Garuda - Garba Rujukan Digital

Prasyarat Manajemen Dalam Merespon Peluang Otonomi Daerah Junindra Martua
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v21i1.1482

Campur tangan “Yang bijaksana” dalam merespon otonomi daerah perlu di lakukan agar pemerintahan daerah mampu bergandengan tangan dengan rakyatnya dalam membangun. Inilah yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat akan efektifjika dilakukan bersama diantara masyarakat dan aparat secara transparan dan bertanggung jawab. Untuk merespon peluang tersebut dibutuhkan aparatur dan manajemen yang professional sehingga pemerintah daerah mampu memahami segala potensi wilayah, dan aspirasi masyarakat untuk melaksanakan proses pembangunan, karenanya visi dan misi birokrasi dan aparatur pemerintah daerah perlu di restrukturisasi.

Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan) Dewi Sartika Panjaitan; Junindra Martua
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i2.2251

Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Junindra Martua
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i2.1677

Otonomi daerah diletakkan sebagai jawaban was perkembangan keadaan, sekaligus memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional dengan perwujudan Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian wewenang lebih luas bagi daerah membutuhkan prasyarat berupa propesionalitas dan integritas yang memadai. Kalau dua prasyarat ini tidak terpenuhi, maka otonomi daerah benar- benar bisa menjadi medium desentralisasi korupsi. Good governance harus ditegakkan, bukan saja oleh DPRD maupun lembaga pemerintah yang berkompeten dibidang pengawasan pembangunan, melainkan juga kontrol langsung oleh masyarakat agar pelaksanaan pemerintah daerah benar- benar dapat terwujud.

Efektivitas Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Campuran (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai) Putri Riza Zunita Karo-Karo; Junindra Martua
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1866

Efektivitas pelaksanaan pencatatan perkawinan campuran (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai). Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan campuran oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwasannya. Efektifitas Pencatatan Perkawinan Campuran oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, dengan didasari pada landasan hukum danyang menjadi indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni terkait dengan asas-asas Hukum Administrasi Negara serta Peraturan Perundang-Undangan.

PERAN BIROKRASI PEMERINTAH SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK Junindra Martua
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i1.73

ABSTRAK Sebagai subyek hukum,tindakan pemerintah dikategorikan atas tindakan nyata (tidak menimbulkan akibat hukum) dan tindakan hukum( dapat menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban).Selanjutnya tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dibedakan atas tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat, dalam hal ini berarti pemerintah berkedudukan sebagai organisasi kekuasaan yang melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kewenangan dan sebagai Badan hukum Publik yang dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan hubungan hukum keperdataan. Salah satu bentuk tindakan pemerintah sebagai organisasi kekuasaan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.Hal ini merupakan konsekuensi dianutnya konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam ketatanegaraan Indonesia sebagaimana ditegaskan pada alinea ke-empat pembukaan UUD 1945, bahwa salah satu tugas Negara adalah Memajukan kesejahteraan umum.Namun kenyataannya tingkat kepuasan masyarakat terhadap peleyanan birokrasi pemerintah masih rendah maka terkait hal ini perlu ditelusuri tentang Peran Birokrasi Pemerintah sebagai penyelenggara Pelayanan publik untuk menemukan solusi dalam mengatasi kendala pelayanan publik dan terjaminnya kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan birokrasi pemerintah selaku Penyelenggara dalam pelayanan publik. Kata Kunci : Birokrasi, Pemerintah, Pelayan Publik

Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai Bahmid Bahmid; Junindra Martua; Arbiah Arbiah
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

The Food Medicine Supervisory Agency (BPOM) has a duty under health minister which responsible directly to President. The lack of application of food standards made by BPOM principally as the one on BPOMs task relating drug and food supervision in Indonesia. Medicines and foods consist of drugs, drug ingredients, narcotics, psychotropic substances, precursors, addictive substances, traditional medicines, health supplements, cosmetics, and processed foods. BPOM is under Presidential Regulation Number 80 Year 2017 concerning BPOM. The authors of this writing use empirical juridical legal research methods deductively and inductively. The authors examined about BPOM's efforts in Drug and Food Control in Tanjungbalai City regarding BPOM's authority in performing consumer protection in Tanjungbalai City. Based on the formulation of the problem, the authors can conclude that BPOM in Tanjungbalai has performed its duties and authority as the food and drug supervisory agency under applicable regulations and there is legal protection for consumers who feel disadvantaged against all types of products that have passed by BPOM through the court or outside the court.

