Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Integration of Local Wisdom and The Existence of Customary Law in Climate Change Mitigation Policies Sigit Sapto Nugroho; Angga Pramodya Pradhana
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 5 No. 1 (2026): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v5i1.797

Abstract

This study aims to analyze the integration of local wisdom and the existence of customary law in climate change mitigation policies. The method used is normative juridical with an analytical and philosophical approach, through a review of laws and regulations, scientific literature, and previous research. The results show that local wisdom and customary law have a significant contribution to maintaining ecosystem balance and supporting climate change mitigation policies. However, their integration into policies remains normative and has not been accompanied by strengthening customary institutions. This study also found disharmony between customary law and state law and the challenges of modernization that weaken the existence of traditional values. Therefore, substantive legal recognition, strengthening customary institutions, and a collaborative approach (co-governance) are needed to optimize the role of indigenous communities in inclusive, adaptive, and sustainable climate change mitigation policies.
Manifestasi Keadilan Substantif Dalam Pemberian Ganti Rugi Bagi Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya Di Indonesia Angelica Fanny Christiana; Sarjiyati; Angga Pramodya Pradhana
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.8179

Abstract

Peredaran kosmetik berbahaya di Indonesia masih menjadi persoalan yang merugikan konsumen, terutama produk eyeshadow yang mengandung zat pewarna berbahaya dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada area mata. Penggunaan bahan kimia yang tidak memenuhi standar keamanan berpotensi menyebabkan iritasi, peradangan, hingga gangguan penglihatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai jaminan ganti rugi bagi konsumen kosmetik berbahaya serta mengkaji penerapan prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa konsumen guna mencapai pemulihan hak yang utuh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan hak atas keamanan, keselamatan, serta ganti rugi kepada konsumen. Penerapan keadilan substantif dilakukan melalui pemberian kompensasi, biaya pengobatan, penarikan produk berbahaya dari peredaran, serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah dan kesadaran konsumen masih perlu diperkuat guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif