Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGGABUNGAN PERKARA DALAM PROSES PENYELESAIAN GANTI RUGI TUMPAHAN MINYAK DI LAUT SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN BLUE ECONOMY Satrih Satrih
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 3, No 1 (2017): Januari – Juni 2017
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Proses penyelesaian ganti rugi pencemaran tumpahan minyak di laut dan kendala yang dihadapi dalam memperoleh ganti rugi juga mengkaji penggabungan perkara ganti rugi atas pencemaran tumpahan minyak di laut dalam mengoptimalkan penerapan blue economy. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam kaidah-kaidah hukum internasional maupun nasional yang terkait dengan obyek penelitian ini. Penelitian dilakukan juga terhadap sejumlah kasus tumpahan minyak yang mencemari perairan Indonesia sebagai akibat kecelakaan. Penelitian ini juga dilengkapi dengan pengumpulan data baik dari kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Selain itu dilakukan penelusuran data melalui internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perolehan ganti rugi, para penggugat dapat mengajukan gugatan ganti rugi khususnya berdasarkan International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992 yang telah diratiﬁ kasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 53/1999 tentang Ratiﬁ kasi atas CLC 1992, dan International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage 1992. Meskipun demikian terdapat kendala dalam perolehan ganti rugi yang dapat mengoptimalkan penerapan blue economy. Kendala tersebut bersumber dari CLC 1992 itu sendiri yang membatasi kerugian akibat pencemaran yang dapat dibayarkan ganti ruginya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa untuk perolehan ganti rugi dalam mengoptimalkan penerapan blue economy, para penggugat dapat melaksanakannya dengan penggabungan perkara ganti rugi atas pencemaran tumpahan minyak di laut. Prosedur yang dilakukan adalah dengan pembuktian kesalahan pelaku (selain dari pemilik kapal) melalui proses pidana, tuntutan ganti rugi diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Pertangungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I: Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks Kailwa Kailwa; Baharuddin Badaru; Satrih Satrih
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The research objective to analyze criminal responsibility for the crime of possession of narcotics Category I: Decision Study 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks. This research is a research that conducts empirical research in the city of Makassar, precisely at the Makassar District Court as an institution to adjudicate and decide cases Number 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks concerning the Crime of Possessing Narcotics Group I. is a crime of narcotics abuse in the decision Number 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks is a criminal act of possessing class I narcotics. or providing narcotics class I in the form of plants” which is an element of an alternative article and a fact revealed at trial. Tujuan penelitian menganalisis pertangungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I: Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian Empiris di kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar sebagai instansi mengadili dan memutuskan perkara Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks tentang Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I, Hasil penelitian ini menggambarkan Kualifikasi bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks adalah tindak pidana memiliki narkotika golongan I. Berdasarkan bunyi Pasal 111 ayat (2) “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” yang merupakan unsur pasal bersifat alternatif serta fakta yang terungkap di persidangan

Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yusnita Yusnita; Muhammad Syarief Nuh; Satrih Hasyim
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dan faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penerapan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar terlaksana kurang efektif, karena peran penuntut umum masih menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian. Hal ini dapat diketahui dari keterangan beberapa informan dalam hal ini Hakim dan Panitera Muda Tipikor sebagai salah satu aparat yang berkompeten dalam memeriksa perkara gratifikasi. Selain itu, substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif. Faktor substansi hukum, struktur hukum, pengetahuan hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of reverse evidence in corruption cases and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's study found that: The application of reverse evidence in the criminal act of corruption in the Makassar District Court was not effective, because the role of the public prosecutor is still very important in the proving process. This can be seen from the statements of several informants, in this case the Judge and the Young Registrar of Corruption as one of the competent apparatus in examining cases of gratification. In addition, the substance of the legal system in Indonesia does not explicitly regulate reverse proof so that the application of reverse evidence cannot be applied effectively. Factors of legal substance, legal structure, legal knowledge, legal culture, and legal awareness have little effect on the effectiveness of the implementation of reverse evidence in corruption cases in the Makassar District Court.

Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Ananda Eka Saputra; Baharuddin Badaru; Satrih Satrih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.701 KB)

Tujuan penelitian menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim atas pemberian putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim sehingga memberikan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menggambarkan yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalm menjatuhkan putusan bebas yakni sesuai dengan ketentuan dalam pasal 191 (1) KUHAP, yakni tidak terbukti secara sah dan diputus bebas. Sebagai saran untuk mencegah Majelis Hakim melakukan putusan bebas kepada terdakwa, maka jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan dan tuntutan harus lebih cermat, jelas dan teliti dalam memasukkan pasal dan memperhatikan unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa. The research objective to analyze the basis of the judge's legal considerations for giving an acquittal to the defendant of a narcotic crime, to find out and analyze the factors that form the basis of the judge's legal considerations so as to give an acquittal to the defendant of a narcotic crime. This research is a legal research conducted with an empirical approach. The results of this study illustrate that the basis for the judge's legal considerations in imposing an acquittal is in accordance with the provisions in Article 191 (1) of the Criminal Procedure Code, which is not legally proven and acquitted. As a suggestion to prevent the Panel of Judges from making an acquittal to the defendant, the public prosecutor in making indictments and charges must be more careful, clear and thorough in entering articles and paying attention to the criminal elements committed by the defendant.

