Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN WEWENANG WAKIL PRESIDEN N DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAMBANG HERMAWAN
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v2i1.102

No details the authority owned by the Vice President could potentially lead to legal uncertainty. Whereas in the construction of the position incumbent of the position of the Vice President has a position that is very fundamental research purposes in writing this is to know the authority of the Vice President in the Organization of the Government and To knowing the implementation authority Vice President in organizing the Government. In this study the normative legal research using methods based on relevant legislation and other legal materials related to the substance of the research, then connected with problems in This research. Research results show that the authority of the Vice President is not set explicitly in the legislation. Authority of the Vice President are only found by analyzing the legislation. ' Where there are 3 Vice Presidential Authority: the authority of the Vice President as the representative of the President, the powers of the Vice President As President, the Maid Authority of the Vice President as successor to the President whereas the implementation authority Vice President subject to the authority of the source. Source from authority of the attribution of the implementation authority Vice President gained the authority directly by the 1945 Constitution and its implementation without going through intermediaries. For the delegation of authority then the implementation authority in advance must there is a delegation of authority that has the force of law so that the execution of the authority of the Vice-president can be strengthened by positive law in order to set up and defend it.

PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PUBLIK Bambang Hermawan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.55444

ABSTRAK Pengelolaan perbendaharaan negara yang sangat erat kaitannya dengan keuangan negara, harus melakukan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan demikian maka penilaian terhadap barang milik negara sangat penting dilakukan. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara. Dalam peraturan tersebut berisi tentang kewenangan atribusi yang diberikan kepada Direktorat Jendral Keuangan Negara dalam melakukannya, tujuan penilaian barang milik negara tersebut agar pemerintah dapat memberikan penilaian terhadap keuangan negara agar tidak ada kerugian dalam penggunaan keuangan negara. Tipe penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Proses tranparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelolahan manajemen publik tapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Barang milik negara merupakan fasilitas yang diberikan kepada pemerintah kepada masyarakat guna menunjang fasilitas umum. Dalam penggunaan barang milik negara itu sudah jelas bahwa menggunakan keuangan negara, melalui Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara masyarakat dapat mengetahui penggunaan keuangan negara dalam memperoleh barang milik negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara merupakan cara pemerintah untuk dapat transparansi dalam melakukan pertangungjawabannya kepada masyarakat. Terkait dengan barang milik negara yang merupakan berbendaharaan negara yang diinventariskan bagi kepentingan masyarakat. Dan dalam perbendaharaan negara tersebut dilakukan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam APBN dan APBD. Kata kunci : Penilaian barang milik negara, keuangan negara, perbendaharaan Negara. ABSTRACT The management of the state treasury which is closely related to the state finances, must transparently act as a form of accountability to the public. Thus, the assessment of state property is very important. So the government through the Ministry of Finance issued Regulation No. 111 / PMK.06 / 2017 About Rating of State Property. The regulation contains the attribution authority granted to the Directorate General of State Finance in doing so, the purpose of the valuation of the state property so that the government can provide an assessment of the state's finances so that there is no loss in the use of state finances. This type of research is using normative juridical research. This legal research is conducted through several approaches. The approaches used are the legislative approach and the conceptual approach. The process of transparency of information is not only provided by the management of public management but the public has the right to obtain information concerning the public interest. State property is a facility given to the government to the public to support public facilities. In the use of state property it is clear that using state finances, through Ministry of Finance Regulation No. 111 / PMK.06 / 2017 About Assessment of State Property the public can know the use of state finances in obtaining state property. Regulation of the Minister of Finance No. 111 / PMK.06 / 2017 On the Assessment of State Property is a way for the government to be transparent in conducting its responsibility to the public. Related to the state property which is the state treasury which is inventoried for the benefit of the society. And in the state treasury, the management of state finances as referred to in the 1945 Constitution shall be carried out openly and responsibly for the greatest prosperity of the people, embodied in the APBN and APBD. Keyword: Assessment of state property, state finance, state treasury.

