Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Indonesian Journal of Forestry Research
Elvida Yosefi Suryandari
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KAJIAN KONSEP KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MODEL WAY TERUSAN REGISTER 47 Alviya, Iis; Suryandari, Elvida Yosefi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Degradasi hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Tengah dewasa ini telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat antara lain dengan terjadinya tanah longsor, erosi dan sedimentasi sampai hilangnya biodiversiti dan pendapatan negara dari hasil kayu yang menurun drastis. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka seluruh kawasan hutan dibagi ke dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Tulisan ini bertujuan untuk: (1) mengidentikasi kondisi umum KPH Model Way Terusan Register 47 dan permasalahannya, dan (2) mengkaji konsep pembangunan KPH Model Way Terusan Register 47. Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya diolah secara kualitatif dan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa KPH Model Way Terusan Register 47 telah memiliki konsep pembangunan KPH model yang baik, ditunjang dengan adanya perencanaan jangka pendek hingga panjang (20 tahun). Akan tetapi dalam mengimplementasikan pembangunan KPH ini banyak menghadapi permasalahan baik dari sisi kelembagaan dan sosial. Dari sisi kelembagaan meliputi hambatan pemangku kepentingannya sendiri, peraturan perundangan, organisasi, pendanaan, dan SDM. Pada sisi sosial lebih cenderung kepada klaim lahan oleh masyarakat dan perbedaan jenis tanaman yang akan dikembangkan pada areal KPH model. Untuk merealisasikan KPH ini diperlukan penyamaan persepsi dan sosialisasi yang intensif konsep pengelolaan KPH kepada semua pemangku kepentingan, dengan cara memberikan solusi terhadap hambatan yang ada khususnya kelembagaan dan sosial.
KAJIAN IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA DALAM PENGORGANISASIAN KAWASAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN Sylviani, Sylviani; Suryandari, Elvida Yosefi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan kawasan hutan di tingkat tapak yang dikelola untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari dalam rencana jangka panjang. Satu atau lebih fungsi hutan (konservasi, lindung dan produksi) dapat dimasukkan dalam suatu KPH, tetapi KPH diklasifisikan berdasarkan fungsi hutan yang dominan. KPH telah ditetapkan di beberapa provinsi, tetapi ada yang belum operasional. Aspek kelembagaan seperti kebijakan dan organisasi merupakan kendala dalam pelaksanaan KPH. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengkaji implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengelolaan KPH dan (2) mengkaji kebijakan organisasi dalam pengelolaan KPH. Kegiatan ini dilaksanakan di KPH Dampelas Tinombo di Sulawesi Tengah serta KPH Way Terusan dan KPH Batu Tegi di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis retrospektif, sedangkan untuk mengkaji struktur organisasi menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan NSPK pengelolaan KPH telah diimplementasikan oleh masing-masing KPH. Hal ini dapat dilihat dari adanya master plan mengenai ”perencanaan pengelolaan hutan dan tata hutan”. Terdapat kesamaan dalam struktur organisasi KPH yang ditunjukkan melalui pembagian kerja, wewenang, rentang kendali dan departemenisasi. Namun, terdapat perbedaan yaitu pengelompokkan jenis departemenisasi. Perbedaan ini disebabkan oleh : perbedaan kondisi daerah, potensi kawasan serta kebijakan setiap daerah. Bentuk organisasi KPH pada lokasi penelitian memiliki karakteristik “struktur organisasi fungsional.” Organisasi tipe ini akan senantiasa beradaptasi dengan lingkungannya agar tetap berkembang menuju visi dan misi yang telah dibuat. Apabila terdapat perubahan kebijakan, organisasi perlu mengubah internal organisasi, misalnya dengan menyesuaikan struktur organisasinya. Dengan bentuk struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), KPH dapat mengakomodasi kepentingan pusat melalui departementalisasi dengan pendekatan kriteria dalam NSPK. Koordinasi dalam hal pendanaan telah mulai dilakukan, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saran studi ini meliputi : (1) Perlunya kebijakan turunan, mengenai tugas dan peran KPH secara rinci untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan (2) Perlu penyiapan kondisi pemungkin dalam organisasi apabila terdapat perubahan kebijakan terkait organisasi KPH. Pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui UPT terkait sampai KPH mandiri dan perlu aturan tentang kapabilitas dan mobilisasi SDM.
KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI DAERAH (STUDI KASUS KPH BANJAR, KALIMANTAN SELATAN DAN KPH LALAN MANGSANG MENDIS, SUMATERA SELATAN) Suryandari, Elvida Yosefi; Sylviani, Sylviani
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah ditetapkan sebagai tujuan strategis untuk mengelola hutan yang lebih baik. Walaupun demikian masih banyak kendala dijumpai dalam pembangunan KPH, diantaranya masalah kelembagaan dalam pendanaan dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM). Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengkaji implementasi kebijakan terkait organisasi KPH dan (2) Mengkaji ketersediaan SDM pendukung dalam pembangunan KPH. Penelitian dilakukan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis, Provinsi Sumatera Selatan dan KPHP Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling. Data dianalisis dengan analisis perencanaan SDMdan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk organisasi KPH saat ini adalah UPTD dari Satuan Lembaga Lain” Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan. Penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian organisasi UPTD dengan peraturan yang ada. Bentuk organisasi tersebut mempunyai keterbatasan dalam anggaran dan kewenangan pelaksanaan kegiatan, Sumberdaya Manusia (SDM) baik kuantitas dan kualitas. Bentuk SKPD dapat berupa sekretariat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah (LTD), atau lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Bentuk KPHyang tepat adalah LTD atau lembaga lain. Sesuai pasal 45 pada PP41/2007 maka organisasi KPH tidak bisa berbentuk “Lembaga Teknis Daerah”, tapi dalam bentuk “ karena skor organisasi di kabupaten sudah menunjukkan nilai yang maksimal. Kebutuhan saat ini adalah bagaimana memperkuat kelembagaan KPH sebagai SKPD dengan perencanaan yang baik. Langkah-langkah penting masih diperlukan sebelum KPHoperasional adalah penentuan peran dan fungsi KPH secara jelas dan tata hubungan kerja dengan stakeholder terkait termasuk pemegang ijin yang dapat dituangkan melalui peraturan. Lebih lanjut, komitmen daerah diperlukan untuk mendukung pembentukan KPHmenjadi SKPD.
IMPLEMENTASI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BANJAR Alviya, Iis; Suryandari, Elvida Yosefi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksploitasi hutan alam produksi secara besar-besaran yang telah berlangsung sejak tahun 1969, telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional melalui produk utamanya kayu dan hasil hutan non-kayu. Di lain pihak eksploitasi hutan alam telah memberikan dampak negatif bagi kelestarian sumberdaya hutan sendiri. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, maka seluruh kawasan hutan akan dibagi ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya. Tujuan penelitian ini secara khusus adalah : (1) mengidentifikasi permasalahan yang meliputi faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan KPH Banjar dan (2) mengkaji implementasi dan strategi pembangunan KPH Banjar. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei lapangan dan wawancara secara mendalam di KPH Model Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan data tersebut diolah dengan analisis deskriptif dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembangunan KPH Banjar, masih terdapat perbedaan persepsi di antara para pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan dari hasil análisis SWOT yang menunjukkan adanya perbedaan cara pandang dalam memahami beberapa kasus permasalahan dalam pembangunan KPH antara Dishut propinsi, Dishut kabupaten dan BPKH. Oleh karena itu upaya yang perlu dilakukan dalam pembangunan KPH Banjar ke depan adalah: adanya dukungan dan komitmen Pemda dengan merumuskan perundangan (PERDA) maupun penyusunan RTRW yang sesuai, pengembangan SDM melalui kerjasama perguruan tinggi, dan peningkatan koordinasi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka sinkronisasi kegiatan dalam kawasan KPH Banjar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan KPH.