Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ITENAS REKAYASA Indonesian Journal of Geospatial Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Widyo Nugroho Sulasdi
Coastal Zone Science and Engineering System Research Group, Faculty of Earth Sciences and Technology, Bandung Institute of Technology
Humanities Earth & Planetary Sciences Education Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
INTEGRATION CONSTRUCTION OF MARINE UTILIZATION ELEMENTS TOWARDS INDONESIA GOOD OCEAN GOVERNANCE IN MARINE CADASTRE PERSPECTIVE Astor, Yackob; SULASDI, Widyo Nugroho; Wisayantono, Dwi; Hendriatiningsih, S.
Indonesian Journal of Geospatial Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Indonesian Journal of Geospatial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.937 KB)

Abstract

Abstract. Indonesia as an archipelagic country has marine larger area than land. With approximately consist of more than 13.466 islands (Geospatial Information Agency, 2013) and 99.093km coastline (Geospatial Information Agency, 2013), making Indonesia has more abundant natural resources of the sea than in land. This potential condition of marine resources is seen as an opportunity for Indonesia as a developing country to build excellence in coastal and marine field. However, after 70 years of its independence, maritime sector has not proved as a sector that can be seeded by the nation and relied by Indonesian people. Based on the literature, one of the main problems in Indonesian ocean is the unintegrated nature of utilization activities between institutional (sector), local government (provincial and city/county) and customary that caused overlapping claims marine areas that may result in marine boundaries conflicts.This paper discusses aboutintegration constructionconcept of marine utilization elements in Indonesia. Integration concept can be constructed by marine cadastre elements (right, restriction, and responsibility), integration principle and legal certainty principle in Law No. 4/2011 about Geospatial Information, Law 1/2014 about Coastal Management Areas and Small Islands, Law 23/2014 about Regional Autonomy, and Law 32/2014 about Marine.Keywords: right, restriction, responsibility, integration principle
MODEL PENGUATAN KORELASI ANTARA SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Sulasdi, Widyo Nugroho; Ratnawulan, Yuke; Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i2.119

Abstract

Perubahan paradigma pembangunan nasional, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, menyebabkan terjadinya perubahan pendekatan pada sistem perencanaan dan penganggaran. Pada era otonomi daerah saat ini, sebagian besar kewenangan pembangunan infrastruktur permukiman telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, yaitu setiap tingkatan pemerintahan, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang bersifat tahunan. Di sisi lain, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Pada beberapa hal, seringkali dokumen rencana sektoral pada RPJM dan rencana spasial pada RTRW menghasilkan indikasi program yang tidak sinkron satu sama lain.Proses penganggaran pembangunan saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan legislatif memiliki kewenangan yang kuat dalam penetapan anggaran. Hal ini dapat membuka peluang negosiasi-negosiasi dalam penetapan anggaran, yang seringkali menyebabkan anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk sebagai penjembatan antara dokumen sektoral dan spasial. Saat ini, RPIJM disusun pada tingkat Kabupaten/Kota, dan telah dihasilkan 468 RPIJM Kabupaten/Kota dari total 495 Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu muatan dari dokumen ini adalah Memorandum Program, suatu rencana pembangunan infrastruktur permukiman jangka menengah lengkap dengan rincian kebutuhan anggaran dan sumber-sumber pembiayaannya, yang disepakati oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Direktur Jenderal Cipta Karya.
Estimasi Produktivitas Padi Sawah Berbasis Kalender Tanam Heterogen Menggunakan Teknologi Pengindraan Jauh Sari, Dewi Kania; Ismullah, Ishak Hanafiah; Sulasdi, Widyo Nugroho; Harto, Agung Budi
JURNAL ITENAS REKAYASA Vol 14, No 3 (2010)
Publisher : Jurnal ITENAS Rekayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1587.197 KB)

Abstract

ABSTRAKPengindraan jauh yang dikombinasikan dengan model-model produksi tanaman merupakan sarana yang ampuh untuk mengestimasi produktivitas hasil tanaman pada berbagai skala spasial. Makalah ini menyajikan metode baru untuk mengestimasi produktivitas hasil tanaman padi sawah berbasis kalender tanam heterogen. Metode ini dibangun berdasarkan sintesis antara model estimasi produktivitas hasil tanaman dengan model deteksi fenologi padi sawah. Model yang dikembangkan diimplementasikan di wilayah Pantura Jawa Barat untuk padi sawah musim kemarau tahun 2004 dengan menggunakan data MODIS. Validasi dengan menggunakan data statistik dari Dinas Pertanian Kabupaten memberikan rata-rata kuadrat simpangan (RMSD) sebesar ± 0,974 ton/ha untuk perbandingan pada tingkat kecamatan dan ± 0,548 ton/ha untuk perbandingan pada tingkat kabupaten. Meskipun data MODIS dengan resolusi 1 km × 1 km terlalu kasar untuk mengestimasi produktivitas hasil tanaman pada skala lokal, namun cukup memadai untuk mengkaji variabilitas spasial produktivitas padi sawah pada area yang luas yang mencakup beberapa skema irigasi atau DAS.Kata Kunci: produktivitas, biomassa, padi sawah, model SEBAL, fenologi, MODIS. ABSTRACTThe combination of remote sensing and crop production models is a powerful tool to estimate crop yield at various spatial scale. This paper presents a new method for estimating the lowland rice yield based on heterogeneous cropping calendar. The method was developed by synthesizing a crop yield estimation model with a lowland rice phenology detection model. The developed method has been implemented in the northern part of West Java Province, known as Pantura Jawa Barat region, by using MODIS data. The validation using rice yield statistics data of District Office of Agriculture revealed a root mean square deviation (RMSD) of ± 0.974 ton/ha and ± 0.548 ton/ha for subdistrict and district level comparisons, respectively. MODIS measurements with 1 km × 1 km are too coarse to estimate crop yield on a local scale, but they are suitable to assess spatial variabilities rice yield over irrigation schemes and river basins.Keywords: crop yield, biomass, lowland rice, SEBAL model, phenology, MODIS. 
Co-Authors Afandi, Muhamad Nur Agung Budi Harto Dewi Kania Sari Dwi Wisayantono, Dwi Ishak Hanafiah Ismullah Ratnawulan, Yuke Ratnawulan, Yuke S. Hendriatiningsih Yackob Astor