Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial Budaya Prosiding SNATIF Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Suara Keadilan Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Jurnal Indonesia Sosial Sains Lex Publica JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
- Sukresno, -
Universitas Muria Kudus
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus masmuah, -; Sukresno, -
Jurnal Sosial Budaya Vol 6, No 1 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.036 KB)

Abstract

Perkembangan dunia perbankan dewasa ini tidak terlepas dari perkembangan model ekonomi syariah yang terus mendapatkan tempat dihati masyarakat. Diantara produk ekonomi syariah yang mencoba hadir di tengah masyarakat adalah produk gadai. Namun tentunya gadai syariah tetap harus diuji dalam upayanya mensejahterakan masyarakat yang selama ini ditawarkan. Penelitian ini mencoba menemukan jawaban terkait pertanyaan mampukah produk gadai syariah yang salah satunya diimpelementasikan oleh Bank BRI syariah cabang Kudus dalam mensejahterakan masyarakat. Diharapkan dengan pendekatan yuridis empiris mampu menemukan jawaban tersebut secara komperhensif. Penelitian hukum empiris nantinya dikonsepsikan dengan memandang hukum sebagai fenomena sosial, artinya bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam gadai syariah, aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam menjalankan produk perbankkan syariah yaitu dalam fasilitas gadai meliputi rukun dan syarat transaksi gadai, hak dan kewajiban pihak penerima gadai (murtahin), hak dan kewajiban rahin (pemberi gadai) dan akad perjanjian transaksi gadai.  Tidak adanya unsur riba yang sangat memberatkan nasabah telah memberikan jawaban bahwa produk gadai syariah lebih mampu mensejahterakan masyarakat. Dan beberapa saran yang peneliti rekomendasikan. Produk gadai syariah perlu dibuatkan regulasi, standar system gadai dan adanya sosialisasi yang paling tidak hal tersebut dibantu oleh pemerintah. Dalam terjadinya sengketa perlu diprioritaskan adanya mediasi yang mengacu pada ajaran syariat islam yaitu rahmatan lilalamin.
Akibat Hukum Pengulangan Pemilukada Pati Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 masmuah, -; Sukresno, -
Jurnal Sosial Budaya Vol 6, No 1 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.101 KB)

Abstract

Pemilukada langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi dilevel lokal. Namun tentunya Pemilukada langsung sebagai hajatan demokrasi ditingkatan lokal akan menghadapi berbagai persoalan yang amat pelik, hal itu terjadi manakala realitas politik tidak berjalan sesuai dengan substansi dan cita-cita politik itu sendiri. Fakta tersebut sesuai dengan adanya kejadian pengulangan Pemilukada Pati berdasarkan Keputusan MK No 82/Phpu.D-Ix/2011. Pokok permasalahan yang perlu dipecahkan dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi ide dasar dari Pelaksanaan Pengulangan Pemilukada Pati Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 , Bagaimana pelaksanaan pengulangan Pemilukada Pati Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 dan Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 terkait masalah pengulangan Pemilukada di kabupaten Pati. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang diperlukan adalah data primer maupun data secunder. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Dampak yang telah ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Pemilukada Pati secara positif diantaranya Pemilukada ulang 26 Juli 2012 merupakan bagian dari proses pendidikan politik yang ada dan dijalankan di kabupaten Pati sedangkan dampak negatif salah satunya adalah tidak adanya amar putusan untuk melakukan proses tahapan pengulangan Pemilukada secara utuh menjadikan tidak adanya tahapan bagi pasangan calon Imam Suroso untuk melakukan kesempatan sosialisasi kepada masyarakat yang nampaknya cukup tidak ada keadilan.
Pemberdayaan Lembaga Mediasi Dalam Mengatasi Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Pati Ristamadji, -; Sukresno, -; Suparnyo, -
Jurnal Sosial Budaya Vol 6, No 2 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.321 KB)