ASAS KEADILAN DALAM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK MENURUT PMK-117/2024 : KRITIK TERHADAP ABSENSI MENKANISME PENGAWASAN Bambang Hermawan; Andi Reza Alief Chairin Nor
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.57246

Abstrak Pemberlakuan PMK-117/2024 pada tanggal 1 Januari 2025, berisiko penyalahgunaan wewenang berpotensi kuat untuk terjadi. Tanpa adanya lembaga pengawas, proses penghapusan piutang pajak berpotensi menjadi alat diskriminasi. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui kriteria & verifikasi Penghapusan Piutang Pajak Dalam PMK-117/2024 serta pengawasan seperti apa yang dapat dijalankan untuk menjamin keadilan dalam penghapusan piutang pajak. Tipe penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. penghapusan piutang pajak dalam PMK-117/2024 mengandung kelemahan fundamental, terutama dalam hal keadilan prosedural, kriteria penghapusan yang tidak melibatkan unsur pengawasan serta ketiadaan partisipasi pihak independen dalam verifikasi berpotensi menciptakan penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan. Pembentukan mekanisme pengawasan independen untuk mengimbangi kewenangan Kementerian keuangan dalam penghapusan piutang pajak. Agar dilakukan revisi berkaitan dengan penambahan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Melibatkan Komisi Pengawas Perjakan sebagai lembaga pengawas Perpajakan independen yang memiliki kewenangan untuk memantau secara langsung proses penghapusan piutang. Kata kunci : Piutang Pajak, Pengawasan, Komisi Pengawasan Perpajakan. AbstractThe enactment of PMK-117/2024, effective on January 1, 2025, carries a high risk of abuse of authority. In the absence of a supervisory body, the process of tax receivables write-off has the potential to become a discriminatory tool. This study aims to examine the criteria and verification mechanisms for tax receivables write-off under PMK-117/2024, as well as to explore what kind of oversight can be implemented to ensure fairness in the process. This is a normative juridical legal research employing both statutory and conceptual approaches. The study finds that the regulation contains fundamental weaknesses, particularly in terms of procedural justice. The absence of oversight elements and independent participation in the verification process poses the risk of abuse of power and unfair treatment. Therefore, an independent supervisory mechanism is needed to balance the authority of the Ministry of Finance in writing off tax receivables. A revision of the regulation is recommended to incorporate a transparent and accountable oversight mechanism. It is also proposed that the Tax Supervisory Commission be involved as an independent supervisory body with the authority to directly monitor the process of tax receivables write-off.Keywords: Tax Receivables, Supervision, Tax Supervisory Commission.

ASAS KEADILAN DALAM DESENTRALISASI FISKAL MELALUI PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH Nurul Shalihat Ansar; Mar’atun Fitriah; Bambang Hermawan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.60154

Abstrak Penelitian ini mengkaji penerapan asas keadilan dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia, dengan menitikberatkan pada mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta memperkuat responsivitas pelayanan publik di tingkat lokal. Namun, tantangan ketimpangan dalam distribusi fiskal masih sering muncul. Asas keadilan baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar daerah) merupakan unsur kunci agar seluruh daerah memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk menjalankan otonomi dan memenuhi kebutuhan dasar warganya. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang mengatur sistem perimbangan keuangan, serta mendalami literatur dan praktik implementasinya. Temuan menunjukkan bahwa walaupun instrumen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) telah dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal, masih terdapat kendala nyata dalam pelaksanaannya—termasuk persoalan akurasi data, rumitnya formula alokasi, dan kapasitas daerah yang belum merata. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam sistem penghitungan alokasi dana, peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan di tingkat daerah, serta penguatan mekanisme pengawasan guna memastikan tercapainya asas keadilan secara lebih maksimal dalam praktik desentralisasi fiskal. Kata kunci : Desentralisasi Fiskal, Asas Keadilan, Perimbangan Keuangan Abstract This study examines the application of the principle of fairness within the framework of fiscal centralization in Indonesia, with a focus on the fiscal balance mechanism between the central and regional governments. Fiscal decentralization is expected to increase the efficiency of resource use and strengthen public service accountability at the local level. However, the challenge of inequality in fiscal distribution still frequently arises. The principle of fairness—both vertically (between the central and regional governments) and horizontally (between regions)—is a key element in ensuring that all regions have sufficient fiscal capacity to exercise autonomy and meet the basic needs of their citizens.Using a normative legal approach, this study examines the regulations governing the fiscal balance system and examines the literature and practices on their implementation. The findings indicate that although instruments such as the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), and the Revenue Sharing Fund (DBH) are intended to reduce fiscal disparities, significant obstacles remain in their implementation—including data accuracy issues, complex allocation formulas, and uneven regional capacity. Therefore, improvements are needed in the fund allocation delivery system, increased financial management capabilities at the regional level, and strengthened oversight mechanisms to ensure maximum fairness in implementing fiscal decentralization.Keywords: Fiscal Decentralization, Principle of Justice, Financial Balance

PERNYATAAN KONTROVERSIAL PEJABAT PUBLIK DI RUANG DIGITAL : POTENSI PELANGGARAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Bambang Hermawan; Putri Mei Lestari Lubis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61476

