This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bedah Hukum
Joko Mardiyanto
Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGARUH PELAKSANAAN SIDANG PERADILAN PIDANA SECARA ONLINE TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI sumbar sumbar pranoto; Burham Pranawa; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i2.421

Abstract

As the last bastion of the legal system, judicial institutions, especially criminal justices that are trying to find material truth, are vital. The phenomenon of conducting criminal justice hearings online in the midst of the covid-19 pandemic leaves many questionable. The purpose of this research is to find out how online criminal justice hearings are conducted in Boyolali District Court, what are the obstacles faced and especially what influence it has on the core agenda of the trial; Prove. The approach used in this study is empirical juridical with descriptive data analysis methods of analysis. This research is a field study using primary and secondary data types as well as primary, secondary and tertiary legal materials. The primary data retrieval process is conducted with interviews and observations. Library studies on positive legal regulations, event laws and literature are conducted to support the analysis of research results. The result of the study is that in the implementation of online judicial hearings in Boyolali District Court, there are still so many obstacles. The constraints are both technical and non-technical. The evidentiary process in online criminal justice hearings in Boyolali District Court is manifestly not as widelyimplemented as it would in conventional criminal justice hearings. This less than optimal process of evidence certainly makes the product of the court decision not as good as in conventional criminal court hearings. The absence of a standard legal umbrella makes the implementation of a criminal justice hearing seem half-hearted and seemed to be trialling. Provisions that have not been absolute as an order and only of this nature have the potential to give rise to the polemic of the Supreme Court should first issue a legal umbrella of a standard and mandatoir nature for the implementation of this online criminal justice hearing. Sebagai benteng terakhir dari system hukum, lembaga peradilan, terutama peradilan pidana yang didalamnya berusaha menemukan kebenaran materiil, sangatlah vital. Fenomena pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online ditengah masa pandemi covid 19 menyisakan banyak tanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan Negeri Boyolali, apa sajakah kendala yang dihadapi dan terutama apa saja pengaruhnya dalam agenda inti sidang; pembuktian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode analisa data deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder serta bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Proses pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi. Studi pustaka terhadap peraturan hukum positif, terhadap hukum acara dan aneka literature dilakukan untuk mendukung analisa hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu bahwa dalam pelaksanaan sidang peradilan online di Pengadilan Negeri Boyolali , masih terdapat begitu banyak kendala. Kendala yang ada baik teknis ataupun non teknis. Proses pembuktian dalam sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan NegeriBoyolali nyata-nyata tidak dapat dilaksanakan secara maksimal seperti layaknya pada sidang peradilan pidana konvensional. Proses pembuktian yang kurang maksimal ini tentu saja menjadikan produk dari putusan pengadilan menjadi tidak sebaik pada sidang peradilan pidana konvensional. Tidak adanya payung hukum yang baku membuat pelaksanaan sidang peradilan pidana seakan setengah hati dan terkesan coba-coba. Ketentuan yang belum bersifat mandatoir ini berpotensi menimbulkan polemik Mahkamah Agung seharusnya terlebih dahulu mengeluarkan payung hukum dalam pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online.
Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotek Terhadap Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Dengan Pemilik Sarana Apotek “Musuk Farma” Boyolali Bambang Surono; Nanik Sutarni; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i2.436