Abstract

Mediasi pertanahan sebagai bagian alternatif penyelesaian sengketa melalui non litigasi mempunyai posisi startegis. Namun fakta menunjukkan mediasi pertanahan di kabupaten Pati masih belum mampu dimaksimalkan. Berangkat dari kondisi demikian tentunya ada keinginan sebuah upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan agar mediasi pertanahan dapat terlaksana dengan maksimal. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi latar Belakang Dibutuhkannya Pemberdayaan Mediasi Pertanahan, apakah yang menjadi penyebab Pemberdayaan Mediasi Pertanahan Belum Maksimal dan bagaimana model pemberdayaan lembaga mediasi yang lebih efektif bagi para pihak sehingga mediasi pertanahan dapat teraktualisasi secara maksimal. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan perlu diberdayakan karena tipologi atau karakter sengketa pertanahan selalu berkembang seiring dengan dinamika di masyarakat dan upaya mengurangi beban perkara pertanahan di pengadilan. Beberapa faktor yang merupakan problematik sehingga menghambat atau tidak dapat dicapai secara maksimal penggunaan lembaga mediasi yaitu Faktor karakteristik sengketa atau akar permasalahan yang menimbulkan sengketa di bidang pertanahan, Faktor internal dan eksternal para pihak yang bersengketa, Faktor mediator yang belum berdaya, Faktor sarana dan prasarana yang ada pada lembaga yang masih minim dan lain-lain.
Akibat Hukum Pengulangan Pemilukada Pati Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 - masmuah; - Sukresno
Jurnal Sosial dan Budaya Vol 6, No 1 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilukada langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi dilevel lokal. Namun tentunya Pemilukada langsung sebagai hajatan demokrasi ditingkatan lokal akan menghadapi berbagai persoalan yang amat pelik, hal itu terjadi manakala realitas politik tidak berjalan sesuai dengan substansi dan cita-cita politik itu sendiri. Fakta tersebut sesuai dengan adanya kejadian pengulangan Pemilukada Pati berdasarkan Keputusan MK No 82/Phpu.D-Ix/2011. Pokok permasalahan yang perlu dipecahkan dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi ide dasar dari Pelaksanaan Pengulangan Pemilukada Pati Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 , Bagaimana pelaksanaan pengulangan Pemilukada Pati Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 dan Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 terkait masalah pengulangan Pemilukada di kabupaten Pati. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang diperlukan adalah data primer maupun data secunder. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Dampak yang telah ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Pemilukada Pati secara positif diantaranya Pemilukada ulang 26 Juli 2012 merupakan bagian dari proses pendidikan politik yang ada dan dijalankan di kabupaten Pati sedangkan dampak negatif salah satunya adalah tidak adanya amar putusan untuk melakukan proses tahapan pengulangan Pemilukada secara utuh menjadikan tidak adanya tahapan bagi pasangan calon Imam Suroso untuk melakukan kesempatan sosialisasi kepada masyarakat yang nampaknya cukup tidak ada keadilan.
Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus - masmuah; - Sukresno
Jurnal Sosial dan Budaya Vol 6, No 1 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan dunia perbankan dewasa ini tidak terlepas dari perkembangan model ekonomi syariah yang terus mendapatkan tempat dihati masyarakat. Diantara produk ekonomi syariah yang mencoba hadir di tengah masyarakat adalah produk gadai. Namun tentunya gadai syariah tetap harus diuji dalam upayanya mensejahterakan masyarakat yang selama ini ditawarkan. Penelitian ini mencoba menemukan jawaban terkait pertanyaan mampukah produk gadai syariah yang salah satunya diimpelementasikan oleh Bank BRI syariah cabang Kudus dalam mensejahterakan masyarakat. Diharapkan dengan pendekatan yuridis empiris mampu menemukan jawaban tersebut secara komperhensif. Penelitian hukum empiris nantinya dikonsepsikan dengan memandang hukum sebagai fenomena sosial, artinya bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam gadai syariah, aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam menjalankan produk perbankkan syariah yaitu dalam fasilitas gadai meliputi rukun dan syarat transaksi gadai, hak dan kewajiban pihak penerima gadai (murtahin), hak dan kewajiban rahin (pemberi gadai) dan akad perjanjian transaksi gadai. Tidak adanya unsur riba yang sangat memberatkan nasabah telah memberikan jawaban bahwa produk gadai syariah lebih mampu mensejahterakan masyarakat. Dan beberapa saran yang peneliti rekomendasikan. Produk gadai syariah perlu dibuatkan regulasi, standar system gadai dan adanya sosialisasi yang paling tidak hal tersebut dibantu oleh pemerintah. Dalam terjadinya sengketa perlu diprioritaskan adanya mediasi yang mengacu pada ajaran syariat islam yaitu rahmatan lilalamin.
Pemberdayaan Lembaga Mediasi Dalam Mengatasi Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Pati - Ristamadji; - Sukresno; - Suparnyo
Jurnal Sosial dan Budaya Vol 6, No 2 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mediasi pertanahan sebagai bagian alternatif penyelesaian sengketa melalui non litigasi mempunyai posisi startegis. Namun fakta menunjukkan mediasi pertanahan di kabupaten Pati masih belum mampu dimaksimalkan. Berangkat dari kondisi demikian tentunya ada keinginan sebuah upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan agar mediasi pertanahan dapat terlaksana dengan maksimal. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi latar Belakang Dibutuhkannya Pemberdayaan Mediasi Pertanahan, apakah yang menjadi penyebab Pemberdayaan Mediasi Pertanahan Belum Maksimal dan bagaimana model pemberdayaan lembaga mediasi yang lebih efektif bagi para pihak sehingga mediasi pertanahan dapat teraktualisasi secara maksimal. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan perlu diberdayakan karena tipologi atau karakter sengketa pertanahan selalu berkembang seiring dengan dinamika di masyarakat dan upaya mengurangi beban perkara pertanahan di pengadilan. Beberapa faktor yang merupakan problematik sehingga menghambat atau tidak dapat dicapai secara maksimal penggunaan lembaga mediasi yaitu Faktor karakteristik sengketa atau akar permasalahan yang menimbulkan sengketa di bidang pertanahan, Faktor internal dan eksternal para pihak yang bersengketa, Faktor mediator yang belum berdaya, Faktor sarana dan prasarana yang ada pada lembaga yang masih minim dan lain-lain.
KAJIAN POTENSI INVESTASI TAMAN BUDAYA SOSROKARTONO KABUPATEN KUDUS Ag. Sunarno Handoyo; Mochamad Edris; Sukresno Sukresno; Shodiq Eko Ariyanto
Prosiding SNATIF 2017: Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan informatika (BUKU 1)
Publisher : Prosiding SNATIF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKajian Potensi Investasi Taman Budaya Sosrokartono pada hakekatnya bertujuan untuk mengembangkan potensi budaya Kabupaten Kudus yang terdiri dari : sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem religi, dan sistem kesenian. Ketujuh sistem tersebut saling berkaitan merupakan satu kesatuan yang semata-tidak dapat dipisahkan. Analisi yang diguanakan adalah analisis SWOT yang berkolaborasi dengan analisis Balanced Scorecard. Mengacu pada tujuh sistem budaya tersebut dapat di identifikasi faktor internal dan eksternal yang terdiri dari : kekuatan/potensi, kelemahan, peluang, ancaman, yang dikolaborasikan dengan perspektif finance, operasional, customer, dan learning proces. Proses berikutnya adalah menentukan posisi strategis dan perencanaan strategis Taman Budaya Sosrokartono. Kesimpulan hasil kajian ini adalah adanya potensi investasi yang terdiri dari tujuh sistem budaya dan dapat direkomendasikan pembangunan sarana dan prasarana sesuai peruntukannya Kata Kunci:investasi, kekuatan, peluang,  strategi.
PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA BORDIR SECARA LISAN ANTARA PELAKU USAHA DENGAN PELANGGAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI Widjiarti Widjiarti; Sukresno Sukresno; Suciningtyas Suciningtyas
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i2.3231

