This Author published in this journals
All Journal Publika Budaya
Hendro Sumartono
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

DINAMIKA POLITIK REZIM ORDE BARU DI INDONESIA STUDI TENTANG KEGAGALAN KONSOLIDASI POLITIK REZIM ORDE BARU PADA TAHUN 1990-1996 Legowo, Sivfian Hendra; Krisnadi, IG; Sumartono, Hendro
Publika Budaya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Publika Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.514 KB)

Abstract

Artikel ini berisi pembahasan mengenai rezim Orde Baru pada tahun 1990-1996. Berjayanya Orde Baru selama 32 tahun disebabkan karena kakuatan politik yang didapatkan dari proses konsolidasi politik mulai rezim ini muncul. Orde Baru memperoleh kejayaannya sejak era 1970-an, ditandai dengan penyelesaian Peristiwa Malari pada tahun 1974 oleh kekuatan militer dan jaringan politik Suharto lainnya. Memasuki era 1990-an, proses konsolidasi yang telah mapan sebelumnya menjadi berantakan dan berujung pada transisi rezim Orde Baru pada tahun 1998. Oleh karena itu, dinamika politik yang terjadi pada era pratransisi menjadi permasalahan utama untuk melakukan kajian ini. Penelitia skripsi ini menggungakan metode sejarah melalui empat tahapan meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Kajian skripsi yang berbasis kebijakan politik nasional yang terkandung dalam strategi politik Orde Baru telah banyak diteliti di dalam teks buku, artikel dan surat kabar, oleh karenanya penelitian dalam skripsi ini lebih memakai studi pustaka. Perkembangan politik era pratransisi ditandai dengan gerakan prodemokrasi dan hak asasi manusia yang ternyata menuntut rezim Orde Baru untuk melakukan inovasi dalam strategi politiknya. Sistem otoriter dan tindakan represif rezim Orde Baru, ternyata malah membuat soliditas gerakan oposisi makin mapan. Bahkan, stigma komunis yang menjadi struktur ide Orde Baru paling ampuh, telah terdistorsi melawan arus demokrasi dan hak asasi manusia. Akhirnya, hampir semua strategi politik Orde Baru malah membuat gerakan oposisi makin kuat dengan adanya musuh bersama yang harus ditumbangkan.
KONTROVERSI SERTIFIKASI TANAH “KONFLIK TANAH JENGGAWAH” TAHUN 1999-2001 (STUDI KASUS KONFLIK TANAH DI KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER) Badri, Mohamad Il; Arifin, Edi Burhan; Sumartono, Hendro
Publika Budaya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Publika Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.476 KB)

Abstract

Fenomena yang menonjol pada masyarakat petani di pedesaan adalah masalah yang selalu berkaitan dengan tanah. Di Kabupaten Jember terjadi konflik agraria yang melibatkan petani dan negara, salah satunya konflik tanah Jenggawah. Tanah perkebunan Ajunggayasan Jenggawah yang terletak di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Pemberian surat tanda bukti hak milik atau sertifikat yang selama ini diperjuangkan oleh petani Jeggawah merupakan ukuran berhasilnya perjuangan yang dilakukan bertahun-tahun. Namun dalam perjalanannya terjadi banyak kontroversi ditengah-tengah masyarakat ketika dikeluarkannya sertifikat. Masyarakat Jenggawah yang telah menerima sertifikat mengganggap bahwa pemerintah masih setengah hati memberikan tanah yang mereka perjuangkan selama ini.
KONTROVERSI SERTIFIKASI TANAH “KONFLIK TANAH JENGGAWAH” TAHUN 1999-2001 (STUDI KASUS KONFLIK TANAH DI KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER) Mohamad Il Badri; Edi Burhan Arifin; Hendro Sumartono
Publika Budaya Vol 1 No 1 (2013): November
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena yang menonjol pada masyarakat petani di pedesaan adalah masalah yang selalu berkaitan dengan tanah. Di Kabupaten Jember terjadi konflik agraria yang melibatkan petani dan negara, salah satunya konflik tanah Jenggawah. Tanah perkebunan Ajunggayasan Jenggawah yang terletak di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Pemberian surat tanda bukti hak milik atau sertifikat yang selama ini diperjuangkan oleh petani Jeggawah merupakan ukuran berhasilnya perjuangan yang dilakukan bertahun-tahun. Namun dalam perjalanannya terjadi banyak kontroversi ditengah-tengah masyarakat ketika dikeluarkannya sertifikat. Masyarakat Jenggawah yang telah menerima sertifikat mengganggap bahwa pemerintah masih setengah hati memberikan tanah yang mereka perjuangkan selama ini.
DINAMIKA POLITIK REZIM ORDE BARU DI INDONESIA STUDI TENTANG KEGAGALAN KONSOLIDASI POLITIK REZIM ORDE BARU PADA TAHUN 1990-1996 Sivfian Hendra Legowo; IG Krisnadi; Hendro Sumartono
Publika Budaya Vol 1 No 1 (2013): November
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berisi pembahasan mengenai rezim Orde Baru pada tahun 1990-1996. Berjayanya Orde Baru selama 32 tahun disebabkan karena kakuatan politik yang didapatkan dari proses konsolidasi politik mulai rezim ini muncul. Orde Baru memperoleh kejayaannya sejak era 1970-an, ditandai dengan penyelesaian Peristiwa Malari pada tahun 1974 oleh kekuatan militer dan jaringan politik Suharto lainnya. Memasuki era 1990-an, proses konsolidasi yang telah mapan sebelumnya menjadi berantakan dan berujung pada transisi rezim Orde Baru pada tahun 1998. Oleh karena itu, dinamika politik yang terjadi pada era pratransisi menjadi permasalahan utama untuk melakukan kajian ini. Penelitia skripsi ini menggungakan metode sejarah melalui empat tahapan meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Kajian skripsi yang berbasis kebijakan politik nasional yang terkandung dalam strategi politik Orde Baru telah banyak diteliti di dalam teks buku, artikel dan surat kabar, oleh karenanya penelitian dalam skripsi ini lebih memakai studi pustaka. Perkembangan politik era pratransisi ditandai dengan gerakan prodemokrasi dan hak asasi manusia yang ternyata menuntut rezim Orde Baru untuk melakukan inovasi dalam strategi politiknya. Sistem otoriter dan tindakan represif rezim Orde Baru, ternyata malah membuat soliditas gerakan oposisi makin mapan. Bahkan, stigma komunis yang menjadi struktur ide Orde Baru paling ampuh, telah terdistorsi melawan arus demokrasi dan hak asasi manusia. Akhirnya, hampir semua strategi politik Orde Baru malah membuat gerakan oposisi makin kuat dengan adanya musuh bersama yang harus ditumbangkan.