Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Pelaksanaan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Madiun Marisa Dwi Handayani; Subadi Subadi; Angga Pramodya Pradhana
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Pelita Mei 2026
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v7i1.7347

Abstract

Land is essential in the lives of Indonesians, impacting social, economic, and legal aspects, which frequently results in conflicts regarding its ownership. The growing incidence of land conflicts necessitates effective methods for resolution, with mediation being one such approach. This research intends to explore how mediation is applied to settle land disputes at the Madiun City Land Office and to pinpoint the challenges and potential solutions that emerge during this process. The research employs empirical legal methods alongside a sociological-juridical perspective. Data was gathered through observation, interviews, and analysis of documents, followed by qualitative descriptive analysis. Findings indicate that mediation at the Madiun City Land Office has been executed according to set procedures and offers benefits like relatively low costs, flexible scheduling, and the potential to preserve amicable relationships between the involved parties. However, its effectiveness has been limited by inadequate public awareness, conflicting interests, self-centered behaviors, lack of transparency, and insufficient goodwill among the parties. To address these challenges, mediators utilize a persuasive strategy that includes discussion, open communication, and emotional regulation. The success of mediation largely hinges on the willingness of all parties to find common ground
Integration of Local Wisdom and The Existence of Customary Law in Climate Change Mitigation Policies Sigit Sapto Nugroho; Angga Pramodya Pradhana
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 5 No. 1 (2026): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v5i1.797

Abstract

This study aims to analyze the integration of local wisdom and the existence of customary law in climate change mitigation policies. The method used is normative juridical with an analytical and philosophical approach, through a review of laws and regulations, scientific literature, and previous research. The results show that local wisdom and customary law have a significant contribution to maintaining ecosystem balance and supporting climate change mitigation policies. However, their integration into policies remains normative and has not been accompanied by strengthening customary institutions. This study also found disharmony between customary law and state law and the challenges of modernization that weaken the existence of traditional values. Therefore, substantive legal recognition, strengthening customary institutions, and a collaborative approach (co-governance) are needed to optimize the role of indigenous communities in inclusive, adaptive, and sustainable climate change mitigation policies.
Manifestasi Keadilan Substantif Dalam Pemberian Ganti Rugi Bagi Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya Di Indonesia Angelica Fanny Christiana; Sarjiyati; Angga Pramodya Pradhana
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.8179

Abstract

Peredaran kosmetik berbahaya di Indonesia masih menjadi persoalan yang merugikan konsumen, terutama produk eyeshadow yang mengandung zat pewarna berbahaya dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada area mata. Penggunaan bahan kimia yang tidak memenuhi standar keamanan berpotensi menyebabkan iritasi, peradangan, hingga gangguan penglihatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai jaminan ganti rugi bagi konsumen kosmetik berbahaya serta mengkaji penerapan prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa konsumen guna mencapai pemulihan hak yang utuh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan hak atas keamanan, keselamatan, serta ganti rugi kepada konsumen. Penerapan keadilan substantif dilakukan melalui pemberian kompensasi, biaya pengobatan, penarikan produk berbahaya dari peredaran, serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah dan kesadaran konsumen masih perlu diperkuat guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif
Juridical Analysis of the State Administrative Court of Surabaya’s Decision No. 32/G/2023/PTUN.SBY on Land Ownership Certificate Overlapping Sarjiyati Sarjiyati; Angga Pramodya Pradhana; Anik Tri Haryani; Bambang Sukarjono; Izyana Farhana Zulkarnain; Galuh Ayu Rahmawati
Jurnal Jurisprudence Vol. 14, No. 2, December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v14i2.6017

