Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Legal Certainty in Restorative Justice as Law Enforcement for Criminal Acts in the New Normal Period Sari, Retno Dewi Pulung; Pratama, I Gusti Agung Ananta
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3029

Abstract

The Covid-19 Pandemic has made the situation of society must change in order to maintain public health. The rules that have been in effect so far, the perpetrators of the criminal act will undergo an investigation by the police and the prosecutor's office before entering the trial process. During the trial process, the police searched for evidence of the suspect's actions until they got all the evidence. The police investigator submission the case to the prosecutor and carry out after the evidence is complete. With the covid-19 pandemic, covid 19 can be transmitted more easily by having close encounters with other suspects in detention centers. For health reasons, there is no transmission. It is necessary to reduce the number of people who enter detention centers. Moreover, for the time being, the Detention Center occupants have a number that exceeds the capacity, so that it is very prone to transmission. While the suspect must act as a deterrent to their actions. It is necessary to protect the human rights of the perpetrator. In the Indonesian legal system that has the principle of presumption of innocence provides legal certainty with the decision of the judge. So that the termination of the prosecution submitted by the prosecutor will make the public feel the legal certainty to be ruled out. This is a matter that wants to be examined to provide understanding for the public about the attorney general's regulation number 15 of 2020 on the termination of prosecution as restorative justice. The research method uses a normative approach by using research on the criminal procedure law, other implementing regulations, and reference books that support the protection of the criminal's human rights during the Covid-19 pandemic.
Pendampingan Untuk Perbaikan Perilaku Anak Terlantar di Kampung Anak Negeri Surabaya Retno Dewi Pulung Sari; Josephine Cindy Prisilla; Aschensio Saogo; Yoga Krisviciyanto
Among : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/ajpm.v2i2.744

Abstract

Kesenjangan sosial masih merupakan permasalahan kesejahteraan di kota Surabaya. Permasalahan ini menunjukkan bahwa masih terdapat hak warga negara yang belum terpenuhi. Hak atas kehidupan yang layak masih belum sepenuhnya dapat terpenuhi oleh pemerintah kota, namun Dinas Sosial Kota Surabaya menunjukkan suatu kepedulian dalam merespon permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pemerintahan Kota Surabaya memberikan pelayanan bagi anak jalanan, anak terlantar, anak-anak dari berbagai macam latar belakang bahkan yang dipekerjakan untuk mencuri agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan memberikan fasilitas tempat tinggal dan berbagai pembinaan di Kampung Anak Negeri (KANRI). Dengan ragam latar belakang anak, maka permasalahan yang akan dihadapi oleh pendamping KANRI akan beragam pula, baik dalam etika, kebersihan, moral ataupun hal lain yang tidak dapat diduga. Pengabdian masyarakat di KANRI dimulai dengan penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif. Data yang diperoleh dari data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber yang ada di KANRI. Data sekunder diperoleh dari buku referensi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penelitian adalah : kurang disiplin, aksi bullying antar teman, kurang etika, kurang percaya diri.
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA DEMONSTRAN KUDETA MYANMAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (DUHAM) Daud Mahaldi Fernando Tampubolon; Retno Dewi Pulung Sari
UNES Law Review Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i4.271

