Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unri Conference Series: Community Engagement Limbago: Journal of Constitutional Law
A Zarkasi
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pola kerjasama kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa A Zarkasi; Dimasrizal Dimasrizal
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 1 (2019): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.1.652-657

Abstract

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembangunan desa akan dirancang pada musyawarah pembangunan desa antara Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta tokoh masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh mitra adalah persoalan tentang bagaimana pola kerjasama yang seharusnya terjalin antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembangunan desa. Pemerintahan Desa dalam hal ini Desa Petajen Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk merancang pembangunan desa. Berdasarkan permasalahan mitra tersebut maka metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu dengan melakukan penyuluhan, serta melakukan monitoring evaluasi terhadap mitra pengabdian yaitu Desa Petajen. Dari hasil evaluasi yang dilakukan ditemukan pesoalan mitra yaitu kurangnya pengetahuan antara Kepala Desa dengan Badan permusyawaratan Desa dalam hal pembangunan desa. Temuan lain juga menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan aparatur desa dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah serta tidak adanya bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pendampingan lebih lanjut dalam peningkatan kemampuan kerjasama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk meningkatkan pembangunan desa.
Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota TNI Aktif Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Yudistira; A Zarkasi; Muhmmad; Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.46053

Abstract

Penelitian ini membahas pengisian jabatan sipil oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif, khususnya di Kementerian/Lembaga, dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan literatur hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketentuan hukum terkait pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif serta konsekuensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan penugasan khusus di luar struktur TNI yang diatur secara ketat. Namun, terdapat praktik yang tidak sesuai, seperti kasus Mayjen TNI Maryono dan Mayjen TNI Irham Waroihan yang menjabat sebagai Irjen di Kemenhub dan Kementan, yang bertentangan dengan regulasi. Praktik ini berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan dan melemahkan prinsip netralitas ASN serta supremasi sipil. Jabatan sipil penting dalam menjalankan fungsi negara, dan ASN sebagai pelayan publik harus menjaga netralitas. Oleh karena itu, evaluasi regulasi secara berkala diperlukan demi menjaga profesionalitas TNI dan integritas birokrasi sipil.
Interpretasi Konstitusional Mahkamah Konstitusi UU Pemilu Dan Dampaknya Pasca Putusan 90/PUU-XXI/2023 Bagi Indonesia Hananta F; A Zarkasi; Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v6i1.50713

Abstract

Penelitian ini membahas interpretasi konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, khususnya melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia manimal calon presiden dan wakil presiden menjadi di bawah 40 tahun jika memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Latar belakang penelitian adalah kontroversi putusan tersebut yang dinilai melampaui kewenangan MK dan memengaruhi fairness demokrasi elektoral menjelang Pemilu 2024, di tengah dugaan konflik kepentingan. Tujuan Penelitian adalah menganalisis dasar hukum interpretasi MK, keselarasannya dengan prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan hak politik berdasarkan UUD 1945, serta implikasi yuridis dan politik terhadap sistem pemilu. Kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik bagi studi hukum tata negara, pemahaman kritis tentang judicial activism, dan rekomendasi reformasi untuk menjaga stabilitas demokrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan library research, melibatkan analisis dokumen hukum seperti UUD 1945, UU Pemilu, Putusan MK, serta literatur akademik, melalui teknis analisis kualitatif deskriptif.
Co-Authors Bustanuddin . Dimasrizal Dimasrizal Hananta F Muhmmad Yudistira