Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pembelaan Diri hingga Hilangnya Nyawa: Analisis Yuridis dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Nur Syafriana; Benni Erick; Ida Rahma
CONSTITUO Journal of State and Political Law Research Vol 4 No 2 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i2.6251

Abstract

Pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa merupakan persoalan yuridis yang kompleks karena berada pada irisan antara perlindungan hak untuk mempertahankan diri dan penghormatan terhadap hak hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, batasan, dan implikasi hukum pembelaan diri hingga hilangnya nyawa dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang dianalisis meliputi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, literatur hukum pidana, Al-Qur’an, hadis, serta pandangan para ulama fikih jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum Islam sama-sama mengakui pembelaan diri sebagai tindakan yang sah apabila dilakukan untuk menolak serangan yang bersifat melawan hukum dan seketika. Dalam hukum positif, pembelaan diri diposisikan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf dengan penekanan pada unsur proporsionalitas, sedangkan dalam hukum Islam pembelaan diri dilegitimasi oleh prinsip perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan harta (ḥifẓ al-māl) dengan mempertimbangkan niat, keadaan darurat, dan larangan melampaui batas. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan pendekatan kedua sistem hukum dapat saling melengkapi, sehingga integrasi nilai keadilan substantif hukum Islam berpotensi memperkuat penegakan hukum positif dalam mewujudkan putusan yang adil dan humanis.
Komparasi Konsep Dan Mekanisme Eksekusi Hukuman Mati Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di Indonesia Rudy Alfianda; Sumardi Efendi; Husamuddin MZ; Ida Rahma; Sri Dwi Friwarti
Al-Jinan : Jurnal Studi Islam Vol. 1 No. 3 (2026): September
Publisher : PT. Panca Publishing Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67315/al-jinan.v1i3.115

Abstract

Hukuman mati merupakan sanksi pidana paling ekstrem karena berkaitan langsung dengan pencabutan hak hidup seseorang, sehingga penerapannya senantiasa menimbulkan perdebatan, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan mekanisme eksekusi hukuman mati dalam kedua sistem hukum tersebut serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan analisis komparatif terhadap sumber primer berupa Al-Qur’an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menempatkan hukuman mati dalam bingkai qishash, hudud, dan ta’zir yang berorientasi pada maqashid al-syariah, dengan ruang restorasi melalui pemaafan dan diyat. Hukum pidana positif Indonesia mengatur pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat. Persamaan mendasar terletak pada tujuan menegakkan keadilan dan ketertiban, sedangkan perbedaan utama terdapat pada sumber hukum, kedudukan korban, serta tata cara eksekusi.
Studi Komparatif Sanksi Pembunuhan Mutilasi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Rahmi Maulida; Husamuddin MZ; Sumardi Efendi; Ida Rahma; Syaibatul Hamdi
FATHIR: Jurna Studi Islam Vol 3 No 3 (2026): FATHIR: Jurnal Studi Islam
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/fathir.v3i3.717

Abstract

Pembunuhan yang disertai mutilasi merupakan kejahatan terhadap nyawa yang tidak hanya menghilangkan hak hidup korban, tetapi juga merusak kehormatan jasadnya. Hukum positif Indonesia belum merumuskan mutilasi sebagai delik tersendiri, sedangkan hukum pidana Islam memiliki kerangka qisas, diyat, dan ta’zir. Penelitian ini bertujuan membandingkan sanksi pembunuhan mutilasi dalam kedua sistem hukum tersebut. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan analisis kualitatif-deskriptif terhadap bahan hukum primer, yaitu KUHP, UU 1/2023, Al-Qur’an, dan hadis, serta 25 artikel jurnal terindeks SINTA sebagai bahan hukum sekunder. Dalam hukum positif, pelaku dijerat dengan ketentuan pembunuhan atau pembunuhan berencana, sementara mutilasi diperlakukan sebagai bagian dari modus perbuatan, bukan pemberat khusus. UU 1/2023 mengubah pidana mati menjadi pidana alternatif bersyarat dan menyediakan pedoman pemidanaan yang dapat memuat cara melakukan tindak pidana serta pemaafan korban. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan sengaja dikenai qisas atau diyat apabila dimaafkan, sedangkan perusakan jasad dapat dikenai ta’zir. Kedua sistem sama-sama membuka ancaman pidana mati, tetapi berbeda dalam peran korban, landasan filosofis, dan arah pemidanaan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma yang perlu segera diisi. Hukum positif perlu memperjelas mutilasi sebagai faktor pemberat atau delik terhadap jasad, sedangkan nilai keadilan restoratif dan penghormatan terhadap jasad dalam hukum Islam dapat menjadi rujukan penting pembaruan hukum pidana nasional.