Garuda - Garba Rujukan Digital

Akad arisan online: antara tolong menolong dan riba? Ramadhita Ramadhita; Irfa Roidatul Khoiriyah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Arisan is a fact in human life. Arisan is a way for humans to fulfill their needs quickly. Nevertheless, it is not uncommon to practice social gathering legal problems. This article aims to describe the practices and views of scholars' in Banyuwangi Regency on online social gathering on the social media account @putri ali bundazidan. This research includes doctrinal law research with a conceptual approach and a sociological approach. Data collection was carried out by semi-structured interviews with arisan actors and scholars' in Banyuwangi Regency. The results of this study indicate that the practice of online social gathering on the Facebook account @putri ali bundazidan is included in the qardh contract. Participants online arisan online social gathering willingly and do not mind the difference in the number of contributions. In the Civil Code, the practice of arisan is included in the debit and credit agreement. The agreement in this arisan is valid under Article 1320. The scholars of the Banyuwangi Regency differ in their opinions on the validity status of this arisan contract. The majority of Islamic scholars in Banyuwangi do not allow because there are elements of usury and injustice. In contrast, some scholars allow on the basis that online arisan there is an element of help that is permissible in Islam.Arisan merupakan fakta dalam kehidupan manusia. Arisan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara ringan. Meskipun demikian tidak jarang praktik arisan problem hukum. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik dan pandangan ulama’ Kabupaten Banyuwangi terhadap arisan online pada akun sosial media facebook @putri ali bundazidan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dengan pelaku arisan dan para ulama’ Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik arisan online pada akun facebook @putri ali bundazidan termasuk ke dalam akad qardh. Peserta arisan online melakukan arisan dengan saling rela dan tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pedata, praktik arisan ini termasuk ke dalam perjanjian utang piutang. Perjanjian dalam arisan ini adalah sah sesuai dengan Pasal 1320. Para ulama’ Kabupaten Banyuwangi berbeda pendapat terhadap status keabsahan akad arisan ini. Mayoritas ulama’ tidak memperbolehkan karena terdapat unsur riba dan ketidakadilan. Sementara sebagian ulama’ memperbolehkan dengan dasar bahwa arisan online terdapat unsur tolong menolong yang diperbolehkan dalam Islam.

Pendidikan Hukum bagi Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Fadhilah Sekar Kinasih; Ramadhita Ramadhita
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengetahuan yang kurang mengenai bagaimana tanah wakaf seharusnya dikelola dan kurangnya pengawasan terhadap keahlian nazhir membuat tanah wakaf yang ada menjadi terlantar dan manfaatnya tidak berlanjut. Sehingga diperlukan pendidikan khusus mengenai cara mengelola wakaf untuk nazhir wakaf yang telah diamanahi wakif untuk mengelola tanah wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu serta mengetahui hambatan dan solusi yang terdapat dalam pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data diolah untuk penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan hukum yang dilakukan Kantor Urusan Agama Gading Cempaka belum dilaksanakan sebagaimana Undang-Undang Wakaf. Pendidikan hukum ini tidak dapat dilakukan secara rutin dikarenakan beberapa hambatan seperti kurang koordinasi antara satu instansi dengan instansi lain dalam mengelola wakaf dan belum ada biaya untuk pelaksanaan dan banyaknya tanah yang belum bersertifikat membuat pendidikan hukum bagi nazhir belum menjadi prioritas. Solusinya Badan Wakaf Indonesia Kota Bengkulu harus lebih aktif dalam mengawasi nazhir dan berkoordinasi masalah wakaf, membuka pendaftaran untuk kader muda nazhir agar profesi sebagai nazhir bisa diakui agar tugas nazhir tidak dikesampingkan.

