Garuda - Garba Rujukan Digital

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG PINDAH AGAMA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DESA PAKRAMAN BULELENG Komang Ayu Suseni
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 3, No 2 (2019): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v3i2.717

nurut garis keturunan patrilinial sebagai ahli waris dari pewaris (orang tuanya), tetapi dalam kehidupan masyarakat bahwa seorang laki-laki tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tuanya disebabkan karena berpindah agama dari agama Hindu ke agama lainnya.Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi ahli waris yang berpindah agam lain berdasarkan hukum adat waris Bali di Desa Pakraman Buleleng dan untuk mengetahui serta memahami status hukum bagi ahli waris yang berpindah agama dalam hukum adat waris Bali Desa Pakraman Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empris yaitu berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dimasyarakat dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun simpulan di dalam tulisan ini yaitu terhadap akibat hukum bagi ahli waris yang berpindah agama adalah ahli waris yang berpindah agama dalam hukum adat Bali di Desa Pakraman Buleleng adalah orang tersebut dicabut dari status ahli waris, sehingga hak dan kewajibannya kepada pewaris putus, baik yang berkaitan dengan agama, desa adat dan budaya masyarakat Bali.

Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat Komang Ayu Suseni
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 5, No 1 (2021): PARIKSA-JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v5i1.1161

We can see that the enforcement of environmental laws in Indonesia has not gone as expected. This is made clear by the increasing number and increasing cases of pollution to the environment. The essence of law enforcement actually lies in the factors that might influence it. These factors have a neutral meaning, so that the positive or negative impact lies in the content of these factors. These factors are, as follows: First, the legal factors themselves, in this case are limited to laws only; Second, law enforcement factors, namely the parties who form or implement the law; Third, the factor of means or facilities that support law enforcement; Fourth, community factors, namely the environment in which the law applies or is applied; and Fifth, cultural factors, namely as a result of work, creativity, and human taste. If all these factors work well, the environment will truly provide welfare for the Indonesian people. Kesejahtraan is the creation of a clean and healthy environment.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Komang Ayu Suseni; I Made Gami Sandi Untara
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 1, No 1 (2017): Pariksa – Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v1i1.632

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, sebagai contoh kerentanan posisi perempuan utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisisk serta psikis. Permasalahaan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain: mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi hukum yang bersifat normatif dimana dalam studi hukum ini penulis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain dan dalam hal ini penulis juga mengkaji dari buku-buku dan perundang-undangan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak disebabkan oleh faktor kesadaran dari diri sendiri baik dari orang tua maupun masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan (tindak pidana perkosaan) adalah dengan upaya-upaya pre-intif, preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban. Pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, yang pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument. Dari sinilah dasar filosofis dibalik pentingya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan

EFEKTIFITAS SANKSI ADAT SANGASKARA DANDA DI BANJAR TANGGAHAN TENGAH KABUPATEN BANGLI Putu Ary Prasetya Ningrum; Komang Ayu Suseni
Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v6i1.2235

Keberadaan hukum adat terus berkembang mengikuti perkembangan dalam masyarakat dan tradisiyang dimiliki masyarakatnya. Dimana dengan Hukum adat yang merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dapat disimpulkan hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Jadi keberadaan norma tersbut memang sepatutnya untuk dipatuhi oleh masyarakatnya dalam melakukan kebiasaan masyarakat. Begitu juga jika hukum adat tidak mampu untuk dipatuhi maka akan dikenakasan sanksi sesuai adat atau perarem yang ada dan melekat pada perturan hokum adat tersebut. Begitu pula manfaat sanksi adat yang diberikan bertujuan untuk memberikan sebuah pemidanaan adat terhadap masyarakatnya, di Bali sanksi adat mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Salah satu sanksi adat dibali yang disebut dengan sangaskara danda yang bertujuan untuk. Sanksi Sangaskara danda yakni sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis, hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama. Jadi fungsi hokum adat yang ada untuk memberikan sanksi hingga hukm adat tersebut menjadi efektif.Kata Kunci:Hukum Adat, Sanksi Adat

Pecalang dan Sinergitasnya Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Dusun Tista Desa Baktiseraga Kabupaten Buleleng I Gede Dedy Diana Putra; Komang Ayu Suseni
Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v6i2.2772

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa adat diperlukan adanya lembagalembaga dan organisasi tradisional yang masih hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat yaitu seperti pecalang. Pecalang merupakan satuan tugas (satgas) yang memiliki wewenang untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wewidangan desa adat setempat. Dalam hal mengaktualisasika peran dan tugasnya di desa adat terkait menciptakan keamanan dan ketertiban maka sinergisitas dari desa setempat khusunya disini yaitu dusun adat Tista sangat diperlukan. Sinergisitas adalah satu aspek penting dalam menjalankan sebuah tugas sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok dan organisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Salah satunya diperlukan kesadaran akan tanggung jawab serta komitmen dari masyarakat dusun adat Tista untuk menjaga keamanan tempat tinggalnya. Misalnya mengikuti arahan-arahan dari pecalang setempat demi mempermudah ketika dalam melaksanakan tugasnya baik yang berkaitan dengan upacara adat dan upacara agama, serta nilai-nilai kearifan lokal karena tidak bisa akita pungkiri bahwa terwujudnya keamanan dan kenyamanan dimana kita tinggal berawal dari kesadaran diri sendiri. Kata Kunci : Pecalang, Sinergisitas, Keamanan dan Ketertiban

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search