Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Open Government: The Mandate of Reform That is Still Neglected Faria Ruhana; Nuphanudin Nuphanudin; Andi Annisa Nurlia Mamonto; Wesley Liano Hutasoit; Fakhry Amin
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 10
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i1.23882

Abstract

Open government, also known as government transparency, is a reform mandate that needs to be handled as soon as possible. The purpose of open government in public policy is to foster transparency, involvement, and accountability. The idea of open government has been the topic of scholarly discussion for only recently, yet it has already gained significant traction. This normative and analytical paradigm can be articulated through conversations centered on the reform of governance. A new normative, strategic, and operative paradigm has emerged from the mandate of reform, which is based on the principles of openness, participation, and collaboration, it is argued in this paper that around the idea of open government and, more precisely, at least in Indonesia, the idea of an open state, a new paradigm has emerged. This paradigm is centered on the idea of open government. This research makes use of a qualitative methodology alongside a method of literature evaluation. This study will inquire into the rebirth of open government as well as the idea of an open state achieved through open government as a mandate for the ongoing fight for reform
STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI OLEH DINAS PARIWISATA DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA Indah Ekaristi; Muhadam Labolo; Faria Ruhana
Jurnal Syntax Transformation Vol 4 No 3 (2023): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v4i3.705

Abstract

Dalam pengembangan pariwisata pemerintah daerah memiliki peran penting di antaranya merumuskan kebijakan dalam pengembangan pariwisata sehingga dapat memaksimalkan potensi pariwisata dan berperan sebagai alat pengawasan kegiatan pariwisata. Pengembangan pariwisata memiliki peran penting bagi pembangunan suatu daerah. Dengan adanya kegiatan pariwisata di suatu daerah maka daerah-daerah yang memiliki potensi dasar pariwisata akan dapat berkembang dan maju. Selain itu, daerah yang memiliki potensi dasar pariwisata cenderung mengembangkan potensi daerah yang ada sehingga mampu menarik wisatawan dalam jumlah besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan objek wisata oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura serta faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata di Kota Jayapura dan menganalisis strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan objek wisata di Kota Jayapura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis SOAR (Strengths, Opportunities, Apirations, Results). Hasil penelitian ini terkait strategi alternatif berdasarkan matriks SOAR (Strengtsh, Opportunities, Apirations, Results), sebagai berikut; startegi I : program percepatan pembangunan pada sektor pariwisata; strategi II : kerja sama dengan PD terkait pembangunan dan pengembanga objek wisata berdasarkan regulasi; strategi III : sosialisasi sadar wisata kepada pelaku pengelola objek wisata dan masyarakat; strategi IV : pemerintah membuat kelompok masyarakat pengerajin; dan strategi V : promosi wisata oleh Dinas Pariwisata, serta strategi alternatif berdasarkan QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) yang dapat diterapkan oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura dalam pegembangan objek wisata, yaitu strategi II yaitu membangun kerjasama dari PD terkait dalam pembangunan infrastruktur/sarana prasarana pada kawasan objek wisata pantai
Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Asmat Propinsi Papua Selatan Yohanis Pombai; Fariah Ruhana; Sutiyo Sutiyo
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.14241

Abstract

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan sampai di pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Reformasi struktural diperlukan untuk penguatan fondasi ekonomi dengan memanfaatkan faktor demografi dan daya saing yang didukung dengan refofmasi fiskal. Meskipun telah menunjukan kinerja-kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan bertanggungjawab penuh mampu mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan daerahnya, termasuk mengelola potensi dan mengelola keuangan daerahnya . Salah satu upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk perkembangan adalah ke meningkatkan dan mengeksplorasi setiap potensi itu ada di dalam setiap daerah melalui pajak daerah. Kajian ini bertujuan untuk strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Asmat Propinsi Papua Selatan dalam meningkatkan target penerimaan pajak daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha menemukan pemahaman makna berdasarkan fakta atau fakta yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mewawancarai dan pengumpulaan data pada pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat. Strategi untuk meningkatkan target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Asmat yang ditemukan dalam penelitian ini adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia di daerah Pendapatan Agen dan itu kekurangan dari kualitas infrastruktur dan fasilitas di dalam di setiap Distrik (kecamatan). Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, bencana alam dan letak geografis, serta rendahnya penguasaan teknologi informasi menjadi ancaman lain dalam pemenuhan target pendapatan asli daerah. Melihat sejumlah tantangan dan kendala tersebut, maka perlu ditindaklanjuti di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat dalam masa depan.
The Influence of Social-Media on Cultural Integration: A Perspective on Digital Sociology Guntur Arie Wibowo; Hanna; Faria Ruhana; Farida M. Arif; Usmaedi
International Journal of Science and Society Vol 5 No 4 (2023): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v5i4.792

