Articles
<![CDATA[Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Muhammad Asyharudddin]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Muhammad Kamal Hidjaz]]>
<![CDATA[ PLENO JURE Vol 9 No 1 (2020): Pleno Jure, April ]]>
Publisher : <![CDATA[LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37541/plenojure.v9i1.390
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan (1) untuk mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. (2) Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar serta respondenya adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar , dan Penyidik BNN Makassaar. Hasil Penelitian ini menunjukan : Evektivitas pelaksanaan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika kurang efektif diakibatkan oleh adanya penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap pelakunya. Faktor yang memperngaruhinya adalah lingkungan, agama, dan pekerjaan. Sebagai saran: para pembuat undang-undang hendaknya memberikan pedoman penindasan khusus yang memenuhi skala prioritas tentang narkotika sebagai pedoman pemidanaan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, karena KUHP belum cukup menjadi pedoman pemidanaan bagi hakim, dimana Hakim sebagai penegak hukum yang berwenang mengadili hanya mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dilapangan pada saat persidangan. Abstract. This research was conducted with the aim of (1) to find out and understand the effectiveness of the implementation of criminal sanctions against narcotics offenders. (2) To find out and understand what factors affect the effectiveness of criminal sanctions against narcotics offenders. This type of research is empirical normative research and is carried out in the Makassar District Court and the respondents are Makassar District Court Judges and BNN Makassaar Investigators. The results of this study indicate: The effectiveness of the implementation of criminal sanctions against narcotics offenders is less effective due to criminal convictions that have no impact or deterrent effect on the perpetrators. Factors that influence it are the environment, religion, and work. As a suggestion: lawmakers should provide specific guidelines on the oppression that meet the priority scale on narcotics as a guideline for judicial consideration in imposing sanctions because the Criminal Code has not been sufficiently a guideline for convicting judges, where Judges as law enforcement authorities are authorized to only consider factors -factors that exist in the field at the hearing.]]>
<![CDATA[Efektifitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Ikbal Sahardian]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang120
<![CDATA[Penelitin ini di latar belakangan oleh fenomena bahwa efektif tidaknya penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi dikabupaten jayapura papua kebanyakan korupsi terjadi pada lingkup pemerintah maupun swasta tetapi kebanyakan juga korupsi yang terjadi di bidang pertanian terutama dampak negative pada sector perekonomian serta kehidupan pada petani sehingga menghambat kemajuan dan pertumbuhan disektor pertanian. Penelitian ini dilaksakan di kabupaten jayapura papua pada kantor polres jayapura, Kejaksaan Negeri Jayapura dan Pengadilan Negeri jayapura dengan alas an bahwa instansi yang terjadi di kabupaten jayapura selama tiga tahun terakhir. Hasil penelitian ini menukkan bahwa dalam waktu tiga tahun terakhir ini. Tingkat efektifitas penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi mengalami peningkatan. Hal ini di sebabkan karena kekurangna kepekaan apparat penegak hokum dalam hal mencegah serta mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi disamping itu pula kesadaran hukum dan oknum pemerintah sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi yang seharusnya ia mengetahui hukum sebagai unsur pemerintah tetapi malah ia sendiri yang melakukan perbuatan korupsi. Padahal yang melakukan korupsi diancam dengan sanksi penjatuhan yang berat. This study was in the background by the phenomenon that the effective absence of the rationing of corruption criminal sanctions in the district Jayapura Papua most corruption occurs in the scope of the government and private but most of the corruption in the field of agriculture, especially negative impact on the economic sector and life on the farmers, thereby inhibiting progress and growth of agricultural disetor. This research was established in Jayapura Papua District at the Jayapura Police Office, Jayapura state Attorney and the District Court of Jayapura with the base that the agency occurred in Jayapura district for the last three years. The results of this study have been inserted in the last three years. The level of effectiveness of criminal offence sanctions has increased. This has been caused by the Kekurangna sensitivity apparat the law enforcement in preventing and reducing the corruption of criminal acts besides the legal awareness and the Government itself who committed criminal acts of corruption that he should know the law as an element of the government but instead he himself doing corruption. In fact, corruption is threatened with heavy allotment sanctions.]]>
<![CDATA[Pertangungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I: Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks ]]>
