Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENGUNGSI DALAM KONFLIK BERSENJATA Syam, M Husni
Syiar Hukum Vol 11, No 1 (2009): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam suatu persengketaan bersenjata antarnegara atau konflik bersenjata dalam suatu negara, penduduk sipil adalah kelompok orang yang harus dilindungi. Dalam kondisi itu tidak sedikit yang harus melintasi batas negaranya untuk mendapatkan perlindungan. Adakalanya mereka ditampung dalam suatu kamp pengungsian yang memang disediakan oleh negara tetangga dan juga ada yang mencari suaka secara individual ke negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Komisi pengungsiÂ mengeluarkan Nansen Passport yang merupakan dokumen perjalanan resmi bagi para pengungsi. Beberapa badan internasional kemudian dibentuk dan pada era PBB dibentuk International Refugee Organization (IRO) dengan mandat melindungi kelompok-kelompok pengungsi, yang kemudian digantikan oleh UNHCR. Tugas UNHCR tidak hanya terikat kepada para pengungsi yang ditentukan oleh Konvensi 1951 saja (conventions refugees), tapi juga meluas terhadap mandate refugees. UNHCR juga bisa melakukan upaya pemulangan secara sukarela (voluntary repatriation) dan bisa juga berupa pemukiman kembali (resettlement).

PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENGUNGSI DALAM KONFLIK BERSENJATA M Husni Syam
Syiar Hukum Volume 11, No 1 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v11i1.505

Dalam suatu persengketaan bersenjata antarnegara atau konflik bersenjata dalam suatu negara, penduduk sipil adalah kelompok orang yang harus dilindungi. Dalam kondisi itu tidak sedikit yang harus melintasi batas negaranya untuk mendapatkan perlindungan. Adakalanya mereka ditampung dalam suatu kamp pengungsian yang memang disediakan oleh negara tetangga dan juga ada yang mencari suaka secara individual ke negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Komisi pengungsi mengeluarkan Nansen Passport yang merupakan dokumen perjalanan resmi bagi para pengungsi. Beberapa badan internasional kemudian dibentuk dan pada era PBB dibentuk International Refugee Organization (IRO) dengan mandat melindungi kelompok-kelompok pengungsi, yang kemudian digantikan oleh UNHCR. Tugas UNHCR tidak hanya terikat kepada para pengungsi yang ditentukan oleh Konvensi 1951 saja (conventions refugees), tapi juga meluas terhadap mandate refugees. UNHCR juga bisa melakukan upaya pemulangan secara sukarela (voluntary repatriation) dan bisa juga berupa pemukiman kembali (resettlement).