Abstract

ABSTRACT  Purpose of the Study: This research aims to analyze the State Administrative Court of Surabaya City judges’ basis of consideration in Decision No. 32/G/2023/PTUN.SBY in resolving the dispute of land ownership certificate overlapping through the litigation method and knowing the legal consequences of this decision. Methodology: This research employed the normative legal research method. The data were descriptively analyzed to obtain research results. It used applicable court decisions, legal regulations and the general principle of good governance as its basis of consideration. Results: In its relations with the Plaintiff's lawsuit, Judge Assembly stated that it had fulfilled the lawsuit’s formal aspect on deadlines in issuing the certificate which is the Defendant’s authority. However, in the issue of procedures and substances, there have been deviations that violate the applicable legal regulations and the general principle of good governance. Based on the author’s analysis, these judges have given accurate considerations. The legal consequences of State Administrative Court of Surabaya City's Decision No. 32/G/2023/PTUN.SBY are that the two land tenure certificates owned by Defendant II Intervention were revoked by Surabaya City's State Administrative Court. Apart from that, the Defendant and Defendant II Intervention are burdened with paying for the case fees. Applications of this study: This research becomes a reference for National Land Agency Officers to be more careful when issuing certificates to prevent administrative and/or juridical errors. Novelty/Originality of this study: This research analyzed the decision of Surabaya City’s State Administrative Court on the revocation of 2 (two) land ownership certificates issued by the Batu City Land Agency and the legal consequences of State Administrative Court of Surabaya City’s Decision No. 32/G/2023/PTUN.SBY. Keywords: Decision, overlapping, land tenure certificates, dispute resolution   ABSTRAK Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Surabaya dalam Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.SBY dalam menyelesaikan sengketa tumpang tindih sertifikat hak milik atas tanah melalui metode litigasi dan mengetahui akibat hukum dari putusan tersebut. Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh hasil penelitian. Dasar pertimbangan yang digunakan adalah putusan pengadilan yang berlaku, peraturan perundang-undangan, dan asas umum pemerintahan yang baik. Hasil: Terkait gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi aspek formil gugatan mengenai batas waktu penerbitan sertifikat yang merupakan kewenangan Tergugat. Namun, dalam masalah prosedur dan substansi masih terdapat penyimpangan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan analisis penulis, para hakim telah memberikan pertimbangan yang tepat. Akibat hukum dari Putusan PTUN Kota Surabaya Nomor 32/G/2023/PTUN.SBY adalah dua sertifikat hak milik atas tanah milik Tergugat II Intervensi dicabut oleh PTUN Kota Surabaya. Selain itu, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dibebani biaya perkara. Aplikasi penelitian ini: Penelitian ini menjadi acuan bagi Pejabat Badan Pertanahan Nasional agar lebih cermat dalam menerbitkan sertifikat untuk mencegah terjadinya kesalahan administratif dan/atau yuridis. Kebaruan/Orisinalitas penelitian ini: Penelitian ini menganalisis putusan PTUN Kota Surabaya atas pencabutan 2 (dua) sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Batu dan akibat hukum dari Putusan PTUN Kota Surabaya Nomor 32/G/2023/PTUN.SBY. Kata kunci: Putusan, tumpang tindih, sertifikat hak milik atas tanah, penyelesaian sengketa
Penegakan Hukum terhadap Pengguna Sepeda Listrik di Wilayah Polsek Geneng Annisa Jamila; Krista Yitawati; Angga Pramodya Pradhana
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i4.7634

Abstract

Penggunaan sepeda listrik semakin meningkat sebagai transportasi ramah lingkungan. Namun, di wilayah Polsek Geneng masih banyak pelanggaran seperti tidak memakai helm, tidak sesuai usia, digunakan di jalan umum, dan melebihi kapasitas penumpang, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi penegakan hukum terhadap pengguna sepeda listrik di wilayah Polsek Geneng dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Polsek Geneng dalam penertiban penggunaan sepeda listrik. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap pengguna sepeda listrik di wilayah Polsek Geneng masih belum optimal. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi kepada beberapa sekolah, masih banyak pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum yang dilakukan lebih banyak berupa teguran dan imbauan, serta terpusat pada Satlantas Polres Ngawi. Kendala yang dihadapi Polsek Geneng antara lain adalah belum adanya sanksi hukum yang tegas, keterbatasan kewenangan Polsek Geneng, terbatasnya jalur khusus sepeda listrik, dan kurangnya literasi serta kesadaran hukum masyarakat.  Penertiban penggunaan sepeda listrik di wilayah Polsek Geneng masih perlu diperkuat. Diperlukan pengaturan regulasi terkait sanksi yang lebih tegas, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, penguatan kewenangan Polsek Geneng, kebijakan angkutan gratis untuk anak sekolah, serta penambahan jam pelajaran tentang lalu lintas di sekolah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Legal Construction of Judge Rule Number: 798 / Pid.B / 2022 / Pn.Jkt.Sel Justice Collaborator against Police Status Position Bharada Eliezer Meirza Aulia Chairani; Trinah Asi Islami; Gustavo Marcos; Sarjiyati Sarjiyati; Angga Pramodya Pradhana
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 2 No. 2 (2023): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to determine the position of Bharada Eliezer against Decision Variety; 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel related to Justice Collabolator police status position and the Police Code of Ethics Decision related to Bharada Eliezer's Police Status. Methodology: This research makes use of a normative juridical research method, a conceptual technique, and a statutory technique. Results: Basically a person who commits a criminal offence of taking the life of another person is a violation of human rights and deprivation of the right to life especially when the person who commits the murder is a law enforcer and remains a member of the police, but in this case with the consideration of the judge and the consideration of the official in charge of the KKEP hearing because the perpetrator is submitted as a justice collaborator feared by irresponsible parties abused. Applications of this study: Provide input to all members of the National Police so as not to commit acts that violate the laws and regulations and the code of ethics of the police profession and tarnish the good name of the police organization or agency. Novelty/Originality of this study: There is a need to update the requirements and guidelines for justice collaborators because some criminal offenses that harm the state and extraordinary crimes really need justice collaborators to shed light on a criminal offense that was initially blurred in the facts.