Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.618
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Pandecta Abdimas MODELING: Jurnal Program Studi PGMI DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang JURNAL PIONIR Legalitas: Jurnal Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Suara Pengabdian 45 Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Media Akademik (JMA) Journal Juridisch
Bahmid
Fakultas Hukum, Universitas Asahan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Implikasi Kebijakan Pengajuan Validasi Pajak Penghasilan terhadap Pelaksanaan Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Bahmid, Bahmid; Sinurat, Rima Arianti
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.27769

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerbitan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Dalam penulisan ini peneliti lebih berfokus pada pengaruh validasi terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan apa saja hambatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam wilayah kerjanya.Metode Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan metode empiris. Yang mana dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung serta dengan penyebaran kuesioner secara online. Hal ini dilkukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengajuan validasi terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan apa saja hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Kisaran dalam wilayah kerjanya.Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan, banyak para kalangan pejabat pembuat aktata tanah yang menganggap aturan baru ini menyulitkan atau menghambat kinerjanya. Salah satu faktor utama yang menghambat yaitu permasalahan waktu dalam proses validasi Pajak Penghasilan.This research is motivated by the publication of the Regulation of the Director-General of Taxes Number PER-21 / PJ / 2019 which is the second amendment to the Regulation of the Director-General of Taxes Number PER-18 / PJ / 2017 concerning Research Procedures for Evidence of Fulfillment of Income Tax Payment Obligations on Income from Transfer of Rights to Land and / Or Buildings, Agreement on Sale and Purchase of Land and/or Buildings along with Amendments, which with the issuance of this legal rule greatly affects the performance of the Land Deed Making Official (PPAT) as an official threatening in terms of sale and purchase. The research method in this study was carried out by using an empirical approach. Based on the results of research in the field, many officials who make land Acta think that this new regulation makes it difficult or hinders their performance. One of the main inhibiting factors is the problem of time in the PPh validation process.
Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bahmid, Bahmid; Perdana, Indra
Jurnal Abdimas Vol 25, No 1 (2021): June 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/abdimas.v25i1.24224

Abstract

Pendaftaran tanah adalah rangakaian kegiatan yang dillakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang –bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang punya dan beban apa yang ada diatasnya.
PENGATURAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI AKTA VANDADING (STUDI PUTUSAN No. 8/PDT.G/2018 PN TANJUNGBALAI) Bahmid Bahmid; Irda Pratiwi; Ayu Wandira Marpaung
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i1.386

Abstract

Peace occurs when the parties that have made a joint agreement one of them does not carry out an achievement that has been agreed as outlined in a memorandum of agreement made in writing or not in writing. If the achievement is harmed by one of the parties by not implementing an achievement then a default arises. . Default arises when the parties violate a provision of 1320 BW which is the main condition for the occurrence of an agreement and carry out a form of achievement. In this paper using a normative juridical research method that takes a case approach in it. The issue raised by the author is How to Regulate the Peace of Debt Based on the Applicable Law and How the Application of the Peace of Debt through the Vandading Deed (Decision Study No. 8 / Pdt.G / 2018 / PN Tanjungbalai). In this study it can be concluded that in settling accounts receivable debts can be mediated and the court can settle peace through the Vandading deed.
PENGARUH PELAKSANAAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PEMENANG TENDER Bahmid Bahmid; Fadila Khairunnisa
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.4.2021.409-419

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pengaruh  pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa setelah dilakukan perubahan dari tender konvensional menjadi tender elektronik oleh pemerintah, terhadap kebijakan pelaksanaan tender pengadaan barang atau jasa pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Atas dasar tersebut peneltian ini mengemukakan 2 (dua) hal yang dibahas terdiri atas: Pertama: bagaimana kepastian hukum pelaksanaan tender elektronik pengadaan barang atau jasa, Kedua: bagamaina upaya hukum sanggah, sanggah banding keberatan penetapan pemenang tender. Penetian ini mengunakan penelitian Yuridis-Empris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan penomen-penomena masyarakat yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun telah terjadi perubahan metode tender dari konvensional menjadi tender elektronik, namun tidak ada jaminan bagi pemenang tender penawar terendah akan ditetapkan sebagai pemenang tender.
ANALISIS HUKUM PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN DAN KEDUDUKAN ORGAN YAYASAN Bahmid Bahmid
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i1.1674

