Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial Budaya Prosiding SNATIF Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Suara Keadilan Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Jurnal Indonesia Sosial Sains Lex Publica JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
- Sukresno, -
Universitas Muria Kudus
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
MEMBANGUN HAKIM BERKARAKTER MELALUI PENDEKATAN SPIRITUAL PLURALISTIK PROGRESIF Sukresno
Lex Publica Vol. 3 No. 1 (2016)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.398 KB)

Abstract

Hukum, hakim dan keadilan menjadi salah satu persoalan mengemuka dewasa ini. Setiap bicara keadilan acapkali disandingkan dengan mutu dan kualitas putusan hakim, sehingga berdasarkan kondisi tersebut seringkali menyandingkan status hakim sebagai sosok yang sangat memiliki karakter spiritual yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Implikasi dari kajian yang dilakukan sebenarnya kembali apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo dengan mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan. Berdasarkan perspektif ini, kesaksian hakim sebagai corong keadilan adalah mutlak. Semua hakim harus memiliki karakter yang ideal. Dalam hal ini maka pertanyaannya adalah bagaimana membangun karakter hakim melalui pendekatan spiritual pluralistik progresif. Dalam pandangan realistis menganggap hakim sebagai sebuah instrument kekuatan keadilan. Nuansa spiritual seorang hakim sangat menjiwai dalam membuat putusan. Namun sebagaimana tantangan para pakar hukum bahwa dalam membuat hukum seorang hakim yang adil kemudian dia hanya ditempatkan pada posisi sentral dalam hukum. Keadilan yang berkarakter sebagai bentuk produk hakim harus dijiwai oleh hasrat, kekuatan dan semangat hakim dalam memaknai sebuah istilah keadilan dalam norma secara menyeluruh atau pluralistic. Bagunan dari itu semua yang dibutuhkan adalah hakim harus bertindak secara progresif. Tak ayal, bertindak progresif merupakan wujud nyata bagi hakim membentuk gagasan keadilan sebagai kekuatan hukum yang pantas dan wajib untuk ditaati oleh pencari keadilan. Pada sisi lain seluruh bangunan yang ada itu apabila ingin konsisten seorang hakim sudah seidealnya mentaati asas dan system hukum. Diharapkan dari itu semua hakim akan menjadi bukan wujud eksemplar dari undang-undang tapi sebuah ideology keadilan yang tidak bisa ditemukan dalam ruang manapun di dunia ini.
Keunggulan/Kelebihan Mediator Hakim Dan Persepsi Para Pihak Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Parlin Mangatas Bona Tua*; Sukresno Sukresno
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26834

Abstract

Lembaga peradilan merupakan institusi penyelesaian sengketa litigasi yang selama ini menjadi pilihan utama penggunaannya oleh para pihak yang bersengketa, selaras dengan makin derasnya infiltrasi hukum modern di setiap penjuru dunia. Penelitian ini adalah penelitian hukum non-yuridis empiris/ sosiologis atau penelitian hukum non-doktrinal, yaitu data yang bersifat kualitatif. Sikap mediator dapat dianalisis dari dua sisi, dimana mediator melakukan suatu tindakan semata-mata ingin membantu, dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Pada sisi lain, tindakan mediator dalam melakukan negosiasi tidak seluruhnya dapat memuaskan para pihak yang bersengketa. Keunggulan/kelebihan mediator hakim dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jepara, antara lain mediator telah memiliki skill, berupa keterampilan komunikasi efektif, melakukan presentasi diri, dan pengelolaan diri. Diperlukan adanya sosialisasi/penyuluhan hukum yang lebih optimal diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 guna mengingatkan kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi.
Implementasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Studi Kasus Di Desa Ngabul Kabupaten Jepara) Solehan Solehan; Sukresno Sukresno
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 15 No. 3 (2024): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/covalue.v15i3.4637

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah desa untuk mengelola dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik di Desa Ngabul, Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik di Desa Ngabul, Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Ngabul telah dilaksanakan dengan cukup baik. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, koordinasi yang belum optimal, dan partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Pengelolaan dana desa di Desa Ngabul, Kabupaten Jepara telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu dioptimalkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi yang lebih baik, dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik.
Legal Protection for Consumers through the Politics of Dumping in Online Buying and Selling According to Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection Didik Ernawan; Sukresno Sukresno
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i4.1690

Abstract

The rapid advancement of technology has transformed commercial transactions, enabling consumers to access goods online more easily. However, this convenience has also made consumers increasingly vulnerable to misleading marketing practices, particularly in discount-based sales (obral). This study aims to analyze the legal protection afforded to consumers under Indonesian Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, focusing on deceptive practices in discount sales through online platforms. Utilizing a non-doctrinal legal research method, this study integrates statutory analysis with real-world consumer behavior and marketing phenomena. Data were collected through literature review and legal document analysis, focusing on primary legal materials such as the Indonesian Civil Code and relevant consumer protection laws. The findings reveal that despite clear regulations, particularly Article 11 letter (f) of Law No. 8/1999, many businesses continue to violate legal norms by using misleading discount claims, often resulting in consumer losses. The study highlights a lack of effective enforcement and public legal awareness as contributing factors to these recurring violations. It also emphasizes the urgent need for stronger regulatory supervision and educational initiatives to empower consumers. The implications of this research point to the necessity of integrating legal norms with ethical business practices to ensure a fair, transparent, and just digital marketplace. Recommendations include the enforcement of stricter penalties for violations and the promotion of legal literacy among consumers.
Implementation of Parking Levy Policy on The Main Street of The Holy City (Case Study at the Kudus Regency Transportation Office) Nuryatin Nuryatin; Sukresno Sukresno
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i4.1693

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the parking fee policy on public roads in Kudus city and to identify the factors inhibiting its successful execution. The study uses a qualitative research approach and applies Merilee S. Grindle’s theory, which focuses on two indicators: policy content and the context of implementation. Data were collected through interviews with key stakeholders, including local government officials, parking attendants, and the public. The findings reveal that the policy’s implementation is facing significant challenges, primarily due to the persistence of illegal parking practices and the involvement of unauthorized parking attendants in the city. These issues have undermined the intended outcomes of the parking fee policy, preventing it from achieving its full potential in regulating traffic and generating revenue for public services. The study also highlights factors such as inadequate enforcement mechanisms, insufficient public awareness, and limited coordination between local authorities and enforcement agencies. Based on these findings, it is recommended that the local government strengthen law enforcement, improve public education on the benefits of the policy, and increase collaboration with stakeholders to ensure more effective implementation of the parking fee policy. The research contributes to the understanding of urban policy challenges in managing public resources and offers practical insights for local governments seeking to implement similar policies in urban areas.
Co-Authors - masmuah - masmuah, - - Ristamadji - Ristamadji, - Ag Sunarno Handoyo Didik Ernawan Kasmi’an Kasmi’an Mochamad Edris Nuryatin Nuryatin Parlin Mangatas Bona Tua* Shodiq Eko Ariyanto Solehan Solehan Subarkah Subarkah Suciningtyas Suciningtyas Suparnyo Suparnyo Tri Sugondo Widjiarti Widjiarti