Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB KEPALA SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN Tukisri Tukisri; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 7, No 1 (2021): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v7i1.1827

Abstract

Penelitian hukum mengenai Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Penelitian ini meneliti tentang Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saat ini. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Sekolah SMP Negeri 4 Kisaran. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwa dalam pengelolaan Dana BOS, pihak perangkat dan komite sekolah bersama dengan Kapala Sekolah selalu membuat laporan pemasukan dan pengeluaran setiap penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 4 Kisaran. Kata Kunci : Dana BOS, Kepala Sekolah, Tanggungjawab
ANALISIS YURIDIS STATUS KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Inggit Savana Putri; Rahmat Rahmat; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.615 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.930

Abstract

Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum yang suci dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat terkhususnya bagi perempuan dan lai-laki yang melakukan perkawinan, karena perkawinan tidak hanya melibatkan antara laki dan perempuan yang akan menjadi suammi istri namunn juga menyangkut antara kedua belah pihak keluarga didalamnya. Peraturan mengenai perkawinan diatur dalam peraturan mengenai Perkawinan dan mengenai perkawinan campuran dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran diatur di dalam Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang. Adapun masalah yang diketengahkan oleh penulis adalah bagaimana pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) yang tidak tercatat. Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan oleh DPR Republik Indonesia, juga banyak membawa dampak positif bagi para Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan Warga Negara Asing. Dalam Undang-Undang kewarganegaraan, anak boleh memilih kewarganegaraannya setelah anak tersebut berusia delapan belas tahun yang mendandakan anak telah cakap dalam memilih hal tersebut. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Status Kedudukan Anak, Perkawinan Campuran
THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC MEDIATION AS A RESOLUTION OF DIVORCE CASES IN THE TANJUNGBALAI RELIGIOUS COURTS Suriani Suriani; Salim Fauzi Lubis; Junindra Martua; Siti Hajar Siregar; Chairanda Al Azmi
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i2.5380

Abstract

To achieve peaceful dispute resolution, the Supreme Court has shifted from a court approach to a legal dispute resolution approach by utilizing electronic media in the current modern era in order to carry out the administration of justice in a simple, fast and low cost manner and as an effort to increase access to justice. has issued Supreme Court Regulation (PerMA) number 3 of 2022 concerning electronic mediation in court. The purpose of writing this article is to determine the effectiveness of electronic mediation in resolving divorce cases at the Tanjungbalai Religious Court using empirical methods, namely research carried out directly or field observations. This research model comes from social science to research social problems and phenomena. This research was conducted at the Tanjungbalai Religious Court, North Sumatra Province. The conclusion of this research is that mediation of divorce cases at the Tanjungbalai Religious Court which is carried out electronically is not yet effective because it is not in accordance with the intent of the issuance of the Supreme Court Regulation concerning Mediation Procedures in court which is carried out using electronic media in accordance with PerMA number 3 of 2022. This is influenced by by several factors including internal and external factorsKeywords: Electronic Mediation; Religious courts; Divorce