Tinjauan Hukum terhadap Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Yatim dan Dhuafa di Masa Pandemi Covid-19 Febriani Karmila Yanti; Ramadhita Ramadhita
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Lembaga Amil Zakat dalam melaksanakan tugas tertuang pada pasal 17 UU No. 23 Tahun 2011 dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tentunya memiliki peran penting dalam mensejahterakan mustahik Akan tetapi menjadi tantangan baru ketika muncul permasalahan global yakni pandemi. Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor, khususnya di bidang ekonomi yang mempengaruhi perzakatan di Indonesia yang juga mengakibatkan perbedaan pengelolaan zakat dari sebelum pandemi dan juga memunculkan kendala-kendala baru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pendistribusian zakat dilakukan dengan dua metode, yakni konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat fokus pada program pendidikan dan pemberdayaan. Pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 banyak menggunakan metode produktif yang bertujuan memandirikan mustahik dengan kegiatan produktif. Pengelolaan zakat yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Walaupun dalam proses pendayagunaan zakat yang dilakukan belum berhasil sepenuhnya, yang disebabkan oleh kendala di masa pandemi yakni adanya pembatasan sosial di masa pandemi berpengaruh pada sistem pengelolaan zakat produktif.

Perspektif Hukum Peran Pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro dalam Jual Beli Cabai Fahruna Kusuma Wardanny; Ramadhita Ramadhita
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tengkulak sering sekali melangggar aturan hukum dengan melakukan kecurangan dalam praktik jual belinya Seperti dalam praktik jual beli cabai yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro khususnya di Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, dimana terdapat kasus jua beli cabai yang dalam praktiknya tengkulak hanya membawa cabainya saat transaksi jual beli tanpa terjadi kesepakatan harga dengan tengkulak. Sehingga dalam hal ini petani mengalami kerugian. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengawasi praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Bojonegoro ditinjau berdasarkan konsep maslahah, serta bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Bojonegoro.Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro tidak melakukan pengawasan terhadap praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak. Kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Bojonegoro dalam permasalahan ini adalah pertama, pengawasan untuk perilaku tengkulak yang menyimpang tidak ada peraturan yang pasti. Kedua, informasi terkait permasalahan yang terjadi pada praktik jual beli cabai di Bojonegoro belum sampai ke Dinas Perdagangan.

Praktik Multi Level Marketing Dalam Sudut Pandang Hukum Islam Annisa Humairo; Ramadhita Ramadhita
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Multi level marketing pada hakikatnya merupakan bisnis yang didasarkan pada sistem pendistribusian barang yang mana keuntungan atau bonus didapatkan melalui penjualan barang yang didistribusikan melalui jaringannya. Namun pada praktiknya tidak semua praktik bisnis mlm baik yang legal masih terdapat praktik skema piramida dan multi akad didalamnya. Skema piramida adalah bentuk kegiatan usaha yang mana untuk memperoleh keuntungan didapat bukan dari hasil menjual barang atau produk melainkan melalui perekrutan atau memanfaatkan peluang orang yang akan bergabung dalam bisnis multi level marketing. Sedangkan multi akad sendiri merupakan bentuk dari 2 atau lebih akad yang dilakukan dalam satu transaksi. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui hukum Islam yang digunakan serta bagaimana kesesuaian antara hukum dan praktiknya dilapangan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, selanjutnya data akan dikaji lebih lanjut dengan analisis kualitatif. Sumber data yang didapat terbagi dalam dua kategori yakni data primer serta data sekunder yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan datapun dilakukan dengan tahapan editing, classifying, veryfying, analyzing, dan pengambilan kesimpulan. Hasilnya diketahui bahwa setiap perusahaan multi level marketing memiliki sistem yang berbeda, namun pada praktiknya legal atau ilegalnya suatu perusahaan bisnis multi level marketing tidak terbebas dari praktik terselubung seperti praktik multi akad yang tidak sesuai, skema piramida, ghabn fahisy serta exercise mark up. Kata Kunci: Multi Level Marketi

Pengalihan Piutang Secara Cessie Pada Putusan No.1992/PDT.G/2020.PA.Btm Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Achmad Wahid Wibisono; Ramadhita Ramadhita
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v6i4.1900