PENGGABUNGAN PERKARA DALAM PENYELESAIAN GANTI RUGI TUMPAHAN MINYAK DI LAUT SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN BLUE ECONOMY Satrih Satrih
Bina Hukum Lingkungan Vol 2, No 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Penelitian ini dilakukan pertama, untuk mengkaji Proses penyelesaian ganti rugi pencemaran tumpahan minyak di laut dan kendala yang dihadapi dalam memperoleh ganti rugi. Kedua penelitian ini juga mengkaji penggabungan perkara ganti rugi atas pencemaran tumpahan minyak di laut dalam mengoptimalkan penerapan blue economy.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam kaidah-kaidah hukum internasional maupun nasional yang terkait dengan obyek penelitian ini. Penelitian ini juga dilengkapi dengan pengumpulan data baik dari kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Selain itu dilakukan penelusuran data melalui internet.Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perolehan ganti rugi, para penggugat khususnya mendasarkan pada International Convention on Civil Liability (CLC) 1992 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 53/1999 dan Fund Convention 1992. Meskipun demikian terdapat kendala dalam perolehan ganti rugi yang dapat mengoptimalkan penerapan blue economy. Kendala tersebut juga bersumber dari CLC yang membatasi kerugian yang dapat dibayarkan ganti ruginya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa untuk perolehan ganti rugi dalam mengoptimalkan penerapan blue economy, para penggugat dapat melaksanakannya dengan penggabungan perkara ganti rugi atas pencemaran tumpahan minyak di laut.

Implikasi Perjanjian TRIMs terhadap Perekonomian Domestik di Abad 21: Studi Pengembangan Hukum Satrih Hasyim; La Ode Husen; Nasrullah Nasrullah
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i2.224

This study aims to analyze the implications of the TRIMs agreement for Indonesia. It discusses the exceptions to the TRIMs agreement, the utilization of transition periods, as well as the efforts of the Government to increase the investment value. This normative legal study uses statute, sociological, and comparative approaches with a literature study technique. The study results a show that Indonesia implements the TRIMs agreement, considering the exceptions and transition period. The Government’s efforts to increase investment include clear legal protection, improvement of human resources, a conducive investment environment, digital technology, innovative approach, and simplifying the investment process. Therefore, it is recommended that the Government strengthens investment regulations and policies that consider the development of society and the business world and increases investment in education and digital technology. The community must also actively participate in helping to increase investment by creating a conducive investment environment. With reasonable efforts and cooperation, investment in Indonesia is expected to increase and positively impact Indonesia’s economic growth in the 21st century.

Pembinaan Hukum Dalam Bentuk Pendidikan dan Penyadaran Hukum tentang Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup di Desa Kapita Kabupaten Je’ne Ponto ST. Ulfah; Satrih Hasyim; Nasrullah Arsyad
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 11 (2022): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembinaan Hukum dalam bentuk Pendidikan dan Penyadaran Hukum tentang Pemberdayaan Perempuan untup⁰k Kesetaraan Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup di Desa Kapita Kabupaten Je’ne Ponto. menjadi sebuah masalah yang menarik untuk dikaji secara mendalam, karena kehidupan desa tak melulu soal ekonomi dan sosial masyarakatnya. Juga lingkungan dengan segenap interaksi di dalamnya—manusia, tanah, air, udara, flora, dan fauna—yang semuanya saling terkait. Di dalam Pengabdian ini, terdapat dua permasalahan mitra yaitu: 1. Masih kurangnya pemahaman warga di Desa Kapita Kabupaten Je’ne Ponto terkait Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.2. warga di Desa Kapita Kabupaten Je’ne Ponto, tidak mengetahui sanksi pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan permasalahan mitra tersebut kami menawarkan solusi Pembinaan dan Pendidikan dan Penyadaran Hukum tentang Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup di Desa Kapita Kabupaten Je’ne Ponto, dalam bentuk penyuluhan interaktif sehingga warga desa mengetahui bagaimanakah penegakan hukum tentang pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBULLYAN TERHADAP ANAK AUTIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pkj) Nufradhilah; Satrih Hasyim
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine and analyze the application of the law regarding bullying of children with autism and to analyze judges' legal considerations in cases of bullying of children with autism. The research method used in writing this thesis is a normative method, with secondary and primary data coverage, this research was conducted at the Pangkajene District Court. The results of this study indicate that based on Article 80 paragraph (1) Jo. Article 76 C of Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations, are in accordance with the implementation law by the judge in relation to the case of child bullying. It is hoped that this research recommendation from the court and legal practitioners to be able to improve themselves and then return to the corridor line that has been mandated by the state and the law.

