Garuda - Garba Rujukan Digital

PERGESERAN SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KABUPATEN BANTUL PASCA GEMPA MELALUI ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN Suprayitno, Bambang; Nurseto, Tejo
JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Vol 4, No 1 (2011): March 2011
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jejak.v4i1.4641

This study aims at knowing whether there are changes in superrior and potential sector in Kabupaten Bantul after the earthquake and identifying the sectors that become the superior and potential sector before and after the earthquake. The data were secondary data of PDRB based on business sector and labor in Bantul, started from 2003 up to 2008. Klassen typology is used for meassuring and classifying the data. The finding show that before the earthquake the superior and potential sectors are electricity, gas, water, financial rent and company service, and transportation and communication. Then, after the earthquake those sectors still become superior and potential, but there is a new sector that become superior too. It is infrastructure

PERGESERAN SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KABUPATEN BANTUL PASCA GEMPA MELALUI ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN Suprayitno, Bambang; Nurseto, Tejo
JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Vol 4, No 1 (2011): March 2011
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jejak.v4i1.4641

This study aims at knowing whether there are changes in superrior and potential sector in Kabupaten Bantul after the earthquake and identifying the sectors that become the superior and potential sector before and after the earthquake. The data were secondary data of PDRB based on business sector and labor in Bantul, started from 2003 up to 2008. Klassen typology is used for meassuring and classifying the data. The finding show that before the earthquake the superior and potential sectors are electricity, gas, water, financial rent and company service, and transportation and communication. Then, after the earthquake those sectors still become superior and potential, but there is a new sector that become superior too. It is infrastructure

ASEAN ECONOMIC INTEGRATION: TRADE CREATION OR TRADE DIVERSION FOR IMPORT OF INDONESIA MANUFACTURES? Samsubar Saleh; Bambang Suprayitno
Economic Journal of Emerging Markets Volume 2 Issue 1, 2010
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.v2i1.2382

This research investigates the trade creation and trade diversion of Indonesia manufactures importfrom extra and intra ASEAN countries after ASEAN economic integration. Using regression analysis,the study suggests that Indonesia manufactures import has been diverted from extra ASEANcountries both in short run and long run. In the short run, the ASEAN economic integration doesnot result in trade creation for Indonesia manufactures import from intra-ASEAN countries. Thismight stems from the insignificant difference Common Effective Preferential Tariff (CEPT) andMost Favoured Nation (MFN) tariffs and the existence of non-tariff barriers.Keywords: Economic integration, trade creation, trade diversion, Indonesia manufacturesJEL classification numbers: F15, O14

Komunikasi Sebagai Salah Satu Kunci Keberhasilan Inflation Targeting Bambang Suprayitno
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2009)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter yaitu bank sentral, untuk di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI), dengan tujuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Inflation Targeting (IT) merupakan tren desain kebijakan moneter di dunia. Desain kebijakan moneter yang fokus pada target numerik inflasi tertentu atau lebih dikenal dengan Inflation Targeting (IT) adalah kerangka kerja baru (pola baru setelah Base Money Framework) yang dijalankan oleh BI untuk mencapai tujuannya yaitu merendahkan dan menstabilkan inflasi. IT untuk pertama kalinya dilaksanakan di New Zealand dan Chile pada tahun 1990, kemudian disusul oleh Kanada pada tahun 1991, dan Inggris pada tahun 1992. Desain baru ini dijalankan dengan alasan bahwa desain kebijakan moneter yang lama yaitu kebijakan berdasarkan agregat moneter sudah tidak mampu mengantisipasi perkembangan perekonomian yang dihadapi dan mendapatkan banyak masalah dalam menjalankannya. Berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain (Bank Indonesia, 2008).Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang IT sebagai desain baru kebijakan moneter, bagaimanakah pelaksanaannya, apa prasyarat yang diperlukan untuk menerapkannya serta bagaimana penerapannya pada negara di dunia dan di Indonesia. Tulisan ini juga untuk mengkaji apa substansi pelaksanaanya dan apa yang dibutuhkan sehingga desain tersebut bisa efektif dan efisien mencapai target yang diinginkan. Secara empiris, desain baru ini cukup berhasil dalam penerapannya baik di Indonesia maupun di negara lain yang menerapkan sebelumnya. Terlepas dari keberhasilan ini ada beberapa kritik dan implikasi kebijakan sebagai solusi yang bisa didapatkan dari berbagai pengalaman yang ada dalam menjalankan kebijakan IT di Indonesia maupun di negara lain serta berbagai acuan teori dan literatur yang telah dikemukakan sebelumnya.

Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Bambang Suprayitno
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 4, No 2 (2007)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jep.v4i2.608

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi oleh karenanya koperasi dijadikan soko guru perekonomian Indonesia. Paradigma seperti ini didukung oleh pemerintahan baik dari Orde Lama hingga Orde Reformasi ini.Akan tetapi tidak sedikit tentangan dan hambatan yang dialami pergerakan koperasi ini. Kondisi empiris mengungkapkan bahwa banyak sekali koperasi yang ada di Indonesia tidak dapat mensejahterakan anggotanya bahkan banyak yang mengalami kegagalan seiring dengan waktu sehingga bubar dengan sendirinya akibat berbagai faktor. Kondisi organisasi koperasi yang kuat akan mendorong juga penguatan UMKM namun jika koperasi tidak sehat maka menjadi suatu kesia-sian UMKM bergabung dalam wadah ini. Jika UMKM berjuang sendiri-sendiri maka besar kemungkinan akan terlibas arus globalisasi dan perdagangan bebas. Ujungujungnya tak ubahnya kita akan terjajah secara ekonomi oleh kekuatan perusahaan multinasional yang masuk dalam aktivitas ekonomi domestik kita.

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dan Bank serta Konsepsi ke Depannya Bambang Suprayitno
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2008)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Pada dasarnya hak-hak nasabah secara umum sama halnya dengan hak-hak konsumen pada umumnya. Hak-hak konsumen yang dilegalisasi tersurat dalam UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Artikel ini ditujukan untuk mengkaji tentang mediasi perbankan yang saat ini dilakukan oleh BI, selain itu untuk sosialisai keberadaan lembaga mediasi itu sendiri. Dalam kajian ini juga dikemukakan masukan tentang konsep lembaga mediasi perbankan untuk ke depannya. Dengan mediasi, kedua belah pihak baik nasabah (sebagai konsumen) maupun bank (sebagai produsen) akan memperoleh keuntungan dalam segi waktu, biaya, dan kesederhanaan prosedur. Terjadinya kesepakatan di luar pengadilan menguntungkan nasabah maupun bank dalam menghemat biaya yang dikeluarkan untuk melalui proses pengadilan seperti biaya perkara dan biaya advokasi. Di satu sisi, para nasabah terutama dari golongan menengah ke bawah maupun UKM yang dari segi ekonomi mempunyai kemampuan terbatas dapat menyelesaikan sengketanya. Di sisi pihak bank, kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi membantu menjaga reputasi bank itu sendiri dibandingkan sengketa yang terjadi diungkapkan di media massa atau di pengadilan.

WILLINGNESS TO PAY (WTP) MAHASISWA EKONOMI UNTUK MENGURANGI TINGKAT KRIMINALITAS DI KAMPUS FE UNY Bambang Suprayitno; Tejo Nurseto; Ngadiyono Ngadiyono
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jep.v18i2.38394

Abstrak: Besaran Willingness to Pay (WTP) berguna untuk dijadikan pertimbangan bagi pengambil kebijakan. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan WTP mahasiwa FE UNY dalam rangka mengurangi tindak kejahatan berupa apakah itu berupa property crime maupun non-property crime di kampus serta untuk mengeksplorasi keamanan di kampus dari 300 sampel mahasiswa diperoleh dengan purposive proportional sampling di Kampus FE UNY Karang Malang. Dengan Contingent Valuation Method, penelitian ini berusaha mendapatkan kemampuan membayar para responden. Metode yang digunakan dengan pendekatan ekonometrika serta analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WTP mahasiswa FE UNY secara rata-rata sebesar Rp106.4rb, di mana WTP mahasiwa prodi P.ADP adalah yang terbesar. Berbagai faktor yang mempengaruhi WTP adalah pendapatan keluarga dan tingkat pendidikan kepala keluarga, status sebagai korban dan pelaku kriminalitas jika dilakukan oleh pegawai, kerusakan fisik, serta tingkat ketaatan ketika biaya kriminalitas menjadi pajak serta tindakan nyata untuk mengantisipasi kejahatan. Artinya mahasiswa mempunyai komitmen yang tinggi dalam menanggung biaya agar kriminalitas berkurang di FE UNY.Abstract: The amount of Willingness to Pay (WTP) is useful as a consideration for policy decision. This study aims to obtain WTP of Faculty of Economics’s students for reducing property crime and non-property crime on campus and to explore campus security from 300 student samples through purposive proportional sampling in Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) campus. Utilizing Contingent Valuation Method, this research is carried out to obtain the ability to pay the respondents. The econometric approach and descriptive statistical analysis is carried out to achieve the purpose. On the average, the student’s WTP is Rp106,400 where the students of the P.ADP study program has the largest one. Various factors that influence the level of WTP are family income and education level of the head of the family, the status of victims and criminals if carried out by employees, physical damage, and the level of obedience when the costs of crime become tax and concrete actions to anticipate crime. This means that students have a high commitment to provide the fund for reducing the crime in UNY campus.

