Erizal Mahatama
Kementerian Perdagangan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EVALUASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI, DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA Erizal Mahatama; Bagus Wicaksena
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Trade Analysis and Development Agency, Ministry of Trade of Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1029.263 KB) | DOI: 10.30908/bilp.v8i2.94

Abstract

Dalam rangka melindungi hak-hak konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan produsen, importir, distributor dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang atau jasa, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sekaligus mengevaluasi Permendag tersebut. Dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assesment (RIA), hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendag tersebut belum komprehensif dan implementasinya belum efektif. Beberapa ketentuan dalam Permendag tersebut menunjukkan kontradiksi yang menimbulkan ketidakjelasan seperti pengaturan penunjukan Pengecer Terdaftar B2 (PT-B2) yang seharusnya hanya dapat ditunjuk oleh Distributor Terdaftar B2 (DT-B2) namun dapat juga ditunjuk oleh Importir Terdaftar B2 (IT-B2) atau Produsen B2 (P-B2). Ketidakjelasan yang lain adalah aturan terkait Produsen (P-B2) yang dapat mengimpor B2, sementara dalam peraturan ini diatur bahwa P-B2 hanya memproduksi B2 saja. Misuse of hazardous material may risk human health and the environment. In effort to protect consumer from the misconduct behavior of producers, importers, distributors, and other stakeholders along the distribution of goods and services, the Government issued Trade Minister Regulation Number 44/M-DAG/PER/9/2009 regarding Procurement, Distribution, and Surveilance of Hazardous Materials. This study aims to explore and evaluate the implementation of that regulation. Using Regulatory Impact Assesment (RIA) method, the study reveals that the Trade Minister Regulation is neither comphrehensively nor effectively implemented. Further, some clauses are found contradictory and poor clarity such as B2-Registered Retailers (PT-B2) that should be only appointed by the Registered Distributor (DT-B2) but in other article states that it can also be appointed by the Registered Importer (IT-B2) or Manufacturer (P-B2). The other poor clarity rules is on B2-Producers (P-B2) that is allowed to import B2, while other article sets that B2-Producers (P-B2) is only allowed to produce hazardous materials only.
DAYA SAING DAN SALURAN PEMASARAN RUMPUT LAUT: KASUS KABUPATEN JENEPONTO, SULAWESI SELATAN Erizal Mahatama; Miftah Farid
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Trade Analysis and Development Agency, Ministry of Trade of Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.814 KB) | DOI: 10.30908/bilp.v7i1.100

Abstract

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, pemerintah menetapkan pengembangan komoditas rumput laut sebagai salah satu pintu masuk pembangunan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis daya saing dan efisiensi pemasaran produk budidaya rumput laut Kabupaten Jeneponto. Daya saing budidaya rumput laut diukur dengan menggunakan metode Policy Analysis Matrix (PAM) dan efisiensi pemasaran rumput laut diukur dengan menggunakan indeks efisiensi teknis dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha budidaya rumput laut memiliki daya saing, namun kebijakan pemerintah saat ini masih bersifat disinsentif terhadap pengembangannya. Petani umumnya tidak memperoleh subsidi input dan fasilitas proteksi dari pemerintah. Bahkan petani harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih besar dari yang seharusnya. Saluran pemasaran yang paling efisien baik secara teknis maupun ekonomis adalah dari petani ke pedagang pengumpul ke eksportir. The government is promoting seaweed cultivation as a means to improve the welfare of poorer regions. This study examines (a) the competitiveness of seaweed cultivation and (b) the technical and economic efficiency of seaweed marketing in Jeneponto Regency as representative of development backward region. The competitiveness of seaweed cultivation was estimated using a Policy Analysis Matrix (PAM). The efficiency of seaweed marketing was estimated using a technical and economic efficiency index. This study shows that seaweed cultivation is competitive but is undermined by government policy. Farmers generally do not receive input subsidies or protection from government facilities and actually pay more than necessary for some inputs. The most efficient marketing channels both technically and economically is from farmers to merchant collectors to exporters.