Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGGABUNGAN PERKARA DALAM PROSES PENYELESAIAN GANTI RUGI TUMPAHAN MINYAK DI LAUT SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN BLUE ECONOMY Satrih Satrih
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 3, No 1 (2017): Januari – Juni 2017
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Proses penyelesaian ganti rugi pencemaran tumpahan minyak di laut dan kendala yang dihadapi dalam memperoleh ganti rugi juga mengkaji penggabungan perkara ganti rugi atas pencemaran tumpahan minyak di laut dalam mengoptimalkan penerapan blue economy. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam kaidah-kaidah hukum internasional maupun nasional yang terkait dengan obyek penelitian ini. Penelitian dilakukan juga terhadap sejumlah kasus tumpahan minyak yang mencemari perairan Indonesia sebagai akibat kecelakaan. Penelitian ini juga dilengkapi dengan pengumpulan data baik dari kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Selain itu dilakukan penelusuran data melalui internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perolehan ganti rugi, para penggugat dapat mengajukan gugatan ganti rugi khususnya berdasarkan International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992 yang telah diratiﬁ kasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 53/1999 tentang Ratiﬁ kasi atas CLC 1992, dan International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage 1992. Meskipun demikian terdapat kendala dalam perolehan ganti rugi yang dapat mengoptimalkan penerapan blue economy. Kendala tersebut bersumber dari CLC 1992 itu sendiri yang membatasi kerugian akibat pencemaran yang dapat dibayarkan ganti ruginya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa untuk perolehan ganti rugi dalam mengoptimalkan penerapan blue economy, para penggugat dapat melaksanakannya dengan penggabungan perkara ganti rugi atas pencemaran tumpahan minyak di laut. Prosedur yang dilakukan adalah dengan pembuktian kesalahan pelaku (selain dari pemilik kapal) melalui proses pidana, tuntutan ganti rugi diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Pertangungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I: Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks Kailwa Kailwa; Baharuddin Badaru; Satrih Satrih
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The research objective to analyze criminal responsibility for the crime of possession of narcotics Category I: Decision Study 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks. This research is a research that conducts empirical research in the city of Makassar, precisely at the Makassar District Court as an institution to adjudicate and decide cases Number 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks concerning the Crime of Possessing Narcotics Group I. is a crime of narcotics abuse in the decision Number 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks is a criminal act of possessing class I narcotics. or providing narcotics class I in the form of plants” which is an element of an alternative article and a fact revealed at trial. Tujuan penelitian menganalisis pertangungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I: Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian Empiris di kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar sebagai instansi mengadili dan memutuskan perkara Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks tentang Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I, Hasil penelitian ini menggambarkan Kualifikasi bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks adalah tindak pidana memiliki narkotika golongan I. Berdasarkan bunyi Pasal 111 ayat (2) “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” yang merupakan unsur pasal bersifat alternatif serta fakta yang terungkap di persidangan

Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yusnita Yusnita; Muhammad Syarief Nuh; Satrih Hasyim
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dan faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penerapan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar terlaksana kurang efektif, karena peran penuntut umum masih menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian. Hal ini dapat diketahui dari keterangan beberapa informan dalam hal ini Hakim dan Panitera Muda Tipikor sebagai salah satu aparat yang berkompeten dalam memeriksa perkara gratifikasi. Selain itu, substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif. Faktor substansi hukum, struktur hukum, pengetahuan hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of reverse evidence in corruption cases and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's study found that: The application of reverse evidence in the criminal act of corruption in the Makassar District Court was not effective, because the role of the public prosecutor is still very important in the proving process. This can be seen from the statements of several informants, in this case the Judge and the Young Registrar of Corruption as one of the competent apparatus in examining cases of gratification. In addition, the substance of the legal system in Indonesia does not explicitly regulate reverse proof so that the application of reverse evidence cannot be applied effectively. Factors of legal substance, legal structure, legal knowledge, legal culture, and legal awareness have little effect on the effectiveness of the implementation of reverse evidence in corruption cases in the Makassar District Court.

Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Ananda Eka Saputra; Baharuddin Badaru; Satrih Satrih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.701 KB)

Tujuan penelitian menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim atas pemberian putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim sehingga memberikan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menggambarkan yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalm menjatuhkan putusan bebas yakni sesuai dengan ketentuan dalam pasal 191 (1) KUHAP, yakni tidak terbukti secara sah dan diputus bebas. Sebagai saran untuk mencegah Majelis Hakim melakukan putusan bebas kepada terdakwa, maka jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan dan tuntutan harus lebih cermat, jelas dan teliti dalam memasukkan pasal dan memperhatikan unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa. The research objective to analyze the basis of the judge's legal considerations for giving an acquittal to the defendant of a narcotic crime, to find out and analyze the factors that form the basis of the judge's legal considerations so as to give an acquittal to the defendant of a narcotic crime. This research is a legal research conducted with an empirical approach. The results of this study illustrate that the basis for the judge's legal considerations in imposing an acquittal is in accordance with the provisions in Article 191 (1) of the Criminal Procedure Code, which is not legally proven and acquitted. As a suggestion to prevent the Panel of Judges from making an acquittal to the defendant, the public prosecutor in making indictments and charges must be more careful, clear and thorough in entering articles and paying attention to the criminal elements committed by the defendant.

Implikasi Perjanjian TRIMs terhadap Perekonomian Domestik di Abad 21: Studi Pengembangan Hukum Satrih Hasyim; La Ode Husen; Nasrullah Nasrullah
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i2.224

This study aims to analyze the implications of the TRIMs agreement for Indonesia. It discusses the exceptions to the TRIMs agreement, the utilization of transition periods, as well as the efforts of the Government to increase the investment value. This normative legal study uses statute, sociological, and comparative approaches with a literature study technique. The study results a show that Indonesia implements the TRIMs agreement, considering the exceptions and transition period. The Government’s efforts to increase investment include clear legal protection, improvement of human resources, a conducive investment environment, digital technology, innovative approach, and simplifying the investment process. Therefore, it is recommended that the Government strengthens investment regulations and policies that consider the development of society and the business world and increases investment in education and digital technology. The community must also actively participate in helping to increase investment by creating a conducive investment environment. With reasonable efforts and cooperation, investment in Indonesia is expected to increase and positively impact Indonesia’s economic growth in the 21st century.

Pembinaan Hukum Dalam Bentuk Pendidikan dan Penyadaran Hukum tentang Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup di Desa Kapita Kabupaten Je’ne Ponto ST. Ulfah; Satrih Hasyim; Nasrullah Arsyad
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 11 (2022): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembinaan Hukum dalam bentuk Pendidikan dan Penyadaran Hukum tentang Pemberdayaan Perempuan untup⁰k Kesetaraan Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup di Desa Kapita Kabupaten Je’ne Ponto. menjadi sebuah masalah yang menarik untuk dikaji secara mendalam, karena kehidupan desa tak melulu soal ekonomi dan sosial masyarakatnya. Juga lingkungan dengan segenap interaksi di dalamnya—manusia, tanah, air, udara, flora, dan fauna—yang semuanya saling terkait. Di dalam Pengabdian ini, terdapat dua permasalahan mitra yaitu: 1. Masih kurangnya pemahaman warga di Desa Kapita Kabupaten Je’ne Ponto terkait Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.2. warga di Desa Kapita Kabupaten Je’ne Ponto, tidak mengetahui sanksi pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan permasalahan mitra tersebut kami menawarkan solusi Pembinaan dan Pendidikan dan Penyadaran Hukum tentang Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup di Desa Kapita Kabupaten Je’ne Ponto, dalam bentuk penyuluhan interaktif sehingga warga desa mengetahui bagaimanakah penegakan hukum tentang pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBULLYAN TERHADAP ANAK AUTIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pkj) Nufradhilah; Satrih Hasyim
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine and analyze the application of the law regarding bullying of children with autism and to analyze judges' legal considerations in cases of bullying of children with autism. The research method used in writing this thesis is a normative method, with secondary and primary data coverage, this research was conducted at the Pangkajene District Court. The results of this study indicate that based on Article 80 paragraph (1) Jo. Article 76 C of Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations, are in accordance with the implementation law by the judge in relation to the case of child bullying. It is hoped that this research recommendation from the court and legal practitioners to be able to improve themselves and then return to the corridor line that has been mandated by the state and the law.

