Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Pengendalian Patologi Sosial dalam Mencegah Potensi Kejahatan Terhadap Tindakan Hukum di Masyarakat Edy Chrisjanto
Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v5i1.3643

Polemic patologi sosial dalam kehidupan bermasyarakat Potensi kejahatan dapat muncul Ketika seseorang memberikan penilaian terhadap Tindakan masa lalunya Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya, serta mendapatkan tekanan dari lingkungan di sekitarnya mengenai kehidupan masa lalunya keluargannya, hal inilah yang seyogyanya di buat suatu regulasi, meskipun penilain lingkungannya benar akan tetapi ini akan menimbulkan Tindakan yang berpotensi pada kejahatan baik, penganiayaan maupun pembunuhan serta negara berperan dalam menjami kesejahteraan ataupun memberikan keamanan pribadi yang dilakukan oleh negara dan merupakan jaminan terhadap perlindungan hak suatu jaminan akan kepastian hukum terhadap Tindakan penilai orang belum diatur sehingga hal ini tidak memberikan suatu keadilan dan kepastian akan hukum itu sendiri kepada pihak yang merasa dirugikan akan perlindungan pribadi.

Efektivitas Pengendalian Patologi Sosial dalam Mencegah Potensi Kejahatan Terhadap Tindakan Hukum di Masyarakat Edy Chrisjanto
Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Polemic patologi sosial dalam kehidupan bermasyarakat Potensi kejahatan dapat muncul Ketika seseorang memberikan penilaian terhadap Tindakan masa lalunya Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya, serta mendapatkan tekanan dari lingkungan di sekitarnya mengenai kehidupan masa lalunya keluargannya, hal inilah yang seyogyanya di buat suatu regulasi, meskipun penilain lingkungannya benar akan tetapi ini akan menimbulkan Tindakan yang berpotensi pada kejahatan baik, penganiayaan maupun pembunuhan serta negara berperan dalam menjami kesejahteraan ataupun memberikan keamanan pribadi yang dilakukan oleh negara dan merupakan jaminan terhadap perlindungan hak suatu jaminan akan kepastian hukum terhadap Tindakan penilai orang belum diatur sehingga hal ini tidak memberikan suatu keadilan dan kepastian akan hukum itu sendiri kepada pihak yang merasa dirugikan akan perlindungan pribadi.

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Hartanto, Hartanto; Dista Amelia Sontana; Edy Chrisjanto
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v1i2.8

Indonesia merupakan negara yang masih berstatus berkembang di ASEAN, namun posisinya masih diatas Myanmar, kemudian Timor Leste dan Kamboja. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses berkesinambungan dan diukur dalam kurun waktu tertentu, sedangkan pertumbuhan umumnya disertai masalah pemerataan, lingkungan hidup, SDGs, peran sektor swasta (korporasi), hak-hak tenaga kerja, instrumen hukum, dan kondisi sosial politik negara. Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan bidang hukum yang disebut dengan istilah hukum ekonomi; Indonesia sedang melakukan hal ini, dengan memegang prinsip sistem ekonomi Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai HAM dan Right to Development (RTD). Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun harus melibatkan investasi sebagai bagian dari perdagangan internasional. Penelitian ini mengkaji peran hukum dan HAM dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yang beberapa saat lalu juga diwarnai perdebatan yang kompleks diterbitkannya UU Cipta Kerja. Maka para ahli maupun masyarakat tetap mengharapkan upaya-upaya pemerintah untuk memajukan pembangunan ekonomi dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk menikmati kesejahteraan dan keadilan. Kata Kunci: Hukum Ekonomi, Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan, Hak, Berkembang

The Problems of E-Ticketing From Legal Perpective Luhukay, Roni Sulistyanto; Gusti Fadhil Fithrian Luthfan; Edy Chrisjanto
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v5i2.1172

The problems faced in the development of an electronic system use CCTV to carrying out the function of monitoring and enforcing traffic were : (1) Traffic and legal compliance awareness in paying fines. (2) Public considers about failures in building a good law enforcement structure. (3) Because people who violate it feel afraid to pay STNK, it potyentialy reduction in non-tax state income through the e-ticket policy. (4) misdirect in sent ticket letters, because many vehicles are purchased by people who administratively still with old ownwer. This research uses nomative legal research methods. This study discusses about the urgency legal certainty of e-tickets, including certainty about the violators, regarding to amount and what kind of violaion which has been included on the blue slip. In terms of justice, traffic violators who commit the same offense will receive the same penalty or fine without discrimination, E-tickets are also a form of transparency and professionalism of police officers in law enforcement, to prevent issues of illegal levies (Pungli) by unscrupulous individuals. Characteristics of e-ticket regulations in criminal law framework more focuses on fines than the concept of non-compliance in driving. Articles contained in Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has not been implemented in a real way especially sanctions for revoking driving licenses

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search