Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Renaissance
Luqman Hakim
Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Formulasi Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Masa Pandemi Covid-19 Luqman Hakim
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art6

Abstract

During the COVID-19 pandemic, there were business competition legal issues that had broad implications for the public as consumers. The problems of business competition are found in various market sectors in Indonesia including medicines, food, medical devices, education and fuel oil and many more. This study aims to analyze the formulation and challenges of resolving unfair business competition disputes carried out by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) during the covid-19 pandemic. The research method used is a normative juridical method which examines secondary legal materials or literature related to the title of this research. This study concludes that the KPPU's formulation in resolving unfair business competition during the COVID-19 pandemic is the stipulation of KPPU's Regulation No. 1 of 2020 concerning Electronic Case Handling, so that KPPU can enforce the law during the COVID-19 pandemic by utilizing the electronic information system. The challenges faced by KPPU in resolving unfair business competition through electronic media are limited to finding evidence for investigation, investigation and trial. Currently, efforts to find such evidence only rely on the cooperative attitude of the reported party and the reporting party for further legal proceedings. This makes it difficult for KPPU to conduct face-to-face meetings with the reported and the reporting parties because the basis for law enforcement is only through electronic media.Keywords: KPPU; unfair business competition; covid-19 pandemic.AbstrakSelama pandemi covid-19 terdapat permasalahan hukum persaingan usaha yang berimplikasi luas kepada masyarakat selaku konsumen. Permasalahan persaingan usaha tersebut terdapat dalam berbagai sektor pasar di Indonesia diantaranya obat-obatan, pangan, alat kesehatan, pendidikan serta bahan bakar minyak dan masih banyak lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang mengkaji bahan hukum sekunder atau kepustakaan terkait dengan judul penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan, formulasi KPPU dalam menyelesaikan persaingan usaha tidak sehat dimasa pandemi covid-19 yaitu ditetapkannya Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik, sehingga KPPU dapat melakukan penegakan hukum di masa pandemi covid-19 dengan memanfaatkan sistem informasi elektronik. Tantangan yang dihadapi KPPU dalam menyelesaikan persaingan usaha tidak sehat melalui media elektronik yaitu terbatas dalam mencari alat bukti guna penyelidikan, penyidikan maupun untuk persidangan. Saat ini upaya untuk mencari alat bukti tersebut hanya mengandalkan sikap kooperatif terlapor maupun pelapor untuk proses hukum acara selanjutnya,  Hal tersebut menyulitkan KPPU melaksanakan pertemuan tatap muka kepada terlapor maupun pelapor karena basis penegakan hukum tersebut hanya melalui media elektronik.Kata Kunci: KPPU; persaingan usaha tidak sehat; pandemi covid-19
Implementasi Trade Facilitation Agreement Sebagai Reformasi Perekonomian Di Indonesia Luqman Hakim
Lex Renaissance Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss2.art13

Abstract

The most crucial barriers to international trade take the form of administrative barriers. Therefore, the presence of the Trade Facilitation Agreement (TFA) aims to remove these administrative barriers, thereby facilitating international trade. This study analyzez the implementation of TFA as a reform of the Indonesian economy. The research method used is normative legal research, by examining legal data sourced from literature as the secondary legal materials or literature related to the topic of this research. The results of this study concluded that after Indonesia’s ratification of the TFA, it was able to increase exports and reduce trade costs. This is due to the nature of TFA as a multilateral agreement among WTO member countries and affects the increase and optimization of trade procedures. Thus providing access for MSMEs to contribute to international trade and reducing trade costs incurred by business actors. After the ratification of TFA through Law Number 17 of 2017 on Ratification of the Protocol to Amend the Marrakesh Agreement on the Establishment of World Trade. The policies issued by Indonesia include one single submission (OSS), reduced container storage period (dwelling time), simplification of licensing, NLE, Digital Bank.Key Words: Indonesia’s economic reform; TFA; UMKM AbstrakHambatan krusial perdagangan internasional adalah hambatan administratif. Oleh karenanya dengan hadirnya Trade Facilitation Agreement (TFA) bertujuan untuk menghilangkan hambatan administratif, sehingga memperlancar perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi TFA sebagai reformasi perekonomian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan cara menelaah data hukum yang bersumber dari kepustakaan yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder atau kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pasca Indonesia melakukan ratifikasi TFA mampu meningkatkan ekspor dan dapat menurunkan biaya perdagangan. Hal tersebut karena TFA adalah perjanjian multilateral antar negara anggota WTO serta berimplikasi peningkatan optimalisasi prosedur perdagangan. Sehingga memberikan akses UMKM untuk berkontribusi dalam perdagangan internasional serta menurunkan biaya perdagangan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Pasca ratifikasi TFA melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Perdagangan Dunia. Kebijakan yang dikeluarkan Indonesia di antaranya one single submission (OSS), penurunan masa penimbunan peti kemas (dwelling time), penyederhanaan perizinan, NLE, Digital Bank. Kata-kata Kunci : Reformasi perekonomian Indonesia; TFA; UMKM
Efektivitas Undang-Undang Antimonopoli dalam Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat: Studi Kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 Luqman Hakim
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art15

Abstract

The free market that has hit Indonesia can lead to unscrupulous business actors that operate unfair business competition. If the fraud continues to occur, it will have a negative impact considering the market share is only towards a handful of business actors, resulting in unfair business competition. This study aims to examine the effectiveness of Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in creating a healthy climate of business competition in the case study of Decision Number 13/KPPU-I/2019. This study uses the normative method, in which the approach is the statutory approach based on legal doctrine, legal concepts, legal principles, KKPU decisions and related laws and regulations. The data sources used are secondary data consisting of the Antimonopoly Law, Decision Number 13/KPPU-I/2019 related to market concentration, where the KPPU effectively enforces the law in accordance with the Antimonopoly Law in order to create fair business competition and other scientific works. relevant to answer the formulation of the problem. The results and conclusions of this study indicate that the Antimonopoly Law has been effectively implemented by the KPPU because in carrying out law enforcement the KPPU coordinates with the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the judiciary under it. Should an unfair business competition case concerns a foreign company, KPPU will coordinate with the business competition authority in the relevant country. Keywords: Effectiveness, Monopolistic Practices, Fair Business Competition Climate. AbstrakPasar bebas yang telah melanda Indonesia dapat melahirkan oknum pelaku usaha yang curang seperti melakukan persaingan usaha tidak sehat. Apabila kecurangan tersebut terus terjadi akan menimbulkan dampak yang buruk karena pangsa pasar hanya segelintir pelaku usaha sehingga melahirkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat studi kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif, pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan berdasarkan doktrin hukum, konsep hukum, asas hukum, putusan KKPU maupun Peraturan Perundang-Undangan terkait. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari UU Antimonopoli, Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 terkait dengan pemusatan pasar, dimana KPPU melakukan penegakan hukum sesuai dengan UU Antimonopoli secara efektif guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat serta karya ilmiah lainnya yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu UU Antimonopoli sudah diimplentasikan oleh KPPU secara efektif karena dalam menjalankan penegakan hukum KPPU berkoordinasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lembaga peradilan dibawahnya. Apabila perkara persaingan usaha tidak sehat menyangkut perusahaan dari luar negeri, maka KPPU berkoordinasi dengan otoritas persaingan usaha di negara terkait. Kata-kata Kunci: Efektifitas, Praktek Monopoli, Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat.
Co-Authors