Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia KERTHA WICAKSANA Focus Journal Law Review
I Dewa Made Suartha
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Debt Collection Violations in Financial Technology in a Cyber-ethic and Legal Perspective Wawan Edi Prastiyo; I Dewa Made Suartha
Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Vol 6, No 1 (2021): June 2021 - Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia
Publisher : Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/jkiski.v6i1.510

Abstract

The presence of financial technology (Fintech) on the one hand makes it easy for people to obtain credit, while on the other hand, it creates various problems. In this study, two issues will be discussed, namely the application of cyber-ethic in protecting personal data and legal issues in collecting debt on Fintech. This research is a qualitative research. Data in the study were collected by means of literature study and presented descriptively and analytically. Cyber-ethic is implemented by protecting personal data. It is a transformation of traditional ethics in cyberspace. The cyber-ethic is very necessary in the business world. The application of cyber-ethic in the world of Fintech is carried out by protecting the personal data of both borrowers and third parties. Cyber-ethic violations have implications for breaking the law. Some of the billing violations on the Fintech business are sexual harassment, defamation, threats and stalking. Borrowing customers are powerless to face debt collectors’ behavior, because the debt collectors use the borrowers’ personal data to exert psychological pressure on the debtors to pay according to the bills determined unilaterally by Fintech. This condition usually occurs in illegal Fintechs that are not registered with the Financial Services Authority.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia Ni Putu Renanda Apriliani Dewati; I Dewa Made Suartha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengetahui dasar hukum bagi penjual, donor, dan transplantasi organ dan perlindungan hukum terhadap korban penjualan organ tubuh. Metode penulisan yang dipakai di dalam jurnal ini, yaitu yuridis normative. Masalah yang saya angkat dalam penulisan ini adalah bagaimana dasar hukum bagi penjual organ, dan untuk memahami mengenai perlindungan hukum bagi korban perdagangan organ tubuh manusia. Hasil yang didapatkan dalam penulisan ini adalah penjualan organ tubuh manusia diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan yang terdapat dalam Pasal 64 Ayat (3) dan diatur juga dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat dalam Pasal 5 yang merumuskan mengenai korban penjualan organ yang menyatakan organ tubuh manusia tidak dapat diperjual belikan dengan dalih apapun. Kata Kunci : Perdagangan, Organ Tubuh, Illegal. ABSTRACT The purpose in writing this journal is to find out the legal basis for sellers, donors, and organ transplants and legal protection for victims of organ sales. The writing method used in this journal is normative juridical. The problem that I raise in this writing is how the legal basis for sellers organs, and to understanding the legal protections for victims of trafficking in human organs. The results obtained in this study is the selling of human organs which regulated in Law No. 36 of 2009 concerning health which is contained in Article 64 Paragraph (3) and is also regulated in Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims contained in Article 5 which formulates about the victims of organ sales which states that human organs cannot be traded under any pretext. Keywords : Trading, Human Organs, Illegal.
FUNGSI PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH I Made Adi Suryawan; Dewa Made Suartha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul Fungsi Pengawasan oleh Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, latar belakang penulisan jurnal ini adalah adanya kewenangan yang sangat besar dari Kepala Daerah selaku penyelengara pemerintahan di daerah sehingga adanya kecenderungan untuk menyimpang. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang sekaligus menjadi tujuan penulisan yakni pentingnya Fungsi Pengawasan oleh Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal ini sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, guna menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yakni penelitian berbasis pada ilmu hukum normatif baik dari Peraturan Perundang – Undangan, maupun literatur hukum terkait, dimana kemudian penulis mengamati reaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut dipraktikkan dalam masyarakat. Dari penelitian ini penulis dapat simpulkan bahwa peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah diatur, namun dalam praktiknya masih kurang, terutama dari segi kesadaran masyarakat itu sendiri, fungsi pengawasan oleh masyarakat ini sangat penting guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA I Dewa Made Suartha
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.734 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p10

