Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Widya Accarya Indonesian Journal of Law Research
I Gede Sujana
Universitas Dwijendra
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana’o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat Veronika Buka; I Gusti Ngurah Santika; I Made Kartika; I Gede Sujana
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v8i1.40757

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam budaya Mana, o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, wawancara, dan obeservasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa nilai-nilai Pancasila telah diimplementasi dalam budaya Mana, o, seperti nilai ketuhanan tercermin pada saat Yadi panga’a Marapu monno dengi we’e maringngi, we’e malala (Memberi persembahan dan meminta berkat kepada Marapu); Nilai kemanusiaan tercermin dari kesempatan yang diberikan kepada setiap orang untuk mengikuti musyawarah dan mengemukakan pendapat; Nilai persatuan tercermin pada saat Pakua ngarakuada ne umma kalada (berkumpul bersama di rumah besar/adat); Nilai Kerakyatan tercermin dari seorang Rato atau tua-tua adat yang sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat berkepercayaan Marapu; Nilai Keadilan tercermin dari Paghilla dobba (kerja sama), bagi rata panga’a (bagi rata makan,daging, minuman dan lain-lain). Implementasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya berimplikasi pada keberlanjutan kebudayaan, tetapi juga membentuk karakter warna negara yang kuat.
Conflict Resolution Learning Model As A Strategic Effort in Building Peace Amidst Indonesia's Diversity Laros Tuhuteru; Yanry Budianingsih; I Gusti Ngurah Santika; I Made Kartika; I Gede Sujana; Esto Bula Wiri Memang
Widya Accarya Vol 14 No 1 (2023): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/wa.14.1.1404.66-72

Abstract

As a pluralistic country, peace still seems to be a mere wishful thinking. Because all this time conflicts that are rooted in pluralism have injured and damaged the peace that was actually agreed upon by the founders of the nation. The purpose of this research was to find out the conflict resolution learning model as a strategic effort in building peace in the midst of Indonesia's diversity. The method used in this research was a library method or approach. Data collection techniques in this research used documentation and literature. The data obtained were then analyzed in depth and presented descriptively. The results of this research indicated that strategic efforts to build peace in the midst of Indonesia's diversity are carried out by educational institutions through the application of conflict resolution learning models. The application of the conflict resolution learning model aims to train students' skills in solving critical problems, communication, and interpersonal skills better. Conflict resolution methods can optimize student competence, especially training social values, social sensitivity and problem solving skills. In relation to the diversity of the Indonesian nation, there is a significant influence from the use of conflict resolution learning models on students' multicultural attitudes. The multicultural attitude of students who take part in learning with the conflict resolution learning model obtains good results.
Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah I Wayan Wiryawan; I Gede Sujana
IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research Vol. 1 No. 2 (2023): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v1i2.23

Abstract

Salah satu pilar pokok otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola secara mandiri keuangan daerahnya. Pemerintah daerah provinsi selaku penyelenggara pemerintahan ditingkat provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat memberikan bantuan sosial dan hibah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Hibah tersebut ditetapkan melalui regulasi yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari penelitin ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab penerima hibah uang yang bersumber dari BPBD oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Dalam pemberian hibah ini tidak hanya pemerintah saja yang mempertanggung jawabkan hibah yang sudah dberikan, dalam hal ini juga para penerima hibah itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengaturan mengenai pemenerimaan hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Pertanggungjawaban penerima hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah adalah berupa laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan apabila ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka, sisa dana hibah tersebut harus dikembalkan ke rekening kas daerah.
Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945 I Gede Sujana
IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research Vol. 2 No. 1 (2024): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v2i1.41

Abstract

Salah satu perubahan desain ketatanegaraan yang terjadi adalah perubahan fungsi dari lembaga negara. Sebelum Amandemen UUD 1945. Salah satu implikasi dari adanya perubahan politik pasca reformasi 1998 telah mendorong lembaga DPR menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jenis   penelitian   yang   digunakan   dalam   tulisan   ini   adalah   penelitian   pustaka   (library research),yaitu  penelitian  yang  menggunakan  dokumen  tertulis  sebagai  data,  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa   DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Artinya kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran, dan kekuasaan pengawasan, berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi legislasi tersebut yakni membentuk Undang-Undang yang kemudian dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Fungsi anggaran dilaksanakan oleh DPR untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan tentang rancangan Undang-undang terkait APBN yang diajukan oleh Presiden. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia I Gede Sujana; I Wayan Kandia
IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research Vol. 2 No. 2 (2024): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v2i2.67

Abstract

Tingginya tingkat korupsi di berbagai instansi penegak hukum menghambat objektivitas dan integritas proses hukum. Pejabat yang korup cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, merugikan keadilan. Sistem peradilan yang lemah. Carut-marutnya sistem peradilan negeri ini sudah menjadi rahasia umum. Jual beli perkara di pengadilan untuk mengurangi hukuman sampai membebaskan terdakwa sering terjadi. Ketidakadilan dalam penegakan hukum. Terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum, di mana orang-orang tertentu atau kelompok memiliki perlakuan yang berbeda. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kita masih disuguhkan dengan beberapa kasus yang cukup menghebohkan dan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kurangnya sumber daya. Penegak hukum sering kali kekurangan sumber daya, baik itu SDM maupun fasilitas yang memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Studi pustaka menjadi serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.Salah satu penyebab melemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas SDM penegak hukum yang buruk. Buruknya kualitas SDM para penegak hukum ini mengakibatkan kurangnya profesionalisme dan terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kurangnya pendidikan dan pelatihan. Penegak hukum yang kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, masih kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin.
Keterbatasan Komisi Yudisial dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 I Gede Sujana; I Made Sila; I Nengah Suastika; Rudi Ana Pali
IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research Vol. 3 No. 1 (2025): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v3i1.108

Abstract

Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setelah Perubahan UUD 1945, banyak ahli yang berpendapat, bahwa Komisi Yudisial memiliki peran yang tidak terlalu signifikan dalam mengawasi sistem peradilan untuk tegaknya hukum dan keadilan. Pendapat yang muncul dari pakar hukum adalah terbatasnya kewenangan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menurut UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kajian literature (literature review). Data yang bersumber dari buku-buku dan jurnal ilmiah online kemudian dianalisis secara mendalam dan diintepretasikan dalam bentuk hasil penelitian yang dapat diterima umum. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa keterbatasan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan UUD 1945 dapat dilihat dari 1) Luputnya Mahkamah Konstitusi dari pengawasan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan putusan yang membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Mahkaham Konstitusi. 2) Struktur organisasi Komisi Yudisial yang terbatas. Karena jumlah personil dan sumber daya manusia di lembaga Komisi Yudisial yang terbatas dibandingkan dengan jumlah hakim di seluruh Indonesia. 3) Proses pengawasan yang panjang. Proses pengawasan di Komisi Yudisial melibatkan beberapa tahap, mulai dari penerimaan laporan hingga pengambilan keputusan. 4) Potensi konflik kewenangan antara Komisi Yudisial dan MA terkait dengan mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan terhadap hakim.
Co-Authors Esto Bula Wiri Memang I Gusti Ngurah Santika I Made Kartika I Made Sila I Nengah Suastika I Wayan Kandia Laros Tuhuteru Rudi Ana Pali Salsabila, Unik Hanifah Veronika Buka Yanry Budianingsih