Cut Elidar
Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS HUKUM ISBATH NIKAH DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KOTA LANGSA Rezy Rezy; Cut Elidar; Rusli Rusli
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i1.17

Abstract

Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan  pertama Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; ke dua Hilangnya akta nikah; ketiga Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;Perkawinan yang telah ditalak oleh suami maka mereka telah bercerai tidak halal lagi hubungan suami isteri. Analisis hukum isbat nikah di mahkamah syar’iyah Langsa dan bagaimana dampak hukum atas isbat nikah suami isteri yang sudah jatuh talak terhadap sahnya perkawinan dan tidak bisa di isbatkan.Penelitian ini mengunakan metode Penelitian Yuridis empiris.Penelitian hukum empiris yaitu  melakukan penelitian lapangan dengan mengadakan serangkaian wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh data-data dilapangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IDENTITAS ANAK AKIBAT PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN GANDA DENGAN NEGARA YANG BERBEDA (Studi Penelitian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur) Muhammad Nauval Ricty Achta; Cut Elidar; Meta Suriyani
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i1.3

Abstract

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Timur mengeluarkan akta kelahiran pada tanggal 9 Juni 2016 dengan Nomor 1103-LT-06062016-0031 atas nama MR Lahir di Paya Demam Dua Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur. Sementara pada kenyataannya anak MR telah memiliki akta kelahiran dari Malaysia lahir di hospital Sultan Bahiyah Alor Setar  pada tanggal 30 Juni 2014 dengan nomor akta 04041. Oleh karena itu, akta kelahiran tersebut menjadi ganda dengan data yang berbeda. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ada kemungkinan batalnya kewarganegaraan Indonesia anak tersebut dikarenakan ada keterangan telah menjadi warga negara Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap hak identitas anak dan status kewarganegaraan yang memiliki akta kelahiran ganda, perlindungan hukum terhadap hak identitas anak akibat penertiban akta kelahiran ganda dengan negara yang berbeda dan upaya agar adanya hukum terhadap hak identitas anak tentang kewarganegaraanya yang memiliki akta kelahiran ganda. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukumnya dibatalkan kewarganegaraannya jika terdapat keterangan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Administerasi Kependudukan dan berhak memperole ganti rugi dalam hal pemulihan nama baik berdasarkan Pasal 2 Huruf f  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dinas kependudukan dan catatansip memeberi perlindungan berupa akta kelahiran yang dibuat berasas domisili, setelah membetalkan kewarganegaraan lainnya anak.
PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR Abu Amin; Cut Elidar; Siti Sahara
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i1.10

Abstract

Pasal 41 c menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya nusyuz) dan nafkah untuk anak-anak. Kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/MS.Idi dimana Penggugat rekonvensi menuntut nafkah yang selama ini belum diberikan berupa nafkah istri, nafkah anak. berdasarkan putusan yang dijatuhkan hakim, mantan suami sampai  saat ini tidak memberikan nafkah berupa mut’ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak, sehingga tidak terpenuhinya perlindungan terhadap istri dan anak pasca perceraian. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat bagaimana pengaturan hukum terhadap nafkah istri dan anak pasca perceraian, bagaimana perlindungan terhadap istri dan anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/MS.Idi.dan bagaimana penyelesaian putusan perceraian atas nafkah istri dan anak jika putusan tersebut tidak dilaksanakan