Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Analisis Keberhasilan dan Kemanfaatan Usaha Perikanan Tangkap Bagan Perahu di Kabupaten Kolaka Juhardin Juhardin; Anwar Said
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 2 No. 1 (2020): Februari 2020, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v2i1.25

Abstract

Menganalisis keberhasilan dan kemanfaatan secara sosial dan ekonomi usaha perikanan tangkap bagan perahu. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2013 sampai Maret 2014 dengan responden adalah nelayan yang mempunyai usaha bagan perahu sebanyak 16 unit yang terkonsentrasi secara administratif di Kecamatan Latambaga. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitattif. Analisis dilakukan dengan analisis penerimaan untuk keberhasilan dan kemanfaatan usaha secaraekonomi meliputi perhitungan pendapatan, RC ratio dan BC ratio, juga secara deskriptif dari hasil wawancara dengan nelayan untuk menganalisis keberhasilan dan kemanfaatan secara sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Usaha bagan perahuberhasil dan bermanfaat secara ekonomi dan sosial.
Manfaat Sosial Ekonomi Usaha Perikanan Tangkap Bagan Perahu Di Kabupaten Kolaka Juhardin
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: Desember (2021)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.355 KB) | DOI: 10.57250/ajsh.v1i3.13

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis manfaat sosial dan ekonomi usaha perikanan tangkap bagan perahu. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai Maret 2019 dengan responden adalah nelayan yang mempunyai usaha bagan perahu sebanyak 16 unit yang terkonsentrasi secara administratif di Kecamatan Latambaga. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis dilakukan dengan analisis penerimaan untuk keberhasilan dan kemanfaatan usaha secara ekonomi meliputi perhitungan pendapatan, juga secara deskriptif dari hasil wawancara dengan nelayan untuk menganalisis keberhasilan dan kemanfaatan secara sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha bagan perahu memberi manfaat secara ekonomi dan sosial.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum Juhardin Juhardin; Adhe Ismail Ananda
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 5 No. 1 (2023): Februari 2023, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v5i1.908

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif denganmenelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturanperundang-undangan serta bahan hukum sekunder (bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi, dokumen, buku, majalah, jurnal-jurnal hukum dan laporan penelitian yang terkait dengan penelitian ini). Kesimpulan penelitian ini telah diperoleh hasil bahwa Pertama, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu melakukan fungsi pencegahan pelanggaran. Kedua, Kewenangan Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Bawaslu merupakan kewenangan atributif  berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 94 ayat (3) poin d dan Anggota Bawaslu telah memenuhi kriteria sebagai hakim pada sidang Adjudikasi Bawaslu karena telah melewati jalur seleksi yang begitu ketat sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah mereka laksanakan dan Tim Seleksi telah melakukanpenilaian berdasarkan kriteria yang telah termuat dalam pasal 117 UU Pemilu. Ketiga, Pasal 469 yang menyatakan bahwa Putusan Bawaslu adalah final dan mengikat merupakan kalimat yang memberikan kedudukan atau kekuatan kepada putusan adjudikasi Bawaslu bersifat final. Tetapi, kekuatan tersebut langsung di hapus pada frase selanjutnya yang memberikan pengecualian kepada perihal-perihal tertentu.  
Pendampingan Peningkatan Nilai Manfaat dan Nilai Ekonomis Limbah Rajungan di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Juhardin; Rosmawati
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2: Desember (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v5i2.566

Abstract

Industri pengolahan daging rajungan di Desa Torokeku, Kecamatan Tinanggea, menghasilkan limbah organik berupa cangkang dan jeroan dalam jumlah besar yang berpotensi mencemari lingkungan karena belum dikelola secara optimal. Di sisi lain, ibu-ibu rumah tangga nelayan yang menjadi kelompok sasaran belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan limbah tersebut sebagai sumber pangan bernilai gizi maupun sebagai produk non-pangan yang bernilai ekonomi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan pemanfaatan limbah rajungan menjadi produk pangan (nugget, otak-otak, dan empek-empek). Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi dampak limbah, pelatihan teknis pengolahan limbah, pendampingan produksi, serta monitoring dan evaluasi terhadap tingkat keterampilan dan kemandirian mitra. Evaluasi dilakukan melalui observasi, uji keterampilan, dan penilaian adopsi teknologi.Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman dan kemampuan teknis mitra; terbentuknya kelompok usaha berbasis limbah rajungan; tersedianya produk pangan olahan serta berkurangnya pembuangan limbah ke lingkungan sekitar. Kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan keluarga, peluang usaha baru, dan pengurangan pencemaran di wilayah pesisir. Dengan demikian, program pemberdayaan ini dinilai efektif dan potensial untuk direplikasi di desa pesisir lainnya.
Artificial Intelligence in Islamic Philosophy: a Qur’anic Epistemological Framework for AI Ethics Ahmad Baiquni; Ahmad Raihan Al Biruni; Juhardin
MADINAH Vol 13 No 1 (2026): Madinah: Jurnal Studi Islam
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH LAMONGAN, INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58518/madinah.v13i1.4693

Abstract

This study examines the epistemological relationship between Artificial Intelligence (AI) and the values of the Qur’an, with the aim of formulating a model for the Islamization of AI within the framework of the Islamic worldview. This study constructs a normative-conceptual framework for the development of AI that aligns with the principles of tawhid, maqasid al-shari’ah, and Qur’anic ethics. This study employs a literature-based qualitative design with a philosophical-analytical approach. The findings indicate that, ontologically, AI is a neutral tool (mubah), where its ethical status depends on the worldview and intentions guiding its use. Epistemologically, the primary distinction between the secular paradigm and Islamic epistemology lies in the integration of revelation as a legitimate and authoritative source of knowledge, which shapes the value orientation in technological development. This study proposes a model for the Islamization of AI based on three Qur’anic principles: reason (‘aql), knowledge (‘ilm), and order (nazm). These principles emphasize the importance of accountable algorithmic governance, authoritative knowledge validation, and continuous human oversight. Practically, this model provides a foundational framework for the ethical use of AI, guiding Muslim scholars, technology experts, and policymakers in designing AI systems that align with Islamic ethical values