Abstract

The acceptance of corporation as the subject of criminal act brings problem to criminal law policy in corporation criminal act responsibility. There are 2 principle problems in this study : (1) How is the current criminal law policy in corporation criminal act responsibility?. (2) How is criminal law policy upon the corporation criminal act responsibility in ius constituendum perspective? The research used normative law method with legislation, comparative and law concept analysis approaches. The result of the research : (1) Criminal code has not regulates corporation as the subject of criminal act that is accountable for criminal law, nevertheless it is partial but inconsistent, (2) Criminal Code Bill 1999-2000 has clearly and completely regulated corporation as subject of criminal act and is accountable for criminal law and accept unconditional criminal responsibility as well as substitute criminal responsibility, although with the exception to solve difficult problem in order to prove mistakes made by corporation. Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, dapat menimbulkan permasalahan kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan pokok, yaitu (1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi?. (2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam perspektif ius constituendum ? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian adalah : (1) KUHP tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sedangkan di beberapa perundang-undangan di luar KUHP telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, namun masih bersifat parsial dan tidak konsisten, (2) Rancangan KUHP 2014-2015 telah mengatur secara lengkap dan tegas korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan menerima pertanggungjawaban pidana mutlak serta pertanggungjawaban pidana pengganti, meskipun dengan pengecualian untuk memecahkan persoalan kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh korporasi.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI DENPASAR DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA I Dewa Made Suartha
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 2 (2014)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.648 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2014.v03.i02.p04

Abstract

How is the implementation of duties and authorities of supervisors andobservers judges of Denpasar District Court in founding the convict? What areobstacles that occur in implementation of duties and authorities of supervisorsand observers judges of Denpasar District Court in founding the convict? The method used in this research was empirical legal research. Itscharacteristic is descriptive.  The data sources that used are primary data,secondary data and tertiary data. The primary data / field data were obtained byinterviewing the relevant law enforcement officer that has been determined as asample. The secondary data were obtained of literature studies. The data wasanalyzed by qualitative descriptive analysis to get the vivid conclusion anddescription in discussing the problems in this research. Conclusions derived from this study include: implementation of duties andauthorities of supervisors and observers judges of Denpasar District Court infounding the convict are not running optimally in accordance with the legislationin force. The factor that obstruct are the numbers of supervisors and observersjudges of Denpasar District Court were not adequate, that was one person, therewas no special fund (Operational fund) and there were no strict sanctions forthose when they could not do the duties according to the applicable law; theycould only appeal to the law enforcement agencies / officers of Class IIADenpasar Penitentiary founding the convict.
Corporate Crime Liability: Beyond Rule Reform on Indonesia Criminal Policy I Dewa Made Suartha; Jared Ivory
Focus Journal : Law Review Vol 4 No 2 (2024): Focus Journal Law Review Vol. 4 No. 2
Publisher : Universitas Bali Dwipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62795/fjl.v4i2.281

Abstract

The acceptance of the corporation as the subject of a criminal act, causing problems in the accountability of corporate criminal acts, because of the existence of vague norms that cause injustice and uncertainty in its application. In this study, there are two main problems, namely regulation of corporate criminal liability in criminal law in Indonesia and the prospect of criminal law on the liability of corporate criminal acts in Indonesia from the perspective of ius constituendum. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach, comparison study and legal concepts analysis. The results of the study are: (1) As a vague norm in the regulation of corporations as the subject of criminal acts that can be accounted for in the Criminal Code and several laws outside the Criminal Code have regulated corporations as the subject of criminal acts that can be accounted for in criminal law, (2) The prospect of regulating corporate criminal liability in the 2019 Draft Criminal Code has completely and firmly regulated corporations as the subject of criminal acts and can be accounted for in criminal law and accepts absolute criminal liability and certain substitute criminal liability.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA I Dewa Agung Gede Mahardika Martha; I Dewa Made Suartha
Kertha Wicaksana Vol 12 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.1.2018.1-10

Abstract

ABSTRAK Diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana, sehingga menimbulkan permasalahan kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan pokok, yaitu (1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi? (2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam perspektif ius constituendum ? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian adalah : (1) KUHP tidak mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan beberapa perundang-undangan di luar KUHP telah mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, namun masih bersifat parsial dan tidak konsisten, (2) Rancangan KUHP 2014-2015 telah mengatur secara lengkap dan tegas korporasi sebagai subyek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan menerima pertanggungjawaban pidana mutlak serta pertanggungjawaban pidana pengganti, meskipun dengan pengecualian untuk memecahkan persoalan kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh korporasi. Kata kunci : Kebijakan korporasi, Tindak pidana, dan Pertanggungjawaban. ABSTRACT The acceptance of corporation as the subject of criminal act brings problem to criminal law policy in corporation criminal act responsibility. There are 2 principle problems in this study : (1) How is the current criminal law policy in corporation criminal act responsibility? (2) How is criminal law policy upon the corporation criminal act responsibility in ius constituendum perspective? The research used normative law method with legislation, comparative and law concept analysis approaches. The result of the research : (1) Criminal code has not regulates corporation as the subject of criminal act that is accountable for criminal law, nevertheless it is partial but inconsistent, (2) Criminal Code Bill 1999-2000 has clearly and completely regulated corporation as subject of criminal act and is accountable for criminal law and accept unconditional criminal responsibility as well as substitute criminal responsibility, although with the exception to solve difficult problem in order to prove mistakes made by corporation. Keywords: Policy on corporation, Criminal act, and Responsibility.
PERGESERAN ASAS LEGALITAS FORMAL KE FORMAL DAN MATERIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Suartha, I Dewa Made
Yustisia Vol 4, No 1: April 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i1.8640

