Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Sharia and Legal Science Jurnal Ngejha
Febrina Hertika Rani
Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN KONSEP PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN Luil Maknun; Febrina Hertika Rani
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.086 KB) | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.185

Abstract

Kebiasaan pola penyelesaian sengketa di Indonesia sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan. Setiap ada sengketa, pengadilanlah yang menentukan bagaimana keputusan atau penetapannya. Hal ini memang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena semua sengketa diselesaikan melalui pengadilan. Indonesia menyiapkan Hukum Acara dengan sangat ketat bahkan hukum formil itu dimasukkan ke dalam hukum publik. Di samping itu juga dalam bidang hukum acara Perdata disebutkan hakim atau pengadilan harus bersikap pasif, hanya menunggu keluhan dan tuntutan pihak yang berkepentingan sebab tanpa tuntutan, pengadilan tidak dapat berbuat apapun. Disebutkan pula hakim cukup menemukan kebenaran formal saja. Akan tetapi akhir-akhir ini telah muncul pola penyelesaian, melalui tawar menawar penyelesaian, yang kadang kala telah dirancang sebelum mereka bersengketa, yang disebut mediasi. Cara seperti ini pula dapat mengurangi beban pengadilan, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis dan Teori Pengembangan Moral terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan di Masyarakat Febrina Hertika Rani; Dea Justicia Ardha; Heni Marlina
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 22, No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v22i2.2269

Abstract

Crime is a complex phenomenon that can be understood from different sides. Thus, it is not easy to understand the crime itself. Until now, the science of criminology has developed. In criminology, there are many theories to understand crime. In the modern era, criminology is defined as a science that studies and discusses about crime and human behavior deviations both as a social phenomenon or psychology. Therefore, the legal world requires other disciplines that are able to explain each deviation, its relation to behavior, as well as certain psychological situations that motivate criminal behavior. The problem in this research is what is the correlation between psychoanalytic theory and moral development theory on the occurrence of a crime in society? This research uses normative research. Psychoanalytic theory of criminality links delinquent and criminal behavior with a "conscience" that either this is so controlling that it causes feelings of guilt or he is so weak that he cannot control the individual's urges, and for a needs that must be met immediately. A person who performs forbidden behavior because his conscience, or superego is so weak and imperfect that his ego is unable to control the impulses of the id (a part of the personality that contains strong desires and urges to be satisfied and fulfilled). And in the theory of moral development, it is actually a moral understanding of right and wrong that has been instilled since childhood. However, if moral understanding is lacking and the superego is not fully developed, as a result, children can grow up to be individuals who are less able to control the impulses of the Id, and are willing to do anything to achieve what they need. According to this view, crime is not the result of a criminal personality, but of ego weakness. The ego that is not able to bridge the needs of the superego and the id will be weak and make humans vulnerable to deviations. Moral is defined by psychologists as an attitude and belief having by a person that helps to decide what is right and wrong. As Piaget said and later developed by Kohlberg, prove that moral growth is a process of moral development which is a process of forming cognitive structures, to show that moral development is related to cognitive structures. This tradition is based on the assumption that an individual's moral behavior (in terms of what is considered as right and wrong) in some related to their moral (Blasi, 1980) and thus there are a number of choices involved in the decision to act out that moral behavior.
Keadilan Gender Dan Pemaksaan Perkawinan Berkedok Budaya Di Aceh-Indonesia Dan Negeri Selangor-Malaysia Syahriati Fakhriah; Sarah; Febrina Hertika Rani; Dea Justicia Ardha; Stanislaus Wisnu Putra Hans
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3377

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa terkait hukum pemaksaan perkawinan berkedok budaya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Aceh dan Negeri Selangor dalam persepktif keadilan gender dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yaitu membandingkan aturan perundangan terkait hukum bagi pelaku kawin paksa di beberapa daerah di Indonesia dan Negeri Selangor Malaysia, serta ditarik analisa menggunakan metode komparatif (perbandingan) yaitu membandingkan sanksi hukum bagi pelaku kawin paksa berkedok tradisi budaya dan Malaysia perspektif keadilan gender hak asasi manusia dan hukum Islam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Budaya Aceh dan Negeri Selangor begitu kental dengan hukum Islam, maka anak yang dilahirkan korban nasabnya harus jatuh kepada ayah biologisnya (pelaku). Selain itu, perkawinan dini juga terjadi di berbagai daerah termasuk Aceh Gayo. Budaya Negeri Selangor Malaysia, anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang demikian alat bahkan otoritas (kekuasaan) yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya. Hal ini menunjukan adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya di Aceh dan Selangor.
Penerapan Kebijakan Lalu Lintas untuk Pengguna Electric Unicycle di Jalan Raya Kota Palembang Febrina Hertika Rani; Ismail Pettanase; M Adi Saputra; Firdaus Akbar; Dwiky Ramanda P
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4101

