Garuda - Garba Rujukan Digital

Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis dan Teori Pengembangan Moral terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan di Masyarakat Febrina Hertika Rani; Dea Justicia Ardha; Heni Marlina
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 22, No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v22i2.2269

Crime is a complex phenomenon that can be understood from different sides. Thus, it is not easy to understand the crime itself. Until now, the science of criminology has developed. In criminology, there are many theories to understand crime. In the modern era, criminology is defined as a science that studies and discusses about crime and human behavior deviations both as a social phenomenon or psychology. Therefore, the legal world requires other disciplines that are able to explain each deviation, its relation to behavior, as well as certain psychological situations that motivate criminal behavior. The problem in this research is what is the correlation between psychoanalytic theory and moral development theory on the occurrence of a crime in society? This research uses normative research. Psychoanalytic theory of criminality links delinquent and criminal behavior with a "conscience" that either this is so controlling that it causes feelings of guilt or he is so weak that he cannot control the individual's urges, and for a needs that must be met immediately. A person who performs forbidden behavior because his conscience, or superego is so weak and imperfect that his ego is unable to control the impulses of the id (a part of the personality that contains strong desires and urges to be satisfied and fulfilled). And in the theory of moral development, it is actually a moral understanding of right and wrong that has been instilled since childhood. However, if moral understanding is lacking and the superego is not fully developed, as a result, children can grow up to be individuals who are less able to control the impulses of the Id, and are willing to do anything to achieve what they need. According to this view, crime is not the result of a criminal personality, but of ego weakness. The ego that is not able to bridge the needs of the superego and the id will be weak and make humans vulnerable to deviations. Moral is defined by psychologists as an attitude and belief having by a person that helps to decide what is right and wrong. As Piaget said and later developed by Kohlberg, prove that moral growth is a process of moral development which is a process of forming cognitive structures, to show that moral development is related to cognitive structures. This tradition is based on the assumption that an individual's moral behavior (in terms of what is considered as right and wrong) in some related to their moral (Blasi, 1980) and thus there are a number of choices involved in the decision to act out that moral behavior.

Penanaman Nilai Agama dan Moral (Ibadah Sholat) Dalam Pendidikan Keluarga pada Anak usia dini Shofiyati Shofiyati; Sumiyati Sumiyati; Heni Marlina
AWLADY : Jurnal Pendidikan Anak Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Jurusan PIAUD IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/awlady.v9i1.10186

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi pendidikan keluarga dalam menanamkan nilai agama moral (ibadah shalat) anak usia dini di desa Kajen RT 06 RW 02 Margoyoso Pati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang diperoleh yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis dengan langkah yaitu redukasi data (Data Reducation), Penyajian data (Data Display),Verifikasi (Conclusion drawing) dan menarik kesimpulan. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu menanamkan nilai agama dan moral (ibadah sholat) anak usia dini di desa Kajen RT 06 RW 02 dengan pembiasaan, keteladanan dan pengawasan. Faktor pendukung pendidikan keluarga dalam menanamkan nilai agama dan moral (ibadah shalat) anak usia ini di desa Kajen RT 06 RW 02 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yakni dekatnya akses fasilitas pendidikan serta dukungan dan pengawasan dari orang tua. Sedangkan yang jadi penghambat orang tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anaknya adalah asiknya bermain gawai (gedged) serta kesibukan orang tua dan lingkungan bermain pertemanan dengan teman sebaya.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KORUPSI PT. TIMAH SEBAGAI BENTUK POTRET BURUK TATA KELOLA SEKTOR EKSTRAKTIF Heni Marlina; Aprita, Serlika
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1182

Corruption is one of the social diseases that is the same as other types of crimes such as theft. The problem is that corruption is increasing along with the progress of prosperity and technology. As happened in the case of the tin corruption crime committed by Harvey Mois, where the nominal state loss was also not small, estimated at IDR 271 trillion. This research method uses a normative legal research type, a legal research method carried out by examining library materials or secondary data. This case is suspected to have occurred in the period 2015-2020. Harvey Mois has an important role in this case, namely as an intermediary for other perpetrators. In this case, he became a representative of PT Refined Bangka Tin (RBT) in a case with PT Timah regarding illegal mining activities in the IUP Persero area. The articles charged to the suspect are Article 2 paragraph (1) and Article 3 in conjunction with Article 18 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code. The 'mass' corruption case resulted in environmental losses of up to Rp 271,069,688,018,700 or Rp 271 trillion, and a total of 16 suspects have been detained by the Attorney General's Office.