EFEKTIVITAS PEMBEBASAN NARAPIDANA SAAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Studi Kasus di Lapas Kelas I Kota Makassar) Putri Nuzulih; Nasrullah Arsyad; Satrih Hasyim
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to determine how the effectiveness of assimilation and integration rights policies during the pandemic. Corona Virus and what factors hinder the assimilation and Integration Rights policy. So it can be concluded that the release of prisoners during the pandemic through assimilation and integration rights programs has not been effective, because there are still many prisoners who have received this policy but have returned to committing criminal acts, causing unrest in the community. In this study using the method of empirical law research type. This study also uses primary data and secondary data obtained through literature study (documents) and field studies as data collection techniques, then analyzed using qualitative analysis methods. The recommendation of this research is that the government must be able to make further actions or steps for safety and comfort for the community and prisoners so that there will be no problems and repetition of crimes during this pandemic and correctional institutions must provide motivation or encouragement to prisoners who have the ability / skills and skills. to assimilate so that what prisoners have can be useful for the prison, community, and individuals. Then the community should be more active and participate in supporting the assimilation program by accepting the presence of prisoners so that a sense of trust arises to provide opportunities to carry out assimilation and the right to integrate in the midst of society.

Criminal Liability in Artificial Intelligence-Based Medical Malpractice: Normative Voids and Challenges of Modern Health Law Nirwan Afandy; Hasbuddin Khalid; Satrih Hasyim
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 6 No. 1 (2026): July - December
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v6i1.2383

This study aims to examine the construction of criminal liability in cases of medical malpractice involving artificial intelligence and to identify the normative gaps within contemporary health law that hinder effective accountability. It further seeks to formulate a responsive legal framework capable of addressing the challenges posed by the integration of advanced technologies in medical practice. The research employs normative legal methodology using statute and conceptual approaches. The statute approach analyzes existing legal provisions governing healthcare and criminal liability, while the conceptual approach explores doctrinal principles such as fault, negligence, and responsibility in technologically mediated environments. Data are analyzed using a descriptive prescriptive method to both explain current legal conditions and propose normative solutions. The findings reveal that existing legal frameworks remain anthropocentric and are unable to adequately address the distributed nature of responsibility in AI mediated healthcare. The absence of explicit regulations on the use of artificial intelligence creates a normative vacuum, leading to uncertainty in attributing criminal liability among physicians, developers, and healthcare institutions. The study also finds that traditional doctrines such as mens rea and actus reus are increasingly difficult to apply in cases where decision making involves algorithmic systems. As a result, there is a need to reconceptualize criminal responsibility through more adaptive models, including shared responsibility and selective strict liability. This research concludes that legal reform is essential to ensure accountability, legal certainty, and patient protection in the era of digital healthcare. It proposes the development of integrated and forward looking legal frameworks that align technological innovation with fundamental principles of criminal law.

Economic Efficiency Versus Legal Dogmatics: A Critical Analysis of Restorative Justice for Indonesian Petty Corruption Nasrullah Arsyad; Satrih Hasyim
Khazanah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v8i1.54236

The normalization of petty corruption in Indonesia poses a significant sociological and institutional challenge, as evidenced by high rates of public participation in gratification. Paradoxically, law enforcement officials frequently respond to this phenomenon through a pragmatic discourse advocating restorative justice to achieve budgetary efficiency. This research aims to critically evaluate this cost efficiency argument by analyzing the normative and sociological implications of resolving corruption offenses through non-penal mechanisms. Utilizing a normative legal research methodology encompassing statutory, conceptual, and case approaches, this study examines the tension between empirical case handling expenditures and foundational rule of law principles. The findings reveal that the substantial disparity between enforcement expenditures and recovered state assets does not provide a sufficient legal basis to justify the decriminalization of corruption. Law enforcement costs represent a core constitutional function that cannot be reduced to a profit oriented calculation. Sociologically, implementing peaceful resolution mechanisms within a high tolerance society creates a significant risk of institutionalizing impunity and may encourage the collective imitation of corrupt behavior. Furthermore, a dogmatic reconstruction affirms that Article 4 of Law Number 31 of 1999 and Article 82 letter c of Law Number 20 of 2025 explicitly exclude corruption offenses from extrajudicial resolutions, as the inherent mens rea element cannot be nullified by mere asset restitution. Consequently, this research concludes that addressing this challenge requires prioritizing a summary proceedings mechanism alongside the modernization of digital prevention systems. This integrated approach ensures legal certainty, maintains the deterrent effect of criminal law, and safeguards institutional integrity without compromising procedural efficiency.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search