Yurisdiksi Indonesia terhadap Pelaku Kejahatan Anak Buah Kapal Long Xing 629 di Laut Lepas berdasarkan Hukum Internasional Fikri Zulfikar Athiansyah; Mohammad Husni Syam
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Indonesia is the third largest supplier country in the world for fishery workers. Crews who work on national and foreign vessels are often victims of human trafficking in the fishing industry. In this study, cases were taken regarding crimes against Indonesian crew members on the Long Xing 629 ship, the crimes were in the form of trafficking in persons and exploitation of workers. Human trafficking that occurs in the fishing industry aims to exploit workers, in this case crew members. Trafficking in persons and exploitation of workers has been regulated by several international conventions. Trafficking in persons and exploitation of workers are crimes against a person's freedom, both types of international crimes are also included in modern forms of slavery. With respect to crimes that occurred against Indonesian crew members, Indonesia has two jurisdictional powers, namely passive personal jurisdiction based on the existence of material and non-material losses experienced by Indonesian crew members, and universal jurisdiction based on the fact that modern slavery crimes are seen as a matter of serious concern. all nations and belongs to the type of crime against humanity because it is considered to be harmful to human values and justice. Abstrak. Indonesia merupakan negara pemasok terbesar ketiga di dunia untuk tenaga kerja perikanan. ABK yang bekerja di kapal nasional maupun kapal asing sering menjadi korban perdagangan orang di industri perikanan. Dalam penelitian ini kasus yang diambil mengenai kejahatan terhadap ABK WNI di kapal Long Xing 629, kejahatan tersebut berbentuk perdagangan orang dan eksploitasi pekerja. Perdagangan orang yang terjadi di industri perikanan bertujuan untuk mengeksploitasi para pekerja, dalam hal ini ABK. Perdagangan orang dan eksplotasi pekerja sendiri telah diatur dalam oleh beberapa konvensi Internasional. Perdangan orang dan eksploitasi pekerja merupakan ejahatan terhadap kebebasan seseorang, kedua jenis kejahatan internasional tersebut juga termasuk kedalam bentuk perbudakan modern. Terhadap kejahatan yang terjadi kepada ABK WNI tersebut Indonesia memiliki dua kewenagan yurisdiksi, yakni yurisdiksi personal pasif yang didasarkan dengan adanya kerugian baik materil ataupun non materil yang dialami oleh ABK WNI, dan yurisdiksi universal yang didasarkan bahwa kejahatan perbudakan modern dipandang sebagai masalah yang menjadi perhatian serius semua bangsa dan termasuk kepada jenis kejahatan terhadap kemanusiaan karena dinilai dapat membahayakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia Moch. Fikri Azzam N. S.; M. Husni Syam
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This study discusses "Protection of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia according to Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers” stated in Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The purpose of this study is to find out how the form of regulation and implementation of the protection of Indonesian migrant workers in Law no. 18 of 2017. This type of research is normative legal research, by reviewing the laws and regulations regarding the protection of migrant workers. Sources of data used in this study are secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Various problems that often occur in Indonesian migrant workers, especially those working in the informal sector, such as; violence/torture, harassment, human trafficking, unpaid wages, etc. These cases often occur in legal and illegal Indonesian migrant workers before work, during work and after work. Abstrak. Penelitian Ini membahas tentang “Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Menurut UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan maupun implementasi perlindungan pekerja migran Indonesia dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan tentang perlindungan pekerja migran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berbagai masalah yang sering terjadi pada pekerja migran Indonesia khususnya yang bekerja di sektor informal, seperti; kekerasan/penyiksaan, pelecehan, perdagangan manusia, gaji tidak dibayar, dsb. Kasus tersebut sering terjadi pada pekerja migran Indonesia legal maupun ilegal pada masa sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.

Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Salma Farha Nabila Permana; M. Husni Syam
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Medical waste management is part of environmental health efforts where this must be carried out for everyone who produces medical waste, one of which is a hospital. Unmanaged medical waste will be dangerous for the environment and it can become a means of spreading disease. Negligence committed by medical waste producers needs to be considered so that the law can be enforced to the fullest. The purpose of this study is to find out how the hospital's criminal liability as a corporation is negligent in managing the medical waste they produce in the Law on Hospitals and the Law on Environmental Protection and Management, as well as knowing how the standard operating procedures for medical waste management are. according to the written rules. The method used in this research is a normative juridical approach or normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data related to environmental crimes related to medical waste management. The collection technique is through a literature study and then the data obtained from the research is analyzed in a normative juridical manner. The results of the analysis found that the efforts to punish hospitals that were negligent in managing medical waste were different. Starting from minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 3 (three) years as maximum imprisonment. Abstrak. Pengelolaan limbah medis adalah bagian dari upaya Kesehatan lingkungan dimana hal ini wajib dilaksanakan bagi semua orang yang menghasilkan limbah medis salah satunya adalah Rumah Sakit. Limbah medis yang tidak dikelola akan berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup karena memiliki berbagai macam jasad bakteri maupun virus yang menempel sehingga dapat menjadi alat penyebaran penyakit. Kelalaian yang dilakukan oleh penghasil limbah medis perlu diperhatikan sehingga hukum dapat ditegakkan secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit sebagai sebuah korporasi yang lalai dalam mengelola limbah medis yang mereka hasilkan dalam Undang-Undang tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mengetahui bagaimana standar operasional prosedur pengelolaan limbah medis yang sesuai dengan aturan yang tertulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis normative atau penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan tindak pidana lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah medis. Teknik pengumpulan melakui studi kepustakaan yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis normative. Hasil Analisa ditemukan bahwa upaya pemidanaan pada Rumah Sakit yang lalai dalam melakukan pengelolaan limbah medis berbeda-beda. Mulai dari pidana kurungan paling rendah atau sedikitnya 1 (satu) tahun dan paling lama yaitu 3 (tiga) tahun sebagai pidana kurungan maksimal.