EFEKTIVITAS PEMBEBASAN NARAPIDANA SAAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Studi Kasus di Lapas Kelas I Kota Makassar) Putri Nuzulih; Nasrullah Arsyad; Satrih Hasyim
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to determine how the effectiveness of assimilation and integration rights policies during the pandemic. Corona Virus and what factors hinder the assimilation and Integration Rights policy. So it can be concluded that the release of prisoners during the pandemic through assimilation and integration rights programs has not been effective, because there are still many prisoners who have received this policy but have returned to committing criminal acts, causing unrest in the community. In this study using the method of empirical law research type. This study also uses primary data and secondary data obtained through literature study (documents) and field studies as data collection techniques, then analyzed using qualitative analysis methods. The recommendation of this research is that the government must be able to make further actions or steps for safety and comfort for the community and prisoners so that there will be no problems and repetition of crimes during this pandemic and correctional institutions must provide motivation or encouragement to prisoners who have the ability / skills and skills. to assimilate so that what prisoners have can be useful for the prison, community, and individuals. Then the community should be more active and participate in supporting the assimilation program by accepting the presence of prisoners so that a sense of trust arises to provide opportunities to carry out assimilation and the right to integrate in the midst of society.

Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing Irdha Afirda; Satrih Hasyim; Sitti Ulfah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAC This study aims to identify and analyze the function of the Immigration Detention Center in fulfillment the rights of foreign refugees and to identify and analyze the inhibiting factors in the implementation of the functions of the Immigration Detention Center in fulfillment the rights of Fforeign refugees. The research method used is the empirical legal research method, namely the legal case study approach and discussesthe object of research by focusing on the sociological juridical aspect and using secondary data as initial data, then primary data or field data. The results of this study indicate that the Rudenim carries out the immigration function based on Presidential Regulation no. 125 of 2016 which is related to immigration arangement and supervision. Based on the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.01 PR.07.04 concerning Organization and Working Procedures of Immigration Detention Centers, the Rudenim functionsare detention, relocation, repatriation and deportation. Rudenim facilitates refugees in the South Sulawesi Province with funding from IOM. The inhibiting factors for the implementation of the Rudenim in theimplementation of the Rudenim function in fulfillment the rights of foreign refugees are the distance between the detention center and the community house, there are many of community houses, the large number of refugees, the limited of Rudenim officers, and a limited budget. The recommendation in this study is that in carrying out the functions of the Immigtation Detention Center, it is hoped that coordination with other agencies and refugee facilitators, namely IOM, should be further improved, it is recommended that the Immigration Detention Center maximize existing human resources by increasing the number of officers in the security sector and it is hoped that the government of Indonesia through The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia made clear policies regarding the status of asylum seekers and refugees in Indonesia in order to maintain the stability of the country eventhough it has not ratified the 1951 Convention and 1967 Protocol on the Status of Refugees. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode penelitian hukum Empiris yaitu metode pendekatan studi kasus hukum dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek Yuridis Sosiologis dan menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Rudenim menjalankan fungsi keimigrasian berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yaitu terkait pengelolaan dan pengawasan keimigrasian.Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Fungsi Rudenim yaitu Pendetensian, Pemindahan, Pemulangan dan Pendeportasian. Rudenim memfasilitasi pengungsi yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan denganpembiayaan dari IOM. Faktor penghambat pelaksanaan Rudenim Makassar dalam pelaksanaan fungsi Rudenim dalam pemenuhan hak pengungsi warga negara asing yaitu jauhnya jarak rudenim dengancommunity house, sebaran community house yang tidak sedikit, jumlah pengungsi yang sangat banyak, terbatasnya jumlah petugas Rudenim, dan anggaran yang terbatas. Rekomendasi penelitian yaitu hendaknya dalam melaksanakan fungsi Rumah Detensi Imigrasi diharapkan koordinasi dengan instansi lainnya serta fasilitator pengungsi yaitu IOM lebih ditingkatkan lagi, disarankan agar Rumah Detensi Imigrasi untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dengan menambah jumlah petugas di bidang pengamanan serta diharapkan PemerintahIndonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI membuat kebijakan yang jelas terkait status pencari suaka dan pengungsi di Indonesia guna tetap menjaga kestabilan negara meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search