Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMANNA GAPPA Indonesian Journal of Criminal Law Jurnal Ilmu Hukum
Andi Pangerang Moenta
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Fungsi Dewan Rakyat Daerah Pada Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Admnistrasi Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pasangkayu Try Saldi; Andi Pangerang Moenta; Marwati Riza
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Research objective to analyze the function of DPRD in supervising the administration of population administration and civil disability services in Pasangkayu Regency and its inhibiting factors. This research was conducted using the socio-legal method. The results of this study indicate that: (1) the supervision carried out by the DPRD of the Pasangkayu Regency has not been optimal in carrying out its functions and duties so that the community is less sure of the local government that carries out the implementation of public services, especially in the Population and Civil Registration Office of the Pasangkayu Regency. (2) the Population and Civil Registration Office of the Pasangkayu Regency has obstacles and obstacles such as the community still getting a lot of brokers, the geographical location of the area is very remote, the number of additional requirements for population administration and the lack of facilities and infrastructure to support population administration and civil registration services. also find the lack of public awareness of the importance of population data and civil dissolution. Tujuan penelitian menganalisis fungsi DPRD Pada pengawasan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten Pasangkayu dan Faktor- faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sosio legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pengawasan yang di lakukan oleh DPRD kabupaten pasangkayu belum optimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga masyrakat kurang yakin terhadap pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik terkhususnya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu. (2) dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu terdapat hambatan dan kendala seperti masyrakat masih banyak mendapatkan calo, letak geografis daerah yang sangat terpencil, banyaknya syarat tambahan administrasi kependudukan dan masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, selain itu di temukan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan dan pencacatan sipil.
PENATAAN LEMBAGA NON STRUKTURAL DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA Muslim Kasim; Andi Pangerang Moenta; Ahmad Ruslan
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.25 KB) | DOI: 10.30652/jih.v8i1.5770

Abstract

AbstractThis study aims to analyze (1) the position and duties of Non-Structural Institutions (NSI) in the institutional structure of the Republic of Indonesia and (2) the arrangement of NSI in the framework of administering the government of the Republic of Indonesia. The research method was used in the research is normative research method. The type of this research was primary and secondary data. Techniques of collecting data through literature study through books, journals, and other documents required and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that (1) the growth of non-structural institutions is high but ironically it has not been accompanied by significant improvements in efficiency, effectiveness and performance as well as: (2) institutional growth and fragmented arrangement creates institutions to overlap in tasks and the function of inter-governmental agencies as well as raising high costs of government birocracy. Keywords: Effectiveness, Government, Non-Structural Institution AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kedudukan dan  tugas Lembaga Non Struktural (LNS) dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia dan (2) penataan LNS dalam rangka penyelengaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka melalui buku, jurnal, serta dokumen lain yang diperlukan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kedudukan LNS dalam Negara Republik Indonesia bersifat independen atau mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta berada diluar struktur kementerian negara maupun lembaga pemerintah lainnya,.serta: (2) pentaan LNS dilakukan dalam bentuk melakukan kegiatan tertentu secara khusus dan membantu tugas pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Kata Kunci: Efektivitas, Pemerintahan, Lembaga Non-Struktural
Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian Aziza Aulya; Andi Pangerang Moenta; Hamzah Halim
Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 2, 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v30i2.24214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menakar kebijakan affirmative action dalam sistem kepartaian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan afirmasi yang ditegaskan dalam sistem kepartaian di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan oleh internal partai politik. Hal ini terbukti dalam beberapa partai politik diantaranya Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan Nasdem yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga belum tertuang pasal yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan. Maka dapat dipastikan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut cacat dan jika Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut diuji dalam konteks Undang-Undang Partai Politik, maka dapat dipastikan partai tersebut melanggar. Affirmative action telah diatur dalam ketentuan nasional. Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum. Namun pada tataran praktis, kebijakan tersebut belum memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
Co-Authors Ahmad Ruslan Aziza Aulya Hamzah Halim Marwati Riza Muslim Kasim Try Saldi