Is The Human Capital Investment of Provincial Governments Productive in Decentralization Era? Bambang Suprayitno; Tejo Nurseto; Supriyanto Supriyanto
Jurnal Economia Vol 13, No 1: April 2017
Publisher : Faculty of Economics Universitas Negeri Yogyakarta in collaboration with the Institute for

Abstract: Is The Human Capital Investment of Provincial Governments Productive in Decentralization Era? The effectiveness of government spending, especially investment in human capital, increases labor productivity also depends on how the local government determines the type of expenditure. The purpose of this study is to determine the effect of government spending in general and functionally to labor productivity. The approach used in this study is a quantitative approach, econometric method. This study uses secondary data from local government budgets across Indonesia summary provided by the Indonesian Ministry of Finance Directorate General of Regional Financial Balance. The data used is the provincial-level economic analysis units throughout Indonesia in 2012. This research shows that provincial government spending in human capital investment does not effectively increase labor productivity. Total provincial government spending does not affect the regional labor productivity. Government spending in the areas of public facilities and housing positively influence regional labor productivity. Keywords: local government, human capital investment, labor productivity, fiscal decentralization, public spendingAbstrak: Produktifkah Human Capital Investment oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam Era Desentralisasi? Efektivitas pengeluaran pemerintah khususnya human capital investment dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja juga tergantung dari pemilihan pemda dalam menentukan jenis pengeluaran tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengeluaran belanja pemerintah secara umum maupun secara fungsional terhadap produktivitas tenaga kerja melalui pendekatan kuantitatif dengan metode ekonometrika. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari ringkasan APBD pemda seluruh Indonesia yang disediakan oleh Kemenkeu Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah RI. Data yang digunakan adalah data tahun 2012 dengan unit analisis perekonomian level provinsi seluruh Indonesia. Pengeluaran pemerintah provinsi secara total tidak mempengaruhi produktivitas tenaga kerja regional. Pengeluaran pemerintah daerah provinsi dalam fungsi human capital investment tidak efektif meningkatkan produktivitas tenaga kerja meski demikian pengeluaran pemerintah dalam bidang fasilitas umum dan perumahan mempengaruhi secara positif produktivitas tenaga kerja regionalnya. Kata Kunci: pemerintah daerah, human capital investment, produktivitas tenaga kerja, desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah

PRIVATISASI JALAN TOL SEBAGAI SOLUSI DALAM MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR JALAN TOL YANG MEMADAI DI INDONESIA Bambang Suprayitno
Jurnal Economia Vol 8, No 1: April 2012
Publisher : Faculty of Economics Universitas Negeri Yogyakarta in collaboration with the Institute for

Abstract: Toll Roads Privatization to Accelerate Providing Adequate Toll Road Infrastructure in Indonesia. The toll road is one of the vital infrastructures to enhance the industrial efficiency of an economy. Issue of toll road privatization is one of forms of economic governance which can be adopted in Indonesia. Government can save budget of government expenditures needed to build a very large number of toll roads. On the side of the road user, toll roads owned and managed by private entity entirely within a certain period would have a better service pattern. On the private side, privatization of toll roads is as one of the alternative investments is quite interesting because it is profitable. Keyword: Toll Roads, Privatization, Infrastructure Abstrak: Privatisasi Jalan Tol Sebagai Solusi dalam Mempercepat Terwujudnya Infrastruktur Jalan Tol yang Memadai di Indonesia. Jalan tol merupakan salah satu sarana vital yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi perindustrian suatu perekonomian. Isu privatisasi jalan tol adalah salah satu bentuk tata kelola ekonomi yang patut ditiru di Indonesia. Pemerintah bisa menggunakan dana yang diperoleh untuk membayar hutang dan membiayai pengeluaran pembangunan. Pemerintah juga bisa menghemat dana pengeluaran yang diperlukan sangat besar jumlahnya untuk membangun jalan tol. Dilihat di sisi pengguna jalan, jalan tol yang dipunyai dan dikelola dalam jangka tertentu tentunya mempunyai pola pelayanan yang lebih baik ketika diserahkan sepenuhnya kepada swasta, sebab pelayanan jalan tol diusahakan sebaik mungkin sebagaimana bisnis riil lainnya. Bagi swasta, privatisasi jalan tol ini bias dijadikan salah satu alternative investasi yang cukup menarik karena memang menguntungkan. Kata Kunci: Jalan Tol, Privatisasi, Infrastruktur

PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE, KEBIJAKAN DIVIDEN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Perusahaan Sektor Real Estate, Properti, dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016) Fakhrana Oktaviarni; Yetty Murni; Bambang Suprayitno
Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Vol 4, No 3 (2018): Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22441/jimb.v4i3.5618

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor real estate, properti, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga didapat 22 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil yang ditunjukkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa rasio profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA), likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio (CR), kebijakan dividen yang diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR), dan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangankan leverage yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search