Abstract

Tentang pelaksanaan perjanjian secara lisan antara pelaku usaha bordir dengan pelanggan dalam hal terjadi wanprestasi, tindakan yang diambil oleh pelaku usaha bordir dalam menyelesaikan pelanggan yang wanprestasi dan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian secara lisan antara pelaku usaha bordir dengan pelanggan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analistis, metode penentuan sampel dengan non random sampling. Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan cara memeriksa dan meneliti data, dengan tujuan untuk menjamin akurasi data dan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa ketiga pengusaha bordir yaitu UD. Bimatex Embroidery, UD. Dua Putri dan CV. Barokhah dalam melaksanakan pengerjaan bordir dengan pelanggan menggunakan perjanjian secara lisan. Dari ketiga pengusaha bordir sebagaimana tersebut mempunyai pelanggan yang wanprestasi. Apabila ada pelanggan yang wanprestasi, maka, penyelesaiannya dengan cara pelanggan yang menunggak membayar dengan cara mengangsur, atau dapat juga dengan memberikan harta benda seperti sepeda motor dan mobil untuk membayar kekurangan pembayaran bordir. Adapun kendala yang muncul dalam perjanjian secara lisan antara pengusaha bordir dengan pelanggan adalah pelanggan mengingkari jika dirinya mempunyai hutang kepada pengusaha bordir, pelanggan pindah rumah, pelanggan susah dihubungi dan kurang bukti jika akan melakukan gugatan.
TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI KRITIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NAWA CITA) Kasmi’an Kasmi’an; Subarkah Subarkah; Sukresno Sukresno
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v19i1.3221

Abstract

Penelitian ini ingin membahas dan menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terkait dengan penerapan nawa cita, khususnya kedaulatan desa dari nawa cita presiden Jokowi-JK. Kedaulatan desa ini erat kaitannya dengan kewenangan atau wewenang yang dimiliki desa. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Adanya kewenangan desa dan belum adanya kejelasan peruntukan dana desa dalam pembagian dana sertastrategi target dan indikator Pembangunan Nasional Indonesia 2014-2019 berdasarkan Visi Misi Presiden Joko Widodo melalui Nawa Cita. Penelitian ini akan membahas tiga permasalahan yaitu apakah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berpeluang menciptakan kedaulatan dalam pemerintahan desa, sejauhmana pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui implementasi kebijakan Nawa Cita Pemerintahan Jokowi, dan problematika yang timbul beserta alternatif penyelesaiannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dalah yuridis empiris yang mengandung arti pendekatan yang menganalisis hukum bukan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, tetapi hukum dilihat sebagai gejala perilaku dan pola masyarakat dalam kehidupan, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder dengan interpretasi perundang-undangan.
Pemanfaatan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Jepara Tri Sugondo; Sukresno Sukresno
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara hukum adalah negara yang seluruh aspek kehidupannya diatur oleh hukum. Segala tindakan pemerintah dan warganya (masyarakat) harus tunduk, patuh, dan taat pada hukum yang berlaku, karena hukum dijadikan dasar untuk mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan non-doktrinal dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana penggunaan e-court dalam penyelesaian perkara perdata (gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan) di Pengadilan Negeri Jepara. Dengan adanya e-court, biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Melalui e-court, para pihak pencari keadilan mendaftarkan perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, persidangan, dan pengambilan salinan putusan dilakukan secara online.
Co-Authors - masmuah - masmuah, - - Ristamadji - Ristamadji, - Ag Sunarno Handoyo Didik Ernawan Kasmi’an Kasmi’an Mochamad Edris Nuryatin Nuryatin Parlin Mangatas Bona Tua* Shodiq Eko Ariyanto Solehan Solehan Subarkah Subarkah Suciningtyas Suciningtyas Suparnyo Suparnyo Tri Sugondo Widjiarti Widjiarti