Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.813
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik PERSPEKTIF Jurnal Politikom Indonesiana Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vivabio : Jurnal Pengabdian Multidisiplin MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Mimbar Administrasi
Agustina Setiawan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PENYUSUNAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Kurniasih, Dewi; Subagyo, Agus; Setiawan, Agustina
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v6i1.241

Abstract

Perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perangkat daerah sebagai unsur pembantu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah otomatis memerlukan kajian ulang terhadap seluruh bagan struktur organisasi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah pun diperlukan. Pemahaman mengenai uraian tugas yang baik akan sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, perlu diadakannya suatu tata kelola tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang baik pula.
SELEKSI TAMBAHAN UJIAN TERTULIS BAKAL CALON PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021 DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Agustina Setiawan; Titin Rohayatin; Toto Kushartono; Dadan Kurnia; Widuri Wulandari; Siti Munawaroh
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 3 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i3.990-995

Abstract

Kualitas sumber daya manusia bakal calon kepala desa menentukan masa depan dari pemerintahan desa. Proses penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kualitas kepala desa yang sedang berkuasa, karena hal ini berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa, serta kemajuan dan kesejahteraan dari masyarakat desa. Dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat, calon kepala desa sebelum dipilih langsung oleh masyarakat merka mengikuti test tertulis sebagai seleksi awal sebelum pemilihan kepala desa. Hal ini menjadi perhatian dari FISIP Unjani untuk dapat ikut serta dalam penyelenggaraan test tambahan tertulis yang dilakukan bagi bakal calon kepala desa di KBB. Harapannya dengan adanya test tertulis tambahan ini, para calon kepada desa yang maju dalam pemilihan kepala desa adalah calon-calon yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga kedepannya mampu untuk memajukan desa yang bersangkutan. Pelaksanaan seleksi tambahan akademik ujian tertulis yang dilakasankan oleh FISIP Unjani berjalan lancar.
STRATEGI PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG Agustina Setiawan
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.86 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v1i1.309

Abstract

AbstractThe handling of child protection has not been established in Bandung in common a view over the issues of children's rights, resulting in differences in the understanding of the needs and treatment strategies. This is evident from the handling of the problem of children who have not run optimally so that there are still many problems in handling. This study used a descriptive research method with a qualitative approach, the data used will be more complete, in-depth and reliable.Given the difficulties faced by the city government such as the prevention and handling of child abuse, exploitation, mistreatment and neglect of children. Children who do not get good service by parents that children behave become street children, children who are dealing with the law, child deviant behavior such as sex, drinking and drugs as part of the mismanagement of the parents. Many children are not getting proper education, proper health and do not have lands a decent playground. The number of street children in Bandung, which reached 2,162 children , abandoned children who reach 5,848 poor children and children's children who reach 78 751 in 2012 . Lack of optimal handling of the child by the local government led to the growth of street children and poor children increased in Bandung, supported by a low awareness of the public led to the increasing problem of child protection. Necessary measures to prevent and deal with perlinidungan children through role local government and the community to seriously address the issue of child protection. One effort is the implementation of the model and the right strategy so that the child can be humanized and disejahterakan through a model of prevention and protection of children's snacks. The child protection strategy includes: 1 ) prevention through awareness building society , making policies , involving the community, institutional and service delivery . 2 ) treatment through the identification of child problems , withdrawal , rehabilitation , reintegration and care management . Through the model and this strategy is expected to be upgraded to child protection services in the City of Bandung through the policies formulated by the local government of Bandung .
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN BANDUNG Titin Rohayatin; Agustina Setiawan; Dadan Kurnia; Noer Apptika Fuji Lestari; Siti Munawaroh; Widuri Wulandari
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 10 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i10.3615-3627

Abstract

Dalam konteks penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dari aparatur desanya. Dengan demikian, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dari aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Bandung. Metode kegiatan yang dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan kegiatan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis serta membuat standarisasi kompetensi dan sertifikasi profesi, pengembangan kerjasama pelatihan, pengembangan pembelajaran masyarakat melalui platform digital akademi desa 4.0 berbasis inovasi desa. Hasil kegiatan dapat dikatakan efektif karena mampu membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perangkat Desa lainnya dan pendamping Desa dalam rangka tata kelola manajemen Pemerintah Desa dan tata Kelola Aset Desa dalam rangka peningkatan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Financial Governance di Desa Lembang Widuri Wulandari; Siti Munawaroh; Agustina Setiawan
PERSPEKTIF Vol. 12 No. 1 (2023): PERSPEKTIF, January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v12i1.8661

Abstract

This paper aims to analyze village financial management in realizing good financial governance in Lembang Village. The problem of tension is on the village's ability to properly and correctly manage village finances. There are still many villages that are wrong in implementing village financial management. Lembang Village is a village in West Bandung Regency and is the only one with the status of an independent village. This research method is qualitative. Data collection techniques by interviews, observation, and documentation. Data analysis by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. This study concluded that village financial management carried out by the Village Financial Management Technical Executor (PTPKD) in Lembang Village was good. From the planning to reporting and accountability stages, everyone plays a role and works together. Every stage in financial management, starting from planning, implementing, administering, reporting and accountability has been carried out by the principles of financial management, namely transparency, accountability, participatory and orderly and disciplined budgeting. By carrying out all the existing principles, the Lembang Village Government by the Development Village Index (IDM) that Lembang Village has the status of an independent village, and also the Lembang Village Government has implemented good financial governance.
KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA CEMPAKAMEKAR KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Agustina Setiawan; Widuri Wulandari; Siti Munawaroh
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.949 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2602

Abstract

Pemerintahan Desa merupakan organisasi perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya. Pengelolaan keuangan desa sangat penting karena Pemerintahan Desa akan diminta pertanggungjawabannya melalui laporan keuangan desa. Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik desa. Pengelolaan keuangan desa tentunya membutuhkan pengetahuan dan kemampuan. Tanpa kemampuan dan pengetahuan yang baik akan memunculkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Cempakamekar salah satu desa yang memerlukan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa, dikarenakan pengetahuan aparatur pemerintah desa yang berada di sana masih rendah hal ini dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya di Desa Cempakamekar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung, wawancara dengan para informan secara mendalam dan dokumentasi. Unit analisis dari penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Cempakamekar.
OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENERAPAN SMART VILLAGE DI DESA WANTILAN KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN SUBANG Toto Kusharton; Siti Munawaroh; Dadan Kurnia; Agustina Setiawan
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i3.1011-1020

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan perangkat desa dalam smart village untuk penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Sumber Daya Manusia merupakan hal yang penting di dalam organisasi. Adanya berbagai tujuan ogranisasi yang dibuat berdasarkan berbagai visi guna kepentingan organisasi serta dalam melaksanakan misi yang dikelola dan diurus oleh pegawai. Penerapan smart village tingkat desa sebagai wujud dari digitalisasi desa sehingga desa menjadi desa cerdas dan mandiri. Kegiatan ini dilakukan dengan tiga tahapan yakni persiapan dalam bentuk sosialisasi kegiatan pada perangkat desa, tahap pelaksanaan yang dilakukan dengan cara penyampaian materi, focus group discussion (FGD) dan pelatihan atau tutor, tahap terakhir yaitu evaluasi dengan menanyakan kepada para peserta mengenai pengetahuan terkait smart village. Hasilnya menunjukkan peserta paham dengan smart village namun memang masih memerlukaan pembinaan ke depannya.
PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI KONSEP SMART VILLAGE GOVERNMENT DI KABUPATEN BANDUNG Agustina Setiawan; Titin Rohayatin; Siti Munawaroh; Dadan Kurnia; Iing Nurdin; Toto Kushartono
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 8 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i8.2749-2758

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam antara teori dan praktek mengenai konsep  tata Kelola pemerintahan desa melalui smart village.  Tema terkait tata Kelola pemerintahan dipilih, karena adanya peluang dari desa yang ada di Kabupaten Bandung untuk dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan menggunakan konsep smart village government. Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum seluruh desa di Kabupaten Bandung yang mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan konsep smart village government. Hal ini terjadi karena sebagian besar Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bandung belum memahami tentang strategi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, serta belum menyadari terkait posisi strategis dan kelebihan insfrastruktur yang dimiliki. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara pemberian materi, ceramah, focus group discussion (FGD), dan evaluasi. Untuk mewujudkan berjalannya smart village secara optimal diperlukan kapasitas dari pemerintahan desa. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam terwujudnya smart village, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana di desa. Dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini, bahwa pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bandung sangat ingin menjadikan desanya smart, dengan harapan mampu untuk memajukan desanya menuju arah yang lebih baik. Untuk itu, aparatur pemerintah desa berharap pendidikan dan pelatihan terkait smart village diselenggarakan secara berkelanjutan.
Pelatihan Manajemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bandung: (Tourism Management and Creative Economy Training in Bandung Regency) Agustina Setiawan; Titin Rohayatin; Iing Nurdin; Widuri Wulandari Wulan
Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 6 No. 1 (2024): VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35799/vivabio.v6i1.52959