Abstract

The Myanmar coup repeated itself in 2020 after it occurred in 1990 when Suu Kyi won the general election for the head of government from the NLD party. Triggered military unrest in Myanmar and carried out a leadership coup again, and arrested Suu Kyi for indications of fraud committed when the election will hold. The incident started a demonstration by the community against the Dimyanmar anti-coup was create chaos in the state of Myanmar. There have been many rejections made by the people of Myanmar towards the military intervention carried out at this time. As a result of this refusal, the military did inhuman things, such as arresting and shooting at demonstrators who demonstrated with the gimmick of security measures. They indicate the gross human rights violations that the military is currently confirming. After all, it has committed arbitrary actions against the protester and never underestimated. Hundreds of people get shot, and many are still unknown because they become hostages. On this basis, it is necessary to carry out a comprehensive study of the events that have occurred when there are victims who have fallen. Considering that legally the right to express an opinion is a fundamental right recognized by the ICCPR and DUHAM as the vanguard of the UN's seriousness in carrying out the mandate of recognizing human rights as a right. nature that is recognized and upheld.)
Karakteristik Sistem Pre Project Selling Perumahan Ditinjau Dari Asas Keseimbangan Maria Rosalind; Retno Dewi Pulung Sari
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 7 NOMOR 1 OKTOBER 2022
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/jidh.v7i1.3026

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik dan penilaian terhadap sistem pre project selling perumahan berdasarkan asas keseimbangan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pengkajian tekstual terhadap tulisan atau teks hukum. Sementara, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kasus untuk membantu memahami penerapan norma hukum dalam praktiknya. Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik sistem pre project selling memiliki karakteristik preventif bagi konsumen sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum. Namun, belum dapat dikatakan seimbang terutama terhadap tanggung jawab developer karena masih bersifat merugikan dalam beberapa aspek, sehingga menjadi kontraproduktif terhadap keberlangsungan usaha para pengembang properti. Pemerintah diharapkan lebih peka dengan memperhatikan kembali hak dan kewajiban developer yang juga perlu diperjelas dan dilindungi, sehingga kepastian hukum dapat dirasakan semua pihak dalam kegiatan jual beli properti.
ANALISIS EX-ANTE OLEH EKSEKUTIF TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG: MENUJU LEGISLASI BERKUALITAS MELALUI PENDEKATAN TEKNOKRASI Victor Imanuel W. Nalle; Retno Dewi Pulun Sari; Martika Dini Syaputri
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8906.707 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.10

Abstract

AbstractIndonesia has the Constitutional Court to maintain the constitutionality of the law. However judicial review in Indonesian Constitutional Court does not always able to prevent potential or actual violation of constitutional rights. In addition, ex-post facto review in Indonesian Constitutional Court is not to examine the harmonization between the law and the synchronization of legal concepts used by the law. Therefore, the practice of ex-post facto review can open up opportunities for poor legislation and affect parties directly over long periods of time. The complementary of ex-post facto review is ex-ante review which is addressed to test the drafted law (bill). Ex-ante review in Indonesia can be found in the synchronization of academic paper and the harmonization of Bill by the Ministry of Justice and Human Rights. This research aims to analyze the weaknesses of ex-ante review mechanism in Indonesia. This is a socio-legal research conducted through an analysis of legislation, policy documents, and interviews with relevant informants. Based on the analysis of legislation, policy documents and primary data collection, it was found that ex-ante review mechanisms by executives had weaknesses in terms of the associated institutional role, the methods used, and the procedures.AbstrakIndonesia telah memiliki Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga konstitusionalitas undang-undang. Namun uji materiil di MK tidak selalu dapat mencegah kerugian konstitusional yang mungkin timbul, khususnya kerugian konstitusional yang bersifat aktual. Selain itu uji materiil ex-post facto di MK bukan untuk menguji harmonisasi antar undang-undang maupun sinkronisasi ketepatan konsep-konsep hukum yang digunakan oleh undang-undang. Oleh karena itu mekanisme uji materiil ex-post facto yang dipraktikkan selama ini membuka peluang bagi berlakunya legislasi dengan kualitas yang buruk dan dapat merugikan pihak-pihak yang terkena dampaknya secara langsung dalam rentang waktu yang lama. Mekanisme yang dapat melengkapi ex-post facto review adalah ex-ante review, yaitu pengujian yang ditujukan pada rancangan undang-undang. Mekanisme ex-ante review di Indonesia dapat ditemukan pada mekanisme penyelarasan naskah akademik dan harmonisasi rancangan undang-undang yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan-kelemahan pada mekanisme ex-ante review. Penelitian ini adalah penelitian sosio-legal dan dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundangan, dokumen kebijakan, serta hasil wawancara dengan informan yang relevan. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundangan, dokumen kebijakan serta pengumpulan data primer ditemukan bahwa mekanisme ex-ante review oleh eksekutif memiliki kelemahan dari aspek peran kelembagaan terkait, metode yang digunakan, serta prosedur yang perlu ditempuh.
Pembentukan Karakter Servant Leadership Penerima Beasiswa Yayasan Santo Martinus De Porres Retno Dewi Pulung Sari; Martika Dini Syaputri; Hansen Alandi
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7 No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v7i1.13944