STUDI TENTANG PELAYANAN PEREKAMAN DATA E-KTP BERDASARKAN UU. NO. 24 TAHUN 2013 DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. BATUBARA Kamaliyah Lubis; Abdul Gani; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

E-KTP juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi kependudukan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: 1. Bagaimana penerapan UU No. 24 Tahun 2013 dalam pelayanan perekaman data E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Batubara. 2. Apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melakukan pelayanan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan penyelenggran perekaman data e-KTP yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara, selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP (Satndar Operasional Prosedur) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tenntang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-Undangan yang sesuai dan berlaku. Kata Kunci: E-ktp, kependudukan, catatan sipil

PERANAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Wirda Eka Putri; Rahmat Rahmat; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Pemerintah dan pemerintahan adalah dua kata yang hampir sama tetapi memiliki arti yang berbeda, apabila dilihat dari segi bahasanya “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari sebuah negara. Oleh karena itu pemerintah secara singkat dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk memerintah suatu negara, misalnya sebuah negara membutuhkan pemerintah yang kuat dan bijaksana. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah : 1. Bagaimana peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menciptakan pemerintahan yang baik di tinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara. 2. Apakah yang menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara yang ada dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara berbangsa dan bernegara. Menghadapi masyakat yang beraneka ragam, dinamis dan memiliki persoalan tersendiri dan berbeda-beda maka pemerintah harus membuat standarisasi pemerintahan dan meningkatkan pelayanan dalam pemerintahan dalam bidang administrasi kususnya. Begitu kompeksnya masalah yang dialami oleh masyarakat maka pemerintah menciptakan sebuah peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang di hadapi masyarakat. Lembaga peradilan merupakan penyalur bagi kehidupan rakyat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Beberapa penjelasan dapat kita ketahui bahwa Peradilan Tata Usaha. Kata Kunci: Pemerintah, kekuasaan, Hukum Administrasi Negara

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA Muhammad Yogi Maulana Sitompul; Rahmat Rahmat; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Penodaan agama merupakan perilaku seseorang yang secara langsung atau tulisan menyebarkan kebencian dengan perbuatan yang dirang dan merupakan suatu unsur sara, pengaturan penodaan agama karena perbuatannya dapat menghasut berbagai agama untuk membenci perbedaan dan akan menyebabkan kerusuhan, sehingga perilaku itu dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana unsur penodaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2. Bagaimana peran kepolisian dalam melakukan peyidikan tindak pidana penodaan agama? Metode pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai agama perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa penodaan agama merupakan bentuk penyimpangan perilaku seseorang dalam melakukan ujaran kebencian kepada suatu agama tertentu, dalam hal ini suatu ujaran kebencian yang dilakukan oleh seseorang melalui tulisan ataupun secara langsung dilakukan harus dapat ditindak agar persoalan penodaan agama ini tidak meluas dan tidak terjadinya kerusuhan yang berlanjut. Kepolisan berperan aktif dalam menangani persoalan ini karena kepolisan merupakan sarana dalam melakukan pencegahan tersebut, fungsi dan peran kepolisan dalam menangani kasus penodaan agama dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang maupun cara-cara yang diperintahkan pimpinan internal kepolisan agar kasus ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, karena apabila kasus yang menyebar dan membuat para penganut agama bertindak agar memecah belah terjadinya perpecahan di negara indonesia yang dikenal sebagai negara yang pluralistik, disebutkan bahwa indonesia merupak negara kesatuan yang walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Pengaturan hukum yang dilakukan aparat kepolisan dalam menangani kasus ini ialah dengan cara bagaimana aparat kepolisan bisa menindak sesuai dengan agama yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Kata Kunci: kepolisian, pencegahan, penodaan, agama

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TUGAS DAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK TENTANG KEWAJIBAN PAJAK DITINJAU DARI HUKUM ADMINSISTRASI NEGARA Libna Libna; Abdul Gani; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Pelayanan publik pada dasarnya memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administrative. Aparat pemerintah selaku abdi masyarakat mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk terciptanya hubungan yang baik antara aparat pemerintahan dan masyarakat,maka dibutuhkan kerjasama yang baik pula diantara keduanya. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik terhadap wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Bagaimana kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan pubik terhadap wajib pajak. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial. Pajak sudah merupakan suatu conditiesine qua non (syarat mutlak) bagi penambahan keuangan negara di beberapa negara yang sudah maju. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Kewajiban Pelayanan Publik, Kewajiban Pajak

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search