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota Suryandari, Elvida Yosefi; Subarudi, Subarudi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 63/2002 tentang Hutan Kota. Di lain pihak implementasi hutan kota rata-rata masih di bawah 10%. Kendala dalam pelaksanaan hutan kota diduga adalah inkonsistensi kebijakan dan perbedaan konsep hutan kota dari sisi perancang, pembuat kebijakan dan masyarakat. Kebijakan merupakan hal penting karena akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan hutan kota. Tujuan kajian adalah identifikasi peraturan-perundangan terkait pembangunan hutan kota, melakukan kajian PP No. 63/2002 dan identifikasi para pemangku terkait. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kebijakan dan analisis stakeholder. Hasil kajian menunjukkan bahwa PP No. 63/2002 belum dapat meningkatkan pembangunan hutan kota di daerah dibandingkan kebijakan serupa dari sektor lain. Butir-butir yang perlu diperhatikan dalam PP tersebut adalah konsep hutan kota (jelas termasuk strata tanaman/pohon), syarat luas dan kekompakan areal hutan kota, pemberian insentif dan disinsentif, penetapan hutan kota melalui Peraturan Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan kota. PP No. 63/2002 dan turunannya perlu direvisi Kementerian Kehutanan agar aplikatif di daerah dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Implementasi suatu kebijakan tergantung isi kebijakan dan daya tanggap pelaksana di daerah. Keterlibatan dan koordinasi antara pemangku kepentingan diperlukan sebagai upaya untuk membangun hutan kota yang berkelanjutan.
Kajian Kebijakan Penguasaan Lahan Dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Lampung Selatan Sylviani, Sylviani; Dwiprabowo, Haryatno; Suryandari, Elvida Yosefi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pengelolaan kawasan hutan tidak terlepas dari adanya persoalan-persoalan atau konflik lahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi konflik lahan antara lain ekonomi, sosial, ekologi dan kebutuhan lahan pertanian. Beberapa bentuk konflik lahan antara lain tumpang tindih penggunaan lahan dan sengketa kepemilikan lahan. Di lain pihak, konflik sosial dapat terjadi antara penduduk pendatang dan penduduk asli. Hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan KPH. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para pihak serta bentuk klaim lahan dalam pengelolaan lahan, mengidentifikasi kelembagaan dan aturan tenurial di kawasan KPH serta rekomendasi kebijakan. Kajian dilakukan dengan metode Rapid Land Tenure Assessment (RATA) untuk menilai, menganalisis, memahami, dan menjelaskan secara ringkas suatu masalah dan/atau konflik sistem penguasaan tanah yang kompleks. Hasil kajian menunjukkan bahwa masalah tenurial di kawasan KPH Lampung Selatan terjadi dengan telah diokupasinya kawasan hutan oleh pemukiman, fasilitas umum/sosial dan pusat perbelanjaan dalam bentuk desa definitif. Peran para pihak/aktor dalam penguasaan lahan di kawasan KPH sangat menentukan. Pemerintah pusat yang menerbitkan kebijakan tidak melakukan evaluasi terutama dalam tata batas kawasan dan ijin-ijin yang sudah tidak aktif. Sementara pemerintah daerah mengeluarkan Perda pembentukan desa definitif dan menerbitkan SPT pajak tahunan bagi penggarap lahan yang merupakan legal klaim. Dalam kelembagaan, tidak ada koordinasi antara Kementerian Kehutanan (sebagai penguasa kawasan) dengan para pihak di pemerintahan daerah dalam penerbitan sertifikasi tanah. Disarankan adanya kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Kehutanan adalah dengan menjadikan lahan kawasan hutan menjadi lahan garapan dengan program HTR, HKM atau Hutan Desa serta melakukan tata batas ulang kawasan.