Abstract

Siswa yang mendapat beasiswa telah memiliki niat untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keinginan yang besar yang di fasilitasi oleh Yayasan Martin de Porres untuk dapat membantu siswa meraih setiap mimpi mereka. Namun terdapat kendala yang tidak dapat dipungkiri bahwa siswa tidak mudah beradaptasi dengan pola Pendidikan dan karakter yang dibutuhkan agar menjadi siswa yang berprestasi. Metode yang dilakukan adalah pengumpulan data, observasi, membuat program, melaksanakan program serta melakukan evaluasi dari program yang telah dilaksanakan.Setelah program dijalankan selama 6 bulan ternyata belum didapatkan hasil yang signifikan untuk memperoleh karakter servant leadership. Para penerima beasiswa Yayasan Martin de Porres masih berkutat pada pencapaian self leadership yaitu pada disiplin. Sedangan kemajuan yang didapat adalah pengalaman berorganisasi dan penyelesaian masalah dalam kelompok, Untuk menekankan kedisiplinan perlu diberikan metode reward and punishment sehingga dapat menekan ketidakteraturan. Untuk rekomendasi kedepan, diperlukan adanya konsistensi para pendamping kegiatan sehingga dapat memberikan masukan atau solusi yang kurang lebih sama. Pendampingan minimal dilakukan 3 semester berturut-turut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh Yayasan Martin de Porres.
The- Law Implementation of Body Shaming that Leads to Sexual Harassment Against Women in Social Media Ricky Shandy; Retno Dewi Pulung Sari
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 6 (2023): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v11i6.638

Abstract

Beauty is the main reason for someone, especially a woman, to look stunning. A woman who feels beautiful uploading a photo of herself often experiences body shaming in the form of hate speech and bad comments through social media. It leads to sexual harassment. The Indonesian government passes the Violence Crime Act on Sexual Harassment (TPKS) which is expected to be a brand-new breakthrough in the Indonesian legal system. As well as the existence of restorative justice, it is hoped that it will also be one of the breakthroughs in the legal world by seeking a solution by emphasizing re-election to its original state. Not many women are well-aware of this new regulation. It is hoped that more awareness of this regulation to be well-spread, and that it can create determent effects for perpetrators of sexual harassment against women on social media. Using normative juridical qualitative method in compiling this research, the writer explains how effective the new regulation is for Indonesian women.
Efforts to Increase Legal Awareness on Violent Behavior by Ende Residents in Surabaya City Retno Dewi Pulung Sari; Nany Suryawati
Indonesian Journal of Cultural and Community Development Vol 14 No 2 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijccd.v14i2.777