<![CDATA[Kailwa Kailwa]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Satrih Satrih]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The research objective to analyze criminal responsibility for the crime of possession of narcotics Category I: Decision Study 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks. This research is a research that conducts empirical research in the city of Makassar, precisely at the Makassar District Court as an institution to adjudicate and decide cases Number 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks concerning the Crime of Possessing Narcotics Group I. is a crime of narcotics abuse in the decision Number 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks is a criminal act of possessing class I narcotics. or providing narcotics class I in the form of plants” which is an element of an alternative article and a fact revealed at trial. Tujuan penelitian menganalisis pertangungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I: Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian Empiris di kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar sebagai instansi mengadili dan memutuskan perkara Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks tentang Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I, Hasil penelitian ini menggambarkan Kualifikasi bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks adalah tindak pidana memiliki narkotika golongan I. Berdasarkan bunyi Pasal 111 ayat (2) “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” yang merupakan unsur pasal bersifat alternatif serta fakta yang terungkap di persidangan]]>
<![CDATA[Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas ]]>
<![CDATA[Bakri Bakri]]>;
<![CDATA[Muhammad Syarif Nuh]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.749 KB)
|
DOI: 10.52103/jlt.v1i1.46
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis efektifitas penerapan program e-tilang dalam mewujudkan penegakan hukum lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Bone, serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi upaya penegakan hukum berlalu lintas melalui program e-tilang. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa penerapan program e-tilang sudah cukup efektif dalam mewujudkan penegakan hukum lalu lintas bebas korupsi di Wilayah Hukum Polres Bone. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan jumlah pelanggaran yang terjadi antara tahun 2016 ke tahun 2017 yang meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program e-tilang sangat efisien dan cukup efektif menekan angka pungli. Pada sistem e-tilang, oknum tidak dapat lagi melakukan negosiasi terkait dengan pelanggaran lalu lintas, karena sudah tercatat secara digital dan harus selesai sampai dengan adanya putusan pengadilan. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi upaya penegakan hukum berlalu lintas melalui program e-tilang di Wilayah Hukum Polres Bone meliputi Faktor hukum, Faktor penegak hukum, Faktor sarana, Faktor masyarakat, dan Faktor kebudayaan. This study aims to analyze the effectiveness of the application of the e-ticketing program in realizing traffic law enforcement in the Bone Police Legal Area, as well as what factors influence the effort to enforce traffic law through the e-ticketing program. Based on an analysis of the data and facts, the author concludes that the application of the e-ticketing program has been quite effective in realizing the enforcement of corruption-free traffic law in the Bone Police Legal Area. This can be seen through the increase in the number of violations that occurred between 2016 and 2017 which increased significantly. This shows that the e-ticketing program is very efficient and quite effective at reducing extortion rates. In the e-ticketing system, the person can no longer conduct negotiations related to traffic violations, because it has been digitally recorded and must be finished until a court decision is made. What factors influence traffic law enforcement efforts through the e-ticketing program in the Bone Police Regional Law Area include legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors, and cultural factors.]]>
<![CDATA[Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Siswandi Siswandi]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.225 KB)
|
DOI: 10.52103/jlt.v1i2.263
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, dan faktor yang menghambat kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi belum efektif. Hal ini dikarenakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara ditemukan hambatan yakni, hambatan kultural bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat serta hambatan instrumental dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hukuman yang diterapkan hanya sebatas hukuman badan dan pengembalian kerugian negara sehingga tidak membuat pelaku tindak pidana korupsi tidak berkurang. Faktor yang menghambat kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi antara lain: Minimnya saksi yang mendukung pembuktian perkara korupsi, Keterbatasan sarana dan prasarana, Penghitungan kerugian negara. This study aims to determine the effectiveness of the prosecutor's office in an effort to recover state losses due to corruption, and the factors that hinder the prosecutor's office in trying to recover state losses due to corruption. The type of this research is juridical empirical. The results of the authors' research found that: The effectiveness of the