Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.151
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI JURNAL PIONIR CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
Irda Pratiwi
Fakultas Hukum Universitas Asahan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PERTANGGUNGJAWABAN KONTRAKTOR TERHADAP SEBUAH KONTRAK KERJA YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU KONTRAK Aryuda Sinaga; Bahmid Bahmid; Irda Pratiwi
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.812 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.925

Abstract

Penelitian hukum ini meneliti pertanggungjawaban kontraktor terhadap sebuah kontrak kerja yang telah melewati batas waktu kontrak. Dalam pertanggung jawaban harus didasari adanya suatu musyawarah mufakat baik dari pihak PPK maupun pihak kontraktor yang tertera di dalam suatu addendum perjanjian kontrak kerja. Dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara melakukan pengambilan data-data yang bersumber dari Badan Usaha Penyedia Barang dan Jasa Konstruksi yang bernama Badan Usaha CV. Naga Karya, di Jalan Jend. Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Pada penelitian hukum ini mendapat referensi dari sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan daftar pertanyaan. Atas bentuk pertanggung jawaban kontraktor terhadap sebuah kontrak kerja yang telah melewati batas waktu kontrak, maka dapat dilakukan upaya hukum terhadap adanya penyediaan barang dan jasa konstruksi  dari pihak kontraktor CV. Naga Karya, yaitu dengan cara dapat menyelesaikan secara damai terhadap semua perselisaihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini atau dapat dilakukan dengan cara melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau dapat dilakukan di sidang Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci :   batas kontrak, kontraktor, jasa konstruksi
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN (STUDI DI KANTOR PPAT SITI AMINAH BR. TARIGAN, S.H.). Irda Pratiwi; Bahmid Bahmid; Putri Septian
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2622

Abstract

Dalam kegiatan pendaftaran hak tanggungan tersebut, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan sebagai pejabat umum yang menjadi bagian dari mitra instansi Badan Pertanahan Nasional untuk membantu menguatkan/mengukuhkan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang merupakan penuangan dari dalam akta otentik yang telah diperbuat oleh kreditur bersama debitur dihadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Notaris Notaris/PPAT Siti Aminah Br. Tarigan, S.H., yang beralamat di Jln Cokroaminoto, No. 173 C, Kel. Kisaran Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara.. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum.Tugas-Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Aminah Br. Tarigan, S.H, Dalam Menjalankan Jabatannya, yaitu membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), membuat Akta Jual Beli (AJB), membuat Akta Pembagian Harta Bersama (APHB), dan membuat Akta Hibah. Hambatan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Aminah Br. Tarigan, S.H dalam melakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yaitu salah satunya ialah apabila sertifikat yang mau dipasang pemberian hak tanggungan namun ternyata tidak dapat dilakukan floting (didudukan peta gambarnya) oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaetn Asahan, yang dikarenakan tidak sesuai dengan gambar yang ada di sertifikat sementara hak tanggungannya akan segera dipasang.
PENETAPAN ZONA NILAI TANAH Irda Pratiwi; Bahmid Bahmid; Sri Rizky
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v24i1.3264

