Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Ekonomi dan Pendidikan

Komunikasi Sebagai Salah Satu Kunci Keberhasilan Inflation Targeting Bambang Suprayitno
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2009)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.52 KB) | DOI: 10.21831/jep.v6i1.589

Abstract

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter yaitu bank sentral, untuk di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI), dengan tujuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Inflation Targeting (IT) merupakan tren desain kebijakan moneter di dunia. Desain kebijakan moneter yang fokus pada target numerik inflasi tertentu atau lebih dikenal dengan Inflation Targeting (IT) adalah kerangka kerja baru (pola baru setelah Base Money Framework) yang dijalankan oleh BI untuk mencapai tujuannya yaitu merendahkan dan menstabilkan inflasi. IT untuk pertama kalinya dilaksanakan di New Zealand dan Chile pada tahun 1990, kemudian disusul oleh Kanada pada tahun 1991, dan Inggris pada tahun 1992. Desain baru ini dijalankan dengan alasan bahwa desain kebijakan moneter yang lama yaitu kebijakan berdasarkan agregat moneter sudah tidak mampu mengantisipasi perkembangan perekonomian yang dihadapi dan mendapatkan banyak masalah dalam menjalankannya. Berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain (Bank Indonesia, 2008).Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang IT sebagai desain baru kebijakan moneter, bagaimanakah pelaksanaannya, apa prasyarat yang diperlukan untuk menerapkannya serta bagaimana penerapannya pada negara di dunia dan di Indonesia. Tulisan ini juga untuk mengkaji apa substansi pelaksanaanya dan apa yang dibutuhkan sehingga desain tersebut bisa efektif dan efisien mencapai target yang diinginkan. Secara empiris, desain baru ini cukup berhasil dalam penerapannya baik di Indonesia maupun di negara lain yang menerapkan sebelumnya. Terlepas dari keberhasilan ini ada beberapa kritik dan implikasi kebijakan sebagai solusi yang bisa didapatkan dari berbagai pengalaman yang ada dalam menjalankan kebijakan IT di Indonesia maupun di negara lain serta berbagai acuan teori dan literatur yang telah dikemukakan sebelumnya.
Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Bambang Suprayitno
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 4, No 2 (2007)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jep.v4i2.608

Abstract

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi oleh karenanya koperasi dijadikan soko guru perekonomian Indonesia. Paradigma seperti ini didukung oleh pemerintahan baik dari Orde Lama hingga Orde Reformasi ini.Akan tetapi tidak sedikit tentangan dan hambatan yang dialami pergerakan koperasi ini. Kondisi empiris mengungkapkan bahwa banyak sekali koperasi yang ada di Indonesia tidak dapat mensejahterakan anggotanya bahkan banyak yang mengalami kegagalan seiring dengan waktu sehingga bubar dengan sendirinya akibat berbagai faktor. Kondisi organisasi koperasi yang kuat akan mendorong juga penguatan UMKM namun jika koperasi tidak sehat maka menjadi suatu kesia-sian UMKM bergabung dalam wadah ini. Jika UMKM berjuang sendiri-sendiri maka besar kemungkinan akan terlibas arus globalisasi dan perdagangan bebas. Ujungujungnya tak ubahnya kita akan terjajah secara ekonomi oleh kekuatan perusahaan multinasional yang masuk dalam aktivitas ekonomi domestik kita.
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dan Bank serta Konsepsi ke Depannya Bambang Suprayitno
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2008)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.576 KB) | DOI: 10.21831/jep.v5i2.599

Abstract

Pada dasarnya hak-hak nasabah secara umum sama halnya dengan hak-hak konsumen pada umumnya. Hak-hak konsumen yang dilegalisasi tersurat dalam UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Artikel ini ditujukan untuk mengkaji tentang mediasi perbankan yang saat ini dilakukan oleh BI, selain itu untuk sosialisai keberadaan lembaga mediasi itu sendiri. Dalam kajian ini juga dikemukakan masukan tentang konsep lembaga mediasi perbankan untuk ke depannya. Dengan mediasi, kedua belah pihak baik nasabah (sebagai konsumen) maupun bank (sebagai produsen) akan memperoleh keuntungan dalam segi waktu, biaya, dan kesederhanaan prosedur. Terjadinya kesepakatan di luar pengadilan menguntungkan nasabah maupun bank dalam menghemat biaya yang dikeluarkan untuk melalui proses pengadilan seperti biaya perkara dan biaya advokasi. Di satu sisi, para nasabah terutama dari golongan menengah ke bawah maupun UKM yang dari segi ekonomi mempunyai kemampuan terbatas dapat menyelesaikan sengketanya. Di sisi pihak bank, kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi membantu menjaga reputasi bank itu sendiri dibandingkan sengketa yang terjadi diungkapkan di media massa atau di pengadilan.
WILLINGNESS TO PAY (WTP) MAHASISWA EKONOMI UNTUK MENGURANGI TINGKAT KRIMINALITAS DI KAMPUS FE UNY Bambang Suprayitno; Tejo Nurseto; Ngadiyono Ngadiyono
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jep.v18i2.38394

Abstract

Abstrak: Besaran Willingness to Pay (WTP) berguna untuk dijadikan pertimbangan bagi pengambil kebijakan. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan WTP mahasiwa FE UNY dalam rangka mengurangi tindak kejahatan berupa apakah itu berupa property crime maupun non-property crime di kampus serta untuk mengeksplorasi keamanan di kampus dari 300 sampel mahasiswa diperoleh dengan purposive proportional sampling di Kampus FE UNY Karang Malang. Dengan Contingent Valuation Method, penelitian ini berusaha mendapatkan kemampuan membayar para responden. Metode yang digunakan dengan pendekatan ekonometrika serta analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WTP mahasiswa FE UNY secara rata-rata sebesar Rp106.4rb, di mana WTP mahasiwa prodi P.ADP adalah yang terbesar. Berbagai faktor yang mempengaruhi WTP adalah pendapatan keluarga dan tingkat pendidikan kepala keluarga, status sebagai korban dan pelaku kriminalitas jika dilakukan oleh pegawai, kerusakan fisik, serta tingkat ketaatan ketika biaya kriminalitas menjadi pajak serta tindakan nyata untuk mengantisipasi kejahatan. Artinya mahasiswa mempunyai komitmen yang tinggi dalam menanggung biaya agar kriminalitas berkurang di FE UNY.Abstract: The amount of Willingness to Pay (WTP) is useful as a consideration for policy decision. This study aims to obtain WTP of Faculty of Economics’s students for reducing property crime and non-property crime on campus and to explore campus security from 300 student samples through purposive proportional sampling in Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) campus. Utilizing Contingent Valuation Method, this research is carried out to obtain the ability to pay the respondents. The econometric approach and descriptive statistical analysis is carried out to achieve the purpose. On the average, the student’s WTP is Rp106,400 where the students of the P.ADP study program has the largest one. Various factors that influence the level of WTP are family income and education level of the head of the family, the status of victims and criminals if carried out by employees, physical damage, and the level of obedience when the costs of crime become tax and concrete actions to anticipate crime. This means that students have a high commitment to provide the fund for reducing the crime in UNY campus.