Mitigasi Resiko dalam Penggunaan Dana Desa Febrina Hertika Rani; Mulyadi Tanzili; Yudistira Rusyidi; Heni Marlina; Dea Justicia Ardha; M.Krisna; Rahmatullah Ayu Hasmiati; Patih Ahmad Rafie
Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jadmas.v1i2.401

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yanga ada, terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa Sementara perihal tata kelola organisasi pada pemerintahan desa, hal yang paling sering dibahas adalah bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Pengelolaan/penggunaan keuangan desa merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko. Hal ini dikarenakan besarnya dana yang dikelola oleh desa. Risiko-risiko tersebut dapat disebabkan oleh lingkungan internal maupun eksteral pengelola keuangan itu sendiri. Maka langkah awal sangat perlu untuk dilakukan kajian untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut dimana dengan melakukan Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa, dan mengurangi resiko yang timbul. Oleh karena itu perlu diberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tentang pengetahuan tentang pengelolaan/penggunaan dana desa yang baik; tentang resiko-resiko apa saja yang dapat timbul dalam pengelolaan/penggunaan dan desa; Masyarakat dapat mengetahui dan belajar bagaimana cara memitigasi resiko-resiko yang timbul dari pengelolaan / penggunaan dana desa tersebut.

Bahaya Mengendarai Kendaraan di Jalan Raya Bagi Anak di Bawah Umur Febrina Hertika Rani; Ismail Pettanasse; Dea Justicia Ardha; Abdul Jafar; Sarah; Heni Marlina; Syahriati Fakhriah
Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jadmas.v2i1.632

The phenomenon of motorbike riding among minors is increasingly widespread both in cities and villages. Many teenagers under the age of 17 pass by on motorbikes every day. The reasons for riding a motorbike vary, they are influenced by internal and external factors of the rider. Internal factors that influence the child include self-motivation to be able to ride a motorbike, while external factors are influenced by friends who can generally ride motorbikes, the relatively far distance from home to school, and parents who have given permission to them to ride motorbikes. Various policies have been implemented to tackle the problem of underage motorbike riders. Several ways to overcome this problem include enforcing laws related to driving regulations, providing mobility and accessibility for all citizens in a safe and environmentally friendly manner, giving an appeal to parents to always guide and supervise their children in terms of driving restrictions and provide knowledge about traffic signs and the dangers of driving a vehicle on the road to children.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KORUPSI PT. TIMAH SEBAGAI BENTUK POTRET BURUK TATA KELOLA SEKTOR EKSTRAKTIF Heni Marlina; Aprita, Serlika
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1182

Corruption is one of the social diseases that is the same as other types of crimes such as theft. The problem is that corruption is increasing along with the progress of prosperity and technology. As happened in the case of the tin corruption crime committed by Harvey Mois, where the nominal state loss was also not small, estimated at IDR 271 trillion. This research method uses a normative legal research type, a legal research method carried out by examining library materials or secondary data. This case is suspected to have occurred in the period 2015-2020. Harvey Mois has an important role in this case, namely as an intermediary for other perpetrators. In this case, he became a representative of PT Refined Bangka Tin (RBT) in a case with PT Timah regarding illegal mining activities in the IUP Persero area. The articles charged to the suspect are Article 2 paragraph (1) and Article 3 in conjunction with Article 18 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code. The 'mass' corruption case resulted in environmental losses of up to Rp 271,069,688,018,700 or Rp 271 trillion, and a total of 16 suspects have been detained by the Attorney General's Office.

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Heni Marlina; Luil Maknun
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i2.1350

Banking has a function as an intermediary institution, namely utilizing funds from people who have excess funds and channeling them back to people in need in the form of financing facilities. This means that banking has a vital role in the economic sector, especially in regulating the circulation of money in society. Settlement of sharia banking disputes through non-litigation can be done through arbitration and alternative settlements, which consist of consultation, negotiation, mediation, conciliation, or experts as regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Disputes. In arbitration, customers and Islamic banks are given the right to choose the legal material to be applied as stipulated in Article 56 paragraph (2) of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search