Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu ( Abdi Ke Ungu)
Alfryni Halawa
Universitas Putera Batam
Humanities Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PEMBINAAN HUKUM BISNIS KEPADA IBU-IBU PKK DALAM PENJUALAN JASA YANG MENGARAH KE MEDIA ONLINE Irene Svinarky; Parningotan Malau; Mesri Silalahi; Desy Awaliyah; Nafah Permatasari; Rahel Kartika; Ervanny Purba; Alfryni Halawa; Melisa Putri; Tri Pancarini
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu( ABDI KE UNGU) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu ( ABDI KE UNGU)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ibu PKK memiliki tujuan untuk meningkatkan kreativitas yang telah diprogram oleh ketua PKK kompleks perumahan mereka. Perumahan Tembesi lestari memiliki sekelompok ibu yang memiliki semangat tinggi dalam belajar untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan rumah tangga. Ketika Tim Proposal datang untuk mengabdikan perempuan PKK ke Tembesi Lestari, ternyata mereka tidak mengerti bagaimana menggunakan teknik untuk pemasaran dan pemasaran. Pengetahuan yang belum diketahui oleh wanita PKK bagaimana menggunakan make-up agar terlihat elegan dan dapat dijual melalui layanan media online seperti Instagram membuat tim layanan dari Universitas Putera Batam mengambil inisiatif untuk memberikan keterampilan ini sehingga mereka dapat diberdayakan oleh ibu-ibu PKK dalam menambahkan tangga pendapatan rumah. Tujuan dari layanan ini adalah: Pertama, bagaimana meningkatkan kreativitas ibu-ibu PKK untuk meningkatkan ekonomi mereka dalam membantu keuangan rumah tangga. Pada dasarnya wanita PKK menggunakan riasan sesuai dengan apa yang mereka pahami, tetapi setelah mendapatkan pelatihan ini, mereka mulai memahami cara menggunakan riasan yang bagus untuk terlihat elegan, dan sudah dapat mempertimbangkan keterampilan ini untuk dipasarkan ke media Instagram
EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU DI KEPULAUAN RIAU Alfryni Halawa; Ukas Ukas
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.268 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3014-3021

Abstract

Permasalahan mengenai eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam penegakan etika penyelenggaraan pemilu di Indonesia khususnya di Kepulauan Riau, hampir sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu setiap tahunnya. Yang pada dasarnya penyelenggaraan pemilu sudah diatur dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu. Terutama dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang tentang pedoman beracara kode etik penyelenggaraan pemilu. Pada hal ini yang menjadi tujuan penulis dalam meneliti ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi dewan kehormatan sebagai lembaga penegakan kode etik dan bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif normatif yaitu studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, buku, karya ilmiah, dan dokumen resmi lainnya. Namun, dalam penerapan aturannya sebagai besar lembaga penyelenggaran pemilu khususnya DKPP masih kurang dalam menanggani kasus yang terjadi dan masih banyak sekali pelanggaran kode etik yang masih sering terjadi terus terulang. Pelanggaran disebabkan karena adanya hal-hal seperti kecurangan identitas, money politic, dan lain sebagainya. Bahkan, Penyelesaian yang diberikan masih bersifat kaku dan tidak memberikan efek jerah bagi pelaku pelanggaran kode etik. Sehingga perlu adanya penegakan hukum yang tegas untuk mengontrol para pelanggar kode etik penyelenggaraan pemilu.
EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU DI KEPULAUAN RIAU Alfryni Halawa; Ukas Ukas
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3014-3021

Abstract

Permasalahan mengenai eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam penegakan etika penyelenggaraan pemilu di Indonesia khususnya di Kepulauan Riau, hampir sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu setiap tahunnya. Yang pada dasarnya penyelenggaraan pemilu sudah diatur dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu. Terutama dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang tentang pedoman beracara kode etik penyelenggaraan pemilu. Pada hal ini yang menjadi tujuan penulis dalam meneliti ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi dewan kehormatan sebagai lembaga penegakan kode etik dan bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif normatif yaitu studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, buku, karya ilmiah, dan dokumen resmi lainnya. Namun, dalam penerapan aturannya sebagai besar lembaga penyelenggaran pemilu khususnya DKPP masih kurang dalam menanggani kasus yang terjadi dan masih banyak sekali pelanggaran kode etik yang masih sering terjadi terus terulang. Pelanggaran disebabkan karena adanya hal-hal seperti kecurangan identitas, money politic, dan lain sebagainya. Bahkan, Penyelesaian yang diberikan masih bersifat kaku dan tidak memberikan efek jerah bagi pelaku pelanggaran kode etik. Sehingga perlu adanya penegakan hukum yang tegas untuk mengontrol para pelanggar kode etik penyelenggaraan pemilu.
Co-Authors Desy Awaliyah Ervanny Purba Irene Svinarky Malau, Parningotan Melisa Putri Mesri Silalahi Nafah Permatasari Rahel Kartika Tri Pancarini Ukas Ukas