Abstract

AbstractLegality principle is a fundamental basis in the criminal law. The principle of legality which is in accordance with Penal Code Article 1 (1), the law stateskhat there are not any actions that are made into a punisment without first all, have any basis of the rule which passed the actions completely. There are so many actions based on customery law as deviant behaviours and should be made into a criminal case (custom delict), but law enforcement can not follow it up because they are contrary to formal legality. And if there are customery law (custom delict) which will be made into criminal case by the court is in accordance with statutes No. 1/Drtl1951, the finding of a court seems unfair fro conventional norms. In Penal Code renewal, the legislative assembly have taken notes of conventional norms. In Penal Code Concept formal legality principle which has been practiced in Wet Boek van Straf Recht (WvS) system has been softened or widened into legality principle of material. AbstrakAsas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mutlak tunduk pada perinsip bahwa tidak ada suatu perbuaan yang dapat dipidana tanpa suatu dasar ketentuan undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas dari perbuatan tersebut. Cukup banyak perbuatan yang menurut pandangan masyarakat sebagai perbuatan tercela dan patut dipidana (delik adat), akan tetapi penegak hukum tidak dapat menindak lanjutinya karena terbentur pada asas legalitas formal. Kalaupun ada di beberapa daerah delik adat diputus oleh pengadilan berdasarkan UU No. 1/Drt/1951, akan tetapi putusan pengadilan dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat hukum adat. Dalam pembaharuan KUHP pembentuk undang-undang telah memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam Konsep KUHP asas legalitas,(ormal yang selama ini dianut dalam sistem WvS (KUHP) telah diperlunak atau diperluas ke dalam asas legalitas materiel. Dengan perluasan asas legalitas maka pengadilan mempunyai landasan hukum untuk mengadili delik adat yang tidak ada bandingnya dalarrr KUHP. 
Debt Collection Violations in Financial Technology in a Cyber-ethic and Legal Perspective Wawan Edi Prastiyo; I Dewa Made Suartha
Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Vol. 6 No. 1 (2021): June 2021 - Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia
Publisher : Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/jkiski.v6i1.510

Abstract

The presence of financial technology (Fintech) on the one hand makes it easy for people to obtain credit, while on the other hand, it creates various problems. In this study, two issues will be discussed, namely the application of cyber-ethic in protecting personal data and legal issues in collecting debt on Fintech. This research is a qualitative research. Data in the study were collected by means of literature study and presented descriptively and analytically. Cyber-ethic is implemented by protecting personal data. It is a transformation of traditional ethics in cyberspace. The cyber-ethic is very necessary in the business world. The application of cyber-ethic in the world of Fintech is carried out by protecting the personal data of both borrowers and third parties. Cyber-ethic violations have implications for breaking the law. Some of the billing violations on the Fintech business are sexual harassment, defamation, threats and stalking. Borrowing customers are powerless to face debt collectors’ behavior, because the debt collectors use the borrowers’ personal data to exert psychological pressure on the debtors to pay according to the bills determined unilaterally by Fintech. This condition usually occurs in illegal Fintechs that are not registered with the Financial Services Authority.
Co-Authors Adi Wiraditya, Gede Gilang Adia Pratistia Aditya Saputra Anak Agung Gede Agung Dwi Saputra Caroline Andarini Dyah Ayu Puspitasari Dibyo Prabowo DUDUT RUSTYADI Gusti Ayu Putu Yindri Laksmiwiyani I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha I Dewa Agung Gede Mahardika Martha I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Angga Mahavira I Gusti Agung Ayu Laksmi Astri I Ketut Keneng I Ketut Sudjana I Made Adi Suryawan I Made Bayu Wiguna I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Tangun Susila I.N. Wahyu Saptahadi Ida Ayu Bintari Yuditara Ida Ayu Kade Kusumaningrum Jared Ivory Liliana Listiawatie Martha, I Dewa Agung Gede Mahardika Maya Septia Budi Ayu Ningtias Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi Ni Luh Putu Diah Rumika Dewi Ni Made Kusuma Wardhani Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Renanda Apriliani Dewati Putu Diah Indriyani Putu Yudik Adisurya Lesmana Tri Yanti Merlyn Christin Pardede Wawan Edi Prastiyo Windu Adiningsih