanding the understanding of money politics in detail, even when in the construction of student money politics understanding in Tulungagung Regency almost approached the existing understanding in the law of the government. You do not stop their students also understand various phenomena of money politics and their modes, students' understanding of hoaxes with content issues is also quite good because almost all students define hoax details with examples and models of their stories, students also assume that spreading the issue of care in the general election contestation is considered to be very dangerous and for the continuation of democratic life in Indonesia which causes divisions and disintegration.]]>