Abstract

The legal system which is based on and inspired by the philosophical values of Pancasila, aims to improve the legal system in Indonesia. That is able to protect its citizens from all actions or behaviors that are contrary to humanity and justice. Therefore, Indonesian law contains elements of protecting implementing order, justice, and especially non-discrimination, especially from gender. The law creates a dignified society, which humanizes humans, upholds human values. The norms that live in society, become a basis for the formation of a rule. But the customs and habits that exist in ethnic groups in Indonesia have their own character. Violence cannot be identified in a particular society, but all humans can have a hard character. However, the existence of a belis or dowry, seems to give legitimacy that women have been bought. Therefore, through this community service activity, it focuses focuses on efforts to increase awereness of the law in the hope of minimizing the habit of violent behavior in the nomad community from Ende in the Surabaya city. This effort to increase awereness of the law is carried out through legal assistance regarding domestic violence in the Ende nomad community in Surabaya City. The assistance of representatives of Ende residents in Surabaya related to Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence needs to be carried out intensively and massively. There is a decrease in the level of domestic violence in the families of Ende nomads in Surabaya. Highlights: Legal System Based on Pancasila: The legal system in Indonesia is inspired by the philosophical values of Pancasila, aiming to protect citizens and uphold humanity, justice, and non-discrimination, especially concerning gender. Focus on Awareness and Minimizing Violence: Community service activity focuses on increasing awareness of the law to minimize violent behavior within the nomad community from Ende in Surabaya. Intensive Legal Assistance: Representatives of the Ende residents in Surabaya provide intensive and massive legal assistance related to Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence, resulting in a decrease in domestic violence in the Ende nomad families. Keywords: Violent Behaviour, Belis Culture, Legal Awereness, Domestic Violence, Nomad Community
PROBLEMATIKA KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJA LISAN Tania Erika Dharmanto; Retno Dewi Pulung Sari
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2783

Abstract

Perjanjian kerja adalah produk pengikat yang dibuat antara pekerja dan pengusaha. Pengusaha sebagai pihak penyedia lapangan pekerjaan dan pekerja sebagai penerima pekerjaan yang akan menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Perjanjian kerja lisan adalah perjanjian yang dilakukan secara langsung tanpa penandatanganan kontrak. Penelitian ini akan fokus pada permasalahan yang terjadi dalam perjanjian kerja lisan, bagaimana proses pembuktian apabila terjadi perselisihan hubungan industrial karena tidak adanya kontrak perjanjian, serta juga pertanggungjawabannya. Supaya bisa memberi jawaban atas dua masalah itu. Riset ini mempergunakan metode riset hukum Yuridis – Normatif dengan penelitian yang mengkaji dari norma hukum positif. Permasalahan yang diteliti dengan sumber data primer yaitu ketentuan hukum Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Hasil riset ini adalah (1) Perjanjian lisan walaupun dibuat tanpa adanya kontrak tertulis tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum; dan (2) Perlindungan pekerja bisa dilaksanakan melalui pemberian tuntutan dan menaikan hak – hak pekerja dan memberikan perlindungan fisik maupun sosial. Selain itu apabila terjadi perselisihan industrial diantara pekerja terhadap pebisnis terdapat beberapa mekanisme penyelesaian masalah sesuai dengan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.
Wanprestasi Badan Usaha Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Maria Rosalind; Retno Dewi Pulung Sari
JURNAL RECHTENS Vol. 12 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v12i1.2041