Abstract

Yayasan di Indonesia sudah sejak jaman hindia belanda di kenal dengan sebutan “Stichting” tetapi tidak ada aturan secara tegas menagtur pembentukan, tat laksana fungsi dan tugas badan-badan yang terdapat pada yayasan serta kegiatan operasional apa saja yang bisa dilakukannya. Pendirian yayasan di Indonesia, sebelum adanya Undang-undang Yayasan hanya berdasarkan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Inodnesia.Kata Kunci : Yayasan, Badan Hukum, Legalitas.
Aspek Hukum Penetapan Upah Minimum Kabupaten Batubara Bahmid Bahmid
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v21i2.966

Abstract

ABSTRAKPenetapan suatu upah minimum kabupaten ditetapkan oleh peraturan gubernur yang menurut suatu kelayakan dan jumlah industry yang ada, setelah dilakukannya analisa mengenai suatu keadaan perekonomian didaerah maka akan ditetapkan mengenai kelayakan upah minimum tersebut. Maka dari itu suatu upah dapat dilaksanakan dan harus menyeluruh dan dijalankan kepada perusahaan yang mempunyai karyawan, maka dari itu keterbukaan mengenai suatu perusahaan harus dapat membantu pemerintah dalam menjalankan peraturan menganai upah tersebut.Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana arus Penetapan Upah Minimun di Kabupaten Batubara terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. 2. Apa hambatan dalam penetapan Upah Minimun di Kabupaten Batubara.Metode pendekatan yang digunakan metode penelitian yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.KataKunci:Upah, Minimum, Kabupaten, Batubara.
Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai Bahmid Bahmid; Junindra Martua; Arbiah Arbiah
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2980.94 KB) | DOI: 10.30596/dll.v5i2.3577

Abstract

The Food Medicine Supervisory Agency (BPOM) has a duty under health minister which responsible directly to President. The lack of application of food standards made by BPOM principally as the one on BPOMs task relating drug and food supervision in Indonesia. Medicines and foods consist of drugs, drug ingredients, narcotics, psychotropic substances, precursors, addictive substances, traditional medicines, health supplements, cosmetics, and processed foods. BPOM is under Presidential Regulation Number 80 Year 2017 concerning BPOM. The authors of this writing use empirical juridical legal research methods deductively and inductively. The authors examined about BPOM's efforts in Drug and Food Control in Tanjungbalai City regarding BPOM's authority in performing consumer protection in Tanjungbalai City. Based on the formulation of the problem, the authors can conclude that BPOM in Tanjungbalai has performed its duties and authority as the food and drug supervisory agency under applicable regulations and there is legal protection for consumers who feel disadvantaged against all types of products that have passed by BPOM through the court or outside the court.
PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN ASAHAN (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Bahmid Bahmid
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.11 KB) | DOI: 10.30596/dll.v1i1.780

Abstract

Tax is the largest contribution to the country as well as the implementaion of regionl autonomy. District or City expects tax as a large contribution to local revenue. One source of tax received by the state is Acquisition Duty of Right on Land and Building (Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)). Law Number 28 of 2009 concerning Regional Tax and Regional Retribution, Acquisition Duty of Right on Land and Building. Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Collection Procedure of Acquisition Cost. District Head Regulation Number 16 of  2011 concerning Acquisition Duty of Right on Land and Building in Asahan. Taxable object of BPHTB is acquisition duty of right on land and building. In Application, to knowing and explaining even giving evaluation how to calculate the cost of acquisition duty of right on land and building based on Regional Regulation of Asahan Number 3 of 2011 concerning Acquisition Duty of Right on Land and Building.
Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013 Yunita Mulyana Pasaribu; Ida Hanifah; Bahmid Bahmid
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.312