Abstract

Villages in Bandung Regency have the opportunity to realize tourism management and a creative economy. However, until now not all villages in Bandung Regency have been able to make this happen. This training aims to increase the knowledge of village government officials in tourism management and the creative economy. The implementation method is by providing material on tourism management and the creative economy, management training and workshops on tourism management and the creative economy, and Focus Group Discussions (FGD) with village government officials related to tourism management and the creative economy throughout Bandung Regency. As a result of the FGD, it was found that there are still several villages that have potential but have not been able to develop into tourist villages or realize a creative economy. This is due to the limited budget, knowledge, and infrastructure of the village. For this reason, further training is needed on the same theme. Keywords:  Management; Creative Economy; Village Government   Keywords:  Management; Creative Economy; Village Government ABSTRAK Desa yang ada di Kabupaten Bandung memiliki peluang untuk mewujudkan manajemen pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, sampai saat ini  belum seluruhnya desa di Kabupaten Bandung dapat mewujudkannya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam manajemen pariwisata dan ekonomi kreatif. Metode pelaksanaan yaitu dengan cara pemberian materi tentang manajemen pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan pengelolaan/ workshop manajemen pariwisata dan ekonomi kreatif dan Focus Group Discussion (FGD) dengan para aparatur pemerintah Desa terkait manajemen pariwisata dan ekonomi kreatif se-Kabupaten Bandung. Hasil dari FGD, ditemukan masih ada beberapa desa yang memiliki potensi, namun belum mampu untuk dikembangkan menjadi desa wisata, ataupun mewujudkan ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran, pengetahuan, dan infrastruktur dari desa. Untuk itu, diperlukan pelatihan lanjutkan dengan tema yang sama.
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA NANJUNG KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG Setiawan, Agustina; Septiansyah, Bayu
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.602 KB)

Abstract

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Nanjung sebagai salah contoh mengenai bagaimana pembangunan di desa yang telah diatur di dalam Undang-Undang tentang desa. Masih banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Nanjung terutama SDM dan partisipasi masyarakat, Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan maksud memusatkan perhatian terhadap fenomena dan masalah yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Data diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan kunci sebagai data primer. Informan kunci ditentukan berdasarkan beberapa kriteria yakni, setidaknya ada 3 narasumber yang dijadikan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pebangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nanjung mengedepankan nilai kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan. Pemerintah Desa Nanjung menggunakan perpaduan pendekatan top down berupa garis-garis Musrenbang yang harus mengikuti visi dan misi Desa Nanjung. Selain itu Desa Nanjung menggunakan pendekatan bottum up karena terdapat unsur partisipasi yang melibatkan BPD.
Co-Authors Abidin As, Zaenal Agnessya, Alfira Agus Subagyo Agus Subagyo Aprilia, Bunga asep asep Dadan Kurnia Dari, Widuri Wulan Dewi Kurniasih Dewi, Arlinda Puspa Fauzi, Lukman Munawar Febriansyah Rokhmat, Dicky febriansyah, dicky Fujilestari, Noer Apptika Kurnia, Dadan Kushartono, Toto Mega Oktaviawati Noer Apptika Fujilestari Nurdin, Iing Permana, Danny Raden Arham Nasrulloh Rira Nuradhawati Ristala, Harky Rochaeni, Atik Rohayatin, Titin - Rokhmat, Dicky Febriansyah Septiansyah, Bayu Siddha, Arlan Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Sonjaya, Mamat Toto Kusharton Toto Kushartono Toto Kushartono Waluyo Zulfikar Wawan Gunawan Wawan Gunawan Widuri Wulandari Widuri Wulandari Widuri Wulandari Widuri Wulandari Widuri Wulandari Wulan Wulandari, Widuri Yovinus Yovinus