Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan International Journal of Law, Crime and Justice
Annisa Dwi Lestari
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Restrictions on Judicial Review Rights for State Administrative Officials: A Critical Perspective on Constitutional Court Deci-sion No. 24/PUU-XXII/2024 Annisa Dwi Lestari; Taufiqurrohman Syahuri; Ahmad Ahsin Thohari
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): September : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v2i3.688

Abstract

Restricting judicial review (peninjauan kembali) for state administrative officials through Constitutional Court Decision No. 24/PUU-XXII/2024 represents a pivotal shift in Indonesia’s administrative justice framework. This study critically examines the constitutional, theoretical, and comparative dimensions of that decision, situating it within the principles of equality before the law and due process enshrined in the 1945 Constitution. Employing a normative-qualitative design grounded in doctrinal analysis and comparative law methods, the research analyzes primary sources including the 1945 Constitution, Law No. 5 of 1986 on State Administrative Courts, Law No. 14 of 1985 on the Supreme Court, and the Constitutional Court’s decision and is supplemented by relevant academic literature. Findings reveal that the decision undermines procedural equality by asymmetrically restricting state entities’ access to extraordinary remedy mechanisms without addressing systemic enforcement deficiencies. Comparative analysis with French, German, and Thai administrative law systems demonstrates that modern rechtsstaat states preserve substantive justice through inclusive access to judicial review while enforcing robust procedural safeguards. The study concludes that targeted institutional reforms such as establishing an autonomous executorial agency, enacting contempt-of-court legislation, strengthening ombudsman oversight, and enhancing judicial education offer more constitutionally sound solutions to improve compliance with administrative court rulings. It further underscores the crucial role of rechtsvinding and proportionality in reconciling procedural limitations with constitutional mandates for substantive justice and legal certainty.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR Annisa Dwi Lestari; Dadan Kurnia; Agustina Setiawan
Jurnal Caraka Prabu Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i2.354

Abstract

Penelitian ini membahas terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Di Desa. Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan antara lain (1) tujuan kebijakan tersebut bahwa BUMDes Desa Tanjungsari belum mampu memberdayakan seluruh masyarakat desa, (2) Pengurus BUMDes yang ada pada saat ini kurang dari segi kuantitas dan kualitas lalu cenderung sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Desa tentang pembentukan badan usaha milik desa ini tidak diikuti dengan pengembangan jenis usaha yang baik, (3) Sumberdaya finansial yang tidak bisa mengembangkan seluruh jenis usaha, (4) Karakteristik dari agen pelaksana BUMdes berbeda-beda, (5) adanya sikap ketidaktegasan dan ketidakpatuhan dari para pelaksana kebijakan (6) kurangnya komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (7) lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan politik, sosial dan ekonomi di desa tanjungsari berjalan dengan kondusif. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BUMDes
Co-Authors Ahmad Ahsin Thohari Dadan Kurnia Setiawan, Agustina Taufiqurrohman Syahuri