Cessie merupakan suatu pengalihan piutang terhadap debitur dari kreditur lama kepada kreditur baru. Pada kasus putusan Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm Hendra Gunawan (penggugat) beralasan bahwa telah terjadinya pengalihan piutang yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (tergugat I) kepada Tuiran (tergugat II) secara cessie tanpa adanya pemberitahuan secara melawan hukum, sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam. Tetapi pada perjanjian accessoirnya penggugat telah menyetujui untuk memberikan hak sepenuhnya kepada bank untuk menyerahkan piutang murabahah (cessie). Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Adapun sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer dan sekunder. pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap gugatan yaWng diajukan terkait pengalihan piutang secara cessie pada putusan Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm. Hasil dari penelitian menunjukkan berdasarkan analisis hukum positif perbuatan tergugat yang melakukan pengalihan piutang secara cessie, tidak tergolong perbuatan melawan hukum karena pihak tergugat telah melakukan pemberitahuan cessie kepada penggugat. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah perbuatan tergugat tergolong perbuatan melawan hukum, karena pihak tergugat mengalihkan piutangnya kepada pelaku usaha perorangan yang sifatnya konvensional, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam sebagaimana UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Dan Maslahah Mursalah Dewik Indah Wijayanti; Ramadhita Ramadhita
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2484

Pertambangan merupakan kegiatan yang sangat menunjang perkembangan baik dari ekonomi maupun konstruksi. Salah satu pertambangan yang dilakukan sejak dulu dan sampai saat ini adlah pertambangan batu kapur. Pertambangan tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan karena tidak adanya upaya pertanggung jawaban seperti melakukan reklamasi lahan pasca tambang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan problematika tanggung jawab hukum penambang terhadap dampak lingkungan akibat pertambangan batu kapur di Desa Bektiharjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak penambang tidak melakukan kewajibannya seperti yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Penambang tidak melakukan kewajibannya setelah kegiatan pasca tambang seperti melakukan reklamasi atau penataan kembali area pasca tambang sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi yang diberikan oleh penegak hukum serta pengawasan yang lemah dalam kegiatan pertambangan tersebut. Tindakan penambang juga tidak sesuai dengan maslahah seperti yang terdapat dalam Q.S Al A’raf Ayat 56-58 yang berisi tentang larangan membuat kerusakan dibumi serta kewajiban bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu banyak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan penambang tanpa ada tanggung jawab yang telah diatur.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Cengrace Mini 4wd Tamiya Rezkyawan Abimanyu; Ramadhita Ramadhita
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ramons Arena merupakan salah satu penyelenggara event cengrace Mini 4WD Tamiya di Kota Malang, pada praktiknya sumber hadiah dalam event cengrace yaitu dari jumlah kupon yang terjual. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai praktik perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan lokasi penelitian dilakukan di jalan Bunga Monster Hijau, Nomor 1, Kelurahan Jatimulyo, Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sumber data berupa data primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan selanjutnya data tersebut di edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan disimpulkan. praktik perlombaan Cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang, yakni setiap peserta harus membeli kupon untuk dapat mengikuti lomba. Perlombaan cengrace diadakan setiap satu minggu sekali. Hadiah dalam perlombaan cengrace yang diberikan kepada para juara berasal dari dana yang terkumpul dari pembelian kupon oleh peserta. Selanjutnya tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan cengrace Mini 4WD Tamiya di Ramons Arena Kota Malang belum sesuai, karena dalam pemberian hadiah terhadap para juara terdapat unsur maysir. Unsur maysir dapat diketahui dari sumber dana tersebut berasal, uang hadiah berasal dari prnjualan kupon perlombaan. Perlombaan yang pada awalnya untuk menyalurkan hobbi dan hiburan namun jika terdapat adanya unsur maysir dalam perlombaan, tidak diperbolehkan.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search