Kajian terhadap Putusan Hakim Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Alika Zahra Aurelia; M. Husni Syam
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9766

abstrak Pelecehan seksual merupakan isu yang mendesak, tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga menimpa anak-anak di bawah umur, bahkan dalam lingkup keluarga. Kondisi ini dapat berpotensi menyebabkan kehamilan yang memengaruhi kesehatan mental dan fisik korban, mengarah pada opsi aborsi sebagai solusi. Meskipun aturan terkait aborsi dan pengecualiannya telah ada di Indonesia, kasus di Jambi menunjukkan keputusan hakim yang memberikan hukuman kepada korban perkosaan incest yang melakukan aborsi, melalui putusan pengadilan no. 5/pid.sus.anak./2018/pn.mbn, yang dianggap tidak adil oleh korban, memunculkan pertanyaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar atau latar belakang mengapa hakim memberikan hukuman kepada korban, meskipun telah ada aturan yang mengatur pengecualian aborsi, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi apakah aborsi akibat perkosaan incest dapat dianggap sebagai indikasi medis untuk penghapusan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif untuk menganalisis putusan pengadilan, serta untuk pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. data primer, data sekunder, serta data tersier akan digunakan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap penyebab keputusan hakim dan menghindari terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dalam konteks ini, pemidanaan bukanlah tujuan utama yang lebih diutamakan adalah perbaikan kondisi, perlindungan anak, dan penerapan prinsip-prinsip landasan pertimbangan hakim, seperti kepastian hukum, asas hukum, dan keadilan hukum. abstract Sexual harassment is an urgent issue, not only affecting adults, but also affecting minors, even within the family. This condition can potentially cause pregnancy which affects the victim's mental and physical health, leading to the option of abortion as a solution. Although regulations regarding abortion and exceptions already exist in Indonesia, the case in Jambi shows the judge's decision to punish incest rape victims who have abortions, through court decision no. 5/pid.sus.anak./2018/pn.mbn, which is considered unfair by the victim, raises research questions. This research aims to identify the basis or background why the judge sentenced the victim, even though there are regulations governing exceptions to abortion, as stated in the Criminal Code (KUHP) and Law number 17 of 2023 year’s concerning Health in Indonesia. In addition, this research will also explore whether abortion resulting from incestuous rape can be considered a medical indication for the abolition of punishment. This research uses a normative juridical approach and qualitative methods to analyze court decisions, as well as to collect data using literature study. Primary data, secondary data and tertiary data will be used in this research. It is hoped that this research can provide an understanding of the causes of the judge's decisions and avoid the recurrence of similar incidents in the future. In this context, punishment is not thean hukum, aborsi, korban perkosaan main objective, the priority is to improve conditions, protect children, and apply the basic principles of the judge's considerations, such as legal certainty, legal principles, and legal justice.

Kajian terhadap Putusan Hakim Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn. Sby Ditinjau dari Undang Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Windy Raflyani Dewi; M. Husni Syam
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9794

ABSTRACT. Access to healthcare services is a fundamental right guaranteed by the 1945 Constitution. Hospitals play a crucial role in providing healthcare services, improving and maintaining the health of every individual. The Indonesian state fully regulates health services under Law Number 17 of 2020. Despite the regulations, there have been instances of individuals providing healthcare services under fake identities, leading to various forms of crime in the health sector. This research aims to examine the legal implications for hospitals that employ individuals with fake identities to provide health services. Additionally, it intends to determine the criminal liability of individuals who provide health services with fake identities, according to Law Number 17 of 2023. The research method employed is a normative juridical approach with descriptive analysis. The data was collected through literature studies using secondary data, while the data analysis used qualitative juridical methods. The results of this research indicate that hospitals have a responsibility to compensate for losses incurred due to the negligence of their medical personnel, both administratively, civilly, and criminally. On the other hand, individuals who provide healthcare services in hospitals with fake identities will face criminal charges under the law.

