Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEBIJAKAN UTANG, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN STRUKTUR ASSET TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN: Studi Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022 Oktavian, Ryan Eka; Umam, Syamsul
Journal of Economics and Policy Studies (JEPS) Vol. 4 No. 1 (2023): JEPS: Journal of Economic and Policy Studies
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/jeps.v4i01.8279

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ROA harus dicermati oleh pihak manajemen bank agar dapat memperoleh ROA yang optimal. ROA yang optimal menunjukkan bahwa bank mampu dengan baik memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian asosiatif dengan teknik analisis uji asumsi klasik dan regresi data panel. Data yang di gunakan yaitu data sekunder yang di peroleh dari data publikasi website resmi perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022 sejumlah 80 data., menggunakan Eviews 10 sebagai alat pengujian hipotesis. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa kebijakan dividen, kebijakan utang, kepemilikan institusional, dan struktur asset secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan (studi pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022). Sehingga mampu menjelaskan variabel dependent sebesar 69,67% dan sisanya 30,33% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini
Pendampingan Pembentukan Zona KHAS pada Sentra Kuliner Soto Bok Ijo Tamanan Kota Kediri Manaf, Luthfi Abdul; Umam, Syamsul
Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram Vol 7 No 1 (2026): Edisi Januari-Mei
Publisher : LPPM UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51673/jaltn.v7i1.2662

Abstract

Abstract: Hingga saat ini ada 20 kampung keren yang sudah diresmikan oleh Pemerintah Kota Kediri, akan tetapi belum ada satupun zona KHAS yang didirikan. Zona KHAS di Indonesia hanya ada di beberapa daerah saja, tentunya dengan mendirikan bahkan memperbanyak jumlah zona KHAS di Kediri akan mendorong citra Kediri dan lebih lanjut akan meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu Tujuan Pengabdian berbasis penelitian ini ialah Melakukan Pendampingan dalam Pembentukan Zona KHAS pada Sentra Kuliner Soto Bok Ijo Tamanan Kota Kediri. Adapun Pendekatan yang digunakan pengabdi dalam mengembangkan Potensi dan Peningkatan Promosi Kampung Keren melalui Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) Soto Bok Ijo Tamanan Kota Kediri ialah Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD). Karena pengabdi melakukan partisipasi secara langsung mengenai kondisi dan situasi pembentuan Zona KHAS Kuliner Soto Tamanan yang berada Kelurahan Tamanan Kota Kediri. Adapun hasilnya pengembangan Zona KHAS Soto Tamanan Bok ijo Kediri dalam pemenuhan syarat-syarat menjadi Zona Kawasan Halal, Aman dan Sehat sudah terpenuhi, dalam indikator kawasan tersedianya fasilitas toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan tersedianya mushola serta adanya 10 tenan yang berjualan di kawasan tersebut, sementara untuk pemenuhan kehalal produk, para penjual soto ayam bok ijo tamanan yang ada di sepanjang jalan masuk dan di area terminal tamanan sudah tersertifikasi halal serta para pelaku usaha dan penyembelih ayam mengikuti pelatihan juru sembelih halal dengan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Kota kediri serta Majelis Ulama Indonesia Kota Kediri, sementera untuk indikator aman para penjual soto tamanan juga dilatih oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota kediri melalui pelatihan lima kunci keamanan pangan siap saji untuk penjamah makanan.
Analisis Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Terhadap Undang-undang Lingkungan Hidup Syamsul Umam
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2019): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v2i1.1075

Abstract

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakekat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Di sisi lain, perubahan besar itu sendiri membawa dampak negative terhadap lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup lebih banyak disebabkan oleh sikap pengkhilafan pembangunan yang kurang menyadari pentingnya segi lingkungan hidup serta akibat keterbatasan dan penataan kota yang kurang baik. Secara khusus penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana analisis konsistensi dan harmonisasinya perda tata ruang kota Kediri bila dikaitkan dengan undang-undang lingkungan hidup beserta implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah tata ruang kota tersebut. Sedangkan analisis pergeseran terbagi menjadi tiga yaitu analisis pergeseran pada azas filosofi, normatif dan analisis pergeseran implementasi penataan ruang. Implementasi kebijakan penataan ruang bila dikaitkan dengan undang-undang lingkungan hidup telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan, karena sebagian kebijakan pengembangan ruang kota Kediri tidak sesuai dengan fungsi peruntukan lahan. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Tata Ruang Kota Kediri bila dikaitkan dengan Undang-undang Lingkungan Hidup tidak dapat terlepas dari pertimbangan-pertimbangan sosiologis yang antara lain; faktor perkembangan penduduk, faktor ekonomi yang menjadi faktor utama, faktor estetika, serta faktor filosofis. Belum lagi ditambah dengan faktor-faktor lainnya seperti pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak swasta, kebijakan pimpinan yang menyalahi pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak swasta, kebijakan pimpinan yang menyalahi peraturan perundang-undangan, belum adanya tindakan yang konkrit dari pemerintah.