Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Restorative Justice
Mona Lasisca Sugiyanto
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EXECUTION OF CONVICT CONFISCATED EQUIPMENT GOODS OF HUMAN TRAFICKING Mona Lasisca Sugiyanto; Syamsuddin Muchtar; Nur Azisa
Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v6i1.4204

Abstract

Trafficking in persons is the worst form of treatment for violating human dignity. The Trafficking in Persons Act pays attention to the suffering of victims as a result of the criminal act of trafficking in persons in the form of restitution rights in order to provide compensation that must be given by the perpetrator. Restitution is calculated by LPSK as an independent institution that objectively assesses material losses to victims and the value of restitution. This study aims to analyze the restitution of victims of the crime of trafficking in persons, and how the ideal arrangements for optimizing the payment of restitution can be made by the Public Prosecutor as the executor in the criminal act of trafficking in persons. This research is a normative legal research, using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study is regulations related to restitution for the crime of trafficking in persons have regulated the mechanism for payment of restitution and also technical rules for payment related to restitution itself. However, the execution is constrained because the convict prefers to carry out a substitute sentence in the form of confinement and the public prosecutor has never received an order from the court to make a forced effort in the form of confiscation after the decision has permanent legal force. The ideal arrangement for public prosecutors to optimize the payment of restitution is by optimizing the restitution consignment mechanism which is not limited to cash but also applies to the assets of the convict to anticipate the difficulties of the confiscation mechanism after a court decision. Keywords:
EXECUTION OF CONVICT CONFISCATED EQUIPMENT GOODS OF HUMAN TRAFICKING Mona Lasisca Sugiyanto; Syamsuddin Muchtar; Nur Azisa
Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.365 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v6i1.4204

Abstract

Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Perdagangan orang memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi guna memberikan ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku. Restitusi dihitung oleh LPSK sebagai lembaga mandiri yang obyektif menilai kerugian materil terhadap korban dan nilai restitusi. Rumusan masalahnya meliputi pengaturan terkait restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, dan pengaturan yang ideal guna optimalisasi pembayaran restitusi yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan terkait restitusi tindak pidana perdagangan orang telah mengatur mengenai mekanisme pembayaran restitusi dan juga aturan teknis pembayaran terkait restitusi itu sendiri. Namun terkendala terhadap pelaksanaan eksekusinya karena terpidana lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti berupa kurungan dan jaksa penuntut umum belum pernah mendapat perintah dari pengadilan untuk melakukan upaya paksa berupa penyitaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pengaturan yang ideal untuk jaksa penuntut umum guna optimalisasi pembayaran restitusi yaitu dengan mengoptimalkan mekanisme konsinyasi restitusi yang tidak terbatas terhadap uang tunai melainkan juga dilakukan terhadap harta kekayaan terpidana untuk mengantisipasi kesulitan mekanisme penyitaan setelah putusan pengadilan.
Co-Authors Nur Azisa Syamsuddin Muchtar