Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana’o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat Veronika Buka; I Gusti Ngurah Santika; I Made Kartika; I Gede Sujana
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v8i1.40757

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam budaya Mana, o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, wawancara, dan obeservasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa nilai-nilai Pancasila telah diimplementasi dalam budaya Mana, o, seperti nilai ketuhanan tercermin pada saat Yadi panga’a Marapu monno dengi we’e maringngi, we’e malala (Memberi persembahan dan meminta berkat kepada Marapu); Nilai kemanusiaan tercermin dari kesempatan yang diberikan kepada setiap orang untuk mengikuti musyawarah dan mengemukakan pendapat; Nilai persatuan tercermin pada saat Pakua ngarakuada ne umma kalada (berkumpul bersama di rumah besar/adat); Nilai Kerakyatan tercermin dari seorang Rato atau tua-tua adat yang sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat berkepercayaan Marapu; Nilai Keadilan tercermin dari Paghilla dobba (kerja sama), bagi rata panga’a (bagi rata makan,daging, minuman dan lain-lain). Implementasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya berimplikasi pada keberlanjutan kebudayaan, tetapi juga membentuk karakter warna negara yang kuat.
Conflict Resolution Learning Model As A Strategic Effort in Building Peace Amidst Indonesia's Diversity Laros Tuhuteru; Yanry Budianingsih; I Gusti Ngurah Santika; I Made Kartika; I Gede Sujana; Esto Bula Wiri Memang
Widya Accarya Vol 14 No 1 (2023): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/wa.14.1.1404.66-72

Abstract

As a pluralistic country, peace still seems to be a mere wishful thinking. Because all this time conflicts that are rooted in pluralism have injured and damaged the peace that was actually agreed upon by the founders of the nation. The purpose of this research was to find out the conflict resolution learning model as a strategic effort in building peace in the midst of Indonesia's diversity. The method used in this research was a library method or approach. Data collection techniques in this research used documentation and literature. The data obtained were then analyzed in depth and presented descriptively. The results of this research indicated that strategic efforts to build peace in the midst of Indonesia's diversity are carried out by educational institutions through the application of conflict resolution learning models. The application of the conflict resolution learning model aims to train students' skills in solving critical problems, communication, and interpersonal skills better. Conflict resolution methods can optimize student competence, especially training social values, social sensitivity and problem solving skills. In relation to the diversity of the Indonesian nation, there is a significant influence from the use of conflict resolution learning models on students' multicultural attitudes. The multicultural attitude of students who take part in learning with the conflict resolution learning model obtains good results.
Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah I Wayan Wiryawan; I Gede Sujana
IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research Vol. 1 No. 2 (2023): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v1i2.23

Abstract

Salah satu pilar pokok otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola secara mandiri keuangan daerahnya. Pemerintah daerah provinsi selaku penyelenggara pemerintahan ditingkat provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat memberikan bantuan sosial dan hibah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Hibah tersebut ditetapkan melalui regulasi yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari penelitin ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab penerima hibah uang yang bersumber dari BPBD oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Dalam pemberian hibah ini tidak hanya pemerintah saja yang mempertanggung jawabkan hibah yang sudah dberikan, dalam hal ini juga para penerima hibah itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengaturan mengenai pemenerimaan hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Pertanggungjawaban penerima hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah adalah berupa laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan apabila ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka, sisa dana hibah tersebut harus dikembalkan ke rekening kas daerah.
Pembinaan Guru Profesional Berbasis Karakter (Sebuah Pespektif dan Kebijakan Pendidikan Menghadapi Globalisasi) I Gede Sujana; I Wayan Eka Santika
Widya Accarya Vol. 14 No. 2 (2023): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/wa.14.2.1471.211-219

Abstract

Dalam upaya peningkatan keahlian khusus atau profesionalisme guru telah dilakukan oleh Pemerintah. Namun sayangnya, program-program pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum mencapai hasil yang optimal. Pengembangan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan, lokakarya atau workshop, seminar, sarasehan, konferensi masih belum optimal meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Pengetahuan yang diperoleh melalui bentuk-bentuk pengembangan tersebut acapkali tidak terimplementasikan selepas selesainya kegiatan pengembangan tersebut. Pola pembelajaran kembali ke pola lama meskipun sudah diberikan pelatihan dengan metode pengajaranterbaru. Atau seringkali implementasi hasil pelatihan tidak berjalan lama dan tidak berkesinambungan. Tujuan penulisan ini adalah memaparkan pembinaan guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalisme yang berkarakter pada era globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengkaji atau menelaah berbabagi literatur yang ada, dan disebut juga dengan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk menguatkan analisis dan pernyataan. Hasilnya, dalam pengembangan profesionalisme guru diperlukan pendidik yang berkemampuan mempersonifikasikan: (a) nilai-nilai etika kemanusiaan, (b) memiliki citra diri yang positif, (c) memiliki etos kerja dan komitmen yang tinggi, dan (d) sifat empati yang tinggi. Pembinaan guru memiliki dua dimensi, yaitu dimensi arah pembinaan dan dimensi materi pembinaan
Peran Strategis Guru Penggerak Sebagai Penguatan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar I Gede Sujana; Sri Suharti; Joni Wilson Sitopu; Heppy Sapulete; Yohanis Hukubun
Widya Accarya Vol. 15 No. 1 (2024): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/wa.15.1.1538.63-69