Abstract

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik dan implementasi atas Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO).  Penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara normatif melalui pendekatan konsep (conceptual approach) yang dibantu dengan data-data yang berasal dari jurnal, buku dan undang-undang terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa badan usaha KSO memiliki karakteristik layaknya konsorsium yang bukan merupakan badan hukum karena lahir atas persetujuan antara subjek-subjek hukum berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata. Layaknya badan usaha berbentuk konsorsium lainnya, badan pengurus dalam sebuah Badan Kerjasama berkedudukan seperti mitra, yaitu sama sebagai pemilik dan pengurus, di mana tidak ada pemisahan harta kekayaan yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban penuh terhadap badan kerjasama. Maka, dengan adanya pengakuan legalitas konsorsium yang merujuk pada pendaftaran serta pengawasan perjanjian kerjasama untuk membentuk sebuah entitas baru seperti di beberapa negara yang menerapkan konsep perjanjian serupa, antara badan hukum swasta diperlukan untuk mempermudah kegiatan badan usaha baik dari segi administrasi maupun litigasi.  Kata kunci: Badan Usaha, Perjanjian Kerjasama Operasional, Wanprestasi The purpose of this study is to analyze the characteristics and implementation of the Joint Operation Agreement (JOA/KSO) using normative legal research through conceptual approach, assisted by data from related journals, books, and laws. The result shows that business entities formed by KSO agreement have the characteristics of a consortium which do not fall under legal entities because they are born by agreement between legal subjects based on Article 1320 jo. Article 1338 of the Civil Code. Like any other business entities in the form of consortium, the management body is meant as a partner, namely the same as the owner and manager where there is no separation of assets between members, following full accountability to the consortium. Thus, like in any other countries with the same type of agreement, the legality of consortium should be recognized and is needed by registering and supervising the KSO between private legal entities in every area of business activities, including administration and litigation. Keywords: Business Entity, Default, Joint  Operation Agreement REFERENCES Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Asyhadie, Zaeni. 2018. Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Depok: Raja Grafindo Persada. Badrulzaman, Mariam Darus, et.al. 2011. Kompilasi Hukum Perikatan,  Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Bandung: PT Alumni. Lanardonne, Thomas & Pablo Rueda, (ed). 2015. Joint Operating Agreements: Challenges and Concerns from Civil Law Jurisdictions (Energy and Environmental Law & Policy Series Vol. 30). Edited by Eduardo G. Pereira. Wolters Kluwer Law & Business. Meliala, Djaja S. 2008. Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bandung: Nuansa Aulia, 2008. Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju. Apriani, Titin. Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya dalam KUHPerdata. Jurnal Ganec Swara, Vol. 15, No. 1 (2021): 932. https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193. Mauliyani, Eka Suci, et. al. Kedudukan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dalam Hukum Perusahaan di Indonesia. Analisis, Vol. 2, No. 2 (2013). Noho, Muhammad D. H., et al. Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT) di Indonesia dengan Negara ASEAN. Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No. 2 (2021): 737. http://dx.doi.org/ 10.26623/julr.v4i2.4282. Pradhana, Wisnu Aji. Akibat Hukum bagi Konsorsium yang Diputus Bersalah dalam Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 1 (2020): 160. https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40390. Putri, Rizha Claudilla. Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan di Indonesia dan Perbandingannya di Malaysia. Cepalo, Vol. 4, No. 1 (2020): 19-20. https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1913. Sari, Dwi Novita. Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation. Lex Lata, Vol. 1, No. 3 (2019): 206. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/511. Sawitri, Galuh, Nanik Tri H. Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Pengembangan Lahan Perumahan dan Implikasinya terhadap Hak Pengelolaan Lahan. Notarius, Vol. 11, No. 1 (2018). https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23125.  Simorangkir, Julius C. T. Tanggung Jawab Sekutu Maatschap terhadap Pihak ke-3 dalam suatu Perjanjian Konsorsium terkait Bubarnya Maatschap atas Kehendak Para Sekutu (Kasus Perjanjian Konsorsium antara PT Agro Bintang Dharma Nusantara dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, Kutim dan Paser). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2 (2015): 247-252. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.599. Sinaga, Niru Anita. Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 2 (2018): 108. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20. Slamet, Sri Redjeki. Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2 (2013): 114-119. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/359. Soerodjo, Irawan. Joint Venture as a Model of Cooperation in the Infrastructure Projects in Indonesia. International Journal of Economics and Business Administration, Vol. 8, No. 2 (2020): 397-398. 10.35808/ijeba/470. Suhaimi. Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif. Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 2 (2018): 208-209. 10.53712/yustitia.v19i2.477 Priscila, Yohana. “Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Dirugikan Akibat Pembubaran Badan Usaha Kerjasama Operasional”. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2019. Moertiono, Raden Juli, “Ketentuan Hukum terhadap Pelaksanaan Itikad Baik dalam Kerjasama”. Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019.