Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Innovative and Creativity
Vieta Imelda Cornelis
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penerapan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sampang Madura Seprian Aqsho Hidayatulloh; Vieta Imelda Cornelis
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3203

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi fenomena, di mana dalam pengambilan keputusan mengenai penyalahgunaan narkotika mengalami kesalahan. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui mengenai penerapan pasal 127 Undang-Undang No.3 tahun 2009 Di Kabupaten Sampang Madura. Adapun rumusan maslah ini meliputi 1) Bagaimana penerapan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Sampang Madura?;, 2) Bagaimanakah penerapan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sampang Madura?. Sementara itu guna menjawab rumusan masalah, peneliti mengimplementasikan metode penelitian jenis yuridis normatif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.”“Penelitian ini menemukan bahwa 1) Penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam ketiga putusan perkara tersebut telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan,; 2) Dalam mengambil keputusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dikatakan tepat, sebab telah didasarkan pada keterangan sanksi, terdakwah dan alat bukti.”
Penerapan Prinsip Kepatuhan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Penggelapan Keuangan dalam Korporasi Ainyes Priskila Sari; Sri Astutik; Vieta Imelda Cornelis; Noenik Soekorini
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.2911

Abstract

Abuse of authority by corporate managers or directors in using their positions to divert company funds for personal or group interests in the form of embezzlement that is not in accordance with corporate objectives and compliance principles. This study aims to analyze the form of financial embezzlement violations by corporations as well as law enforcement and efforts to prevent criminal acts of embezzlement in corporations based on the principle of legal compliance. This study uses a normative legal research method and uses a legislative approach and a conceptual approach. The results obtained from the study are that the form of violation committed is Embezzlement of Funds by Employees or corporate managers directly by taking or using company financial assets without legal knowledge and approval. Law enforcement and prevention efforts carried out are by applying Article 372 of the Criminal Code to be the basis for imposing sanctions on perpetrators of criminal acts of embezzlement. Furthermore, in efforts to prevent criminal acts of embezzlement in corporations, by applying the principles of compliance with company regulations that apply to corporations. Efforts to prevent criminal acts of embezzlement in the corporate realm are also carried out by implementing PERMA Number 13 of 2016, concerning Procedures for Handling Criminal Cases in Corporations, which gives judges the authority to criminalize corporations as legal subjects.
Kewenangan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Bawaslu Kbupaten Berau) Jamhari; Vieta Imelda Cornelis; Vallencia Nadya Paramita; Fitri Ayuningtyas
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7888

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas penegakan hukum pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Berau yang menghadapi tantangan praktik politik uang, pelanggaran administrasi, dan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan Bawaslu serta implementasinya dalam menangani pelanggaran pemilihan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (socio-legal) dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosiologis di Bawaslu Kabupaten Berau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, status permanen Bawaslu memperkuat fungsi pengawasan, namun terdapat kelemahan pada kewenangan pemutusan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang tersentralisasi di tingkat provinsi serta ketiadaan daya eksekusi langsung terhadap sanksi ASN. Secara empiris, Bawaslu Kabupaten Berau berhasil menjalankan fungsi check and balances terhadap KPU dalam sengketa administrasi (kasus jadwal debat) dan menindak pidana pemilihan melalui Sentra Gakkumdu (kasus kepala kampung). Namun, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh faktor sosiologis berupa budaya balas budi, ketiadaan hak panggil paksa (subpoena power) terhadap saksi yang mangkir, serta ketergantungan eksekusi sanksi ASN pada instansi lain yang seringkali tidak memberikan efek jera.
Co-Authors Ainyes Priskila Sari Fitri Ayuningtyas Jamhari Noenik Soekorini Seprian Aqsho Hidayatulloh Sri Astutik Vallencia Nadya Paramita