Pertanggungjawaban Hukum Bpom dan Pelaku Usaha terhadap Peredaran Toxin dalam Obat Paracetamol Sirup Ditinjau dari Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Indira Ratna Wismaya; Syam, M. Husni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9994

Abstract Indonesia asserts health as a fundamental human right, with the government playing a crucial role in ensuring its fulfillment, particularly in overseeing the pharmaceutical industry. The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is responsible for ensuring the safety of pharmaceutical products in the market, regulated by international agreements and the Health Law No. 17 of 2023. Despite regulations, violations persist, as seen in the case of paracetamol syrup containing harmful substances. The security crisis prompts questions about legal accountability, especially for BPOM. Legal accountability for BPOM is essential due to its negligence causing adverse effects on society, prompting a reassessment of its effectiveness and efficiency. This study explores the concept of legal accountability through the theory of delictual liability, emphasizing the state's responsibility for the institution's negligence that harms the public.This research employs a qualitative normative method using primary, secondary, and tertiary literature. Findings indicate that BPOM, as a supervisory institution, falls short of its responsibility for consumer safety and ensuring business compliance with Good Manufacturing Practice (CPOB) standards. Businesses also bear legal responsibility to consumers under the Consumer Protection Law (UUPK), including providing accurate product information and accountability for losses. Abstrak Indonesia menegaskan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang fundamental, dengan pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak tersebut, terutama dalam pengawasan industri farmasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab memastikan keamanan produk obat di pasaran. Peraturannya telah diatur dalam perjanjian internasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun memiliki peraturan, pelanggaran masih terjadi, seperti pada kasus obat paracetamol sirup yang mengandung bahan berbahaya. Krisis keamanan pada obat paracetamol menimbulkan pertanyaan terkait pertanggungjawaban hukum, terutama BPOM. Pertanggungjawaban hukum BPOM menjadi esensial karena kelalaian BPOM menyebabkan dampak negatif pada masyarakat, sehingga menyebabkan tuntutan penilaian kembali terhadap efektivitas dan efisiensi lembaga ini. Maka penelitian ini mengeksplorasi konsep pertanggungjawaban hukum melalui teori delictual liability, di mana negara harus bertanggung jawab atas kelalaian lembaga yang merugikan masyarakat. Metode penelitian ini yaitu normatif kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BPOM sebagai lembaga pengawas tidak memenuhi tanggung jawabnya atas keamanan konsumen dan memastikan bahwa pelaku usaha sudah mematuhi standar CPOB. Pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab hukum kepada konsumen sesuai UUPK termasuk memberikan informasi produk yang benar dan tanggung jawab atas kerugian.

Tanggung Jawab Hukum Dokter Atas Tindakan Malapraktik Medis Pasca Resusitasi Jantung Paru: Studi Kasus di Jakarta Pusat Putusan Nomor 1145K/Pdt/2017 Desyari, Gina; Syam, M. Husni; Makaginsar, Caecielia
Jurnal MHKI Vol 3 No 02 (2023): October
Publisher : Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53337/jhki.v3i02.95

Hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian. Perjanjian dokter dan pasien merupakan perjanjian terapeutik. yang menimbulkan suatu perikatan usaha (inspannings verbintenis). Gugatan pasien terhadap dokter dalam perkara perdata Nomor 1145K/Pdt/2017 mendalilkan bahwa dokter jaga yang bertugas tidak merujuk kepada dokter spesialis sehingga dikatakan melampaui kewenangannya dalam menangani pasien gawat darurat. tidak melaksanakan code blue yaitu tidak memanggil dokter spesialis terkait. tidak mengambil tindakan menyuntikkan obat untuk meningkatkan tekanan darah pasien untuk penanganan syok sehingga dianggap oleh keluarga pasien sebagai penyebab pasien meninggal dunia dan selanjutnya Dokter Penanggung Jawab Pasen (DPJP) dianggap telah membuat kesalahan dalam memberikan keterangan tentang waktu meninggalnya pasien. Tanggung jawab dokter secara perdata dalam fenomena tersebut dapat dianalisis dari segi wanprestasi. perbuatan melawan hukum. melalaikan kewajiban. atau malapraktik

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search