Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana’o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat Veronika Buka; I Gusti Ngurah Santika; I Made Kartika; I Gede Sujana
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v8i1.40757

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam budaya Mana, o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, wawancara, dan obeservasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa nilai-nilai Pancasila telah diimplementasi dalam budaya Mana, o, seperti nilai ketuhanan tercermin pada saat Yadi panga’a Marapu monno dengi we’e maringngi, we’e malala (Memberi persembahan dan meminta berkat kepada Marapu); Nilai kemanusiaan tercermin dari kesempatan yang diberikan kepada setiap orang untuk mengikuti musyawarah dan mengemukakan pendapat; Nilai persatuan tercermin pada saat Pakua ngarakuada ne umma kalada (berkumpul bersama di rumah besar/adat); Nilai Kerakyatan tercermin dari seorang Rato atau tua-tua adat yang sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat berkepercayaan Marapu; Nilai Keadilan tercermin dari Paghilla dobba (kerja sama), bagi rata panga’a (bagi rata makan,daging, minuman dan lain-lain). Implementasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya berimplikasi pada keberlanjutan kebudayaan, tetapi juga membentuk karakter warna negara yang kuat.
Conflict Resolution Learning Model As A Strategic Effort in Building Peace Amidst Indonesia's Diversity Laros Tuhuteru; Yanry Budianingsih; I Gusti Ngurah Santika; I Made Kartika; I Gede Sujana; Esto Bula Wiri Memang
Widya Accarya Vol 14 No 1 (2023): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/wa.14.1.1404.66-72

Abstract

As a pluralistic country, peace still seems to be a mere wishful thinking. Because all this time conflicts that are rooted in pluralism have injured and damaged the peace that was actually agreed upon by the founders of the nation. The purpose of this research was to find out the conflict resolution learning model as a strategic effort in building peace in the midst of Indonesia's diversity. The method used in this research was a library method or approach. Data collection techniques in this research used documentation and literature. The data obtained were then analyzed in depth and presented descriptively. The results of this research indicated that strategic efforts to build peace in the midst of Indonesia's diversity are carried out by educational institutions through the application of conflict resolution learning models. The application of the conflict resolution learning model aims to train students' skills in solving critical problems, communication, and interpersonal skills better. Conflict resolution methods can optimize student competence, especially training social values, social sensitivity and problem solving skills. In relation to the diversity of the Indonesian nation, there is a significant influence from the use of conflict resolution learning models on students' multicultural attitudes. The multicultural attitude of students who take part in learning with the conflict resolution learning model obtains good results.
Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah I Wayan Wiryawan; I Gede Sujana
IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research Vol. 1 No. 2 (2023): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v1i2.23

Abstract

Salah satu pilar pokok otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola secara mandiri keuangan daerahnya. Pemerintah daerah provinsi selaku penyelenggara pemerintahan ditingkat provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat memberikan bantuan sosial dan hibah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Hibah tersebut ditetapkan melalui regulasi yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari penelitin ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab penerima hibah uang yang bersumber dari BPBD oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Dalam pemberian hibah ini tidak hanya pemerintah saja yang mempertanggung jawabkan hibah yang sudah dberikan, dalam hal ini juga para penerima hibah itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengaturan mengenai pemenerimaan hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Pertanggungjawaban penerima hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah adalah berupa laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan apabila ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka, sisa dana hibah tersebut harus dikembalkan ke rekening kas daerah.