Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2021 - 2026

0.562

P-Index

This Author published in this journals

All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PIONIR CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan

Junindra Martua

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Author-ID : 3899389

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

STUDI TENTANG PELAYANAN PEREKAMAN DATA E-KTP BERDASARKAN UU. NO. 24 TAHUN 2013 DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. BATUBARA Kamaliyah Lubis; Abdul Gani; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

E-KTP juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi kependudukan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: 1. Bagaimana penerapan UU No. 24 Tahun 2013 dalam pelayanan perekaman data E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Batubara. 2. Apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melakukan pelayanan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan penyelenggran perekaman data e-KTP yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara, selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP (Satndar Operasional Prosedur) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tenntang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-Undangan yang sesuai dan berlaku. Kata Kunci: E-ktp, kependudukan, catatan sipil

PERANAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Wirda Eka Putri; Rahmat Rahmat; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Pemerintah dan pemerintahan adalah dua kata yang hampir sama tetapi memiliki arti yang berbeda, apabila dilihat dari segi bahasanya “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari sebuah negara. Oleh karena itu pemerintah secara singkat dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk memerintah suatu negara, misalnya sebuah negara membutuhkan pemerintah yang kuat dan bijaksana. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah : 1. Bagaimana peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menciptakan pemerintahan yang baik di tinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara. 2. Apakah yang menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara yang ada dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara berbangsa dan bernegara. Menghadapi masyakat yang beraneka ragam, dinamis dan memiliki persoalan tersendiri dan berbeda-beda maka pemerintah harus membuat standarisasi pemerintahan dan meningkatkan pelayanan dalam pemerintahan dalam bidang administrasi kususnya. Begitu kompeksnya masalah yang dialami oleh masyarakat maka pemerintah menciptakan sebuah peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang di hadapi masyarakat. Lembaga peradilan merupakan penyalur bagi kehidupan rakyat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Beberapa penjelasan dapat kita ketahui bahwa Peradilan Tata Usaha. Kata Kunci: Pemerintah, kekuasaan, Hukum Administrasi Negara

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA Muhammad Yogi Maulana Sitompul; Rahmat Rahmat; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Penodaan agama merupakan perilaku seseorang yang secara langsung atau tulisan menyebarkan kebencian dengan perbuatan yang dirang dan merupakan suatu unsur sara, pengaturan penodaan agama karena perbuatannya dapat menghasut berbagai agama untuk membenci perbedaan dan akan menyebabkan kerusuhan, sehingga perilaku itu dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana unsur penodaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2. Bagaimana peran kepolisian dalam melakukan peyidikan tindak pidana penodaan agama? Metode pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai agama perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa penodaan agama merupakan bentuk penyimpangan perilaku seseorang dalam melakukan ujaran kebencian kepada suatu agama tertentu, dalam hal ini suatu ujaran kebencian yang dilakukan oleh seseorang melalui tulisan ataupun secara langsung dilakukan harus dapat ditindak agar persoalan penodaan agama ini tidak meluas dan tidak terjadinya kerusuhan yang berlanjut. Kepolisan berperan aktif dalam menangani persoalan ini karena kepolisan merupakan sarana dalam melakukan pencegahan tersebut, fungsi dan peran kepolisan dalam menangani kasus penodaan agama dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang maupun cara-cara yang diperintahkan pimpinan internal kepolisan agar kasus ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, karena apabila kasus yang menyebar dan membuat para penganut agama bertindak agar memecah belah terjadinya perpecahan di negara indonesia yang dikenal sebagai negara yang pluralistik, disebutkan bahwa indonesia merupak negara kesatuan yang walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Pengaturan hukum yang dilakukan aparat kepolisan dalam menangani kasus ini ialah dengan cara bagaimana aparat kepolisan bisa menindak sesuai dengan agama yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Kata Kunci: kepolisian, pencegahan, penodaan, agama

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TUGAS DAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK TENTANG KEWAJIBAN PAJAK DITINJAU DARI HUKUM ADMINSISTRASI NEGARA Libna Libna; Abdul Gani; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Pelayanan publik pada dasarnya memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administrative. Aparat pemerintah selaku abdi masyarakat mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk terciptanya hubungan yang baik antara aparat pemerintahan dan masyarakat,maka dibutuhkan kerjasama yang baik pula diantara keduanya. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik terhadap wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Bagaimana kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan pubik terhadap wajib pajak. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial. Pajak sudah merupakan suatu conditiesine qua non (syarat mutlak) bagi penambahan keuangan negara di beberapa negara yang sudah maju. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Kewajiban Pelayanan Publik, Kewajiban Pajak

TANGGUNG JAWAB KEPALA SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN Tukisri Tukisri; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 7, No 1 (2021): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v7i1.1827

Penelitian hukum mengenai Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Penelitian ini meneliti tentang Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saat ini. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Sekolah SMP Negeri 4 Kisaran. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwa dalam pengelolaan Dana BOS, pihak perangkat dan komite sekolah bersama dengan Kapala Sekolah selalu membuat laporan pemasukan dan pengeluaran setiap penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 4 Kisaran. Kata Kunci : Dana BOS, Kepala Sekolah, Tanggungjawab

ANALISIS YURIDIS STATUS KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Inggit Savana Putri; Rahmat Rahmat; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum yang suci dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat terkhususnya bagi perempuan dan lai-laki yang melakukan perkawinan, karena perkawinan tidak hanya melibatkan antara laki dan perempuan yang akan menjadi suammi istri namunn juga menyangkut antara kedua belah pihak keluarga didalamnya. Peraturan mengenai perkawinan diatur dalam peraturan mengenai Perkawinan dan mengenai perkawinan campuran dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran diatur di dalam Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang. Adapun masalah yang diketengahkan oleh penulis adalah bagaimana pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) yang tidak tercatat. Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan oleh DPR Republik Indonesia, juga banyak membawa dampak positif bagi para Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan Warga Negara Asing. Dalam Undang-Undang kewarganegaraan, anak boleh memilih kewarganegaraannya setelah anak tersebut berusia delapan belas tahun yang mendandakan anak telah cakap dalam memilih hal tersebut. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Status Kedudukan Anak, Perkawinan Campuran

Co-Authors Abdul Gani Arbiah Arbiah Bahmid dewi sartika panjaitan Inggit Savana Putri Kamaliyah Lubis Libna Libna Muhammad Yogi Maulana Sitompul Putri Riza Zunita Karo-Karo Rahmat Rahmat Tukisri Tukisri Wirda Eka Putri

Title Search

Found 6 Documents Search Journal : JURNAL PIONIR

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : JURNAL PIONIR