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan kebijakan lalu lintas untuk pengguna Electric Unicycle (EUC) di jalan raya Kota Palembang. Electric Unicycle, kendaraan ramah lingkungan yang dirancang untuk mobilitas jarak pendek hingga menengah, semakin diminati di Indonesia. Namun, penggunaannya menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya regulasi khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan lalu lintas terhadap pengguna EUC serta peran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel dalam pengawasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 yang mengatur area operasional EUC, seperti jalur sepeda dan trotoar. Namun, regulasi lokal yang spesifik untuk EUC di Palembang belum tersedia. Kesimpulannya, diperlukan kolaborasi antara Ditlantas Polda Sumsel dan Dishub Kota Palembang untuk menciptakan regulasi lokal, meningkatkan edukasi pengguna, dan menyediakan infrastruktur yang mendukung keselamatan pengguna EUC.
Kekerasan dalam Mendisiplinkan Anak: Telaah Batasan dan Celah dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia Febrina Hertika Rani; Samsul Samsul; Rd. Muhammad Ikhsan; Dea Justicia Ardha
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 3 No. 3 (2025): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v3i3.1448

Abstract

In Indonesian positive law, the prohibition of all forms of child abuse is not only present as a legal norm, but also as a moral commitment of the state to guarantee the dignity and safety of children. However, the reality on the ground shows that violence against children still often occurs in closed domestic spaces. Some of these acts are justified on the grounds of discipline, as if the use of physical violence were a legitimate tool in the parenting process. This study aims to identify and understand the precise limits of physical violence that is justified as child discipline under Indonesian positive law and to determine whether there are legal loopholes that allow parental violence in the context of discipline to go unpunished. This study uses normative legal research, an approach that centres legal texts and norms. Indonesian positive law, in principle, prohibits all forms of violence against children. However, the regulations do not provide a clear limit on which disciplinary actions remain justifiable. In other words, the legal boundaries exist normatively, but are not explicitly and operationally articulated so that they can be easily applied in practice. When these provisions are applied in practice, it is clear that there are still significant ambiguities and legal loopholes, namely, the absence of a definition or limitation of discipline in positive law. The existence of room for subjective interpretation by officials and judges. Socio-cultural constructs that still legitimise corporal punishment. The linking of violent offences to the element of injury, so that 'minor' violence often goes unpunished. The absence of explicit norms prohibiting physical violence as a form of child discipline. The lack of consistent law enforcement guidelines and jurisprudence. It is this law that opens up the possibility of impunity, namely, the suboptimal criminal accountability of perpetrators of violence who hide behind the excuse of discipline.
Implikasi Hukum Pidana dan Perdata atas Perkawinan Campuran yang Tidak Tercatat: Studi Kasus pada Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Ismail Pettanase; Dea Justicia Ardha; Febrina Hertika Rani; Syamsul Syamsul; Dwiky Patra Ramadhan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7944

Abstract

Perkawinan campuran yang tidak dicatatkan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena menyangkut aspek perdata, pidana, dan keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perdata dan pidana atas perkawinan campuran yang tidak tercatat serta menelaah penerapannya dalam praktik keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktercatatan perkawinan mengakibatkan tidak adanya kekuatan pembuktian formal atas status suami-istri, yang berdampak pada kedudukan anak, harta bersama, hak waris, serta kedudukan sebagai sponsor izin tinggal bagi warga negara asing. Dari sisi pidana, ketidaktercatatan tidak serta-merta menimbulkan sanksi, namun dapat berimplikasi hukum apabila disertai pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan institusi perkawinan dalam proses administratif keimigrasian. Praktik di Kantor Imigrasi menunjukkan bahwa akta perkawinan menjadi instrumen utama dalam verifikasi izin tinggal berbasis perkawinan. Penelitian ini menawarkan analisis integratif antara hukum perdata, pidana, dan keimigrasian serta merekomendasikan harmonisasi regulasi dan integrasi sistem verifikasi antar instansi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan keluarga campuran.
PERAN AHLI HUKUM DALAM PENGUATAN KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Febrina Hertika Rani; Sarah; Dea Justicia Ardha; Ismail Pettanase; Syahriati Fakhriah; Syamsul
Ngejha Vol. 5 No. 2 (2026): Ngejha
Publisher : LP2M IAI Al-Khairat Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32806/nja.v5i2.2373

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis peran ahli hukum dalam penguatan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan melalui mekanisme Penghargaan Paritrana. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen perlindungan hukum tenaga kerja yang bersifat wajib, namun dalam praktiknya tingkat kepatuhan pemerintah daerah dan badan usaha masih menunjukkan variasi yang signifikan. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model pengabdian berbasis kebijakan publik. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 melalui tahapan persiapan, sosialisasi, evaluasi dokumen, dan wawancara kandidat pemerintah daerah serta badan usaha peserta BPJS Ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi partisipatif, dan wawancara semi-terstruktur yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan perspektif hukum. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa keterlibatan ahli hukum berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman normatif mengenai kewajiban jaminan sosial, memperkuat argumentasi kepatuhan berbasis regulasi, serta mengidentifikasi kendala kelembagaan dan kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, mekanisme Paritrana terbukti efektif sebagai instrumen evaluatif dan edukatif yang mendorong kesadaran hukum dan budaya kepatuhan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengabdian ini menegaskan bahwa peran ahli hukum penting dalam menjembatani norma hukum dan praktik kebijakan daerah guna memperkuat perlindungan hukum tenaga kerja secara berkelanjutan.
Co-Authors Dea Justicia Ardha Dea Justicia Ardha Dwiky Patra Ramadhan Dwiky Ramanda P Fakhriah, Syahriati Firdaus Akbar Heni Marlina Ismail Pettanase Ismail Pettanase Ismail Pettanase Luil Maknun Muhammad Adi Saputra Rd. Muhammad Ikhsan Samsul Samsul Sarah Qosim Stanislaus Wisnu Putra Hans Syamsul - Syamsul Syamsul