Abstract

Penetapan Zona Nilai Tanah. oleh pemerintah terkait Kawasan tanah merupakan suatu segi-segi luas tanah yang mampu mengilustrasikan nilai suatu tanah dengan relatif sama dari banyaknya bidang tanah keseluruhan, dapat digambarkan secara riil dari pemakaian tanah yang berbeda, dari satu sama lain didapatkan nilai tersebut atas suatu analisis pegawai menggunakan cara perbandingan suatu pasar tanah maupun biaya. Namun, ini bukanlah hal yang sebenarnya, masih tidak dapat memahami bagaimana tanah berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran manusia, keadilan sosial, perdamaian, dan tujuan lainnya. Kebutuhan masyarakat akan informasi nilai pasar tanah belum dapat dipenuhi oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai acuan nilai dan harga tanah. Maka dari itu, Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungbalai telah menginisiasi terbentuknya Zona Nilai Tanah  (ZNT) guna pengumpulan data tentang nilai pasar tanah, nilai properti, nilai ekonomi regional, dan nilai keseluruhan aset tanah untuk memahami bagaimana tanah dapat memberikan manfaat terbaik bagi perkembangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Penetapan Zona Nilai Tanah di Kota Tanjungbalai oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungbalai dan mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam melaksanakan penetapan zona nilai tanah di kota Tanjungbalai. Metode yang dipakai pada riset ini merupakan suatu kajian hukum dengan sifat deskriptif yang dapat merincikan dan menggambarkan dalam pelaksanaan riset dalam konstruksi hukum kemudian dalam hal pengambilan data penulis juga melakukan wawancara dan dilakukan dengan mendatangi Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai. Penetapan Zona Nilai Tanah Kota Tanjungbalai sebagai penentuan nilai riil tanah sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang artinya bahwa negara menerima pendapatan selain dari pajak juga bersumber dari masyarakat di Kota Tanjungbalai pada aktifitas pertanahan. Hambatan-hambatan kekurangan sumber daya manusia, alat-alat yang kurang memadai seperti perlengkapan dan peralatan, anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit dalam pelaksanaan penetapan zona nilai tanah.
KEBIJAKAN HUKUM PENGELOLAAN TANAH EKS HAK GUNA USAHA (HGU): STUDI EMPIRIS KONFLIK AGRARIA DI PT BSP Bahmid Bahmid; Irda Pratiwi; Siti Hajar Siregar
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i2.9577

Abstract

This study examines the government’s legal policy in addressing the issue of unauthorized management of land formerly under Right to Cultivate (HGU) permits, with a case study focused on the ex-HGU land of PT. BSP. The main problem highlighted is the lack of legal certainty regarding the land’s status after the HGU permit expires, as well as the weak oversight by local governments over illegal land use by the public. This research employs an empirical method through interviews with relevant stakeholders and finds that limited local authority, overlapping regulations between central and regional governments, and the lack of accurate land data are the primary obstacles in resolving the issue. In addition, social factors such as historical land claims by communities and the lack of transparency in land information further complicate conflict resolution. Therefore, synergy between central and regional governments, agrarian policy reform, and the strengthening of institutional capacity and a transparent land information system are necessary to promote agrarian justice and legal certainty.Keywords: Ex-HGU Land, Legal Policy, Agrarian Conflict, PT. BSP, Legal Certainty
Regional Expansion of Land Ownership Certificates at the Batu Bara National Land Agency Office Irda Pratiwi; Emmi Rahmiwita Nasution; Muhammad Salim Fauzi Lubis; Arya Rahmadansyah; Juwita Juwita
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 3 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i3.5532

Abstract

Regional expansion in the Certificate of Ownership Rights is a concrete manifestation of Regional Autonomy. The process of regional expansion of the Certificate of Ownership Rights on land at the National Land Agency Representative Office of Batu Bara Regency is to make a letter of application for the process of regional expansion of the Certificate of Ownership Rights of land which is to be expanded at the Office of the National Land Agency Representative of Batu Bara Regency, then complete the documents. Requirements for the application for the expansion process of the Certificate of Ownership that want to be expanded at the National Land Agency Representative Office of Batu Bara Regency, after the application and requirements are complete, after that the Office of the National Land Agency Representative of Batu Bara Regency can process the application for regional expansion in the Certificate of Ownership Rights on the land applied for. The problem with the Certificate of Ownership Rights for land at the Batu Bara Regency Representative National Land Agency Office is that the position of the land is not in accordance with the existing application system at the Batu Bara Regency Representative National Land Agency Office, so that the Batu Bara Regency Representative National Land Agency Office experiences difficulties in expanding the Certificate of Ownership of land.Keywords: Expansion; Certificate of Ownership; Land.
Co-Authors Ari Sandy Saputra Arya Rahmadansyah Aryuda Sinaga Azrina Pakpahan Bahmid Emmi Rahmiwita Nasution Ilham Tantowi Indra Perdana Tanjung Ismail Juwita Juwita Khairani Khairani Muhammad Salim Fauzi Lubis Putri Septian Rizky Hardiansyah Siti Hajar Siregar Sri Rizky Suriani Suriani Tengku Aryanda Tia Pertiwi Togie Halomoan Gultom