prosecutor's office in recovering state losses due to corruption has not been effective. This is because in law enforcement against perpetrators of criminal acts of corruption in the context of recovering state losses, obstacles are found, namely, cultural barriers that arise from negative habits that develop in society as well as instrumental obstacles in the form of laws and regulations that make the handling of corruption crimes not run properly. The punishments that are applied are limited to corporal punishment and the return of state losses so that it does not reduce the perpetrators of corruption. Factors that hinder the prosecutor's office in efforts to recover state losses due to criminal acts of corruption include: The lack of witnesses who support proof of corruption cases, Limited facilities and infrastructure, Calculation of state losses.]]>
<![CDATA[Peranan POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kabupaten Gorontalo ]]>
<![CDATA[Zaufi Amri]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus Yunus]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.904 KB)
|
DOI: 10.52103/jlt.v2i1.269
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernanan Polri dalam Penanganggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis. Hasil penelitian bahwa efektivitas fungsi polisi dalam penyidikan tindak pidana narkotika di kota Gorontalo masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika. Adapun upaya polisi saat ini dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu secara preventif, pre-emtif, dan represif. Namun upaya-upaya ini belum efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika serta mudahnya narkotika didapatkan oleh masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepolisian dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di Gorontalo antara lain: faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum. This study aims to analyze the role of the National Police in the Management of Narcotics Crime in Gorontalo District. The research method uses juridical-sociological research methods. The results showed that the effectiveness of the police function in investigating narcotics crime in Gorontalo city is still not effective. This is evidenced by the increasing number of illicit trafficking and drug abuse. The current police efforts can be classified into three parts, namely preventive, pre-emptive, and repressive. However, these efforts have not been effective because of the lack of public awareness of the dangers of narcotics abuse and the ease with which narcotics are obtained by the community. Meanwhile, the factors that influence the role of the police in overcoming illicit narcotics trafficking in Gorontalo include: legal substance factors, legal structure factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal culture factors]]>
<![CDATA[Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit TNI-AD: Studi Kodam XIV Hasanuddin ]]>
<![CDATA[Ari Yudha Satria]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (320.504 KB)
|
DOI: 10.52103/jlp.v1i1.24
<![CDATA[Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui analisis efektivitas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Tentara Indonesia di wilayah hukum Kodam XIV / Hasanuddin; 2) Untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh tentara Tentara Nasional Indonesia di wilayah hukum Kodam XIV / Hasanuddin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Darat di wilayah Kodam XIV / Hsn, yaitu Prajurit Jiwa, Prajurit yang melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika pada dasarnya adalah Faktor Individu, Faktor Lingkungan dan Unit Komandan menerapkan sistem kepemimpinan feodalistik; efektivitas tindak pidana kejahatan narkotika terhadap Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Indonesia di wilayah hukum Kodam XIV / Hasanuddin masih kurang efektif, karena pada periode 2015-2019 terdapat 284 kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan 284 personil, dan dari 30 responden, 14 atau 46,67% mengatakan bahwa hukuman itu bukan sistem yang efektif. The Research Objectives: To find out the effectiveness analysis of the Narcotics Abuse Act conducted by the Indonesian Army in the jurisdiction of Kodam XIV / Hasanuddin; 2) To find out the analysis of the factors that influence the occurrence of narcotics abuse crimes committed by the Indonesian National Army soldiers in the jurisdiction of Kodam XIV / Hasanuddin. The results showed that: Factors causing the occurrence of criminal acts of narcotics abuse committed by Army soldiers in the Kodam XIV / Hsn region, namely Soul Soldiers, Soldiers who commit narcotics abuse crimes are basically Individual Factors, Environmental Factors and Commander Units apply the system feudalistic leadership; the effectiveness of narcotics crime against the Indonesian Army of the Indonesian Army in the jurisdiction of Kodam XIV / Hasanuddin is still ineffective, because in the 2015-2019 period there were 284 cases of narcotics abuse involving 284 personnel, and of 30 respondents, 14 or 46.67% said that the punishment was not an effective system]]>
<![CDATA[Jaminan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana ]]>
<![CDATA[Nurdin Nurdin]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (391.712 KB)
|
DOI: 10.52103/jlp.v2i1.273
