Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aktual Justice Jurnal Yustitia
Putu Eka Trisna Dewi
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERKAIT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM KEPAILITAN Rai Mantili; Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Aktual Justice Vol 6 No 1 (2021): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v6i1.618

Abstract

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Namun sebelum diputus pailit oleh pengadilan niaga debitur dapat melakukan upaya perdamaian dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dengan cara melakukan studi kepustakaan dan menelaah data sekunder. Namun tidak semua proses PKPU berjalan sesuai rencana dan berujung pada kepailitan. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam beberapa kasus kepailitan proses PKPU justru dapat membuka kesempatan bagi para kreditor yang beritikad buruk untuk mempailitkan debitor secara tidak langsung. Dalam PKPU kreditor memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan apakah debitor harus dinyatakan pailit oleh pengadilan
PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN AMCO ASIA DIKAJI DARI HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Yustitia Vol 12 No 2 (2018): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan ekonomi yang pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bisnis apa yang sedang dijalankan. Saat ini kontrak bisnis bidang penanaman modal asing banyak yang dibuat oleh sub divisi negara dan perusahaan negara disatu pihak dengan perusahaan swasta asing dilain pihak. Dengan diratifikasinya Konvensi Washington 1965 oleh Undang-undang No. 5 tahun 1968 sebenarnya tidak ada alasan bagi investor untuk meminta jaminan yang lebih dari negara penerima modal (host country), karena tindakan pemerintah (Indonesia) terhadap para investor tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tarik-menarik soal perluasan akses investasi lintas negara menjadi isu yang tidak pernah habis untuk dibicarakan. Konvensi Washington 1965 telah memberikan peran yang sangat besar bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia dalam meningkatkan arus penanaman modal. Sedangkan arbitrase ICSID dibentuk dan dirancang sebagai penyeimbang keinginan-keinginan antara negara penerima modal dengan investor asing juga yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif dibidang penanaman modal asing.Salah satu sengketa penanaman modal asing antara pemerintah dengan penanam modal asing diluar sektor minerba yang pada akhirnya diselesaikan melalui jalur arbitrase internasional, dalam hal ini ICSID (Interntional Centre for Settlement of Investment Disputes), adalah sengketa antara Amco Asia Corporation vs pemerintah Indonesia yang diselesaikan melalui arbitrase internasional, yaitu arbitrase ICSID.
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BISNIS E-COMMERCE DI INDONESIA Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Yustitia Vol 13 No 2 (2019): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rapidly developing technology now has a big impact on business activities. The advent of the internet as a technological development can connect the world without limits. In business activities, technological developments are marked by the emergence of trading activities in cyberspace known as e-commerce. This research is a normative legal research with a library research. This study also uses a statute approach. Intense trade competition has given consumers an advantage in online transactions, especially in getting goods and services that are easier and cheaper. However, in this e-commerce transaction there are also many risks and fraud that occur to consumers, causing various legal problems.
SENGKARUT KEPAILITAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN DI INDONESIA : PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Yustitia Vol 14 No 1 (2020): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Business activities are activities that are closely related to risk. The insurance company is one of the companies that carry out activities in the field of insurance. Insurance companies specifically life insurance companies usually become third-party risk transfer, but that does not mean insurance companies do not have risks.. This research is a normative legal research with literature study and statute approach. One problem that often occurs life insurance companies is a case of default. Against the state of such insurance companies, bankruptcy is the next step. Bankruptcy insurance companies are not as easy as bankruptcy companies in general.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara. Perkawinan bukan hanya terkait dengan aturan hukum negara saja, namun juga terkait dan dijiwai oleh nilai-nilai agama. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Perkawinan beda agama tidak diperkenankan di Indonesia salah satu cara yang banyak ditempuh oleh pasangan beda agama adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri. Persolan selanjutnya adalah keabsahan perkawinan yang merupakan hal penting karena memiliki akibat hukum baik bagi keturunan dan juga harta.
PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN AMCO ASIA DIKAJI DARI HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Yustitia Vol 12 No 2 (2018): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v12i2.89

Abstract

Pertumbuhan ekonomi yang pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bisnis apa yang sedang dijalankan. Saat ini kontrak bisnis bidang penanaman modal asing banyak yang dibuat oleh sub divisi negara dan perusahaan negara disatu pihak dengan perusahaan swasta asing dilain pihak. Dengan diratifikasinya Konvensi Washington 1965 oleh Undang-undang No. 5 tahun 1968 sebenarnya tidak ada alasan bagi investor untuk meminta jaminan yang lebih dari negara penerima modal (host country), karena tindakan pemerintah (Indonesia) terhadap para investor tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tarik-menarik soal perluasan akses investasi lintas negara menjadi isu yang tidak pernah habis untuk dibicarakan. Konvensi Washington 1965 telah memberikan peran yang sangat besar bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia dalam meningkatkan arus penanaman modal. Sedangkan arbitrase ICSID dibentuk dan dirancang sebagai penyeimbang keinginan-keinginan antara negara penerima modal dengan investor asing juga yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif dibidang penanaman modal asing.Salah satu sengketa penanaman modal asing antara pemerintah dengan penanam modal asing diluar sektor minerba yang pada akhirnya diselesaikan melalui jalur arbitrase internasional, dalam hal ini ICSID (Interntional Centre for Settlement of Investment Disputes), adalah sengketa antara Amco Asia Corporation vs pemerintah Indonesia yang diselesaikan melalui arbitrase internasional, yaitu arbitrase ICSID.
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BISNIS E-COMMERCE DI INDONESIA Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Yustitia Vol 13 No 2 (2019): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v13i2.403

Abstract

Rapidly developing technology now has a big impact on business activities. The advent of the internet as a technological development can connect the world without limits. In business activities, technological developments are marked by the emergence of trading activities in cyberspace known as e-commerce. This research is a normative legal research with a library research. This study also uses a statute approach. Intense trade competition has given consumers an advantage in online transactions, especially in getting goods and services that are easier and cheaper. However, in this e-commerce transaction there are also many risks and fraud that occur to consumers, causing various legal problems.
SENGKARUT KEPAILITAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN DI INDONESIA : PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Yustitia Vol 14 No 1 (2020): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v14i1.487

Abstract

Business activities are activities that are closely related to risk. The insurance company is one of the companies that carry out activities in the field of insurance. Insurance companies specifically life insurance companies usually become third-party risk transfer, but that does not mean insurance companies do not have risks.. This research is a normative legal research with literature study and statute approach. One problem that often occurs life insurance companies is a case of default. Against the state of such insurance companies, bankruptcy is the next step. Bankruptcy insurance companies are not as easy as bankruptcy companies in general.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v14i2.491

Abstract

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara. Perkawinan bukan hanya terkait dengan aturan hukum negara saja, namun juga terkait dan dijiwai oleh nilai-nilai agama. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Perkawinan beda agama tidak diperkenankan di Indonesia salah satu cara yang banyak ditempuh oleh pasangan beda agama adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri. Persolan selanjutnya adalah keabsahan perkawinan yang merupakan hal penting karena memiliki akibat hukum baik bagi keturunan dan juga harta.
Co-Authors Rai Mantili