Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KABILAH : Journal of Social Community Performance : Jurnal Bisnis dan Akuntansi Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Trunojoyo Law Review
Aminullah Aminullah
Universitas Islam Madura
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penggunaan Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Omset Penjualan Bagi Pengrajin Batik Desa Klampar Pamekasan Evi Malia; Hoiriyah Hoiriyah; Ika Oktaviana Dewi; Aminullah Aminullah
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 3 No 1 (2022): Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Peneliian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Madura (UIM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31102/darmabakti.2022.3.1.56-60

Abstract

Desa Klampar merupakan salah satu Desa penghasil batik terbesar yang ada di Kabupaten Pamekasan. Hanya sebagian kecil masyarakat Klampar yang menjual batiknya secara online, yaitu pengrajin batik yang usianya dibawah 30 tahun dan menggunakan aplikasi Whatsapp, mereka menjualnya melalui story whatsapp kepada koleganya. Hasil penjualan batik setiap harinya berfluktuasi, bisa naik bisa turun bergantung musim. Atas dasar hal tersebut diperlukan adanya sosialisasi untuk memperkenalkan metode pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Maka Universitas Islam Madura berinisiatif untuk memberikan sosilaisasi penggunaan marketplace bagi pengrajin batik Desa Klampar melalui beberapa metode diantaranya, study pendahuluan, pemetaan masalah, pelaksanaan kegiatan, Monitoring dan evaluasi. Hasil dari kegiatan ini yaitu para pengrajin batik telah membuat akun di marketplace menggunakan platform shopee, meski penggunaannya belum optimal namun pengrajin batik telah mengenal manfaat dari penjualan batik menggunakan marketplace.
ANALISIS KELAYAKAN MADURA MENJADI SATUAN PEMERINTAHAN SENDIRI DALAM BENTUK PROVINSI DENGAN OTONOMI KHUSUS Aminullah Aminullah
KABILAH : Journal of Social Community Vol. 7 No. 1 (2022): Juni
Publisher : LP2M IAI Nazhatut Thullab Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Madura hampir tidak terjangkau sepenuhnya oleh pemerintah provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya tingkat kemiskinan. Hal ini yang kemudian menjadi alasan bagi masyarakat Madura untuk lepas dari porvinsi Jawa Timur dan membentuk provinsi Madura dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang terdiri dari Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan sejarah, serta Pendekatan konsep. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, serta Analisis Bahan Hukum. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 tidak mengatur tentang persyaratan minimal terdiri dari 5 (lima) kabupaten/kota untuk dapat membentuk provinsi. Jika kerena tidak diaturnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) ini dikategorikan sebagai kewenangan bebas pembentuk undang-undang (open legal policy) dalam menentukan persyaratan, karena dalam menentukan persyaratan yang akan diatur dalam undang-undang harus jelas dasar filosofis, teoritis, dan yuridisnya dalam rangka untuk meneguhkan dan memperkokoh norma-norma yang diatur dalam konstitusi. Oleh Sebab itu, Perlu adanya Re-evaluasi Pengaturan Pasal 35 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah demi tercapainya Tujuan Negara. Kata Kunci: Madura, Otonomi Daerah, Otonomi Khusus
CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX (CGPI) DAN KINERJA PERUSAHAAN DI INDONESIA; SEBUAH KAJIAN TEORI Aminullah Aminullah; Mohammad Herli; Hafidhah Hafidhah; Liyanto Liyanto
PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi Vol 12 No 2 (2022): Performance:Jurnal Bisnis & Akuntansi
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/feb.v12i2.2254

Abstract

This article discusses how the Corporate Governance Perception Index (CGPI) may impact how well a business does financially and how the market reacts to news regarding the CGPI. The author arrives to the following conclusion after doing synthesis analysis: it demonstrates that CGPI announcements do, in fact, have an effect on firm performance, growth, and value. The revelation of a company's CGPI rating was another factor that investors considered while making their decisions. Because the CGPI index of the firm reflects the company's capability of being managed by management, the higher the rating achieved indicates the larger the company's capability of being governed
The Model of Legal Contract Between Courier and Expedition Company in Pamekasan Regency Aminullah, Aminullah; Hanafi, Hanafi
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 6, No 1 (2024): February
Publisher : Faculty of Law Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/tlr.v6i1.22005

Abstract

The status of couriers as expedited employees often raises legal issues, especially regarding fulfilling their rights as workers in the context of labour law protection in Indonesia. These legal issues are then exacerbated by enacting the labour copyright law, which is detrimental to many workers. This study aims to determine the implementation of the work agreement between the expedition company and the courier. This research analyses the work contract model between couriers and expedition companies in Pamekasan Regency. This research uses empirical legal research methods conducted at several expedition companies in Pamekasan. The result of the research is that the expedition company chooses to be financially responsible in implementing the employment contract with the courier, where the model of employment contract applied by the expedition company to the courier is a certain time employment agreement (PKWT), which is renewed every year, so there are several things that the company can avoid including severance pay, employee leave, overtime pay, and health insurance facilities.
Co-Authors Evi Malia Hafidhah Hafidhah Hanafi Hanafi Hoiriyah, . Liyanto Liyanto Mohammad Herli Oktaviana Dewi, Ika