<![CDATA[Penelitian bertujuan mengetahui pengaturan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, dan pelaksanaan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Dalam pelaksanaannya, pemberian penangguhan penahanan dengan jaminan uang, jumlah uang tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon penangguhan penahanan, penasihat hukum atau keluarganya. Uang jaminan disimpan oleh instansi yang menahan, tidak diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana amanat undang-undang. Sedangkan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, biasanya isteri atau anak yang menjadi penjamin. Penasihat hukum tidak pernah menjadi penjamin. The research aims to determine the arrangement of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Police, and the implementation of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Resort Police. This type of research is juridical empirical. Research Results Suspended detention can be carried out with or without a guarantee in the form of money or a person's guarantee, however, the Criminal Procedure Code does not explain the amount of security deposit if the suspension is carried out with a money guarantee. In its implementation, granting a suspension of detention with a money guarantee, the amount of money depends on the agreement between the detaining agency and the applicant for a suspension of detention, legal advisers or their families. Security deposits are kept by the detaining agency, and are not submitted to the Clerk of the District Court as mandated by law. Meanwhile, the detention is suspended with a person guarantee, usually the wife or child who becomes the guarantor. Legal counsel is never a guarantor.]]>
<![CDATA[Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Agung Riyadi]]>;
<![CDATA[Abdul Agis]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.356 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i1.63
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk: Untuk mengetahui implementasi penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya di daerah hokum Kejaksaan Negeri Sragen, dan Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam praktek penjatuhan pidana ambahan berupa uang pengganti, serta memberikan solusi mengenai kendala-kendala yang dihadapi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Sragen, kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Hukum pidana materil terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi adalah adanya unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan juga adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan, begitu pula dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyalahgunaan kewenangan pada tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan dengan dua cara konsep hukum yaitu konsep hukum administrasi negara dan hukum hukum pidana. The research aims to: To find out the implementation of the imposition of a criminal payment of substitute money as an additional crime in handling cases of corruption, especially in the jurisdiction of the District Attorney Office , and provide solutions regarding the obstacles encountered. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Sragen District Attorney's Office, then conducted a qualitative descriptive analysis. The research results of the authors find that: Material criminal law against the abuse of authority in corruption is the element to benefit oneself or others and also the abuse of authority, opportunity or means available because of position and position, as well as can harm the country's finances or the economy country. Abuse of authority in corruption can be accounted for by two legal concepts, namely the concept of state administrative law and criminal law.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana: Studi Di Kejaksaan Negeri Wajo ]]>
<![CDATA[Andi Kalsum]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.703 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i1.74
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo. 2) untuk menganalisis efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Faktor hukum, Faktor Penegak hukum, Faktor kebudayaan, Faktor sarana atau fasilitas pendukung, dan Faktor masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo. 2) Efektifitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa berdasarkan faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor kebudayaan, faktor sarana atau fasilitas pendukung, dan faktor masyarakat dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo terlaksana kurang efektif. The research aims to: To find out the implementation of the imposition of a criminal payment of substitute money as an additional crime in handling cases of corruption, especially in the jurisdiction of the District Attorney Office , and provide solutions regarding the obstacles encountered. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Sragen District Attorney's Office, then conducted a qualitative descriptive analysis. The research results of the authors find that: Material criminal law against the abuse of authority in corruption is the element to benefit oneself or others and also the abuse of authority, opportunity or means available because of position and position, as well as can harm the country's finances or the economy country. Abuse of authority in corruption can be accounted for by two legal concepts, namely the concept of state administrative law and criminal law.]]>