Abstract

Penelitian ini berujuan untuk mengetahui penguatan implementasi merdeka belajar melalui peran strategis guru penggerak. Metode yang diaplikasikan dalam penulisan artikel penelitian ini adalah kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan pisau analisis konten. Selanjutnya hasil penelitian disajikan secara deskriptif kualitatif sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan dilaksanakannya penelitian ini. Hasil penelitian ini membuktikan, peran strategis dari guru penggerak, yaitu (1) Guru penggerak juga berperan mengubah pola transformasi pendidikan, yang sebelumnya dari pola terpusat pada guru menuju ke arah desentralisasi dengan memposisikan guru penggerak menjadi agen dan pemimpin proses transformasi; (2) sebagai penggerak disekolah yang berdasarkan pada pengalaman mengajar di sekolah. Guru penggerak bertugas menggerakan semua komponen pendidikan agar terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan; (2) Guru penggerak mampu mengarahkan, membentuk dan mengembangkan secara utuh dan menyeluruh kepribadian siswa; (4) Guru penggerak merupakan pemimpin dalam pembelajaran diera merdeka belajar dengan kemampuan menggerakkan lingkungan pendidikan untuk mewujudkan nyatakan pendidikan unggul yang berpusat pada siswa.
Transformation of Pancasila Education in Addressing the Moral Crisis of the Young Generation in Indonesia I Wayan Kandia; I Gede Sujana; I Wayan Eka Santika
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 4 No. 1 (2026): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v4i1.333

Abstract

This study analyzes how the transformation of Pancasila Education can address contemporary moral challenges among Indonesian youth, particularly intolerance, digital hate speech, misinformation, and declining civic responsibility in the era of digital globalization. The study is motivated by the increasing emergence of social problems among youth, including intolerance, hate speech, declining social empathy, misinformation, and the weakening of civic responsibility in digital spaces. This study employed a qualitative critical literature review by analyzing academic articles, policy documents, and scholarly publications published between 2020 and 2025 concerning civic education, digital citizenship, and youth morality in Indonesia. The findings eveal that conventional Pancasila Education remains heavily focused on rote memorization and procedural learning, limiting students’ ability to internalize ethical values and apply them critically in contemporary digital and social contexts. Therefore, Pancasila Education should be transformed through dialogical learning, project-based civic engagement, and digital ethics integration to strengthen students’ critical awareness, democratic participation, and responsible digital citizenship. This study concludes that adaptive and transformative Pancasila Education is essential for strengthening national character and preparing socially responsible citizens capable of responding critically to contemporary moral and societal challenges in Indonesia.
Pancasila sebagai Grundnorm dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia I Gede Sujana; I Gusti Ngurah Santika
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 4 No. 1 (2026): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v4i1.264

Abstract

Pancasila secara konstitusional diposisikan sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang dalam perspektif teori hukum dapat dipahami sebagai grundnorm. Kedudukan tersebut menuntut agar seluruh pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, termasuk hukum pidana, berlandaskan nilai-nilai Pancasila secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis sejauh mana nilai-nilai Pancasila sebagai grundnorm terwujud dalam perumusan norma dan kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait aspek proporsionalitas pidana, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kewenangan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, dengan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan kriteria kesesuaian terhadap nilai keadilan substantif, kemanusiaan, dan pembatasan kekuasaan negara sebagai parameter operasional Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pancasila diakui sebagai landasan filosofis, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya terkait perluasan delik dan dominasi pidana penjara belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemanusiaan dan proporsionalitas, sehingga implementasinya masih bersifat deklaratif. Terdapat kesenjangan antara idealitas Pancasila yang menekankan keadilan substantif, kemanusiaan, dan pembatasan kekuasaan negara dengan realitas pembaharuan hukum pidana yang masih dipengaruhi paradigma positivistik dan berorientasi pada kepastian hukum formal. Penelitian ini menegaskan, bahwa penguatan Pancasila sebagai grundnorm memerlukan perumusan indikator normatif berbasis nilai kemanusiaan dan keadilan substantif dalam legislasi, penataan ulang kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional, serta pengujian konstitusionalitas norma pidana agar selaras dengan prinsip Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.