Abstrak Pernyataan pejabat publik di ruang digital tidak mencerminkan sikap kehati-hatian maupun profesionalitas yang seharusnya melekat pada jabatan yang diemban. penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena viralnya pernyataan pejabat publik melalui perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dengan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach.. pengujian terhadap pernyataan pejabat publik harus mempertimbangkan konteks, kapasitas, serta akibat yang ditimbulkan. Oernyataan publik yang viral berpotensi melanggar asas kecermatan, kepastian hukum, dan profesionalitas, sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Diperlukan peningkatan pemahaman serta sosialisasi kepada pejabat publik mengenai penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Upaya ini penting agar setiap keputusan atau tindakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi moral di hadapan masyarakat. Kata kunci : Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pejabat Publik, Viral. AbstractStatements made by public officials in digital spaces often fail to reflect the prudence and professionalism inherent to their office. This study aims to examine the phenomenon of viral public statements through the lens of administrative law. The research employs a normative legal method, focusing on the analysis of positive legal norms using the Statute Approach and Conceptual Approach. The assessment of public officials’ statements must take into account context, capacity, and the resulting impact. Viral statements by public officials have the potential to violate the principles of accuracy, legal certainty, and professionalism, thereby creating unrest and public disturbance. It is therefore necessary to enhance awareness and disseminate knowledge among public officials regarding the application of the General Principles of Good Governance (AAUPB). Such efforts are crucial to ensure that every decision or action taken is not only legally valid but also enjoys moral legitimacy in the eyes of society. Keywords: General Principles of Good Governance, Public Officials, Viral Stateme.

Optimasi Biaya Distribusi di Spx Express Cabang Serang Menggunakan Metode Transportasi Halimah; Jahrotun Nisa; Abdul Aziz; Bambang Hermawan; Lika Yulia
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The aim of this study is to reduce distribution costs at SPX Express Serang Branch by applying the transportation method. The main challenge faced by the company is the high shipping costs, caused by the suboptimal arrangement of distribution routes from the warehouse to the drop centers. The data used includes the capacity of three shipping warehouses, namely Kaligandu, Lopang, and Ciruas, as well as the demand from three drop centers, namely Kasemen, Walantaka, and Curug, along with the transportation costs for each route. This study applies the North West Corner, Least Cost, and Vogel’s Approximation Method (VAM) to determine the initial solution, which is then optimized using the Modi and Stepping Stone methods with the assistance of the AtoZmath Transportation Calculator. From the calculations, the North West Corner method resulted in a cost of Rp 5,014,000, the Least Cost method yielded Rp 5,059,000, while the VAM method produced a result of Rp 4,450,000, making VAM the most optimal initial solution. After optimization using the Modi and Stepping Stone methods, the lowest distribution cost obtained was 3,360. These results indicate that the application of transportation methods can significantly reduce distribution costs and improve efficiency in the delivery system at SPX Express Serang Branch. Keywords: Distribution Cost, Transportation Method, SPX Express, VAM, Optimization Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi biaya distribusi di SPX Express Cabang Serang dengan penerapan metode transportasi. Tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan adalah tingginya biaya pengiriman, yang disebabkan oleh pengaturan rute distribusi dari gudang ke drop center yang masih belum maksimal. Data yang digunakan mencakup kapasitas dari tiga gudang pengiriman yaitu Kaligandu, Lopang, dan Ciruas, serta permintaan dari tiga drop center, yaitu Kasemen, Walantaka, dan Curug, bersama dengan biaya transportasi dari setiap rutenya. Penelitian ini menerapkan metode North West Corner, Least Cost, dan Vogel’s Approximation Method (VAM) untuk menentukan solusi awal, yang selanjutnya dioptimalkan dengan menggunakan metode Modi dan Stepping Stone dengan bantuan AtoZmath Transportation Calculator. Dari hasil perhitungan, metode North West Corner menghasilkan biaya sebesar Rp 5.014.000, metode Least Cost menghasilkan Rp 5.059.000, sementara metode VAM memberikan hasil sebesar Rp 4. 450.000, yang menjadikan VAM sebagai solusi awal paling optimal. Setelah optimasi dengan metode Modi dan Stepping Stone, diperoleh biaya distribusi terendah sebesar 3.360. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan metode transportasi dapat secara signifikan mengurangi biaya distribusi serta meningkatkan efisiensi dalam sistem pengiriman di SPX Express Cabang Serang. Kata kunci: Biaya Distribusi, Metode Transportasi, SPX Express, VAM, Optimasi

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search