Abstract

Abstract Pharmacies in the community have an important role in the meeting the needs of the community regarding the importance of drugs and medical devices, so the government always supervises the opening of pharmacies because it is an effort to distribute drugs to the community. The relationship between pharmacists as pharmacy managers and owners of capital is no longer a relationship between superiors and baeahan but is an equal cooperative relationship. The Cooperation agreements between the pharmacists and the owners of the pharmacy facilities have equal rights and obligations. The rights, the obligations of the parties are generally carried out properly. The implementation still of the rights obligations of the parties an will create responsibilities between both.The Pharmacist Managing The Pharmacy (APA) and The Owner of Pharmacy Facility in Musuk Farma, from the results of the mediation, both parties agree that they agreed not to question each other and did not make any demands, this is in accordance with Pancasila, the Second Principle an of Fair and Civilized Humanity and Precepts The three Indonesian Association, the pharmacist admits the mistake of default and apologizes, The Pharmacist’s Practice License (SIPA) is submitted to the pharmacist, the pharmacy receives a copy, the Pharmacy License (SIA) remains at the Musuk Farma Pharmacy, the Musuk Farma Pharmacy immediately takes care of a new permit and finally a permit was published in the name of Endah Zulyanti ningsih S.Si., Apt as the new managing pharmacist. Abstrak Usaha Apotik atau bidang Farmasi dalam menungso akeh punya peran penting untuk penuhi kebutuhannya tentang pentingnya obat dan alat-alat kesehatan, maka penguasa atau pemerintah selalu awasi usaha pembukaan apotek amarga merupakan salah satu usaha yang menyalurkan obat ke pasien. Hubungan antara Apoteker sebagai pengelola karo pemilik modal apotek bukan merupakan hubungan antara bos karo anak buah, tapi hubungan kerja sama sing imbang. Perjanjian kerjasama apoteker karo pemilik sarana kui nduwe hak lan kewajiban yang sami. Hak lan kewajiban para pihak tata umume terlaksana tansah baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban kabeh pihak akan menimbulkan tanggung jawab para dua belah pihak. Penelitian iki penelitian yuridis lan empiris karo sing diteliti adalah kaidah hukum yang masih mlaku namung juga didukung data yang ada. Semua kui data yang diperoleh berasal saka studi kepustakaan serta penelitian di lapangan. Hasil penelitian sing diperoleh, adalah bentuk perjanjian kerjasama karo Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan Pemilik Sarana Apotek (PSA) di Apotek Musuk Farma adalah wujud bentuk Akta Notaris, lan penyelesaian lan tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek (APA) ning tindakan wanprestasi perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan Pemilik Sarana Apotek (PSA) di Musuk Farma saka khasil mediasi keduanya didapati penyelesaian kedua belah pihak sepakat ora saling permasalahkan lan tidak melakukan tuntutan lagi, ini sesuai dengan Pancasila, Sila Kedua serta Sila Ketiga, pihak apoteker mengakui kesalahan wanprestasi yang dilakukan dan meminta maaf, Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) diberikan kepada apoteker, apotek terima salinan, Surat Izin Apotek (SIA) tetap berada di Apotek Musuk Farma, Apotek Musuk Farma segera mengurus izin baru dan akhirnya terbitlah izin atas nama Endah Zulyantiningsih S.Si.,Apt sebagai apoteker pengelola yang baru.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI TENTANG HAK WARIS ANAK ANGKAT Putri Defy Atri Rahayu; Nanik Sutarni; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i1.548

Abstract

The research objectives are 1) Knowing the judges' considerations in the Boyolali District Court's Decision Regarding the Right of Inheritance of Adopted Children. 2) Knowing the obstacles faced by the judge in deciding the case of Boyolali District Court's Decision Regarding the Inheritance Rights of Adopted Children. 3) Knowing the efforts made in the judge to decide the case of the Boyolali District Court Decision Regarding the Right to Inheritance of Adopted Children. This type of research used by the author is normative-empirical, namely legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions in action on any particular legal event that occurs in society (empirical facts). The collection of legal materials carried out by the authors through field research (field research) and library research (library research). Then, the technical analysis of the data used in this study is qualitative analysis. The results of the study are the position of judges in the trial is an institution that hopes to be a fair decision maker, who can resolve cases without the perception of obstacles or obstacles. The perception of obstacles and obstacles shows that the judge is not ready to be a determinant of justice in the trial. Barriers to judges are when judges must keep guarding the boundaries of the profession as a judge. Limitations for those who work in the profession of law are ethics, is the code of ethics of the legal profession that contains obligations, restrictions and the obligation to take responsibility in carrying out his profession and sanctions for those who do not carry out obligations or violate the prohibition. Efforts can be made to find evidence or juxtapose the evidence of the defendant and the plaintiff. So that the flow of events and sequence of evidence will be clear so that a middle ground can be found. Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam hakim memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat. 3) Mengetahui upaya yang dilakukan dalam hakim memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Kemudian, teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu kedudukan hakim dalam persidangan merupakan lembaga yang harapkan sebagai pengambil keputusan yang adil, yang dapat menuntaskan kasus tanpa adanya persepsi hambatan ataupun kendala. Adanya persepsi hambatan dan kendala menunjukkan bahwa hakim tersebut tidak siap untuk menjadi penentu keadilan dalam persidangan. Hambatan bagi hakim adalah ketika hakim harus tetap menjagai batasan - batasan profesi sebagai hakim. Batasan-batasan bagi mereka yang berprofesi hukum dalam melaksanakan profesinya adalah etika, adalah kode etik profesi hukum yang berisi kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan keharusan untuk mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan profesinya serta sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah menemukan barang bukti atau menyandingkan alat bukti tergugat dan penggugat. Sehingga akan jelas alur kejadian dan runtutan bukti sehingga dapat ditemukan jalan tengahnya.