TIPOLOGI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI INDONESIA Budiningsih, Kushartati; Ekawati, Sulistya; Gamin, Gamin; Sylviani, Sylviani; Suryandari, Elvida Yosefi; Salaka, Fentie
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4559.056 KB)

Abstract

Tipologi KPH disusun melalui pengelompokkan KPH berdasarkan karakteristik pengelola KPH, partisipasi para pihak dan potensi usahanya.  Pendekatan survei melalui pengiriman kuisioner pada 86 KPH model berlembaga digunakan untuk pengumpulan data primer disamping pengumpulan literatur terkait KPH untuk memperoleh data pendukung bersifat sekunder.  Sejumlah 35 KPH dianalisis kondisinya dan menghasilkan 3 tipe KPH yakni tipe A (3,66 -5,00), tipe B (2,33 – 3,66) dan tipe C (1,00 – 2,33). KPH tipe A berkarakteristik pemahaman konsep KPH baik, SDM cukup dan kapabel,  dukungan stakeholder tinggi, dan potensi usaha baik.  KPH tipe B berkarakteristik pemahaman konsep KPH sedang, jumlah dan kapabilitas SDM tersedia tapi belum cukup,  dukungan stakeholder sedang, dan potensi usaha sedang.  KPH Tipe C berkarakteristik pemahaman konsep KPH  kurang, jumlah dan kapabilitas SDM  belum cukup,  dukungan stakeholder kurang, dan potensi usaha kurang.  Sebagian besar KPH (97%) termasuk ke dalam KPH tipe B dan KPH tipe C, ini berarti bahwa KPH masih memerlukan pendampingan dari pemerintah dalam pembangunannya.
STAKEHOLDERS’ PERCEPTION ON MANAGEMENT OF UPSTREAM CILIWUNG WATERSHED: IMPLICATIONS FOR FOREST LANDSCAPE PLANNING Alviya, Iis; Muttaqin, Muhammad Zahrul; Suryandari, Elvida Yosefi; Maryani, Retno
Indonesian Journal of Forestry Research Vol. 4 No. 2 (2017): Indonesian Journal of Forestry Research
Publisher : Association of Indonesian Forestry and Environment Researchers and Technicians

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59465/ijfr.2017.4.2.135-150

Abstract

Forests play a vital role for the livelihoods of rural and urban communities. Addressing perception of forest users regarding forest practices is one of the most important aspects of forest management. This paper aims to elaborate stakeholders’ perception on the biophysical, socio-economic and institutional aspects of forest landscape management in upstream Ciliwung watershed. Data were collected through survey, by highlighting preferences, perceptions, and expectations of actors who are interested in the impacts of watershed management. This study indicates that communities at upstream Ciliwung watershed area perceived that the socio-economic aspect is the most important factor in managing upstream Ciliwung watershed. The governments (central and local), however, pay more attention to the biophysical and institutional aspects. The result of the overall perception analysis shows that institutional aspects need to be addressed first, followed by socio-economic aspects and biophysical aspects to improve the management of upstream Ciliwung watershed. Addressing institutional aspects is needed to enhance awareness and coordination among stakeholders, to enforce law and to develop a monitoring system to support the preservation of the forest at the upstream watershed areas. In terms of socio-economic aspects, improving community livelihoods is needed through payments for environmental services. Regarding biophysical aspects, afforestation and conservation of soil and water need to be prioritised. Thus, there should be programs that could provide solutions based on the three main aspects to improve the management of the forest resources in the upstream watershed area.
Co-Authors Fentie Salaka, Fentie Gamin Gamin, Gamin Haryatno Dwiprabowo Iis Alviya Kushartati Budiningsih Muhammad Zahrul Muttaqin Retno Maryani Subarudi Subarudi Sulistya Ekawati Sylviani Sylviani