Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi)
Firman Halawa
Universitas Pembangunan Panca Budi
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Firman Halawa
SOSEK : Jurnal Sosial dan Ekonomi Vol 1, No 1 (2020): Juli - Oktober 2020
Publisher : SOSEK : Jurnal Sosial dan Ekonomi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/sosek.v1i1.52

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas di masyarakat. Perkembangannya juga terus meningkat setiap tahunnya, baik jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itutindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “seriousnesscrime”, kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi dan haksosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara extra ordinary treatment. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian dengan lugas untuk menganalisis penerapan undang-undang pertanahan, tipe penelitian yang digunakan komparatif, suatu penelitian yang berupaya untuk membandingkan suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sudah menjadi kejahatan internasional dan kejahatan ini selalu di barengi dengan perkembangan teknologi yang turut andil dalam perkembangan korupsi. Korupsi sudah disepakati dunia sebagai kejahatan luar biasa. Dengan demikian penanganan korupsi sebagai sebuah kejahatan yang membutuhkan kewenangan, pengetahuan dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Korupsi juga sudah menjadi perilaku yang begitu sistemik dan mengakar. Oleh karena itu penangan korupsi sebagai prilaku menjadi sangat rumit. Salah satu yang menyebabkan sulitnya mengusut tindak pidana korupsi adalah sulitnya menemukan bukti atau membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Dalam perkara yang menyangkut tindak pidana korupsi salah satu unsur yang harus dibuktikan di persidangan adalah menyangkut ada atau tidaknya kerugian negara yang telah terjadi
Urgensi Hukum Siber terhadap Kelompok TNI dalam melaksanakan Tugas Pokok: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Jo No. 19 Tahun 2016 Firman Halawa
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v1i1.93

Abstract

The law on information and electronic transactions (UU-ITE) is a product of laws that are applicable to solving legal problems in the Internet world. In its development, information and communication technology for crimes and crimes in cyberspace is a challenge that is anticipated in order protect resources within the TNI. The TNI is required to have cyber defense capabilities order to increase deterrence and prevention of war or cyber-attacks against the TNI or national cyber defense in carrying out TNI's Main tasks. The normative juridical method is carried out through literature studies that examine (mainly) secondary data, both in the form of legislation and research results, assessment results and other references.
Co-Authors