Abstract

Technological developments have made social media a part of people's daily lives. The ability of social media to cross geographical boundaries causes a culture change, especially in cultural integration. This research then aims to look at the role of social media in influencing cultural interactions in society. This research will be carried out using a descriptive qualitative approach. The data used in this research comes from various research results and previous studies that are still relevant. The results of this research then show that the presence of social media makes cultural integration more complicated. The presence of social media plays a key role but also provides new challenges in society. Therefore, the importance of wise use of social media in cultural integration is very necessary. To achieve deeper cultural integration, efforts need to be made to minimize risks such as filter bubbles, polarization, and cultural conflicts that can arise in the digital world.
Penataan Desa Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo Dyah Retno Karlina; Rizari; Faria Ruhana
Syntax Idea 1298-1316
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i10.2523

Abstract

This study discusses collaborative governance in managing mud-affected villages in Sidoarjo Regency. The Sidoarjo mudflow has occurred since 2004 and until now there has been no final decision regarding the arrangement of the affected villages in the three sub-districts namely Porong, Jabon and Tanggulangin. Meanwhile, the community and villages affected by the mud must immediately receive follow-up so that they can carry out their functions properly. This research serves to analyze how the process of village arrangement, supporting factors and inhibiting factors as well as efforts to overcome them. Referring to the collaborative governance model according to Ansel and Gash with a descriptive qualitative research method. The author uses data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that collaborative governance has been carried out in the process of structuring villages affected by the Sidoarjo mudflow quite well covering the initial conditions related to inadequate human resources in terms of quantity and supporting financial resources, institutional design related to institutions that are already good, basic rules that already exist , and transparency that has been carried out, facilitative leadership by stakeholders, and collaborative processes related to face to face dialogue, building trust and understanding between collaboration participants, sharing understanding and mission as well as intermediate outcomes in the form of review papers and draft regional regulations. However, there are still inhibiting factors, namely the initial condition of inadequate human resources in quantity, the process of formulating village arrangements that took too long and the community's understanding that could not be uniformed resulted in obstacles in the process of structuring villages affected by the Sidoarjo mudflow.
STRATEGI PENGEMBANGAN SMART GOVERNANCE DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT yeti fatimah; Faria Ruhana
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 13 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v13i2.3563

Abstract

Konsep smart city muncul sebagai tuntutan perlunya membangun identitas kota yang layak huni, aman, nyaman, hijau, berketahanan iklim dan bencana, berbasis pada karakter fisik, keunggulan ekonomi, budaya lokal, berdaya saing, berbasis teknologi dan IT(Information AND Technology). Indikasi permasalahan pelaksanaan smart governance di BKPSDM Kota Bandung di antaranya mesin kadang error, sosialisasi yang belum optimal terkait pemanfaatannya, serta semangat para ASN dalam memberikan pelayanan serba cepat sebagaimana yang diharapkan customer. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dan teknik analisis data dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, tahap kedua untuk menentukan strategi pengembangan Smart Governance maka data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan matriks analisis SWOT dan Litmust Test. Hasil peneitian menunjukkan Pengembangan a) dalam implementasi sistem E-RK masih terdapat kendala, yaitu : belum siapnya ASN dalam penggunaan elektronik, serta masih terdapat peluang bagi PNS untuk melaporkan hal-hal yg sebenarnya tidak dikerjakan. b) Implementasi aplikasi SIAP yang kadang error, dan belum semua ASN dapat menggunakan aplikasi SIAP, c) Aplikasi SIMPEG memiliki kelengkapan fitur sesuai dengan kebutuhan dapat diakses oleh seluruh pegawai, sehingga data dapat di update oleh masing-masing pegawai. Strategi yang dapat dilakukan oleh BKPSDM Kota Bandung dalam Pengembangan Smart Governance : a) Menciptakan program pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap bagi operator maupun pengguna E-RK, SIAP dan SIMPEG, b) Melakukan Evaluasi dan Inovasi Terkait Pengembangan Smart Governance, c) Sosialisasi E-RK, SIAP dan SIMPEG hingga seluruh pengguna dapat menggunakan dan memanfaatkan aplikasi tersebut, d) melakukan pembinaan dari hulu sampai hilir bagi ASN di BKPSDM Kota Bandung. Kata Kunci : Strategi Pengembangan, Smart Governance
The Influence of Leadership and Professionalism on The Performance of The Education Service Depok City West Java Province Astri Imaniyati; Wirman Syafri; Faria Ruhana; Megandaru W. Kawuryan; Imelda Hutasoit
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 3 No. 4 (2025): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v3i4.484

Abstract

The Depok City Education Office faces challenges in improving work effectiveness, including low teacher competency, high absenteeism, and suboptimal organizational performance. This study aims to analyze the influence of leadership and professionalism on organizational performance, both individually and collectively, addressing key factors to enhance institutional effectiveness. A descriptive quantitative method was used, involving a sample of 298 respondents from a population of 1,170, with data analyzed statistically. The findings reveal that professionalism has a stronger impact on performance (57.4%) compared to leadership (37.3%), and together, they account for 62.9% of the variation in performance, while the remaining 37.1% is influenced by external factors. The change agent dimension of leadership emerged as the most significant, while the direction setter role was less impactful. Within professionalism, the knowledge dimension was highly influential, whereas productivity had the least impact. The study concludes that enhancing leadership and professionalism, with a focus on adaptability and conceptual knowledge, is essential for addressing performance issues. These results provide actionable insights to improve the effectiveness of the Depok City Education Office and similar organizations.