Abstract

Penelitian dalam tesis ini berjudul “Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Kreditur Dinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2013” dalam penelitian tesis ini mengkaji tiga rumusan masalah mengenai pendaftaran jamiinan fidusia secara elektronik, faktor apa saja yang menghambat dalam proses pendaftaran jaminan fidusia dan juga mengenai wanprestasi. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang mana digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti yang berkaitan dengan materi yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data penelitian ini di kumpulkan dengan cara studi pustaka, serta wawancara. Hasil dari penelitian dari tesis ini adalah bahwa penerapan asas publicitet adalah di wajibkan dikarekan termasuk asas yang wajib untuk di patuhi. Kendala dalam proses pendaftaran jaminan fidusia bukan kendala yang disebabkan oleh Notaris melainkan dari sistemnya yang terkadang error. Cara penyelesaian wanprestasi tidak ada bedanya dengan yang sebelum berlakukan perndaftaran secara elektronik, hanya saja jika jaminan fidusia didaftarkan maka besar untuk memiliki perlindungan hokum. Jika terjadinya wanprestasi maka dapat di selesaikan dengan cara litigasi maupun non-litigasi.
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENETAPKAN PEMBERIAN IJIN TALAK SATU RAJ’I DAN HAK ASUH PEMELIHARAAN ANAK/HADHANAH (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR:1245/PDT.G/2018 JO PUTUSAN NOMOR:45/PDT.G/2019/PTA.MDN) Anarki Rambe; Bahmid Bahmid
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2516

Abstract

Co-Authors Abadina, Waode Adimansar Agus Slamet Ahmad Fauzi Anarki Rambe Andalarl, Fahrul Azmi Anggi Wulandari Apdillah, Dicky Arbiah Arbiah Aryuda Sinaga Aswan Aswan Ayu Wandira Marpaung Azmi, Chairanda Al Basuni, Zakiyah An Nisa’ Dalimunte, Septian Rizky Dany Try Hutama Hutabarat Des Vanli Sihombing Dewi Sartika Edi Kurniawan Eko Bayu Sahputra Emiel Salim Siregar Fadila Khairunnisa Farezi, Muhammad Al Fauzan, Aan Firman Syukur Mendrofa Hadi, Neil Falah Hamidah Sidabalok Harmika, Zuwairiah Hikmah Ramadhani Ida Hanifah Imam Rivai, Imam Indra Perdana Tanjung Irda Pratiwi Irda Pratiwi Isma Sari Ritonga Ismail Ismail Julizar Mauttaqin Junindra Martua Kukuh Sudarmanto Lubis, Sofyan Soury M Nico Hardianto M Tomy Iskandar Maharani, Salsyadilla Malau, Rado Maruli Marlon Brando Marpaung, Saplia Amanda Marqom, Ruzian Masnur Syahputra Miftahul Husna Muhammad Hafiz Muhammad Hafiz Muhammad Idham Muhammad Idham Muhammad Junaidi Muhammad Zailani NST Nadapdap, Nadila Br Narti Narti, Narti Nasution, Emmi Rahmiwita Nurul Islamy Patria Sahdan Pratiwi, Irda Putri Putri Putri Septian Rado Maruli Malau Rahmadi, Yudha Ramadhani, Hikmah Rambe, M Irfan Islami Rangkuti, Syaiful Zuhri Renita Dewi Rifqah Anisa Heni Nasution Rima Arianti Sinurat Risdianto Risdianto Ritonga, Nurliana Safrin Salam Sahdan, Patria Salsabila, Jihan Samsir Samsir Siagian, Zairul Abdi Simanjuntak, Cici Rahma Alia Sinurat, Rima Arianti Sirait, Deviana Dewi Siregar, Siti Hajar Sri Diana Sri Diana Sri Lestari Sri Rizky Suherman, Luthfi Fahreza Syafyandra Syaiful Zuhri Rangkuti Tampubolon, Muhammad Amin Togie Halomoan Gultom Tsaabitah Adelfiyah Eltris Ustami Panjaitan Utomo, Atok Dadyo Yunita Mulyana Pasaribu Zaenal Arifin Zuandana, Ahmad Zuwairiah Harmika