Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.817

P-Index

This Author published in this journals

All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Journal of Constitutional Law Society (JCLS) JICL

Sitti Mawar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Author-ID : 3979571

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli) Sitti Mawar
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Dalam proses penerapan serta pelaksanaan qanun Nomor 9 tahun 2008 di wilayah Kecamatan Kota Sigli, dalam menyelesaikan kasus adat jelas dinilai belum efektif. Dimana dalam penerapannya Qanun Nomor 9 tahun 2008 belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat Kecamatan Kota Sigli, khususnya menyangkut dengan perkara pidana adat. Terdapat beberapa kasus pidana adat yang diselesaikan namun belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam penyelesaiannya. Adapun kasus-kasusnya adalah kasus penganiayaan ringan, kasus pencurian dan kasus KDRT. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah, pertama: Bagaimana pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana adat di Kecamatan Kota Sigli. Kedua: Bagaimana efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaiakan perkara pidana adat di Kecamatan Kota Sigli. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, artifak, berbagai teks dan produksi cultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual. Berbagai bahan kajian empiris itu disajikan dalam rincian persoalan di berbagai momen dan berbagai pemaknaan dan berbagai kehidupan individualmetode deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa, Pertama: Pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana adat di Kecamatan Kota sigli belum sepenunya berpedoman kepada Qanun, sehingga belum memberikan kontribusi yang maksimal. Kedua: Efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan perkara pidana adat di Kecamatan Kota Sigli dilihat dari ukuran proses dan putusannya tidak efektif. Kesimpulannya, peradilan adat dalam menyelesaikan suatu perkara harus selalu berpedoman pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 guna untuk memperoleh suatu ketetapan hukum sehingga membuat masyarakat hidup dalam kenyamanan.

Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh) Sitti Mawar; Safrul Rizal
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan Instansi Negara yang memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyimpanan serta pemusnahan Benda Sitaan Narkotika. Secara aturan perundang-undangan, penyimpanan Benda Sitaan Narkotika semestinya disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHAP, dan pemusnahan terhadap Benda Sitaan Narkotika dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah memperoleh utusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun faktanya aturan perundang-undangan tersebut tidak dijalankan dengan semestinya. Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika tidak sepenuhnya disimpan di Rupbasan melainkan disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, serta pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang telah memperoleh putusan pengadilan tidak langsung dimusnahkan dalam jangka waktu 7 (hari) setelah putusan pengadilan tersebut dikeluarkan. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan: Pertama, bagaimana mekanisme penyimpanan dan pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh ; Kedua, pa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penyimpanan dan pemusnahan Benda Sitaan Narkotika serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Sarkotika yang dilakukan oleh kejaksaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi seperti kendala Letak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tidak strategis, tempat penyimpanan yang kurang memadai, anggaran yang terbatas, prosedur pemusnahan yang rumit. Namun pihak Kejaksaan Tinggi Aceh telah berupaya mengatasi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Banda Aceh, mengajukan anggaran tambahan, mengefaluasi kendala dan hambatan yang dihadapi di lapangan.

ESTABLISHMENT OF QANUN GAMPONG DURIAN KAWAN, SELATAN ACEH: ACCORDANCE OF PRINCIPLES AND PROCEDURE DIFFERENCES: PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG DURIAN KAWAN, ACEH SELATAN: KESESUAIAN ASAS DAN PENYIMPANGAN PROSEDUR Musdalizar Musdalizar; Zahlul Pasha Karim; Sitti Mawar
Constitutional Law Society Vol. 1 No. 2 (2022): September
Publisher : Center for Constitutional and Legislative Studies University of Bandar Lampung

Qanun Gampong Durian Kawan, South Aceh Regency Number: 05 of 2018 concerning Management and Utilization of Natural Resources (Forest and Water Maintenance Customs) is one of the reusam codification efforts which usually regulates people’s behavior regarding habits carried out by the community in an unwritten form. However, what should be suspected is whether the gampong qanun has gone through the applicable legislative process. The main problem in this study is how the process of forming the Qanun Gampong Durian Kawan is and how the suitability of the process of forming the Qanun is reviewed with the South Aceh Regent Regulation Number 77 of 2017. The methodology in this research uses a qualitative research type with a descriptive approach. The results show that the process of forming Qanun Gampong Durian Kawan, South Aceh Regency Number: 05 of 2018 concerning Management and Utilization of Natural Resources (Forest and Water Maintenance Customs) through 4 stages, namely first, pre-design phase by collecting community aspirations, second, design phase through deliberation with various levels of society, third, the stipulation phase, namely ratifying the qanun based on the results of deliberation decisions and fourth, the promulgation phase, namely signing by the keuchik. Judging by the guidelines for the formation of gampong legal products in South Aceh, in principle, they are appropriate because they use the principle of deliberation, but from a systematic and technical perspective there are still many that are not in accordance with South Aceh Regent Regulation Number 77 of 2017.

Penundaan Pemilihan Keuchik Langsung Dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Aceh No 400. 10/4007 Tahun 2025 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah : Postponement of Direct Keuchik Elections in the Circular Letter of the Aceh Regional Secretary No. 400.10/4007 of 2025 From the Perspective of Siyasah Dusturiyah Nauval Nauval; Sitti Mawar; T. Surya Reza
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 9 No. 1 (2026): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v9i1.12

This research addresses the legal standing of the Aceh Regional Secretary Circular Letter Number 400.10/4007 of 2025 as the basis for postponing the Direct Village Head Election (Pilchiksung) and its implications for the legitimacy of governmental authority and the protection of the political rights of gampong communities, while also examining its conformity with the principles of justice, trustworthiness, and public welfare within Islamic constitutional law. This normative legal study employs statutory, conceptual, and comparative approaches through an analysis of laws and regulations, state administrative law doctrines, and fiqh siyāsah literature to analyze, first, the legal implications of postponing Pilchiksung in Aceh through the aforementioned circular letter and, second, to assess the policy from the perspective of siyāsah dustūriyyah. The findings show that a circular letter is not part of the hierarchy of legislation with general binding force; therefore, postponing Pilchiksung based on such an instrument constitutes a defect of authority (bevoegdheidsgebrek), contradicts the principles of legality and legal certainty, and potentially violates the democratic political rights of gampong communities. From the perspective of siyāsah dustūriyyah, the postponement policy is inconsistent with the principles of al-‘adālah (justice), al-amānah (trustworthiness), and al-maṣlaḥah al-‘āmmah (public interest), as it delays the people’s rights without a valid legal basis and clear considerations of public welfare. Consequently, this study concludes that postponing Pilchiksung through a circular letter lacks both legal and moral legitimacy and therefore must be corrected through the establishment of a lawful, just, and democratically aligned legal instrument consistent with the values of Islamic constitutionalism.

Co-Authors Azwir Azwir Dalilah Miranti Faat Egar Sabara Muhammad Habibi Musdalizar Musdalizar Nauval Nauval Nelis Sa'adah Rispalman Rispalman Safrul Rizal Syahrizal Abbas T. Surya Reza Tadjus Subqi Zahlul Pasha

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search